MAJELIS TAHKIM PARTAI KEADILAN SEJAHTERA cq. Dr. HIDAYAT NUR WAHID, M.A, DK

Fatmawati Melawan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, Dkk

Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi, alamat JalanK.H. Abdullah Syafie No. 2 Tebet, JakartaSelatan ; Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Terbanding2. Riduansyah, SH., yang dalam pengakuannya sebagai orang yangditunjuk dalam jabatan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai BintangReformasi, alamat Jalan Sultan Adam Komplek Citra Malkon Temon BlokG No.39 RT. 36 Banjarmasin;Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Il /Terbanding 3.

Ahmad Sahal, pekerjaan anggota Partai Bintang Reformasi, alamatJalan Banua Anyar No. 1 Rt. 4,Banjarmasin; Halaman 1 dari 3 halamanSelanjutnya disebut sebagai Tergugat Ill /Terbandingini diajukan oleh pemohon banding dan diterima oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasinsebelum perkara bandingnya diputus oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin;eonennnne= Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan banding tersebutdiajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Pengadilan TinggiBanjarmasin

DEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (DPN PKP INDONESIA) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

AHSIN THOHARI, SH, MH., NIP. 197308142006041001, Pangkat/Golongan : Penata TK.l(llVd) Jabatan Kepala Seksi Pendaftaran BadanHukum Partai Politik, Sub Direktorat Partai PolitikDirektorat Tata Negara ; ANI TURBIANA, SH., NIP. 196912041991032001,Pangkat/Golongan : Penata TK.I (Il/d), JabatanKepala Seksi Analisis, Pertimoangan Hukum danAdvokasi Partai Politik, Sub Direktorat Partai Politik,Direktorat Tata Negara ; SYAMSUL RIZAL, SE., NIP. 196701062001121001, Pangkat/Golongan Penata TK.I (llV/d)Jabatan

Pimpinan Nasional (DPN) Partai yangkeseluruhannya dibuat dihadapan Notaris Dewi YulCendera Kasih, SH.

Bahwa Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia disingkat dengan PKPHalaman 13 dari 194 halaman, Putusan Nomor 308/G/2016/PTUNJKT11.12.13.INDONESIA adalah Partai Politik yang telah disahkan sejak lama olehTERGUGAT melalui suratnya Nomor : M.UM.06.08249 tanggal 9 Oktober2002 tentang Pendaftaran dan Pengesahan Partai Politik Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKP INDONESIA) ; = ===>Bahwa sejak pengesahan pada tahun 2002 tersebut, selanjutnya seiringberjalannya waktu dan mekanisme sebagai Partai

Partai Keadilan dan Persatun Indonesia (DPN PKP INDONESIA)pimpinan Prof.

sesuai mekanisme AD/ART danUndangUndang Partai Politik atas terpilinnya Prof.

Menyatakan keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 096/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas nama Abner Nones dan surat Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 097/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pemberhentian status Keanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia

Menyatakan surat keterangan Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No;011/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No: 010/DPN PKP IND-MP/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 terkait tidak ada sengketa, tidak mempunyai kekuatan hukum ;5.

Menyatakan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) No: 47/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD PKP Indonesia Provinsi Maluku Utara atas nama Abner Nones dan surat Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) No: 48/DPP PKP-IND/MU/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang Pengusulan Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota

Menyatakan surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 43/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Abner Nones (Penggugat I) dengan Marten Uiyanto serta surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) No: 42/DPN PKP IND/VIII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Persetujuan Pergantian Antar Waktu antara Tommy Wangean dan Muhamad Alfarabi Hanafi, tidak mempunyai

Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengembalikan harkat dan martabat serta kedudukan Para Penggugat seperti semula sebagai anggota Partai PKP Indonesia;B. Dalam RekonpensiMenolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnyaC. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlahRp 2.624.500,-(dua juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)

1.ABNER NONES2.TOMMY WANGEANlawan1.PENGURUS DEWAN PIMPINAN NASIONAL DPN PKP INDONESIA2.MAHKAMAH PARTAI DPN PKP INDONESIA3.PENGURUS DEWAN PIMPINAN PROVINSI PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA DPP PKP INDONESIA MALUKU UTARA4.MARTEN UIYANTO5.MUHAMAD ALFARABI HANAFI

keberatan keMahkamah Partai untuk dijadikan sengketa atas pemecatan tersebutsehingga surat keterangan Mahkamah Partai (tergugat Il) tersebut telahsesuai dengan Peraturan Partai Nomor : 02/PP/DPN/PKP IND//2016,Tentang keanggotaan Partai dan surat keterangn Mahkamah Partai tersebuttelah sesuai pula dengan Anggaran Rumah Tangga Partai karena secarajelas didalam Anggaran rumah Tangga telah jelas disebutkan dalam BABIXpasal 21 ayat (1) Mahkamah Partai adalah unit kerja partai yang bertugasmembantu Dewan

pemecatan tersebut tidak sesuai dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga Partai maka para Penggugat seharusnyamengajukan pembelaan diri atas pemecatan tersebut dengan membawapersoalan tersebut ke Mahkamah Partai PKPI sesuai dengan pasal 21 ayat(1) Mahkamah Partai adalah unit kerja partai yang bertugas membantuDewan Pimpinan Nasional dalam menyelesaikan aduan/sengketa ataskeputusan Dewan Pimpinan Nasional,dan pasal 22 ayat (1) huruf (a)menyelesaikan sengketa yang terjadi di internal partai

bahwa Para Penggugat telah menyetor uang untuk koniribusikepada partai dan Para Pengugat sangat loyal kepada Partai dengan menyewarumah untuk secretariat Partai PKP Indonesia (bukti P.13), membeli barang partai(Bukti P.11), pembuatan meja untuk partai (bukti P. 12) dan mengontrak rumahsekretariat partai (Bukti P.16) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas paraTergugat telah melakuan Perbuatan Melawan Hukum dengan memberhentikanPara Pengguat tanpa alasan yang sah, sehingga Majelis

21 ayat (1) huruf (b)penyelesaian internal partai diselesaikan paling lambat 60 hari, bahwa suratDPN PKPI No : 096/KEP/DPN PKP IND/VIII/2018 tentang pemberhentian statuskeanggotaan Partai dari Penggugat!

partai yang diajukan olehanggota dan atau pengurus partai yang merasa dirugikan karenadikeluarkannya keputusan Dewan PimpinanNasionalMenimbang, bahwa Mahkamah Partai harusnya memberikan hak jawabdari Para Penggugat apakah yang bersangkutan menerima diberhentikan darikeanggotaan partai atau tidak malah langsung mengeluarkan surat keteranganMahkamah Partai DPN PKP Indonesia No;011/DPN PKP INDMP/VIII/2018tanggal 15 Agustus 2018 dan surat Mahkamah Partai DPN PKP Indonesia No:010/DPN PKP INDMP/VIII/2018

Pembanding/Tergugat : KETUA DPRD KOTA DUMAI Diwakili Oleh : Remot Sidauruk, SH
Terbanding/Penggugat : PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA

PENETA PANNomor 139/PDT/2018/PT PBRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;Pengadilan Tinggi Pekanbaru,yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapanpenunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 15Agustus 2018 Nomor 139/PDT/2018/PT PBR telah memberikan penetapansebagai berikut dalam perkara antara :KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DUMAI (DPRD)KOTA DUMAI TERGUGAT/PEMBANDINGMELAWANDEWAN PIMPINAN NASIONAL PARTAI

Penggugat:
muhammad rais
Tergugat:
1.Dewan pimpinan pusat (DPP)partai Beringin karya (berkarya)
2.Dewan pimpinan Wilayah (DPW)partai Beringin karya (berkarya)ketua ashary pangemanan
3.Dewan pimpinan daerah (DPD)partai Beringin karya (berkarya) ketua Hendy arif
4.Ketua dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Tarakan
5.Walikota Tarakan
6.ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan

Pembanding/Penggugat : Rusmanita Diwakili Oleh : Coky Roganda Manurung, S.H
Terbanding/Tergugat I : Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Tergugat II : Mahkamah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Terbanding/Turut Tergugat I : Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Rokan Hilir
Terbanding/Turut Tergugat II : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir
Terbanding/Turut Tergugat III : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Menghukum Tergugat / sekarang Terbanding (DPD Partai Keadilan Sejahtera Kota Makassar) untuk memberikan/menyerahkan objek Sertipikat Hak Milik Nomor 20362 berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya atas nama Muhammad Taslim dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat/sekarang Pembanding;

Dalam Rekonvensi

1.

Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD TASLIM Diwakili Oleh : saiye ismail ali
Terbanding/Tergugat : DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA KOTA MAKASSAR

DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, 2. KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Politik diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimanadiatur didalam AD ART.2 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lain yang dibentuk olehpartai politik.3 Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada Kementrian.4 Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud ayat 2harus diselesaikan paling lambat

partai politiksebagaimana dimaksud pada ayat dilakukanHal. 17 dari 38 hal.

partai politik sesuaidengan ketentuan perundangundangan.

sah setelah adanya putusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap.UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 2008Tentang Partai Politik Pasal 32 berbunyi:1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.3 Susunan mahkamah

Tentang Partai Politik Pasal 33 berbunyi:t.

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, DEWAN PENGURUS WILAYAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU VS KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHPROVINSI KEPULAUAN RIAU, DK

Abdul Basyid, jabatan Ketua DewanTanfidz Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi KepulauanRiau;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Merlina,S.H., dan kawan, Para Advokat yang tergabung dalamTim Hukum Rakyat Kepri, beralamat Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 Desember 2017;Dr. H.

peradilan;Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, TermohonKasasi , Il telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 18September 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dariPara Pemohon Kasasi:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalampenerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah Partai

Isdianto, S.Sos., M.M., sebagai Wakil GubernurKepulauan Riau Sisa Masa Jabatan 20162021 bersama PartaiDemokrat, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan dan PartaiNasional Demokrat.

,M.Kom
Tergugat:
1.Ahmad Syaikhu Presiden Partai Keadilan Sejehtera
2.Aboe Bakar Alhabsyi Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejehtera
3.Dedi Kurniadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
4.Abdul Wahab Syahrani Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Kalimantan Timur
5.Dimyati Musthofa, S.Hut Ketua Dewan Pengurus Daerah Kota Samarinda
6.Ismail Latisi, S.Pd Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Kota Samarinda

Pembanding/Tergugat II Intervensi I : MUHAMMAD YUNAN KADIR
Terbanding/Penggugat : MASHARI RAIS, SH
Terbanding/Tergugat : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat II Tergugat II Intervensi II : DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA (DPD PARTAI GOLKAR) KOTA SAMARINDA

Alek Iskandar, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr. Muhammad Syargawi, S. E. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);-----------------------------2.

Anami Akbar sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr. Sarno, S.H. sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);-------------------------------------------------------3.

Ansori sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan meresmikan pengangkatan Sdr.

Tebo dariPartai PKPB (Partai Karya Peduli Bangsa) telah menjadi anggota dari partai politiklain, dan kemudian oleh Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yang menjadikanPenggugat III, dan HI menjadi Anggota DPRD Kab. Tebo diusulkan untukdiberhentikan sebagai Anggota Partai Politik PKPB sebagaimana Surat KeputusanNomor: KEP.01/PLENODPD/PKPB/TBO/VII/2013 tanggal 13 Juli 2013 TentangPemberhentian dari Keanggotaan dan Pengurus Partai Karya Peduli Bangsa sertaPenggantian Antar Waktu Saudara 1.

Tebopada Pemilu 2014 dari Partai Gerindra tanggal 15 Juli 2013 (sesuaiSurat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai PolitikPKPB dan anggota DPRD Kab. Tebo an. Alex Iskandar, SH(fotokopi dari fotokopi);Surat pernyataan pengunduran diri sebagai Anggota Partai KaryalPeduli Bangsa Kab. Tebo dan Anggota DPRD Kab. Tebo tanggal 20Mei 2014 an.

Bukti T6:Bukti T7:Bukti T 8:BuktiT9 :Bukti T 10:Bukti T 11:Bukti T 12:Bukti T 13: fotokopi); Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra an. Ir. Ansori (fotokopi darifotokopi);Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra an. Alex Iskandar, SH.(fotokopi dari fotokopi);Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra an. Anami Akbar (fotokopidari fotokopi);Daftar Calon Sementara sebagai Anggota DPRD Kab. Tebo20142019 daerah Tebo, Tebo Ulu dari Partai Gerindra an.

politiknya, diberhentikan sebagaianggota partai politik dan menjadi anggota partai politik lain;Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 384 ayat (1) UndangUndang tersebutmenyatakan pemberhentian yang disebabkan oleh usulan partai politiknya, diberhentikanHalaman 63 dari 66 Halaman Putusan Nomor : 11/G/2014/PTUN.JBI64sebagai anggota partai politik dan menjadi anggota partai politik lain harus melalui usulanpimpinan partai potik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepadaGubernut;

dari keanggotaan partai politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundangundangan,sepanjang partai politik tersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu, Majelis Hakimberpendapat bila dihubungkan dengan keberadaan Partai Karya Peduli Bangsa yangmerupakan salah satu partai yang tidak lagi menjadi peserta Pemilu sebagaimanadimaksud pasal tersebut, sehingga anggota lembaga perwakilan rakyat yang berasal dariPartai Karya Peduli Bangsa tidak

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP.PPP) Hasil Pertemuan Menyerupai Muhtamar di Surabaya dan 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPW.PP) Provinsi Sulawesi Selatan versi Muhtamar Surabaya tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP.PPP) Hasil Pertemuan Menyerupai Muhtamar di Surabaya, DK VS MUH. TAUFIQ ZAINUDDIN, S.E.,M.M

Partai Politik;Il.

Kewenangan Pengadilan1.Bahwa pengajuan gugatan Perselisihan Partai Politik mengacu padaUndang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Knusus Pasal 33mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri yang berwenangmenyelesaikan sengketa atau perselisinan partai Politik.

Menjadi anggota partai politik nasional lain;Alasan ini secara nyata tidak tepat sebab Penggugat tidakpernah menjadi anggota partai politik lain;4).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Pemberhentiansebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan tanpa alasan yangjelas yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, AD dan ADRT Partai Persatuan Pembangunan sehinggaPenggugat mengajukan keberatan terhadap keputusan DPP partai politikdalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan versi hasil pertemuan yangmenyerupai Muhtamar di Surabaya.

Tahun 2012 tidak berlaku lagi,maka segala bentuk Partai Politik yang mengambil nama Partai PersatuanPembangunan adalah tidak sah/illegal;Hanya satu Partai Politik yang bernama Partai Persatuan Pembangunanyang akui oleh Pemerintah Republik Indonesia yaitu Partai PersatuanPembangunan yang ketua Umumnya adalah Ir.H.M.Romahurmudzi. MT danIr.H.Aunur Ropig. Selaku Sekjen;.

KOALISI PARTAI PENEGAK HUKUM DAN DEMOKRASI KABUPATEN KAYONG UTARA (KKU) DAN KABUPATEN KETAPANG vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PUSAT

/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan UmumTahun 2004 dan ditembuskan KPUD Propinsi, KPUD Ketapang, Pj.Bupati Kabupaten Kayong Utara serta para Ketua Partai yang ada diKetapang, Propinsi Kalimantan Barat serta para Ketua Partai yang ada diJakarta ; Bukti P.4 (Terlampir).Hal. 3 dari 14 hal.

Masyarakat (LSM), para pengamat politik serta masyarakatKabupaten Kayong Utara (KKU) dan Kabupaten Ketapang serta dariKoalisi Partai Penegak Hukum dan Demokrasi, sehingga keluarlahKeputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dengan Nomor: 86 Tahun 2007 pada tanggal 1 Nopember 2007; Bukti P.11 (Terlampir).Bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Ketapang dengan Nomor : 36 Tahun 2007 pada tanggal 1Nopember 2007 tersebut, Koalisi Partai Penegak Hukum dan Demokrasi,

Bahwa terhadap Peraturan KPU Pusat No. 2 Tahun 2007 yangmemberikan kesempatan kepada Partai Politik yang kehabisan CalonLegislatifnya dalam Daftar Calon Tetap (DCT) pada Pemilu Tahun 2004boleh mengambil kebijakan Internal Partai yang bersangkutan untukmemilih sendiri Calan Legislatifnya walaupun tidak terdaftar Daftar CalonTetap (DCT) pada hasil Pemilu Tahun 2004, Peraturan KPU No. 2 Tahun2007 tanggal 28 Juni 2007 dan atau Keputusan KPUD KabupatenKetapang No. 36 Tahun 2007 tanggal 1 Nopember 2007

Hasan, SH 3.391 PPD Kemudian Jika kita menggunakan Prosedur Pasal 108 Ayat (1) Huruf b, JoPasal 10 Ayat (1) UU No. 6 Tahun 2007 yaitu Dengan Pengangkatan Anggotabaru, apabiia dihubungankan dengan Peringkat Peroleh Suara Partai Politikhasil Pemilu Tahun 2004, maka berdasarkan HASIL PEMILU 2004 KabupatenKetapang adalah :Tabel 2. (Calon Anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang bakal mengisi di KKU).No. Nama Partai Jumlah Suara Peringkat Kursi1. PKS 1.537 1 12. PPDK 1.532 2 13. PKPB 1.127 3 14.

REKOMENDASI.Berdasarkan Pokokpokok diatas, Kami dari Koalisi Partai PenegakHukum dan Demokrasi Kabupaten Kayong Utara (KKU) dan KabupatenKetapang merekomendasikan, sebagai berikut :1.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL (DPN) PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI), DKK

Nomor 350 K/PDT/2006, yang amar putusannya yang berbunyibahwa Pengadilan tidak berwenang menyelesaikan sengketa PergantianAntar Waktu (PAW) terhadap anggota legislatif;b Bahwa apa yang dipermasalahkan Para Penggugat adalah mengenaiKeputusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yangmenyangkut internal partai maka diselesaikan lewat internal Partai juga danbukan lewat Keputusan hukum, ini adalah Keputusan Politik dan bukanKeputusan hukum.

Jadi tidak tepat diselesaikan lewat gugatan, tepatnyadiselesaikan dengan mengacu pada AD/ART Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKPI) karena menyangkut Internal Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI).

Tentang Pemberhentian status keanggotaan Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia atas nama H.Sudirman Narang, dan Surat Keputusan Nomor 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentangPemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaHal.7 dari 16 hal.

adalah suatu kewajiban yang harusdilakukan oleh Partai terhadap anggotanya.

Tentang pemberhentian seseorangdiberhentikan dari partai politik juga diatur dalam Pasal 16 Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;Bahwa hal ini juga dipertegas dalam Angaran Dasar/Anggaran Rumah TanggaPartai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Pasal 8 ayat (1) AnggaranRumah Tangga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang berbunyisebagai berikut:Berakhirnya keanggotaan seseorang dari Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia (PKPI), karena:A Meninggal

Penggugat:
Achmad Yani
Tergugat:
1.DPW Partai Peduli Rakyat Nasional
2.Dewan Perwakilan Rakyat daerah

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT dan II. DEWAN PIMPINAN DAERAH (DPD) PARTAI HATI NURANI RAKYAT PROVINSI SUMATERA UTARA tersebut;

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI HATI NURANI RAKYAT, dk. vs MUSDALIFAH, B.SC. dan KETUA BADAN KEHORMATAN (BK) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA, dk.

Partai Politik ...

diteruskan kepada DPP Partai Hanura;6.

dasar/anggaranrumah tangga partai politik masingmasing;8.

Penggugat, berikut lampiranlampiran dan alasanalasannya yang dibawa oleh Pemohon Kasasi II/semula Tergugat IIatau DPD Partai Hanura Provinsi Sumatera Utara untuk dimohonkankepada DPP Partai Hanura, yang menerangkan bahwa usulan PAW1.diusulkan oleh DPD yang ditujukan kepada DPD Partai Hanura danditeruskan kepada DPP Partai Hanura;2.

DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP)PARTAI HATI NURANI RAKYAT dan Il.

Penggugat:
ELMI SUPIATI, S.Sos
Tergugat:
1.DPP PARTAI DEMOKRAT
2.DRS. A. SALIM, MM

KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata padatingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalamperkara antara :ELMI SUPIATI, S.SosWarga Negara Indonesia, NIK 1771034107660002, jenis kelamin perempuan,tempat lahir di Air Keruh, tanggal 1 Juli 1966, agama Islam,pekerjaan AnggotaDPRD Provinsi Bengkulu, beralamat di Jalan Mangga III No.09 RT.19, RW.06Kelurahaan Lingkar Timur, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, ProvinsiBengkulu, KTA Partai

,M.H, para Advokat dari DPP Partai Demokrat,beralamat di Jalan Proklamasi No.41 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I; Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.ll. Drs. A.

Bahwa Penggugat adalah salah satu kader Partai Demokrat DPD PropinsiBengkulu, bergabung dengan Partai Demokrat sejak tanggal 23 Juli 2008,Kartu Tanda Anggota No.06.17.010766.0000.000003, sebagai kader selamaini telah menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan sebaik mungkinuntuk menjaga nama baik Partai serta selalu mengindari perbuatan tercelahyang dapat mengakibatkan melanggar hukum, sehingga Penggugatsenantiasa selalu menjaga integritas Partai Demokrat; 2.

Bahwa pada tahun 2014 Penggugat memberanikan diri maju padaPemilinan calon Anggota Legislatif, DPRD Prompinsi Bengkulu periodeTahun 2014 2019, Penggugat mendapat nomor urut 2 dari 5 orang Calonyang diusung Partai Demokrat, atas kerja keras yang dilakukan Penggugatmembuahkan hasil yang positif dimana pada pemilihan Anggota legislativecalon Anggota DRPD Propinsi Bengkulu, Penggugat memperoleh suaraterbanyak sebagai berikut :Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 389/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.Calonnomorurut

Wulansari alias Mulan Jameela4.Adnani Taufiq5.Adam Muhamad6.Siti Jamaliah7.Sugiono8.KHATERINE A OE9.Dr.Irene10.DEWAN PEMBINA PARTAI GERINDRA, c.q. H. Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra11.Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Gerindradan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Pemberhentian yang dimaksud di atas pada sub ayat a, bdan c juga berlaku bagi Pengurus Partai.(3) Pemberhentian sebagai Anggota Partai diputuskan melaluisidang Majelis Kehormatan.(4) Anggota Partai yang diberhentikan dapat mengajukan pembelaandiri ke Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA.Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelaan diriAnggota Partai diatur dalam Peraturan Partai.BANTAHAN/KEBERATAN PELAWAN :Perkara no.: 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN JKT.SEL KURANG PIHAK :Bahwa gugatan perkara

Dalam posita gugatan telah didalilkan salah satu alasan adalahSUARA PARTAI TERBANYAK SEHINGGA PARTAI BERHAKMENENTUKAN DAN MENETAPKAN CALEG TERPILIH, fakta hukumini tidak sesuai dengan kenyataan karena suara yang diperoleh pihakPELAWAN LEBIH BESAR DARI SUARA PARTAI.

Mahkamah Partai GERINDRA yang disebut Maielis KehormatanPartai GERINDRA mempunyai fungsi dan tugas menyelesaikanperselisinan internal Partai GERINDRA serta penyelenggaraandisiplin dan masalahmasalah lainnya yang dapat berpengaruhterhadap nama baik Partai GERINDRA.2. Susunan personalia Majelis Kehormatan Partai GERINDRAditetaobkan oleh Dewan Pembina dan disahkan berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GERINDRA ataspersetujuan Ketua Dewan Pembina.3.

Partai GERINDRA.

terhadap hak anggota Partai Politik , yang harus diselesaikan olehinternal partai politik melalui Mahkamah Partai Politik atau dalam Partai GERINDRAdisebut Majelis Kehormatan Partai GERINDRA, apabila penyelesaian oleh MajelisKehomatan Partai tidak tercapai, maka penyelesaian dilakukan melalui pengadilannegeni;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan di persidangan,tidak terobuki bahwa pemberhentian Pelawan sebagai anggotakader PartaiGERINDRA oleh Tergugat X dan Tergugat XI telah