Ditemukan 125690 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pendidikan penidikan penyediaan pendididkan penyarikan
Penelusuran terkait : Penghentian penyidikan Mengahalangi penyidikan Teknik penyidikan tppu Sah atau tidaknya penyidikan Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus
Register : 01-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Plk
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
Drs. Akhmad Taufik M.Pd Bin Asnawi Djemawi
Termohon:
Kapolda Kalimantan Tengah Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah
90 — 17
  • Nur Hidayat (Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan UpayaHukumnya, Jurnal Yustitia Vol. 10, No. 1, (November, 2010):mendefinisikan penghentian penyidikan merupakan tindakan Penyidikdalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkankorban.Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan,tidak sematamata terbatas pada formalisitik Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3), melainkan merupakan tindakan Penyidik yang tidakmenindaklanjuti Suatu perkara
    hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik)dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengantahaptahap sebagai berikut : Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, makaKepala Kepolisian di unit bersangkutan (Kapolres/Kapolsek) segeraHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Plk.mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari, pengirimanSPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antaraKepolisian
    (Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan;Selanjutnya, Kajati atau Kajari akan menunjuk Jaksa untuk melakukanpemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitianberkas perkara (form surat P16A).
    (P19 yangkeempat)SP2HP (surat perkembangan hasil Penyidikan) tanggal 8 Februari2019.SP2HP (surat perkembangan hasil Penyidikan) tanggal 23september 2019.Bahwa meskipun demikian tidak benar TERMOHON sudahmenghentikan penyidikan seperti yang sudah didalilkan PEMOHONkarena faktanya proses penyidikan oleh Termohon masih berlanjutdan Termohon tidak pernah menerbitkan SP3 terhadap perkarapidana seperti apa sudah didalilkan oleh Pemohon.Jawaban tersebut diatas untuk memperjelas sampai saat jawaban ini dibacakandidepan
    Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 26-06-2024 — Putus : 15-07-2024 — Upload : 15-07-2024
Putusan PN PALEMBANG Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Plg
Tanggal 15 Juli 2024 — Pemohon:
M. Dewi
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN
13 — 12
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Register : 23-09-2021 — Putus : 18-10-2021 — Upload : 21-10-2021
Putusan PN SURAKARTA Nomor 22/Pid.Pra/2021/PN Skt
Tanggal 18 Oktober 2021 — Pemohon:
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
31 — 8
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 06-08-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 40/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
HETTY BR SIMAMORA
Termohon:
1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KAPOLSEK DELI TUA
2.JAKSA AGUNG RI CQ. KEJATISU, CQ. KEJARI MEDAN
45 — 9
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-02-2017 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 23-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 2/Pid.Pra/2017/PN Pbr
Tanggal 16 Maret 2017 — SUMARTY. S
166 — 46
  • Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/376.a/XI/2016/Reskrimum tanggal 8 November 2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum.3. Memerintahkan termohon untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/376.a/XI/2016/Reskrimum tanggal 8 November 2016.4. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikan laporan polisi dari Sumarty Soebrantas sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan No.
    Alasan Penghentian Penyidikan :Dari hasil keterangan saksisaksi dan buktibukti yang dikumpulkan terhadapkasus tersebut, maka dapat disimpulkan hasil penyidikan sebagai berikut :a.
    Lidik/269/XI/2015tertanggal 9 November 2015 (bukti T.3) yang kemudian pada waktu dantanggal bersamaan diterbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik/376/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 (bukti T.4);3. Bahwa selanjutnya dengan dimulainya penyidikan atas laporan pemohondimaksud maka termohon telah menyampaikan kepada Kepala KejaksaanTinggi Riau mengenai Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terlapor an.Ahmad Armas (bukti T.5);4.
    Bahwa atas hasil gelar perkara tersebut maka selanjutnya termohon telahmenngeluarkan (menerbitkan) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (bukti23 dan P1) serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (bukti T.24);8.
    terungkap dalampersidangan maka ternyata termohon dengan segala keyakinan akan bukti danfakta yang diperoleh dalam proses penyelidikan maka penanganan laporanpemohon (bukti P.2 dan 1.1) telah ditingkatkan dalam tahap penyidikan sesuaidengan Surat Perintah Penyidikan No.
    Hakim praperadilan) hanya sebatas menguji danmenilai ruang lingkup proses penyidikan berikut diterbitkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan oleh termohon dan tidak dalam lingkup penilaian untukmenemukan atau menentukan pelaku peristiwa/tindak pidana.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 26-05-2023 — Putus : 19-06-2023 — Upload : 19-06-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 51/Pid.Pra/2023/PN JKT.SEL
Tanggal 19 Juni 2023 — Pemohon:
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
57 — 10
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Khusus
Register : 17-09-2021 — Putus : 01-10-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Byw
Tanggal 1 Oktober 2021 — Pemohon:
LENNY RANOEWIDJOJO
89 — 19

  • MENGADILI:

    • Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohonuntuk seluruhnya;
    • MenyatakanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor : S-TAP/5/III/RES/1.11/2021/Satreskrim tertanggal 12 Maret 2021 dalam kasus dugaan
    tindak pidana yang dilakukan oleh KARNO WIDJAJA DKKyang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah ;
  • Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/89/III/RES.1.11/2020/SPKT RESTA BWI tanggal 02 Maret 2020;
  • Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Khusus
Register : 20-06-2024 — Putus : 16-07-2024 — Upload : 17-07-2024
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Sim
Tanggal 16 Juli 2024 — Pemohon:
Rosmaida Panjaitan
Termohon:
1.POLRES SIMALUNGUN
2.KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
30 — 0

  • MENGADILI

    1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/60.C/II/2024/Reskrim tanggal 01 Februari 2024 Tentang Penghentian Penyidikan, yang diterbitkan oleh Termohon I adalah tidak sah menurut hukum;
    3. Memerintahkan Termohon I untuk melanjutkan proses penyidikan
Pengadilan PN SUNGGUMINASA Pidana Khusus
Register : 07-11-2017 — Putus : 28-11-2017 — Upload : 05-12-2018
Putusan PN SUNGGUMINASA Nomor 7/Pid.Pra/2017/PN Sgm
Tanggal 28 Nopember 2017 — Pemohon:
Pandang Daeng Bau Binti Tabi
Termohon:
Kapolres Gowa
59 — 97
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus
Register : 09-12-2021 — Putus : 04-01-2022 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN Sei Rampah Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srh
Tanggal 4 Januari 2022 — Pemohon:
NARMAN PURBA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq RESKRIM SERDANG BEDAGAI
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMUT Cq. KEJAKSAAN NEGERI KAB. SERDANG BEDAGAI
107 — 44
  • olehpenyelidik, penyidik dan/penuntut umum sudah sesuaidengan undangundang dan tindakan tersebut telahdilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atautidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilanmenyangkut sah tidaknya Penghentian Penyidikan, tindakanpenyidik dan/atau penuntut umum di dalam melakukanpenyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan;4.Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalamHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srhpenjelasan UndangUndang Republik Indonesia
    Pasal 7 ayat (2) huruf a:Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukankepada Penyidik, paling sedikit memuat:a. surat perintah penyelidikan ; Pasal 13 ayat (1) b: Penyidikan dilakukan dengan dasar:b.
    menerima laporan atau pengaduan tentangtenyadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana WAJIBSEGERA melakukan tindakan PENYIDIKAN yang diperlukan8 Bahwa Pemohon(Pelapor/Korban) belum pernah menerimaSurat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon sebagaimana pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:ayat(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkankepada penuntut umum, pelapor/
    ;3) Menghentikan Penyelidikan tanpa melalui proses Penyidikan halini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Acara Pidana, yangseharusnya lewat Penyidikan itu memberitahukan kepada Pemohon(Pelapor/Korban) melalui Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan(SPDP) kepada Kejaksaan, Pelapor/korban dan Terlapor faktatersebut terlihat pada rujukan SP2HP dan tidak adanya suratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon,sebagaimana itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum seperti diuraian pada halaman 10
    Kewenangan lembaga Pra Peradilan tersebut diatur secarajelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atautidaknya penyitaan.2.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 09-02-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 29-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 13/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Februari 2021 — Pemohon:
NUNI PRIHATININGSIH
Termohon:
Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
48 — 24
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 29-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 91/Pid.Pra/2019/PN Mdn
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pemohon:
FERDINAND SITEPU
Termohon:
NEGARA R.I Cq. PRESIDEN R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
9 — 6
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus
Register : 06-01-2020 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 23-01-2020
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 1/Pid.Pra/2020/PN Lsm
Tanggal 21 Januari 2020 — Pemohon:
NOVI PRIANTORO
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE
82 — 34
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus
Register : 16-03-2022 — Putus : 11-04-2022 — Upload : 07-04-2023
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Pra/2022/PN Kpg
Tanggal 11 April 2022 — Pemohon:
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota
35 — 15
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 02-09-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 22/Pid.Pra/2021/PN Sby
Tanggal 13 September 2021 — Pemohon:
CHRISTIANA, SE
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
55 — 14
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 20-01-2023 — Putus : 20-02-2023 — Upload : 16-05-2024
Putusan PN MEDAN Nomor 9/Pid.Pra/2023/PN Mdn
Tanggal 20 Februari 2023 — Pemohon:
ESTHER SITORUS, M.Th
Termohon:
PEMERINTAH RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
6 — 4
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 04-01-2021 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 25-01-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Mks
Tanggal 25 Januari 2021 — Pemohon:
PT. PELABUHAN INDONESIA IV Persero
Termohon:
1.KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
2.KAJATI SULSEL Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
147 — 65

  • MENGADILI:

    1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
    2. Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015 atas nama para Tersangka Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati sah menurut hukum ;
    3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil ;
Pengadilan PN KISARAN Pidana Khusus
Register : 04-12-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 28-12-2023
Putusan PN KISARAN Nomor 10/Pid.Pra/2023/PN Kis
Tanggal 19 Desember 2023 — Pemohon:
Markus Manik
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
23 — 10
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 11-04-2022 — Putus : 26-04-2022 — Upload : 09-05-2022
Putusan PN MAKASSAR Nomor 6/Pid.Pra/2022/PN Mks
Tanggal 26 April 2022 — Pemohon:
GUSNAH NINGSIH
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR
48 — 27
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Pra/2018/PN Bdg
Tanggal 23 Januari 2019 — Pemohon:
1.SETIAJI TANUMIRHARDJA
2.DEDY NUGRAHA
Termohon:
Ka Nit II Sub Dit III Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
155 — 94

  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya ;
    2. Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/846/IV/2018/DirReskrimUm, tertanggal 19 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah ;
    3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Para Pemohon atas Tersangka LESLIE GIRIANZA HERMAWAN ;
    4. Menetapkan
    LESLIE GIRIANZAPutusan Praperadilan Nomor 34/Pid.Prap/2018/PN.Bdg, Halaman 9 dari 69 halamanHERMAWAN, TERMOHON telah menerbitkan Surat KetetapanPenghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/846/IV/2018/Dit Reskrim UmTentang Penghentian Penyidikan tertanggal 19 April 2018 dari KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat ReserseKriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, dengan alasanPenghentian Penyidikan yaitu Tidak Terdapat Cukup Bukti, SuratKetetapan Penghentian Penyidikan mana baru
    ,bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Penuntut Umummengenai adanya Perkara yang sedang dilakukan Penyidikan,artinya) TERMOHON berkewajiban untuk menyampaikan ataumemberitahukan apapun hasil dari penyidikan yang telah dilakukanoleh Penyidik.
    Menyatakan Tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONsebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/846/IV/2018/Dir Reskrim Umtertanggal 19 April 2018, tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak Sah;3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan Perkara PARAPEMOHON dan SEGERA melimpahkan kepada PENUNTUT UMUM;4.
    Bukti T30 Foto copy bukti pengiriman Surat Ketetapantentang penghentian penyidikan dan Suratperintah penghentian penyidikan kepadaLESLIE GIRIANZA HERMAWAN melalui jasapos, tanggal 20 April 2018.
    Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/846/IV/2018/DirReskrimUm,tertanggal 19 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah ;3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkanoleh Para Pemohon atas Tersangka LESLIE GIRIANZA HERMAWAN ;4.