maupun relatif untukmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonanPerwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agarPemohon dapat ditetapbkan sebagai Wali dari kedua orang anak PemohonGENGA = i ees wear ut ers army acs es en ; masingmasingDEMMNAMA 5 viccceecccsececeeceeuecseeeeeeaeeeenes , Karena kedua orang anak tersebut belumdewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari

suatu halangan yang sah, maka sesuaipasal 149 Rbg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat(Verstek);Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figin dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz Il halaman 405 yangberbunyi:J g> VY oJ lb 99 Ue old (prolwoll elS> ppo oSl> II ) (yoArtinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudianenggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orangyang dholim dan gugurlah haknya;Menimbang, bahwa yang mendasari

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suratman dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat pulang dari sawah sudah ada tiga temannya dirumahnya, setelah kumpul, Terdakwa dan 2 orang temannya yang bernamaSURATMAN dan IMAM

Cilacap;Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua) orangyang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Imam Hartono;Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu, hanyakebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa dan ImamHartono sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Cilacap;e Bahwa permaian judi adalah permainan yang mendasari untuk mengharapkanmenang, pada umumnya bergantung pada untunguntungan saja dan ada yangditaruhkan;e Bahwa teman terdakwa yang bersama melakukan permainan judi ada 2 (dua)orang yang bernama Suwarno (pemilik rumah) dan Suratman;e Bahwa permaian judi kartu remi tersebut tidak direncanakan terlebih dahulu,hanya kebetulan saja saat terdakwa Suwarno pulang dari sawah, terdakwa danSuratman sudah ada di rumah Suwarno, setelah kumpul, Terdakwa

Bahwa PENGGUGAT tidak mendasari dalam mengajukangugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidakmembayar prestasi nya baik secara keseluruhan maupun sebagiankepada PENGGUGAT dikarenakan TERGUGAT telah melakukanHalaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 388/Pdt.G/2020/PN Cbibeberapa kali pembayaran terhadap hutang nya kepada PENGGUGAT(Bukti T01);4.

sesuatu yang termuat dalamberita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggaptelah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada halhalyang diajukan lagi dan mohon putusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa menanggapi gugatan Penggugat tersebut, Tergugatdalam jawabannya selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara jugamengajukan eksepsi sebagai berikut: Bahwa Penggugat tidak mendasari

gugatanwanprestasi yang menyatakan pihak Tergugat tidak membayar prestasi nyabaik secara keseluruhan maupun sebagian kepada Penggugat dikarenakanTergugat telah melakukan beberapa kali pembayaran terhadap hutang nyakepada Penggugat (Bukti T1);Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang dikemukakan Tergugat,Penggugat dalam repliknya tidak menanggapi eksepsi tersebut;Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat sebagaimana tersebutdi atas, setelah Majelis mempelajari Eksepsi Tergugat mengenai Penggugattidak mendasari

Bersifat final, artinya sudah definitif karenanya dapatmenimbulkan akibat hukum atau tidak membutuhkanpersetujuan instansi atasan Pejabat Tata Usaha Negara yangmengeluarkan KTUN; 22 0nn nnn no nn nner neBahwa KTUN berupa Surat Perintah Tugas Gubernur PapuaNomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 tersebut diatastidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan dasar melakukanTindakan Faktual dilapangan karena mendasari peraturan yangtidak Sah dengan sendirinya KTUN berupa Surat Perintah TugasGubernur

TERGUGAT II yakni Kasat dan Anggota Satpol PP Provinsi Papuamenerima perintah dan wewenang bersifat Delegasi melakukanHalaman 22 dari 72 halaman Putusan Nomor : 11/G/2017/PTUN JPR.tindakan faktual dalam bentuk Penggeledahan dan Penyitaanbarang milik PENGGUGAT, dengan mendasari Surat PerintahTugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SET tanggal 9Februari 201 75 ~~ nnn nnn nn nnn nnn nnnSurat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor : 300 / 1534 / SETtanggal 9 Februari 2017 diterbitkan berdasarkan Perda

Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) huruf b, UU APNo. 30 tahun 2014 bahwa dalam melakukan Tindakan Faktualdilapangan berdasarkan Surat Perintah Tugas Gubernur Papua Nomor: 300 / 1534 / SET tanggal 9 Februari 2017 yang mendasari PerdaGubernur Papua Nomor 15 Tahun 2013, dan dalam Surat PerintahTugas in casu TERGUGAT II berkedudukan sebagai KoordinatorLapangan merangkap sebagai anggota Satpol PP Provinsi Papua.Sehingga kewenangan yang diperoleh untuk melaksanakan tugasdilapangan berdasarkan

permohonan ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya Pemohon menyatakan bahwaantara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Pemohon mengakui bahwa Pemohon denganTermohon masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir 3 minggu yang lalu, sehingga mengakibatkan permohonan Pemohon menjadikabur (obscuur libel) karena posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari

RahmaSahira Inasyah (anak Pemohon) atau pun hal lain sehingga perlunya dilakukanperbaikan untuk itu;Menimbang, bahwa setelah mencermati isi/ alasan permohonan daripihak Pemohon, ternyata yang mendasari diajukannya permohonan aquoadalah usia anak Pemohon yang tidak sesuai dengan ketentuan batas usiaanak untuk mengikuti ujian di sekolah;Menimbang, bahwa terlepas dari soal ketentuan batas usia di atas,Hakim berpandangan bahwa permohonan untuk merubah tanggal/ bulan/ tahunkelahiran yang sebenarnya sematamata

P4 serta 2 (dua) orangMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon tujuan yangmelatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonanganti nama anak Pemohon adalah karena Pemohon merasa kesulitan dalammengurus administrasi, sehingga Pemohon mengajukan permohonanpengubahan nama anak Pemohon dengan melalui Penetapan Pengadilanterlebih dahulu yang juga sebagai salah satu syarat untuk mengurusAdministrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;Menimbang, bahwa Hakim

Pengadilan Tinggi mempelajari denganseksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, BeritaAcara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut suratyang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmiputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor : 1224/Pid.Sus/2014/PN.Lbp,tanggal 24 Desember 2014, berpendapat bahwa pertimbangan hukum MajelisHakim Tingkat Pertama yang mendasari

ataukah tidak ;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menyatakan bahwaantara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan akantetapi didalam repliknya ternyata Penggugat mengakui bahwa Penggugat denganTergugat masih hidup serumah dan masih melakukan hubungan suami isteri yangterakhir pada tanggal 06 Juli 2012, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat menjadikabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukumdan kejadian yang mendasari

HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1(potokopi KTP),Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara ini, karenaternyata Pemohon tinggal di wilayah Yogyakarta yang merupakan wilayahyurisdiksi Pengadilan Agama Yogyakarta;Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon antara lainadalah supaya Pengadilan Menetapkan anak yang bernama CucuPemohon dibawah perwalian Pemohon sebagai neneknya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari

Bahwa mendasari jawaban Termohon sebagaimana dimaksud pada intpokoknya Termohon telah membenarkan/mengakui adanya pertengkaranyang teruSs menetmus antara Pemohon dengan Termohon sebagaimanapermohonan Pemohon;3.

Gondangwetan Kabupaten Pasuran padatanggal 13 Januari 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXtanggal 13Januari 2017 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidakharmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena ituPemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimanadiatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

No. 2053/Pdt.G/2018/PA.Pas.namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : XXXXtanggal 18Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila MajelisHakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak harmonis lagi,maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon danTermohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidakharmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan Termohon tidak jujur, sering memimjamkan barangbarang kepadasaudaranya tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kurang memberikannafkah batin dan jika dinasehati melawan kepada Pemohon akibatnya terjadipisah

No. 1637/Pdt.G/2017/PA.Pas.Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencankemaslahatan,Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:Artinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor :

Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugatkhususnya pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua), maka Majelis Hakim akanmempertimbangkan Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat secara bersamasama dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatanyang diajukan Kuasa Penggugat, maka diperoleh halhal sebagai berikut : Bahwa di dalam judul perihal adalah Gugatan; Bahwa dalam Posita poin 1 (Satu) Sampai dengan poin 10 (Sepuluh) tertulisgugatan mengenai tanah Perumahan yang mendasari

gugatan tentangPerbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12 (dua belas)sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenai perjanjianpenitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat poin 1 (satu) danpoin 2 (dua) mengenai gugatan kabur (obscuur libel) yang menurut Paratergugat pada pokoknya mencampuradukkan gugatan berdasar PerbuatanMelawan Hukum dengan gugatan Wanprestasi;Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 RV, pokokpokok gugatan

disertaikesimpulan yang jelas dan tertentu, yang berdasarkan praktek munculHalaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN BIkpenerapan gugatan kabur, atau eksepsi terhadap gugatan tidak jelas dan tidakberdasar hukum yaitu posita gugatan tidak menjelaskan dasar hokum dankejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan atau bias juga dasar hukumjelas tetapi tidak jelas dasar faktanya, dimana posita dengan petitum harussaling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan, apabila hal itu tidakdipenuhi

Dapat menuntut Gugatan wanprestasi tidak pengembalian padadapat menuntut keadaan semula.pengembalian padakeadaan semula (restitutio in integrum) Menimbang, bahwa dalam Posita poin 1 (satu) sSampai dengan poin 10(sepuluh) tertulis gugatan mengenai tanan Perumahan yang mendasarigugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum sedangkan pada posita poin 12(dua belas) sampai dengan poin 16 (enam belas) tertulis gugatan mengenalperjanjian penitipan Emas yang mendasari gugatan tentang Wanprestasi danditemukan fakta

Kabupaten Pasuruan padatanggal 12 Juli 2009 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 222/20/VII/2009,tanggal 13 Juli 2009 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohonsudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, olehkarena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talaksebagaimana diatur dalam pasal 66 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,namun demikian dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yangberlaku;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwaapabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidakharmonis

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya lebih tinggi dari pada TuntutanPenuntut Umum (Oditur) namun yang diatur hanyaapabila Penuntut Umum (Oditur) tidak sependapatdengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakimdapat mengajukan upaya hukum berupa banding ataukasasi.Majelis Hakim Banding dalam menjatuhkanpemindanaan kepada Terdakwa yang dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya untuk kepentingan rasa keadilan selaluberpijak dalam landasan kemandirian Hakim dandengan mendasari

Mendasari kepada si fakta hukum = dankeseimpulan tersebut Majelis Hakim Bandingberpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa selama 6 (enam) obulan penjara olehPengadilan Tingkat Pertama terlalu berat dan belummencerminkan rasa keadilan oleh karena itu pidanayang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer TingkatPertama tidak dapat dipertahankan dan iharusdiperbaiki sehingga menjadi pidana penjara selamapidana 3 (tiga) bulan.: Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahanpemecatan dari dinas Militer

PUTUS dan TergugatHalaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2018/PN Atbmembayar Denda Adat sebesar Rp. 50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah)sebagaimana kesepakatan adat yang telah dibuat dan ditandatangani bersama olehkedua suku yaitu : SUKU TAUM ABE (Suku Penggugat) dan SUKU UKA (SukuTergugat) pada tanggal 17 Desember 2016 dari dalil tersebut Majelis Hakim menemukandalam Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond)dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

terhadapperkawinan Penggugat II dengan Tergugat II yang hanya dilaksanakan secara adat danyang seharusnya diselesaikan dahulu secara adat dengan mempertemukan kedua belahpihak keluarga dalam hal ini Keluarga Para Penggugat dan Keluarga Tergugat untukmembicarakan dan menyelesaikannya secara adat ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis hakim menemukan dalildalilgugatan penggugat yang dalil Posita atau Fundamentum petendi, tidak menjelaskan dasarhukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah pada tanggal 8 Juli 1997, di manadalam Pasal 65 PP No. 24 Tahun 1997 menyebutkan :Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah(Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 28, Tambahan LembaranNegara Nomor 2171) dinyatakan tidak berlaku;e Bahwa menjadi sangat aneh apabila Judex Facti mendasarkanputusannya pada peraturan perundangan yang sudah tidakberlaku lagi, padahal lahirnya peristiwa yang mendasari

dalam perkara a quojuga dapat dikemukakan sebagai berikut :e Bahwa Pasal 195 menyebutkan Semua putusan pengadilanhanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabiladiucapkan di sidang terobuka untuk umum;e Bahwa dalam penjelasan Pasal tersebut menyebutkan cukupjelas, namun demikian tentunya dapat dipahami bahwakalimat diucapkan dalam bunyi pasal tersebut harusdimaknai, bahwa isi putusan secara lengkap harus dibacakandidepan persidangan yang terbuka untuk umum, terutamapertimbanganpertimbangan hukum yang mendasari

dapat segeramenerima salian putusan perkara a quo disebabkan karena adarevisi oleh Majelis Hakim dan setelah menerima salinan putusanperkara a quo, setelah membandingkannya atau mencocokkannyadengan hasil rekaman pembacaan putusan oleh Majelis Hakimpada tanggal 22 Februari 2012, ternyata apa yang diucapkan/dibacakan dalam persidangan terdapat perbedaan dengan yangtertuang atau tercetak dalam salinan putusan yang diberikankepada Penuntut Umum, khususnya mengenai fakta hukum danpertimbangan yang mendasari

.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat buktiadalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidangPengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf amenerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorangSaksi, Hakim harus dengan sungguhsungguhmemperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai

Putusan Nomor 7K/PM.102/AD/I/2019MenimbangMenimbangperkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti keteranganSaksi.: Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militeryang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alatbukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidangtentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahuisendiri atau yang ia alami sendiri.Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai keterangan

Putusan Nomor 7K/PM.102/AD/I/2019MenimbangMenimbangBahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas makaMajelis Hakim menilai barang bukti surat yang telahdihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sahkarena daftar absensi tersebut merupakan surat resmi yangdibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan dibuatmenurut peraturan perundangundangan sehingga dapatmemberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka dari ituMajelis Hakim berpendapat untuk perkara Terdakwa ini jugatelah diperoleh alat bukti

yang menguraikan tentang hukum;Uraian tentang kejadian merupakan penjelasan duduknya perkara/kasus posisi,sedangkan uraian tentang hukum ialah uraian tentang adanya hak atau hubunganhukum yang menjadi dasar yuridis dari tuntutan;aPenggugat dalam Posita gugatan ternyata tidak menguraikanhubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat III.Penggugat mendalilkan bahwa gugatan ini berupa gugatanpengosongan, Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antaraPenggugat dengan Turut Tergugat III, yang mendasari

Yahya Harahap, SH., Posita atau fundamentum petendiyang tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grand) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan, atau dasar hukum jelas tetapitidak menjelaskan fakta (fetelijke grand), dalil gugatan seperti itutidak memenuhi syarat formil gugatan. Gugatan dianggap tidak jelasdan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusie) (M.

Posita atau fundamental petendi, tidak menjelaskandasar hukum (rechts ground) dan kejadian atau peristiwa yang mendasarigugatan, bisa juga dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar hukum(rechts grand) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa jugadasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (feitelijk grand) dalilgugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil.

Oleh karena itu cukup alasan bagiMajelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima;2 Pihak Yang Ditarik Sebagai Turut Tergugat TidakTepat (Error In Persona):Penggugat dalam Posita gugatan a quo tidak menguraikan hubungan hukum antaraPenggugat dengan Turut Tergugat IV yang mendasari diajukannya gugatan perkara aquo.