Ditemukan 8651 data
129 — 2 — Berkekuatan Hukum Tetap
177 — 95
HUTABARATMELAWAN- YAYASAN PERGURUAN KATOLIK BUDI MURNI
Bahwa Trifina Riris Br Hutabarat dan Yayasan Perguruan Katolik Budi Murnimemiliki hubungan kerja yaitu Yayasan Perguruan Katolik Budi Murniic. Tergugat merupakan Yayasan/Lembaga pendidikan formil yang mendidikpara siswa/i dimulai tingkat SD, SLTP dan SMU, Penggugat/Pekerjamerupakan salah seorang guru/staf pengajar yang ditempatkan mengajarsiswa/i di SLTP Budi Murni 3 yang mengajar bidang study fisika ;2.
Bahwa Penggugat selama bekerja pada Yayasan Perguruan Katolik BudiMurni di SLTP Budi Murni 3 tidak pernah melakukan kesalahan yangsifatnya merugikan kepentingan Tergugat atau dengan kata lain Penggugatdalam menjalankan pekerjaannya selalu mentaati peraturan yang berlakupada Yasasan Perguruan Katolik Budi Murni ;5.
Agar Pengurus Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni dan Pekerjamemberikan jawaban tertulis kepada Mediator Hubungan Industrial DinasSosial dan Tenaga Kerja Medan selambatlambatnya 10 (Sepuluh) harisetelah menerima anjuran ini.3.
P8 : Fotocopy Surat Kesepakatan Kerja No. 399/SKK/GTTPTT/YBM/V/2005 tanggal 7 Mei 2005 antara Yayasan Perguruan Katolik BudiMurni dan Trifina Riris Br Hutabarat ;9.
T 8: Foto copy Surat Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni 3 yangditujukan kepada Trifina R WHutabarat No. 497/SMA.BM3/VII/2012tanggal 26 Juli 2012 perihal Panggilan dan Peringatan pertama ;9. T9: Foto copy Surat Yayasan Perguruan Katolik Budi Murni 3 yangditujukan kepada Trifina R Hutabarat d/p Kepala Sekolah SMA BudiMurni 3 No. 542/SMA.BM307YBM//VIII/2012 tanggal 10 Agustus 2012perihal Panggilan dan Peringatan kedua ;10.
295 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
246 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (''APTISI"), Dkk VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI
10. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA (Tergugat IV/ Terbanding)
281 — 68
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Wilayah XII (Tergugat III/ Terbanding)
10. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA (Tergugat IV/ Terbanding)KOORDINASI PERGURUAN TINGGISWASTA Wilayah XIl, beralamat di Jalan Korpertis Karang PanjagAmbon, Kecamatan Sirimau Kota Ambon. dalam hal ini memberikanKuasa kepada FAHRI BACHMID, S.H, M.H, M. TAHA LATAR, S.H,M.H, JACOBIS SIAHAYA, S.H, SARCHY SAPURY, S.H, ROSATURSINA NUKUHEHE, S.Hi dan AZWAR PATTY, S.H adalah ParaAdvokad Pengacara Konsultan HukumPembela Umum, pada KantorADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM FACHMID, S.H, M.H &ASSOCIATES, berkedudukan di Jalan.
posita nomor 3, 4, 5 diatas, membuktikanpemahaman hukum Tergugat IV sangat dangkal dan sempit sebab TergugatIV telah melakukan kesalahan besar, terkesan tidak mendidik, tidakberwibawa bahkan inkonsisten dan apriori.Apalagi didasari Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi KementerianRiset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 4067/A4/HK/2016, Lampiran1 (satu) berkas, Perihal : Kajian Hukum atas Legalitas BadanPenyelanggara Universitas Darussalam Ambon ditujukan kepada DirekturPembinaan Kelembagaan Perguruan
178 — 117 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (APTISI)., 3. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA KESEHATAN INDONESIA;;
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
125 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA VS I. KEPALA UNIT PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TANJUNG PRIOK., II. PT. GRAHA MAHARDIKA;
PUTUSANNomor 118 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945JAKARTA, tempat kedudukan di Jalan Sunter Permai Raya,Kelurahan Sunter Agung Podomoro, Kecamatan TanjungPriok, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diwakili olehDewi Sutanto, jabatan Sekretaris dan Yovita L.
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali YAYASAN PERGURUAN TINGGI 17 AGUSTUS 1945JAKARTA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019, olehDr. H. Supandi, S.H.
235 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU RI (PPLP-PT.PGRI) VS 1. DRS. H. SOEDJAI, DK., 2. MENTERI HUKUM DAN ASASI MANUSIA RI;
164 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU-RI (PPLP-PT.PGRI);
PENGURUS PERKUMPULAN PEMBINA LEMBAGAPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI PERSATUANGURU REPUBLIK INDONESIA (PPLPPT PGRI),tempat kedudukan di Jalan S. Supriadi 48, Malang, yangHalaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 195 K/TUN/2019diwakili oleh Dr. Christea Frisdiantara, AK., MM., CA danProf. Dr.
Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan MenteriHukum Umum dan Hak Asasi Manusia NomorAHU0000001.AH.01.08.TAHUN 2018 tanggal 5 Januari 2018Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan TinggiPersatuan Guru Republik Indonesia, sampai ada putusan hukum yangtelan berkekuatan hukum tetap kecuali ada penetapan lain yangmencabutnya dikemudian hari;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.
Putusan Nomor 195 K/TUN/20192018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum PerkumpulanPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan TinggiPersatuan Guru Republik Indonesia;2. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Nomor: AHU0000001.AH.01.08.TAHUN 2018,tanggal 5 Januari 2018 Tentang Persetujuan Perubahan Badan HukumPerkumpulan Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan PerguruanTinggi Persatuan Guru Republik Indonesia;3.
MUHAMAD KHUZENI, SH
Terdakwa:
HENDRIKUS DJAWA Alias HENDRIK
289 — 465
- Menyatakan Terdakwa Hendrikus Djawa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyelenggarakan Perguruan Tinggi yang Dinyatakan Ditutup dan Masih Beroperasi;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan
barang bukti berupa :
- 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur Nomor : 007 / SK / YPLP PT PGRI NTT / VIII / 2017 tanggal 01 Agustus 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Lingkup Universitas Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur.
- 1 (satu) Lembar Notulen Rapat tanggal 18 September 2017
- 1 (satu) Akta Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (YPLP PT PGRI NTT ), Nomor : 24 tanggal 18 Juli 1995.
Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam perkara lain;
Membebankan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
73 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN TAMAN SISWA-PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG PEMATANG SIANTAR, tersebut;
YAYASAN PERGURUAN TAMAN SISWA - PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG PEMATANG SIANTAR VS SARINAH
35 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan Perguruan Tinggi Dharma Agung
42 — 38
pengawasan yayasan perguruan rakyat pancurbatu,dk x pembina yayasan perguruan rakyat pancurbatu, dk
PENGAWAS yayasan PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu tessebut pada aktaNotaris EMAS DELIANA, SAYNo. 12 tanggal 23Desember 2010 tentangpent gasan putusan rapatyayasan PERGURU AKYAT Pancur Batu ,selanjutnya disebu ai PEMBANDING semula TERGU ;~2. PEMBINA yayasan PERGURUAN RA Pancur Batu tersebut pada aktaNotaris EM DELIANA, SH No. 12 tanggal 23Desem 10 tentang penegasan putusan rapatyay, PERGURUAN RAKYAT Pancur Batu ,nnjuthya disebut sebagai PEMBANDING Ilsemula TERGUGAT II;3.
Bahwa pada tahun 1954 untukPertama PERGURUAN R T di Pancur Batu tersebut , almarhum NIARPELAW!
PENGGUGAT TIDAK MEM KAPASITAS MEWAKILI YAYASAN PERGURUAN RAKYAT pane?
Yayasa suaikan anggarandasarnya dengan ketentuan Undang Undang ini , se ing08 oleh karenanya AktaPendirian Yayasan Perguruan Rakyat renewed aekekuatan hukum dan harus dikesampingkan ;Menimbang , bahwa dari surat bukti yang diaj oleh Penggugat yang diberitanda P 7 berupa Akta Notaris Emas Delian SPRSPN No. 12 tanggal 23 Desember2010 tentang penegasan putusan rapat asan Perguruan Rakyat Pancurbatu but tidak mempunyaimengambil keputusan membentuk orga ngurusan Yayasan Perguruan RakyatPancurbatu untuk
ABDUL HAKIM KELIAT ,SHselaku Pembina Yayasan Perguruan Rakyat ncurbatu , ternyata telah sesuaidengan kewenangan Tergugat Il sel bina Yayasan Perguruan RakyatPancurbatu berdasarkan pasal 28 ayat (2 ndang undang No. 16 Tahun 2001Tentang Yayasan .
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROSITA VS YAYASAN PERGURUAN SUTOMO MEDAN
Thamrin Nomor 1, JakartaPusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Juli 2017;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;LawanYAYASAN PERGURUAN SUTOMO MEDAN,diwakili oleh Erlina S.E., dan Miko Halim, B.A,selaku Ketua dan Sekretaris, berkedudukan diJalan Letkol Martinus Lubis Nomor 7, Medan,dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulchairi,S.H., dan kawankawan, Para Advokat,berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7, Medan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25September 2017;Termohon Kasasi dahulu Penggugat;Mahkamah
SARINAH
Tergugat:
YAYASAN PERGURUAN TAMAN SISWA PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG PEMATANGSIANTAR
80 — 15
Penggugat:
SARINAH
Tergugat:
YAYASAN PERGURUAN TAMAN SISWA PERGURUAN TAMAN SISWA CABANG PEMATANGSIANTAR
74 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA tersebut;
YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA, VS JULIA
PUTUSANNomor 923 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrialpada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN PERGURUAN KRISTEN HOSANA,berkedudukan di Jalan Metal Nomor 07, Kelurahan TanjungMulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, SumateraUtara, dalam hal ini diwakili oleh Tomas Thajeb selakuKetua Yayasan, memberi kuasa kepada Hasrul BennyHarahap, S.H., M.Hum. dan kawankawan
2019tepat Penggugat memperoleh kompensasi Pemutusan Hubungan Kerjasebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah dipertimbangkandengan benar oleh Judex Facti;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan WHubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi: YAYASAN PERGURUAN
SARINAH
Tergugat:
Yayasan Perguruan Taman Siswa Perguruan Taman Siswa Cabang Pematang Siantar
41 — 6
Penggugat:
SARINAH
Tergugat:
Yayasan Perguruan Taman Siswa Perguruan Taman Siswa Cabang Pematang Siantar
JHONI EZRIN
Tergugat:
PERGURUAN PRAYATNA ATAU DISEBUT JUGA PERKUMPULAN PERGURUAN PRAYATNA
125 — 40
Penggugat:
JHONI EZRIN
Tergugat:
PERGURUAN PRAYATNA ATAU DISEBUT JUGA PERKUMPULAN PERGURUAN PRAYATNA
82 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: YAYASAN PERGURUAN SUTOMO MEDAN, tersebut;
YAYASAN PERGURUAN SUTOMO MEDAN VS Drs.TUMPAL SIAGIAN
PUTUSANNomor 102 PK/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada pemeriksaanpeninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:YAYASAN PERGURUAN SUTOMO MEDAN, berkedudukan di JalanLetkol Martinus Lubis Nomor 7, Medan, yang diwakili oleh Ketua danSekretaris Yayasan, Erlina,S.E., dan Miko Halim,B.A., beralamat di JalanLetkol Martinus Lubis Nomor 7, Medan, dalam hal ini memberi kuasakepada
perkaranyamelawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat, padapokoknya sebagai berikut:1Bahwa Penggugat adalah seorang guru pada sekolah Tergugat (SMP/ SMA SutomoI Medan), yang berkedudukan di Jalan Letkol Martinus Lubis Nomor 7, Medansejak tanggal 01 Januari 1969;Bahwa Penggugat hingga saat ini telah berusia 74 tahun lebih, yang berartiPenggugat telah mengajar pada Tergugat (SMP/ SMA Sutomo I Medan) lebih dari42 (empat puluh dua) tahun;Bahwa sampai saat ini pada sekolah Tergugat/ Yayasan Perguruan
adalah merupakan tindakan pembangkangan terhadap Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut yang tetap tidak bersedia memberikan hakPenggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 2, 3, dan ayat 4 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut pihak Penggugat telah mengajukanpermohonan penguduran diri bersyarat/ pemutusan hubungan kerja dengan hakpensiun melalui Dinas Tenagakerja dan Transmigrasi Kota Madya Medan, sambiltetap melakukan aktifitas mengajar pada Yayasan Perguruan
Sutomo Medan bukanlah sebagai gurutetap melainkan merupakan guru honorer atau guru tidak tetap yang diangkatdan ditempatkan mengajar di Yayasan Perguruan Sutomo Medan sesuai denganPerjanjian Kerja yang ditandatangani Penggugat (vide bukti T3 dan T4);8 Bahwa oleh karena itu hubungan hukum Termohon Peninjauan Kembalidengan Pemohon Peninjauan Kembali bukan hubungan industrial antarapekerja atau buruh dengan pengusaha.
Nomor 102 PK/Pdt.SusPHI/2013pertimbangan Putusan Judex Juris yang membatalkan Putusan Judex Facti in casuPengadilan Hubungan Industrial Medan, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafanhakim atau kekeliruan yang nyata dan tidak salah dalam penerapan hukum serta telahmemberi pertimbangan yang cukup;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agungberpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh PemohonPeninjuan Kembali: YAYASAN PERGURUAN SUTOMO MEDAN, tidak beralasan