Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannyahalaman 8 "Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila aka, memutussuatu perkara harus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan TingkatPertama tidak boleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan olehOditur Militer oleh karena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajibmembuktikan Pasal 59 ayat (1) huruf e UndangUndang RepublikIndonesia No. 5 tahun 1997 bukan Pasal 62 UndangUndang No.5tahun 1997B.

Majelis Hakim Banding berpendapat dalam pertimbangannya halaman 8"Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akan memutus suatu perkaraharus mendasari Surat Dakwaan. Pengadilan Tingkat Pertama tidakboleh memilih pasalpasal yang tidak didakwakan oleh Oditur Militer olehkarena itu Pengadilan Tingkat Pertama wajib membuktikan Pasal 59ayat (1) huruf e UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997bukan Pasal 62 UndangUndang No.5 tahun 1997..

putusan Dilmilti Medan yang menyatakanPemohon Kasasi bersalah telah melakukan tindak pidana Pasal 62UndangUndang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 sebagaimanayang telah diterapkan oleh Dilmil 04 Palembang sehingga hanyasekedar memperbaiki putusan Dilmil I04 Palembang adalah suatuputusan yang bertentangan/contra dengan pendapatnya sendiri(inkonsistensi) sebagaimana dalam pertimbangannya Putusan Dilmilti Medan halaman 8 "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila akanmemutus suatu perkara harus mendasari

Mendasari UndangUndang No.5 tahun 1999 Pasal 59 ayat (1) huruf e telahlimitatif ditentukan ancaman hukumannya, yaitu pidana penjara palingsingkat 4 tahun paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikitRp.150.000.000, paling banyak Rp.750.000.000..Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan diatasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi Medan Nomor : PUT/B71/K/PMTI/AD/VIII/2008 tanggal 22 Agustus 2008 yangmemperbaiki putusan Pengadilan Militer 04 Palembang

Yang meliputi dasar hukum (rechts grond) dan kejadian atau peristiwa/fakta (fetelijkegrond) yang mendasari gugatan.

Apabila salah satu dari kedua aspek di atas tidak terpenuhi makapermohonan dianggap tidak jelas;Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon atau fundamentum petendi tidak menguraisecara jelas kejadian atau peristiwa/ fakta (fetelijke grond) yang mendasari gugatan. sehinggapermohonan dianggap tidak jelas dan dalil permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syaratformil (cacat formil);Menimbang, bahwa karena dasar hukum dalam permohonan Pemohon secara formil kaburdan tidak jelas (obscuur libel), dan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;noo Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama Saksi I Asli, keponakan Pemohon dan Saksi II Asli , adik kandung Termohontelah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuhjalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jopasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama Nali bin Maudin dan Rengganis bin Nali, telah memberikanketerangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalilyang mendasari

, sedangkan kaidahhukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:Wlaodl abs ole p rf. r2.w LacilysArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MEI UI JI J ve pesilArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allan SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI I dan SAKSI II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan

menerangkan ;Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ada hubungan keluarga,saksi adalah suamiGS A gm nm mn nnn nmBahwa terhadap perkawinan saksi dengan pemohon tersebutbelum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan CatatanBahwa atas perkawinan saksi dengan pemohon tersebut telahdikarunia 4 (empat) orang anak, sedangkan yang di mohonkanpergantian nama ini adalah anak pemohon yang kedua bernamaBahwa anak pemohon ini saat ini telah berusai 14 (empat belas)Tahun, duduk dikelas 3 Sekolah Menengah6 0 aBahwa yang mendasari

;e Bahwa yang mendasari permohonan pemohon untuk merubahnama anak pemohon yang dahulu bernama YESI dan telahdibuatkan Akta Kelahiran berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor :3606LT290720110012, yang dikeluarkan oleh Kepala KantorPencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 2Agustus 2011 (bukti P.3.); berbeda namanya dengan yang terteradalam ljazah Sekolah Dasar (bukti P.4.), sehingga untukkeseragaman dokumen dipandang untuk merubah nama anakpemohoneSMenimbang, bahwa pemohon bernama YURNA dipersidangan

telahterbukti bahwa pemohon bertempat tinggal di JI. di Tataian Rt.002/Rw.001,Keluarahan Ulang, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (buktiP.1. dan P.2.) yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan NegeriKandangan, sehingga Pengadilan Negeri Kandangan berwenang untukmengadili perkara perdata permohonan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang melatarbelakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan PerubahanNama dalam Akta Kelahiran anak pemohon adalah untuk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untukmenempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jopasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo PeraturanMahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum IslamMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, dan dua orang saksi yang diajukan olehTermohon masingmasing bernama SAKSI 1 ASLI TERMOHON' dan SAKSI2ASLI TERMOHON ,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besardari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :cethvad Clee (gle p die te LiclifsArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan " ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ;SB Dd a) oo) J Sd CytArtinya :" Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ",namun dalildalil yang mendasari

Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah mendasari Pasal130 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 jo Pasal 143 ayat (2) KUHAPDakwaan haruS memenuhi syarat formil dan materiil yang harusdipenuhi.Dakwaan harus Jelas, Cermat dan Lengkap, syarat formilmemuat halhal yang berhubungan dengan :1) Surat dakwaan diberi tanggal dan ditandatangani olehOditur.2) Nama lengkap, Tempat tanggal lahir, umur atau tanggallahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal , agama danpekerjaan Terdakwa.Menurut Yahya Harahap dalam

Bahwa terkait dengan ketidak jelasan mengenai unsurunsurdari delik yang didakwakan yang kemudian dipadukan denganuraian perbuatan material/fakta terhadap perbuatan yangdilakukan Terdakwa Serka Rahmad Dewaji, Majelis Hakimberpendapat bahwa Oditur dalam menguraikan dakwaan danmenyusun redaksi yang mempertemukan faktafakta perbuatanterdakwa dengan unsurunsur Tindak Pidana yang didakwakantidak mendasari ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU RI No.31tahun 1997 sehingga dakwaan oditur militer tidak menjadi

jelasdalam uraian dan menyusun dakwaanya demikian juga dalamDakwaan Oditur Militer pada Dakwaan Subsidair dan lebihSubsidair hanya menunjuk kepada uraian Dakwaan Primair,sedang Tindak Pidana yang didakwakan secara prinsipil berbedasatu sama lainMenimbang :MenimbangMenimbangMenimbangMengingatMenyatakan :Mendasari hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapatDakwaan Oditur Militer tidak cermat dan tidak jelas, oleh karena Oditurdalam pembuatan surat Dakwaan tidak menguraikan secara jelasketerlibatan

Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 dan seorang saksi yang diajukan oleh Termohonbernama SAKSI T telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pasArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun2008, ternyata tidak berhasil ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keteranganpara saksi yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugatdengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum dikaruniai anak;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi keluarga bernama SAKSI 1ASLI sedang Tergugat tidak mengajukan wsaksi keluarga karena dalam sidang berikutnya tidakpernah datang di persidangan, Keluarga Penggugat telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

gugatanPenggugat tersebut bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidakharmonis lagi, dan sekarang telah berpisah tempat tinggalselama 2 bulan;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masingmasingbernama SAKSI 1 ASLI dan SAKSI 2 ASLI, telah memberikan keterangan di bawah sumpahyang pada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari gugatan Penggugat tersebutbahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sudahdiupayakan rukun, akan

nama dan status kewarganegaraan sertapasal 5 UndangUndang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yangmenyebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diridan status kewarganegaraan ;Menimbang, bahwa sebagai suatu hak yang dimiliki oleh seseorang sejakmasih termasuk anak, berarti seseorang juga berhak untuk mengubah namayang menjadi identitas seseorang tersebut apabila seseorang tersebutmenginginkannya dengan alasanalasan yang subyektif sifatnya sebagaimanaalasan yang mendasari

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohontinggal, dengan demikian Pengadilan Negeri Indramayu yang mempunyaiwilayah hukum dimana Pemohon bertempat tinggal berwenang untuk mengadilipermohonan Pemohon ;Menimbang, bahwa oleh karena peraturan perundangundangan jelasmenyatakan bahwa setiap anak dan oleh karena itu juga setiap orang berhakatas suatu nama sebagai identitas diri, dimana identitas diri adalah hak setiapmanusia yang bersifat asasi, maka setelah mendengar semua alasanalasansubyektif Pemohon yang mendasari

United Tractors Tbk terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2007 danakan berakir apabila pihak Tergugat I/Terbanding I telah melunasi hutang pokok ditambahdengan fee pinjaman kepada Penggugat/Pembanding (Pi); Menimbang, bahwa pengembalian seluruh hutang Tergugat =I/Terbanding I dilakukan dengan pemotongan hasil kerja Tergugat I/Terbanding I diproyekPenggugat..........Penggugat/Pembanding sebesar Rp. 301.00.000, setiap awal bulan (Pi);Menimbang, bahwa untuk mendasari dalildalil gugatannya Penggugat/Pembandingtelah

persidanganperadilan tingkat pertama mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwaPengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karenaberdasarkan Pasal 19 ayat 2 Kontrak Kerja No.002/TSS/SPKK/LC/III/2007 tertanggal 15Maret 2007 yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat I/TerbandingI, menyatakan bahwa : Bila dengan musyawarah tidak terdapat penyelesaian yang layakdan memuaskan maka masalah tersebut diselesaikan secara Arbritrase ( bukti T; );Menimbang, bahwa untuk mendasari

Pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayarancicilan atas kredit mobil tersebut;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara Idris dan bukannya Saudara Firmansyah selaku Pemilik Mobil, danFakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudari Firmansyah selakuPemilik Mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukan olehTerdakwa, dan menurut hukum Hak Milik harus dilindungi apalagi diperolehdengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan dengan hukum;Bahwa mendasari

2981 K/Pid.Sus/2015perbuatannya dan hal ini baru kali pertama di lakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undangundang Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan pemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari

Keterangan Terdakwa;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi anggota polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksi PemilikMobil tidak tahu menahu akan perkara ini, karena faktanya saksi Firmansyahtidak berada di lokasi kejadian dan pemeriksaan atas kasus ini bukanberdasarkan pada keterangan saksi akan tetapi hanya mendasari padaketerangan

miliknya dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengakut kayudan pemilik mobil bukan sebagai pelaku tindak pidana, maka merujuk padaketentuan Pasal 39 ayat (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana(KUHAP), terbukti tidak terdapat hubungan sebab akibat (Causal Verbad)antara kesalahan Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, dan tindakpidana itu sendiri dengan perampasan truck yang adalah milik pihakyang tidak terkait atau tidak berhubungan dengan tindak pidana yangdilakukan oleh Terdakwa;Bahwa selain itu mendasari

Gugatan Penggugat Prematur Sehingga Belum Waktunya Diajukan(Exceptie Dilatoria) :Bahwa Tergugat I mengajukan Eksepsi ini mengingat gugatan Penggugat belumwaktunya untuk diajukan dikarenakan mendasari pada perkara awal yakniPerkara Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2016/PN. Tim yang diucapkan padatanggal 7 November 2016 Jo.

Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika :Bahwa mendasari pada gugatan Penggugat, dimana Penggugat telahmengajukan gugatan atas tanah merupakan Bandar Udara yangmerupakan fasilitas umum.

Tim.Bahwa mendasari pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Tim yang di ucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

dengan mendasari pada alas hak KwitansiPembelian dan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah tidakbenar, karena pada Putusan Perkara Perdata Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.TimHalaman 44 dari 126 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN Timyang diucapkan pada tanggal 7 November 2016 Jo.

tidak mendasari pada ketentuanketentuan hukum tersebut berakibatpengalihan hak atau jual beli yang dilakukan adalah batal demi hukum;.

Saksi MARIO ULI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 4 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATBBahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut

Saksi YEFTA YAKOBUS, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;hal 5 dari 12 hal, Putusan No.29/Pid.B/2016/PN.ATB Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa Gredianto Subakriterhadap korban Mario Uli ; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

Robert Harijanto yangpada kesimpulannya ditemukan trauma tumpul pada bibir dan kelopak mata ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keteranganTerdakwa sebagai berikut : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan; Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 4 Januari 2016 sekitar pukul220.35 wita bertempat di Cabang Tenukiik, Kelurahan Tenukiik, KecamatanKota Atambua, Kabupaten Belu ; Bahwa tidak ada masalah yang mendasari terjadi pemukulan tersebut akantetapi

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan Ciriciri yang disampaikanpelapor, lalu) saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan cCiriciri yang disampaikanpelapor, lalu) saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

Selanjutnya mendasari informasi tersebutsaksi Priyono dan saksi Eko Dwi Puryanto, SH bersama teammelakukan penyelidikan sesampaikan di tempat yang dimaksudsaksi mencurigai Seseorang dengan ciriciri yang disampaikanpelapor, lalu saksi menghampiri seorang lakilaki tersebut,kemudian seorang lakilaki tersebut tibatiba melarikan diri kearahperkampungan daerah Makam Bergolo dan saksi kehilangan jejak.Selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wib saat saksi Priyono dan saksiEko Dwi Puryanto, SH masih bertugas datang

TinggiSemarang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunanresmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 6 Oktober 2020Nomor 208/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dimintakan banding tersebut,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sependapat denganpertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertamadalam putusannya, oleh karena pertimbanganpertimbangannyatelah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar mengenaiadanya faktafakta, keadaankeadaan dan halhal serta alasanalasanhukum yang mendasari

Bahwa dengan pertimbangan kesatuannya Terdakwaberada di Provinsi Sumatera Utara, mendasari Pasal 10huruf 6b UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka penerapanPasal 10 huruf a dapat dikesampingkan dalam memeriksaperkara Terdakwa.4.

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman yang berbunyi Peradilan dilakukandengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.Bahwa mendasari uraian tersebut di atas agar perkaraTerdakwa disidangkan di Pengadilan Militer 102 Medan danberdasarkan Pasal 10 huruf b UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer danPasal 2 ayat (4) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 48tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Dan dalam ketentuan Pasal 2ayat (1) diatur: Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukummasingmasing agama dan kepercayaannya itu;Bahwa mendasari pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapatdiartikan bahwa suatu perkawinan yang sah harus atas dasar agama dankepercayaan, sehingga suatu perkawinan harus mendasari pada agamadan kepercayaan;Bahwa merujuk pada gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalahgugatan cerai bagi agama katholik, sedangkan menurut agama katholiktidak memperbolehkan adanya

perceraian dengan alasan apapun.Bahwa didalam ajaran agama katholik berlaku bagi umatnya dalammelangsungkan suatu perkawinan dengan mengacuh dan mendasaripada hukum atau undangundang kitab Kanonik;Bahwa didalam agama Katholik diatur sebelum perceraian para pihakharus terlebih dahulu mengajukan sakramen pembatalan perkawinan,dan apabila disetujui oleh pihak geraja (vatikan) barulah perceraian ataupembatalan perkawinan dapat dilakukan;Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapBahwa mendasari

pada ketentuan Undangundang no. 1 tahun 1974tetang perkawinan telah diatur bahwa sahnya suatu perkawinan harusmendasari pada agama dan kepercayaan, maka dapat diartikan jugasebaliknya dimana sahnya perceraian juga harus didasarkan padaketentuan agama bagi para pihak yang menginginkan adanya perceraian,dimana dalam perkara ini Penggugat yang mengajukan gugatan ceraisehingga dengan mendasari pada kitab hukum kanonik yang berlakusebagai undangundang bagi umat katholik, maka perceraian yangdiajukan

Adapunalasan hukum yang menyebabkan gugatan a quo Obscure Libel yaitusebagai berikut: Bahwagugatan Penggugatkabur (obscuur libe/) dikarenakan apa yangdituntut dalam petitum gugatan akan tetapi tidak didalilkan dalamposita gugatan a quo; Bahwa mendasari pada petitum gugatan angka 3 dan 4 gugatan aquo, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat untuk: Menyatakan hak asuh anak ada pada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan;Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/

kembali pada Jawaban dalam Pokokperkara ini dan merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan (mutatismutandis);Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 220/Padt.G/2020/PN JapAdapun alasan sebagai bentuk jawaban Tergugat, yang merupakankeberatan dan bantahan atas dalildalil gugatan Penggugat, yaitu sebagaiberikut:1.Bahwa Tergugat, menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalildalilgugatan Penggugat dalam Pokok Perkara, kecuali yang secara tegasdiakui dan dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya;Bahwa mendasari

Muhammaddengan Hanifah binti Basyah dan peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari

permohonan Para Pemohon dan /egal standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa

Landak yangjumlahnya diperkirakan lebih dari 9.000 lebih m3 per 31 desember 2013dan dapat dikerjakan pada tahun 2014, mendasari surat perjanjiankerja sama tersebut maka tersangka dapat menjual kayu milik CV.EMPAT SAUDARA yang jumlahnya lebih dari 9.000 m3, jadi bisamencukupi permintaan kayu berapapun jumlah yang diminta, padaintinya terdakwa menyampaikan kalau dapat menyediakan kayu dalamjumlah yang besar untuk dikirim ke kota Semarang, kedua saksi jugadiajak ke lokasi IPK nya yang di tempat tersebut

Landak, Kalimantan Baratyang jumlahnya diperkirakan lebih dari 9.000 m3 lebih per31 desember2013 dan dapat dikerjakan pada tahun 2014, mendasari suratperjanjian kerja sama tersebut maka terdakwa LO SONG LENG aliasATI dapat menjual kayu milik CV.

Semarang mempelajari secara saksama berkas perkaraHalaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 253/Pid/2017/PT SMGdan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal10 Juli 2017 Nomor 285/Pid.B/2016/PN Smg, Pengadilan Tinggisependapat dengan pertimbanganpertimbangan hukum dari MaajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya oleh karenapertimbanganpertimbangannya telah memuat dan menguraikan secara tepatdan benar mengenai halhal, keadaankeadaan, kejadiankejadian ataupunfaktafakta yang mendasari