• cacat hukum oleh karenanyapatutlah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;Tentang Obyek Gugatan : Bahwa setelah TergugatTergugat mencermati dan meneliti obyekgugatan dalam surat gugatan Penggugat, ternyata Tergugatmenemukan suatu hal yang dianggap cukup alasan adalah suatukekeliruan Penggugat di dalam menentukan obyek sengketa hal manaPenggugat menerangkan bahwa obyek yang digugat sekarang adalahtanah sawah akan tetapi Penggugat lupa kalau sebelumnya bahwaobyek sengketa tersebut adalah tanah datar

  Ali Gani (Penggugat) masih dalam bentuk tanah datar(gempang) baru setelah tanah tersebut dibeli oleh A. Gani HasbullahHal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1201 K/Pdt/2005kemudian oleh A.

  Gani Hasbullah (almarhum) ayah Tergugat dansuami Tergugat Il semasih hidupnya telah menyerahkan uang hargatanah dahulu) masih dalam bentuk tanah datar sebesarRp. 2.400.000, (dua juta empat ratus ribu rupiah) kepada Penggugatyang pada saat itu diterima oleh dan melalui H. Embing (keponakanPenggugat) dan oleh H. Embing selanjutnya uang tersebutdimasukkan ke dalam Rekening BNI 1946 Cabang Sumbawa atasnama H. Ali Gani (Penggugat) sendiri dan selain itu pula antaraA.

• RIKA SURYANI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR;;

• AGUS RIANTO Bin DATAR.

  Menyatakan terdakwa AGUS RIANTO Bin DATAR, telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memuat,membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai,atau memiliki hasilpenebangan dikawasan hutan tanpa izin", sebagaimana dimaksud dalamPasal 83 ayat (1) huruf a jo. Pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutandalam Dakwaan Kesatu.2.

  Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa AGUS RIANTO Bin DATAR denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun,dengan perintah agar terdakwa tersebuttetap berada dalam tahanan.3. Menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa,dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang telah dijalaniterdakwa4.

  Menghukum pula terdakwa AGUS RIANTO Bin DATAR untuk membayardenda sebesar RP. 500.000.000,00 (LIMA RATUS JUTA RUPIAH), denganketentuan apabila denda tersebut ridak dibayarkan, maka terhadap terdakwaakan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda selama 3 (TIGA)BULAN KURUNGAN.5. Menetapkan agar Barang bukti berupa : 1 (satu) batang kayu jati panjang 4 (empat) meter. 4(empat) batang kayu jati panjang 2 (dua) meter.DIRAMPAS UNTUK NEGARA CQ.

  Pasal 12 huruf d UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.ATAUKEDUABahwa ia terdakwa AGUS RIANTO Bin DATAR, pada hari Rabu tanggal17Agustus 2016sekirapukul19.30Wib, atau setidaktidaknya pada waktuwaktulain dalam tahun 2016, bertempat di hutan petak 64A RPH Kaligimber BKPHMargasari KPH Balapulang turut Desa Cibunar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal atau setidaktidaknya pada tempattempat lain yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Slawi

  Menyatakan Terdakwa AGUS RIANTO Bin DATAR telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJAMENGANGKUT HASIL PENEBANGAN DIKAWASAN HUTAN TANPA WIN;2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlahRp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan;3.

• SUMIJAN LAWAN BUPATI TANAH DATAR

  POS, alamat Jorong BalaiJanggo, Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar,untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;II. Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar BUPATI TANAH DATAR, alamat di Jl. St.Alam Bagagarsyah, Pagaruyung, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT, yang memberikan kuasa kepada:I. 1. JASRINALDI, SH, S. Sos, jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl.

  Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah,PagaruyungBatusangkar;3. M. REZHA FAHLEVIE, SH, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, PagaruyungBatusangkar;Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/04/Hukum dan HAM2012 tanggal17 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatusangkar tanggal 23 Oktober 2012, dibawah register nomor: 82/SK/PDT/2012/PN.BS;Il.

  yangmerupakan bagian sebidang tanah dengan sertifikat nomor 03.10.06.07.4.00001 denganhak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang terletak di KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Jl. St.

  Alam Bagagarsyah, NagariPagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar dengan batasbatassebagai berikut;Sebelah Barat : MAPOLRES Tanah DatarSebelah Timur : Tanah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (sebelumnya dikelolaoleh Ngatini)Sebelah Utara : Tanah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (sebelumnya dikelolaoleh Miran Efendi dan Bambang Wagianto)Sebelah Selatan : Kantor DPRD Kabupaten Tanah DatarPasal 3Bahwa untuk itu Pihak Kedua bersedia untuk memberikan uang santunan kepada PihakPertama sebesar

  Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaitanda penghargaan atas jasajasanya telah mengelola dan memberikan nilai tambahterhadap tanah yang telah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;Pasal 4Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dari Pihak Kedua;Pasal 5Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bupati Tanah Datar atau oleh Pejabat lain yangditunjuk oleh Bupati Tanah Datar untuk dan atas nama Pihak Kedua.Pasal

• TRI WARTONO Als PENTONG bin DATAR

• HERMON vs BUPATI TANAH DATAR

  Alam Bagagarsyah Pagaruyung Batusangkar,Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini telah memberiKuasa Kepada:1.

  IMRAN, SH., Jabatan Kepala BKD dan DiklatKabupaten Tanah Datar ;. JASRINALDI, SH.,S.Sos., Jabatan Pit Kepala BagianHukum dan HAM Setda Kab Tanah Datar ;3. AUDIA SAFITRI, SH.,M,Si., Jabatan Kasubag,Bantuan Hukum dan HAM Setda Kab Tanah Datar ;4. MASRIL HASAN, SH., Jabatan Kasubid Pembinaandan pengembangan Pegawai BKD dan Diklat ;5.

  Pengadilan Tata UsahaNegara Padang dapat mempertimbangkan bahwa pemberhentian PemohonKasasi secara jelas Bupati Tanah Datar (Termohon Kasasi) tidak berwenangmengeluarkan surat keputusan pemberhentian tidak hormat karenaPemohon Kasasi bukanlah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh BupatiTanah Datar, sedangkan Pemohon Kasasi instansi induknya adalah KanwilPendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Barat dan Pemohon Kasasihanya diperbantukan ke Kabupaten Tanah Datar berdasarkan surat tugasdari instansi

  No. 331 K/TUN/2010penanda tanganan Surat objek sengketa secara fakta yuridis tanggal 18 Juni2009, secara hukum kedua penanda tanganan Surat terhadap objeksengketa sangat bertentangan dengan hukum yang ada, karena padatanggal 12 Juni sampai tanggal 25 Juni 2009 Bupati Tanah Datar sedangmelaksanakan study banding ke Jerman dan segala tugas yangberhubungan dengan wewenang Bupati Tanah Datar, baik wewenangmemimpin, mewakili daerah, melaksanakan tugas Bupati Tanah Datar,melaksanakan tugas secara hukum

  secara hukum tidaklah syah dan mengandung cacat hukum, karenaberdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 135/470/PUM2009 tertanggal 11 Juni 2009 tentang penugasan Wakil Bupatimelaksanakan tugas selama Bupati bertugas keluar negeri sangat jelasditerangkan bahwa dari tanggal 12 Juni sampai tanggal 25 Juni 2009 BupatiTanah Datar sudah berada di Jerman dan tidak melaksanakan tugaswewenangnya sebagai Bupati Tanah Datar, oleh sebab itu berdasarkanSurat Keputusan Nomor : 135/470/PUM2009 tersebut

• NGATINI LAWAN BUPATI TANAH DATAR

  NGATINI, umur 55 tahun, pekerjaan jualan, alamat Jorong Balai Janggo, NagariPagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT;Il. BUPATI TANAH DATAR, alamat di Jl. St. Alam Bagagarsyah, Pagaruyung,Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT, yang memberikan kuasa kepada:I. 1. JASRINALDI, SH, S. Sos, jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl.

  Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah,PagaruyungBatusangkar;3. M. REZHA FAHLEVIE, SH, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, PagaruyungBatusangkar;Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/03/Hukum dan HAM2012 tanggal17 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatusangkar tanggal 23 Oktober 2012, dibawah register nomor: 81/SK/PDT/2012/PN.BS;Il.

  yangmerupakan bagian sebidang tanah dengan sertifikat nomor 03.10.06.07.4.00001 denganhak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang terletak di KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Jl. St.

  Alam Bagagarsyah, NagariPagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar dengan batasbatassebagai berikut;Sebelah Barat : Tanah Pemkab Tanah Datar (sebelumnya dikelola oleh Miran Efendidan Bambang Wagianto)Sebelah Timur : Jalan Raya PagaruyungSaruaso (depan kantor Bupati)Sebelah Utara: Jalan Raya PagaruyungSaruaso (depan Kantor Bupati MAPOLRESTanah Datar)Sebelah Selatan : Tanah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (sebelumnya dikelolaoleh Sumijan)Pasal 3Bahwa untuk itu Pihak Kedua bersedia untuk

  memberikan uang santunan kepada PihakPertama sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaitanda penghargaan atas jasajasanya telah mengelola dan memberikan nilai tambahterhadap tanah yang telah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;Pasal 4Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dari Pihak Kedua;Pasal 5Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bupati Tanah Datar atau oleh Pejabat lain yangditunjuk oleh Bupati

• MIRAN EFENDI LAWAN BUPATI TANAH DATAR

  MIRAN EFENDI, umur 53 tahun, pekerjaan swasta, alamat Jorong Balai Janggo,Nagari Pagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar, untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Il. BUPATI TANAH DATAR, alamat di Jl. St. Alam Bagagarsyah, Pagaruyung,Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT, yang memberikan kuasa kepada:I. 1. JASRINALDI, SH, S. Sos, jabatan Kepala Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl.

  Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah,PagaruyungBatusangkar;3. M. REZHA FAHLEVIE, SH, jabatan Staf Bagian Hukum dan HAM SetdaKab. Tanah Datar, alamat di Jl. Sultan Alam Bagagarsyah, PagaruyungBatusangkar;Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 180/01/Hukum dan HAM2012 tanggal17 Oktober 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriBatusangkar tanggal 23 Oktober 2012, dibawah register nomor: 79/SK/PDT/2012/PN.BS;Il.

  yang terletak di KomplekPerkantoran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Jl.

  Alam Bagagarsyah, NagariPagaruyung, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar dengan batasbatassebagai berikut;Sebelah Barat : MAPOLRES Tanah Datar (sebelumnya dikelola oleh SONO)Sebelah Timur : Tanah pemerintah Kabupaten Tanah Datar (sebelumnya dikelolaoleh Ngatini)Sebelah Utara: Jalan Raya PagaruyungSaruaso (depan Kantor BupatiMAPOLRESTanah Datar)Sebelah Selatan : Tanah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (sebelumnya dikelolaoleh Sumijan)Pasal 3Bahwa untuk itu Pihak Kedua bersedia untuk memberikan

  uang santunan kepada PihakPertama sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaitanda penghargaan atas jasajasanya telah mengelola dan memberikan nilai tambahterhadap tanah yang telah yang dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;Pasal 4Bahwa Pihak Pertama sepakat untuk menerima uang santunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 3 dari Pihak Kedua;Pasal 5Bahwa pembayaran dilakukan oleh Bupati Tanah Datar atau oleh Pejabat lain yangditunjuk oleh Bupati Tanah Datar

• Dewi Indah Djuwita
  Tergugat:
  1.Bupati Tanah Datar
  2.Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar
  3.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Datar

• M E N G A D I L I

  Dalam Penundaan:

  • Menolak permohonan untuk menunda dilaksanakan Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.

  ., tertanggal 18-5-2018, sampai dengan keluarnya keputusan yang bersifat hukum tetap (inckrach van gewigsde) terhadap perkara ini;

Dalam Eksepsi:

• Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 862/151/ BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai

   M, S.Pt., tertanggal 18-5-2018;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor: 862/151/BKPSDM-2018, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas nama : Syafri.

   Penggugat:
   SYAFRI.M.S.Pt.MM
   Tergugat:
   BUPATI TANAH DATAR

   BUPATI TANAH DATAR bertempat kedudukan diKabupaten Tanah Datar yang berada di Wilayah Hukum Pengadilan TataUsaha Negara Padang Provinsi Sumatera Barat ;Bahwa menurut Ketentuan pasal 54 ayat (1) UU.No.5 Tahun 1986 jo UU.No. 9 Tahun 2004, gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepadaPengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kKedudukanTergugat.

   Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 826/275/BKD DANDIKLAT2015, tertanggal 15082015, tentang PenempatanPegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten TanahDatar sebagai Fungsional Umum pada Dinas Peternakan danPerikanan Kab. Tanah Datar;2. Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 824/075/BKPSDM 2017, tertanggal 23012017, tentang Penempatan PegawaiNegeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datarsebagai Fungsional Umum pada Inspektorat Kab. Tanah Datar;.

   Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 826/275/BKD DAN DIKLAT2015, tertanggal 15082015, tentang Penempatan Pegawai NegeriSipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaiFungsional Umum pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Tanah Datar;2. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor : 824/075/BKPSDM2017,tertanggal 23012017, tentang Penempatan Pegawai Negeri SipilDilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sebagaiFungsional Umum pada Inspektorat Kab.

   Tanah Datar;Bahwa kedua Keputusan diatas (terlampir) telah dikeluarkan olehTergugat ic. Bupati Tanah Datar, pasca Penggugat dahulunya, atasdasar keluarnya SURAT LEPAS No. Lepas : W3.PAS.01.PK.01.02237/15, tertanggal 18 September 2015, yang dikeluarkan oleh Plh.Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Padang, sdr.

   PemerintahKabupaten Tanah Datar, tertanggal 29 Januari 2011(fotokopi Sesuai dengan asli) ;2.

• MAPPA BENGNGA, ; CAMAT MUARA BADAK, KEPALA DESA TANAH DATAR,

  KEPALA DESA TANAH DATAR, berkedudukan diJalan Gas Alam Nomor 06. Dalam hal inimemberikan Kuasa kepada :1. ABDULLAH PANNUSU, SH.M.Si2. BUDIHARYADI, SH.MH3. H. NASRUN MUMIN, S.Sos.SH4.

  LHI) kepada Kepolisian Resort Kutai Kartanegara(Polres Kukar) di Tenggarong, karena melakukan penyerobotantanah/lanan perkebunan Kelompok Tani MAPPA BENGNGAterletak di Desa Tanah Datar, Kecamatan Muara Badak, sesuaiLaporan Polisi No. Pol : LP/K/394/X/2006/Spk tanggal 16 OktoberHal. 2 dari 21 hal. Put. No. 211 K/TUN/20092006.Atas laporan Penggugat tersebut, Polres Kukar menjelaskan padaPenggugat bahwa PT.

  No. 211 K/TUN/2009karena Kasiyanto saat menjadi Kepala Desa Tanah Datar memintatanah kepada Kelompok Tani Mappa Bengnga seluas 10 Ha, baruia (Kasiyanto) mau menerbitkan Surat Penguasaan Tanah untukmasingmasing anggota Kelompok Tani Mappa Bengnga atastanah lahan yang telah diperiksa/diukur dan dipatok olehSekretaris Kepala Desa Muara Badak Ulu tersebut.

  KarenaKrisyanto selaku Kepala Desa Tanah Datar pada saat itu tidakmau melaksanakan pembagian dan tidak mau menerbitkan SuratPenguasaan Tanah kepada masingmasing anggota KelompokTani Mappa Bengnga tetap utuh sesuai seluas 252 Hasebagaimana Berita Acara Pemeriksaan/Pengukuran diatas.Bahwa tindakan Tergugat II (Kasiyanto) yang tidak mau melayaniPenggugat tersebut jelas melanggar AAUPB, sebagai PejabatKepala Desa seharusnya Tergugat Il (Kasiyanto) harus melayaniwarga masyarakatnya.Bahwa mengingat gugatan

  LHI mengarap tanah/lahan di DesaTanah Datar untuk pertambangan batubara berdasarkanSurat Pernyataan Penguasaan Tanah.Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, ternyata Penggugattelan mengetahui adanya Surat Pernyataan PenguasaanTanah, dari Polres Kukar pada tanggal 16 Oktober 2006,karena sudah jelas pada saat, melapor tersebut tanggal 16Oktober 2006, Polres Kukar menjelaskan pada Penggugatadanya Suratsurat Pernyataan Penguasaan Tanah.Bahwa yang dimaksud dengan mengetahui bukan saja dilihatlangsung

• KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,

• Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT SUPRA MATRA ABADI KEBUN TANAH DATAR tersebut tidak dapat diterima;

  PT SUPRA MATRA ABADI KEBUN TANAH DATAR VS Sdr. KAIMIN

  PUTUSANNomor 39 PK/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:PT SUPRA MATRA ABADI KEBUN TANAH DATAR, yang diwakilioleh Direktur Tio Bio Kok, berkedudukan di PT. SMA Uniplaza,Jalan Jenderal Haryono MT.

  ., dan kawankawan para StafHRD PT.Supra Matra Abadi Kebun Tanah Datar, beralamat di JalanJenderal Haryono MT, Nomor A1, Gedung Uniplaza East Tower,Lantai 6, Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25Januari 2006;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pengusaha;LawanSdr.

  SMA Kebun Tanah Datar untukmengadakan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja Kaimin terhitungsejak akhir bulan Juni 2004.Il. Mewajibkan Pengusaha membayar kepada Pekerja dengan rincian sebagaiberikut :1. a. Uang pesangon :1 x 9 x Rp672.000,00, = Rp6.048.000,00;b. Uang penghargaan masa kerja1 X 5x Rp.672.000,00, = Rp3.360.000,00;c. Penggantian perumahan dan pengobatan :15% x (Rp,6.048.000,00, + Rp.3.360.000,00,) =Rp1.411.200,00;2.

  Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT SUPRA MATRA ABADI KEBUN TANAH DATAR tersebut tidakdapat diterima;2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim padaMahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh Dr. H. Zahrul Rabain,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagaiKetua Majelis, H. Buyung Marizal, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

• MUSLIM, SE; vs BUPATI KEPALA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR,-Cs;

• Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

  II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 2462/Pdt.G/2022/ PA Slw, tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tangga 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, dengan mengadili sendiri :

  DALAM EKSEPSI:

  -

  DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
  2. Menetapkan ahli waris almarhum Datar adalah sebagai

  Kastari bin Datar (Penggugat I) sebagai anak laki-laki;

  2.3. Siti Kheriyah binti Datar (Penggugat II) anak perempuan;

  1. Menetapkan (seperdua) dari bidang tanah sawah dengan Nomor SHM: 00320 seluas 1.737 M^?

  batas-batas :

• Utara : tanah milik Kholisoh
• Selatan : tanah milik Misbahusudur
• Timur : tanah milik Umayah
• Barat : saluran air

Adalah sebagai harta warisan dari almarhum Datar

bin Suta;

1. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris adalah:
   1. Siti Limaroh (Tergugat) sebagai istri 1/8 (satu per delapan) atau 3/24 (tiga per dua puluh empat) bagian;
   2. Kastari bin Datar (Penggugat I) sebagai asobah sebesar 14/24 (empat belas per dua puluh empat) bagian;
   3. Siti Khaeriyah binti Datar (Penggugat II) sebagai asobah sebesar 7/24 (tujuh per dua puluh empat) bagian;

5.

Pembanding/Tergugat : Siti Limaroh Diwakili Oleh : Siti Limaroh
Terbanding/Penggugat I : Kastari bin Datar
Terbanding/Penggugat II : Siti Khaeriyah binti Datar

• ErmantoSerka / 617520Babinsa Ramil 03/PrianganKodim-0307/Tanah Datar

  Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 September 2013 sampai dengantanggal 23 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim0307/Tanah Datar selaku Ankum Nomor : Skep /07/IX/2013 tanggal 04 September 2013.Be Danrem032/Wbr selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 24September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan PerpanjanganPenahanan Nomor : 68/IX/2013 tanggal 23 September 2013, kemudian Terdakwa

  Bahwa dari 165 (seratus enam puluh lima) orang Anggota Kodim 0307/Tanah Datar yang mengikuti tes urine ada 4 (empat) orang yang terindikasipositif menggunakan Narkotika, dan nama yang terindikasi positifmenggunakan Narkotika adalah: Serka Ermanto (Terdakwa) positif pengguna Narkotika jenis Sabu. Koptu M. Yunus Positif penguna Narkotika jenis Ganja. Kopda Mukhlasin positif pengguna Narkotika jenis Ganja. Kopda Indara Ilham positif pengguna Narkotika jenis sabu,ganja danExtasi.g.

  Bahwa setelah diperiksa ulang urine ke 4 (empat) orang nama anggotaKodim 0307/Tanah Datar terindikasi menggunakan Narkotika jenis sabu yaitu : Serka Ermanto (Terdakwa) terindikasi Narkotika jenis sabu. Koptu M. Yunus terindikasi Narkotika jenis Ganja. Kopda Mukhlasin terindikasi Narkotika jenis Ganja. Kopda Indra Ilham terindikasi Narkotika jenis sabu dan ganja.1. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di RSUD Prof.

  Serka Ermanto NRP 617520, Ba Binsa Ramil 03/Pariangan Kodim 0307/Tanah Datar dari RSUD Prof. DR. M.AHanafiah SM Tanah Datar Nomor : 577/TU Kepeg/RSUD/2013tanggal 28 Agustus 2013. (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine an.Serka Ermanto NRP 617520 Ba Binsa Ramil 03/Pariangan Kodim0307/Tanah Datar dari UPTD Balai Laboratorium KesehatanPropinsi Sumbar Nomor : L.3212/LHU/BLKSB/IX/ 2013 tanggal 06September 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

  Serka Ermanto NRP 617520, Babinsa Ramil 03/ParianganKodim0307/Tanah Datar dari RSUD Prof. DR.M. A Hanafiah SM Tanah Datar Nomor : 577/TU Kepeg/RSUD/2013 tanggal 28 Agustus 2013.MenimbangMenimbang 1 (satu) lembar surat keterangan hasil pemeriksaan urine an. SerkaErmanto NRP 617520 Ba Binsa Ramil 03/Pariangan Kodim0307/Tanah Datar dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan ProvinsiSumbar Nomor : L.3212/LHU/BLKSB/IX /2013 tanggal 03September 2013.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.d.

• Pemohon:
  DIANA PUTRI
  Termohon:
  Polres Tanah Datar

• Penggugat:
  PURNAMA OLIVVITA
  Tergugat:
  1.Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Cq Bupati Tanah Datar
  2.SDN 20 Baringin
  3.SMPN 2 Batusangkar
  Turut Tergugat:
  1.Mufril Rustam
  2.Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar

• -ADNANLAWAN-1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANAH DATAR 2.RAPIAH

  Kasi Sengketa,Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar,berkedudukan di Jalan Sultan Alam Bagagarsyah, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor : 72.1/SK.13.04/1/2013, tanggal 25 Januari 2013, yang telahterdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang denganNomor : 08/SK/01/II/2013/PTUNPDG, tanggal 06 Februari 2013 ; Untuk selanjutnya disebut sebagal............ cc eescceesseceesseeeesteeeeees TERGUGAT ;2 RAPIAH, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jorong GuguakGadang

  ,Kelurahan Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, KabupatenTanah Datar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: RUSNALDI AROES, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, berkantor di JalanAir Camar Nomor 01, Kota Padang, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum,berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Notaris RISMADONA,S.H.,, Legislasi Nomor: 2.693/L2013 tertanggal 09 Februari 2013 yangtelah diperbaiki tanggal 25 Februari 2013 dan telah terdaftar padaKepaniteraan Pengadilan Tata

  Tahun 1986Halaman 5 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 01/G/2013/PTUNPDGtentang Peradilan Tata Usaha Negara, Karenanya Penggugat mempunyai kapasitassebagai Penggugat dalam perkara aquo; Bahwa Objek Perkara telah bersifat kongkrit dan final dengan dasar sebagai berikut:e Bahwa sertifkat yang diterbitkan oleh Tergugat adalah positif tertentu dan jelasyaitu berupa Sertifikat Hak Milik No 1359 atas nama Rapiah, tertanggal 17September 2012, di Kanagarian Padang Magek Kecamatan Rambatan,Kabupaten Tanah Datar

  Pertanahan Kabupaten Tanah Datar; Ternyata sampai habis masa pengumuman tersebut berakhir dan juga telahditerbitkan sertifikat atas nama RAPIAH pada tanggal 17 September 2012 denganHak Milik No : 1359 luas 3.561 M?

  (tiga ribu lima ratus enam puluh satu meterbujursangkar) dan tidak ada gugatan atau keberatan dari Penggugat; Pada tanggal 29 Oktober 2012 Penggugat baru mengajukan gugatannya padaKantor Pertanahan Kabupaten Tanah Datar ( foto copy gugatan terlampir );Berdasarkan uraian dan alasanalasan hukum tersebut diatas, maka prosesPenerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1359 / 2012 atas nama RAPIAH yangterletak di Kenagarian Padang Magek Kecamatan Rambatan Kabupaten TanahDatar seluas 3.561 M?

• Penggugat:
  AHMAD SALEH
  Tergugat:
  PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN TANAH DATAR

  Pemilihan Wali Nagari DalamKabupaten Tanah Datar;8.

  UtaraKabupaten Tanah Datar, tertanggal 13 September 2017 yangditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Wali Nagari LubukJantan..

  Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian WaliNagari.Halaman 29 dari 81 Halaman.

  Bahwa sejatinya kewenangan TERGUGAT yangmenerbitkan Objek Sengketa II, adalah sebatas pelaksanaantes tertulis dan wawancara yang telah diatur dalam Pasal 33Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentangPedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dalamKabupaten Tanah Datar.16.

  (vide Pasal 36 PeraturanDaerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentangPemilihnan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari jo.Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 23 Tahun 2017 tentangPedoman Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari dalamKabupaten Tanah Datar ).19.