Ditemukan 126119 data
Jefri Maulan Lubis Als Ucok
Termohon:
Anton P. Pandiangan
41 — 9
1.Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia MAKI
2.Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia LPHI
Termohon:
Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq Jaksa Agung RI Cq Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta
52 — 8
Ketut Alit Nariasih Dadu, SH.
Termohon:
Ditrekrimum Polda Bali
29 — 0
NARMAN PURBA
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN RI Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA Cq. KAPOLRES SERDANG BEDAGAI Cq RESKRIM SERDANG BEDAGAI
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMUT Cq. KEJAKSAAN NEGERI KAB. SERDANG BEDAGAI
103 — 43
olehpenyelidik, penyidik dan/penuntut umum sudah sesuaidengan undangundang dan tindakan tersebut telahdilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atautidak, karena pada dasarnya tuntutan praperadilanmenyangkut sah tidaknya Penghentian Penyidikan, tindakanpenyidik dan/atau penuntut umum di dalam melakukanpenyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan;4.Bahwa tujuan praperadilan seperti yang tersirat dalamHalaman 3 dari 41 Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2021/PN Srhpenjelasan UndangUndang Republik Indonesia
Pasal 7 ayat (2) huruf a:Rencana penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukankepada Penyidik, paling sedikit memuat:a. surat perintah penyelidikan ; Pasal 13 ayat (1) b: Penyidikan dilakukan dengan dasar:b.
menerima laporan atau pengaduan tentangtenyadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana WAJIBSEGERA melakukan tindakan PENYIDIKAN yang diperlukan8 Bahwa Pemohon(Pelapor/Korban) belum pernah menerimaSurat Pemberitahuan dimulai Penyidikan (SPDP) dari pihak Termohon sebagaimana pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepolisian nomor 6 tahun 2019tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagai berikut:ayat(1) SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkankepada penuntut umum, pelapor/
;3) Menghentikan Penyelidikan tanpa melalui proses Penyidikan halini tidak dapat dibenarkan dalam hukum Acara Pidana, yangseharusnya lewat Penyidikan itu memberitahukan kepada Pemohon(Pelapor/Korban) melalui Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan(SPDP) kepada Kejaksaan, Pelapor/korban dan Terlapor faktatersebut terlihat pada rujukan SP2HP dan tidak adanya suratPemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon,sebagaimana itu tidak dapat dibenarkan menurut hukum seperti diuraian pada halaman 10
Kewenangan lembaga Pra Peradilan tersebut diatur secarajelas dan terbatas (limitatif), yaitu mengenai sah tidaknya penangkapan,penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan dan sah atautidaknya penyitaan.2.
LENNY RANOEWIDJOJO
86 — 19
MENGADILI:
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohonuntuk seluruhnya;
- MenyatakanSurat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor : S-TAP/5/III/RES/1.11/2021/Satreskrim tertanggal 12 Maret 2021 dalam kasus dugaan
tindak pidana yang dilakukan oleh KARNO WIDJAJA DKKyang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/89/III/RES.1.11/2020/SPKT RESTA BWI tanggal 02 Maret 2020;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar Nihil;
THOMAS LAKSANA SETIAWAN.
Termohon:
KAPOLRI cq KAPOLDA JAWA TIMUR cq KAPOLRESTA BANYUWANGI cq KEPALA SATUAN RESKRIM POLRESTA BANYUWANGI
61 — 20
MENGADILI:
- Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dan Penuntutan (SP3) dengan Nomor: S.Tap/21.b/X/RES.1.9/2022/Satreskrim., tertanggal 25 Oktober 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Sdri.
Murtini (Terlapor), yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Memerintahkan Termohon untuk melanjutkan penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor: LP B/88/III/2020/JTM/RESTA BWI., tertanggal 2 Maret 2020;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
HENGKY LISADY
Termohon:
NEGARA RI CQ. PRESIDEN RI CQ. KAPOLRI CQ. KAPOLDA SULSEL CQ. KAPOLRESTABES MAKASSAR
111 — 58
CHODIJAH
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Resor Kota Surakarta
2.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
3.Ketua Inspektorat Pengawasan Umum IRWASUM RI
4.Ketua Komisi Kepolisian Nasional KOMPOLNAS RI
5.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI
89 — 36
CHODIJAH
Termohon:
1.KAPOLRESTA SURAKARTA
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SURAKARTA
29 — 5
JO CHANG WOO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung
77 — 31
Menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan No.SP.Sidik/4332.a/III/2019/Reskri tanggal 18 Maret 2019 dan Surat Ketetapan Nomor. S.Tap/107.b/III2019/Reskrim tanggal 18 maret 2019 adalah sah menurut hukum ;
3. Menetapkan biaya perkara Nihil ;
Guntoro
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Republik Indonesia
2.Kepala Badan Reserse Kriminal Republik Indonesia
3.Kepala Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota
110 — 64
Menyatakan tindakan Termohon 3 menghentian penyidikan LPke1 , dan penghentian penyelidikan LP ke2 adalah tidak sah dantidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapanpenghentian penyidikan dan penghentian penyelidikan a quo tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;3.
Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Idik/41/I/2018/RestroBks Kota, tanggal 17 Januari 2018.c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/40/I/2018/Restro Bks Kota, tanggal 17 Januari 2018.Bahwa dari hasil penyidikan diperoleh fakta dan bukti baru berupa fotosdr. SUGIONO saat menandatangani Akta Jual Beli Nomor : 09/2016dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) N. NURHAYATI, SH,Halaman 36 dari 78 Putusan Nomor 71/Pid.Pra/2021/PN. Jkt.SelMKn.
Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/ 13/IX/2018/Restro Bks Kota, tanggal 13 September 2018.c.
Setelah TERMOHON 3 melakukan penyidikan terhadap perkaratersebut yang kemudian TERMOHON 3 melakukan penghentianpenyidikan karena TIDAK TERDAPAT CUKUP BUKTI, denganmenerbitkan;a. Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/13/IX/2018/Restro Bks Kota,tanggal 13 September 2018, tentang Penghentian Penyidikan;b. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor : SPPP/13/IX/2018/Restro Bks Kota, tanggal 13 September 2018;c.
Tentang Tidak Sahnya Penghentian Penyidikan Nomor :S.Tap/13/IX/ 2018/Restro Bks Kota, tanggal 13 September 2018a.
ANDI MOELYA, SH., MH., C.P.C.L.E.
Termohon:
POLRESTABES SURABAYA
35 — 3
SRI LESTARI APRIANI
Termohon:
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH Kalimantan Barat Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar
74 — 41
LEMBAGA PENGAWASAN DAN PENGAWALAN PENEGAKAN HUKUM INDONESIA LPPPHI di wakili oleh H Arif Sahudi SH MH
Termohon:
Kepala Pemerintah NKRI Cq KAPOLRI Cq KAPOLDA JAWA TENGAH Cq KAPOLRESTA SURAKARTA
42 — 19
HETTY BR SIMAMORA
Termohon:
1.KAPOLRI CQ. KAPOLDASU CQ. KAPOLRESTABES MEDAN CQ. KAPOLSEK DELI TUA
2.JAKSA AGUNG RI CQ. KEJATISU, CQ. KEJARI MEDAN
41 — 9
CLIFT PITOY, SH
Termohon:
DIREKTUR RESERSE DAN KRIMINAL UMUM POLDA SULUT
58 — 60
MIFTAHUR ROIYAN
Termohon:
1.KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq KAPOLDA JAWA TIMUR Cq Polresta Sidoarjo Cq KASATRESKRIM POLRESTA SIDOARJO
2.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO
22 — 19
RENAWATIE SETIAWAN
Termohon:
Polresta Pekanbaru
60 — 25
EDDY PARDEDE, S.H.
Termohon:
Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Jakarta Timur
350 — 149
- Menyatakan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN Nomor : SPPP/ 08 / II / 2020/Reskrim, tanggal 26 Pebruari 2020 dan SURAT PENETAPAN Nomor : S.Tap/ 08 / S.7/ II / 2020/Reskrim, tanggal 26 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Termohon, atas Laporan Polisi nomor: 1078/K/X/2018/Rest, Jt., tanggal 21 Oktober 2018, atas nama Terlapor Jamal Mirdad adalah tidak sah.
- Memerintahkan kepada Termohon untuk melanjutkan proses penyidikan dan menetapkan Jamal Mirdad sebagai tersangka atas Laporan Polisi nomor: 1078/K/X/2018/Rest, Jt., tanggal 21 Oktober 2018.
- Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya pra peradilan sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).
ASMONO
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya
90 — 35
- Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon
- Menyatakan tidak sah Surat Ketetapan penghentian penyidikan yang dikeluarkan Termohon
- Memerintahkan Termohon melanjutkan penyidikan atas Laporan polisi Nomor: LBP/1540/XI/2018/UM/JATIM, tanggal 25 November 2018
- Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah NIHIL;