Ditemukan 125690 data
Drs. Akhmad Taufik M.Pd Bin Asnawi Djemawi
Termohon:
Kapolda Kalimantan Tengah Cq Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah
90 — 17
Nur Hidayat (Penghentian Penyidikan Oleh Penyidik Polri dan UpayaHukumnya, Jurnal Yustitia Vol. 10, No. 1, (November, 2010):mendefinisikan penghentian penyidikan merupakan tindakan Penyidikdalam upaya tidak melanjutkan perkara pidana yang telah dilaporkankorban.Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan,tidak sematamata terbatas pada formalisitik Surat Perintah PenghentianPenyidikan (SP3), melainkan merupakan tindakan Penyidik yang tidakmenindaklanjuti Suatu perkara
hal penyidikan antara Kepolisian (Penyidik)dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) tersebut dilakukan dengantahaptahap sebagai berikut : Setelah Kepolisian (Penyidik) melakukan kegiatan penyidikan, makaKepala Kepolisian di unit bersangkutan (Kapolres/Kapolsek) segeraHalaman 44 dari 53 Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN Plk.mengirim Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Kajati/Kajari, pengirimanSPDP inilah yang merupakan titik awal hubungan koordinasi antaraKepolisian
(Penyidik) dengan Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)dalam hal dilakukannya suatu kegiatan penyidikan;Selanjutnya, Kajati atau Kajari akan menunjuk Jaksa untuk melakukanpemantauan perkembangan penyidikan dan melakukan penelitianberkas perkara (form surat P16A).
(P19 yangkeempat)SP2HP (surat perkembangan hasil Penyidikan) tanggal 8 Februari2019.SP2HP (surat perkembangan hasil Penyidikan) tanggal 23september 2019.Bahwa meskipun demikian tidak benar TERMOHON sudahmenghentikan penyidikan seperti yang sudah didalilkan PEMOHONkarena faktanya proses penyidikan oleh Termohon masih berlanjutdan Termohon tidak pernah menerbitkan SP3 terhadap perkarapidana seperti apa sudah didalilkan oleh Pemohon.Jawaban tersebut diatas untuk memperjelas sampai saat jawaban ini dibacakandidepan
Sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ataspermintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;c.
M. Dewi
Termohon:
DITRESKRIMUM POLDA SUMATERA SELATAN
13 — 12
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
31 — 8
HETTY BR SIMAMORA
Termohon:
1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KAPOLSEK DELI TUA
2.JAKSA AGUNG RI CQ. KEJATISU, CQ. KEJARI MEDAN
45 — 9
166 — 46
Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/376.a/XI/2016/Reskrimum tanggal 8 November 2016, adalah tidak sah dan batal demi hukum.3. Memerintahkan termohon untuk mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.Pol. : Sp.Sidik/376.a/XI/2016/Reskrimum tanggal 8 November 2016.4. Memerintahkan termohon untuk melanjutkan proses penyidikan laporan polisi dari Sumarty Soebrantas sesuai dengan Surat Tanda Terima Laporan No.
Alasan Penghentian Penyidikan :Dari hasil keterangan saksisaksi dan buktibukti yang dikumpulkan terhadapkasus tersebut, maka dapat disimpulkan hasil penyidikan sebagai berikut :a.
Lidik/269/XI/2015tertanggal 9 November 2015 (bukti T.3) yang kemudian pada waktu dantanggal bersamaan diterbitkan lagi Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik/376/XI/2015 tertanggal 9 November 2015 (bukti T.4);3. Bahwa selanjutnya dengan dimulainya penyidikan atas laporan pemohondimaksud maka termohon telah menyampaikan kepada Kepala KejaksaanTinggi Riau mengenai Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terlapor an.Ahmad Armas (bukti T.5);4.
Bahwa atas hasil gelar perkara tersebut maka selanjutnya termohon telahmenngeluarkan (menerbitkan) Surat Perintah Penghentian Penyidikan (bukti23 dan P1) serta Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (bukti T.24);8.
terungkap dalampersidangan maka ternyata termohon dengan segala keyakinan akan bukti danfakta yang diperoleh dalam proses penyelidikan maka penanganan laporanpemohon (bukti P.2 dan 1.1) telah ditingkatkan dalam tahap penyidikan sesuaidengan Surat Perintah Penyidikan No.
Hakim praperadilan) hanya sebatas menguji danmenilai ruang lingkup proses penyidikan berikut diterbitkannya Surat PerintahPenghentian Penyidikan oleh termohon dan tidak dalam lingkup penilaian untukmenemukan atau menentukan pelaku peristiwa/tindak pidana.
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
57 — 10
LENNY RANOEWIDJOJO
89 — 19
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohonuntuk seluruhnya;
- MenyatakanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor : S-TAP/5/III/RES/1.11/2021/Satreskrim tertanggal 12 Maret 2021 dalam kasus dugaan
tindak pidana yang dilakukan oleh KARNO WIDJAJA DKKyang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/89/III/RES.1.11/2020/SPKT RESTA BWI tanggal 02 Maret 2020;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
Rosmaida Panjaitan
Termohon:
1.POLRES SIMALUNGUN
2.KEJAKSAAN NEGERI SIMALUNGUN
30 — 0
MENGADILI
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Ketetapan Nomor:S.Tap/60.C/II/2024/Reskrim tanggal 01 Februari 2024 Tentang Penghentian Penyidikan, yang diterbitkan oleh Termohon I adalah tidak sah menurut hukum;
- Memerintahkan Termohon I untuk melanjutkan proses penyidikan
Pandang Daeng Bau Binti Tabi
Termohon:
Kapolres Gowa
59 — 97
NARMAN PURBA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq RESKRIM SERDANG BEDAGAI
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMUT Cq. KEJAKSAAN NEGERI KAB. SERDANG BEDAGAI
107 — 44
olehpenyelidik, penyidik dan/penuntut umum sudah sesuaidengan undangundang dan tindakan tersebut telahdilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atautidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilanmenyangkut sah tidaknya Penghentian Penyidikan, tindakanpenyidik dan/atau penuntut umum di dalam melakukanpenyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan;4.Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalamHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srhpenjelasan UndangUndang Republik Indonesia
Pasal 7 ayat (2) huruf a:Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukankepada Penyidik, paling sedikit memuat:a. surat perintah penyelidikan ; Pasal 13 ayat (1) b: Penyidikan dilakukan dengan dasar:b.
menerima laporan atau pengaduan tentangtenyadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana WAJIBSEGERA melakukan tindakan PENYIDIKAN yang diperlukan8 Bahwa Pemohon(Pelapor/Korban) belum pernah menerimaSurat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon sebagaimana pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:ayat(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkankepada penuntut umum, pelapor/
;3) Menghentikan Penyelidikan tanpa melalui proses Penyidikan halini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Acara Pidana, yangseharusnya lewat Penyidikan itu memberitahukan kepada Pemohon(Pelapor/Korban) melalui Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan(SPDP) kepada Kejaksaan, Pelapor/korban dan Terlapor faktatersebut terlihat pada rujukan SP2HP dan tidak adanya suratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon,sebagaimana itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum seperti diuraian pada halaman 10
Kewenangan lembaga Pra Peradilan tersebut diatur secarajelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atautidaknya penyitaan.2.
NUNI PRIHATININGSIH
Termohon:
Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia
48 — 24
FERDINAND SITEPU
Termohon:
NEGARA R.I Cq. PRESIDEN R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA,
9 — 6
NOVI PRIANTORO
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ACEH
2.KEPALA KEPOLISIAN RESOR LHOKSEUMAWE
82 — 34
Erna Agustina Paulina Fanggidae
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Kupang Kota
35 — 15
CHRISTIANA, SE
Termohon:
Kepala Keplosisan Daerah Jawa Timur
55 — 14
ESTHER SITORUS, M.Th
Termohon:
PEMERINTAH RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR KOTA MEDAN
6 — 4
PT. PELABUHAN INDONESIA IV Persero
Termohon:
1.KAPOLDA SULSEL Cq. DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN
2.KAJATI SULSEL Cq. ASISTEN TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
147 — 65
MENGADILI:
- Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
- Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan (SP 3) No.Pol : S.Tap/A.302/69/VI/2015/Dit Reskrimum tanggal 8 Juni 2015 atas nama para Tersangka Ince Baharuddin dan Ince Rahmawati sah menurut hukum ;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Nihil ;
Markus Manik
Termohon:
Kepala Kepolisian Resor Asahan
23 — 10
GUSNAH NINGSIH
Termohon:
PEMERINTAH R.I. Cq. KAPOLRI Cq. KAPOLDA SULSEL Cq. KAPOLRESTABES MAKASSAR
48 — 27
1.SETIAJI TANUMIRHARDJA
2.DEDY NUGRAHA
Termohon:
Ka Nit II Sub Dit III Reserse Kriminal Umum Polda Jabar
155 — 94
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya ;
- Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/846/IV/2018/DirReskrimUm, tertanggal 19 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkan oleh Para Pemohon atas Tersangka LESLIE GIRIANZA HERMAWAN ;
- Menetapkan
LESLIE GIRIANZAPutusan Praperadilan Nomor 34/Pid.Prap/2018/PN.Bdg, Halaman 9 dari 69 halamanHERMAWAN, TERMOHON telah menerbitkan Surat KetetapanPenghentian Penyidikan Nomor : S.Tap/846/IV/2018/Dit Reskrim UmTentang Penghentian Penyidikan tertanggal 19 April 2018 dari KepolisianNegara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat Direktorat ReserseKriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Barat, dengan alasanPenghentian Penyidikan yaitu Tidak Terdapat Cukup Bukti, SuratKetetapan Penghentian Penyidikan mana baru
,bahwa TERMOHON telah memberitahukan kepada Penuntut Umummengenai adanya Perkara yang sedang dilakukan Penyidikan,artinya) TERMOHON berkewajiban untuk menyampaikan ataumemberitahukan apapun hasil dari penyidikan yang telah dilakukanoleh Penyidik.
Menyatakan Tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh TERMOHONsebagaimana Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/846/IV/2018/Dir Reskrim Umtertanggal 19 April 2018, tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak Sah;3. Memerintahkan TERMOHON untuk melanjutkan Penyidikan Perkara PARAPEMOHON dan SEGERA melimpahkan kepada PENUNTUT UMUM;4.
Bukti T30 Foto copy bukti pengiriman Surat Ketetapantentang penghentian penyidikan dan Suratperintah penghentian penyidikan kepadaLESLIE GIRIANZA HERMAWAN melalui jasapos, tanggal 20 April 2018.
Menyatakan tindakan Penghentian Penyidikan yang dilakukan oleh Termohonsebagaimana Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/846/IV/2018/DirReskrimUm,tertanggal 19 April 2018 tentang Penghentian Penyidikan adalah tidak sah ;3. Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan perkara yang dilaporkanoleh Para Pemohon atas Tersangka LESLIE GIRIANZA HERMAWAN ;4.