Penggugat menjadi tidak berhak untuk mendapatkan warisan darialmarhumah ISTERI TERBANDING, sesuai sabda Rasulullah yang diriwayatkanoleh At Turmudzi dari Aisyah yang berbunyi :4 Syl ye Syly SEL spin ey ade at Che alt yey Cae GIArtinya: Sungguh saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Khaal itu adalahpewaris yang tidak mempunyai ahli waris.Dan karena Para Penggugat tidak berhak mendapatkan warisan dari harta yangditinggalkan oleh almarhumah ISTERI TERBANDING, yang berarti Para Penggugattidak mempunyai /egal

standing untuk mengajukan gugatan waris ini, dan karenaPara Penggugat tidak mempunyai /egal standing untuk mengajukan gugatanwarisan ini, maka gugatan Para Penggugat menjadi error in persona dankarenanya terdapat cukup alasan untuk tidak menerima gugatan para Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telahdiuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Semarang dapat dikuatkan.Menimbang, bahwa karena para Penggugat / Para pembanding adalahpihak yang dikalahkan, maka sesuai

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

Halaman 7 dari 13Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan Pemohon Ilmenyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentinganmengurus pengesahan nikah (Istbat Nikah), persyaratan

akte kelahiran anak,dan agar perkawinan Pemohon dan Pemohon II ini dapat disahkan menurutperaturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon

menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatutanggapan apapun dan mohon putusan ;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala halsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas.Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Majelisakan terlebih dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalammemeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan /egal

Pasal1870 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yangmengikat (bindende) dan sempurna (volledig), sehingga berdasarkan haltersebut Pengadilan Agama Kuala Tungkal memiliki kompetensi relatif untukmengadili perkara a quo;Menimbang, bahwa berkaitan dengan /egal standing, Pemohon dalampermohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung darianak yang dimohonkan dispensasi kawinnya, sehingga berdasarkan daliltersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki /

egal standinguntuk mengajukan perkara aquo;Menimbang, bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut padapokoknya bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernamaDani bin Rajidin dengan Tarisa binti Abd.Hadi, namun usia anak Pemohontersebut belum cukup umur, sehingga tidak memenuhi syarat usia calonpengantin sebagaimana ketentuan perundangundangan yang berlaku, sedangpernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanyatelah lama menjalin hubungan dan hubungan mereka telah

S tersebut dinilai olehMajelis Hakim telah dapat diterima untuk mewakili Pemohon di persidangansebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan,Majelis akan terlebin dulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agamadalam memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo dan kedudukanhukum (/egal standing) Pemohon;Putusan Nomor 119/Pdt.P/2015/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.Menimbang, bahwa permohonan ini merupakan permohonan penetapanahli

Saat ini Pewaris meninggal dunia, maka Pemohon sebagai istri dari Pewarisyang telah meninggal dunia (Sulaiman S. bin Suli) mempunyai kedudukanhukum (/egal standing) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebutPemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.3 yangaslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkandengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat buktitersebut

Sbin Suli, sehingga Pemohon memiliki /egal standing untuk mengajukan perkaraa quo;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya bermohonagar ditetapkan sebagai ahli waris dari Sulaiman. S bin Suli untuk keperluanmencairkan tabungan atas nama M.

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 946/Pdt.G/2021/PA.BlaMenimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokopi

CjrBahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal standing Kuasa Hukum Penggugat untukmewakili Penggugat sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebin dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupaFotokopi paspor nomor C1819190, atas nama TUTI KOMALA Binti

UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang keduadengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo.Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenangmengadili perkara ini;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II yang mengajukanperkara Itsbat Nikah ini adalah pihak yang berkedudukan sebagai suamiIsteridalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon II memiliki /egal

Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal

Halaman 7 dari 13peraturan perundangundangan yang berlaku, demi kemaslahatan dan denganmerujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e)Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan

Sehingga Pelawan tidak mempunyai/tidak memilikikedudukan hukum//egal standing untuk mengajukan gugatan (personaStandi in judicio);3. Bahwa derden verzet hanya dapat diajukan bila barang yang disita itumerupakan miliknya, dalam hal ini hanya pemegang hak milik.

Bahwa dari gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan, Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan Pelawan tidakHalaman 5 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Pdt.Plw/2019/PN.SDAmenunjukkan bukti kepemilikan atau) alas hak sebagai buktikepemilikannya, sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, olehkarena sudah selayaknya jika gugatan perlawanan Pelawan ditolak atausetidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;GUGATAN PERLAWANAN

Sehingga Pelawan tidakmempunyai/tidak memiliki kedudukan hukum//egal standing untukmengajukan gugatan (persona standi in judicio) dan terhadap perkara a quokedudukan Pelawan sudah terwakili oleh Terlawan Tersita sebagai DirekturUtama PT Ciptaning Puri Wardani. Sehingga tidak ada dasar bagi Pelawanuntuk mengajukan gugatan perlawanan a quo;.

Eksepsi menyangkut Perlawanan Pelawan error in persona; Bahwa dalam perlawanan Pelawan dalam perlawanaannya angka 1disebutkan sebagai Komisaris PT Ciptaning Puri Wardani, karenanyaberdasarkan UU Perseroan Nomor 40 Tahun 2007 Pelawan tidakmempunyai kedudukan hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan(persona Standi in judicio); Bahwa karena Pelawan tidak mempunyai /egal standing dan tidakmempunyai bukti kepemilikan atau alas hak kepemilikan maka Pelawantidak dapat mengajukan perlawan ini karena

No. 95/Pdt.G/2016/PN.Sda; Bahwa berdasarkan hal hal tersebut menurut Terlawan sudah selayaknyajika perlawanan Pelawan ditolak setidaktidaknya tidak dapat diterima;Halaman 15 dari 20 Hal.Putusan Nomor 197/Padt.Plw/2019/PN.SDAMenimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Pelawan dalam Repliknyatelah menyangkal eksepsi Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa eksepsi Terlawan mengenai gugatan perlawanan Pelawan errorin persona dengan dalil hukum Pelawan adalah komisaris yang tidakmempunyai /egal

;Pemohon keberatan tidak sependapat dengan PertimbanganHukum Majelis terutama pada Kedudukan hukum Termohonkeberatan, yang dulunya Pemohon informasi pada paragraph(3.25) menyatakan bahwa menimbang berdasarkan uraian padaparagraf (3.21) dan (3.24) tersebut Majelis berpoendapat bahwapemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal standing);Alasan Pemohon keberatan tidak menerima pertimbangan hukumpada Paragraf (3.25) disebabkan pertimbangan hukum danpenilaian Majelis Komisioner Komisi Provinsi Kepulauan

TPIPemohon keberatan tidak sependapat dengan Pendapat Majelisterutama pada Kedudukan hukum Termohon keberatan, dulunyaPemohon informasi pada paragraph (3.39) yang menyatakanbahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi atasnama pribadi bukan atas nama badan hukum, denganmenyertakan identitas diri berupa salinan fotocopy KIPsebagaimana pada bukti (P5) dan telah memenuhi /egal standingsebagai pemohon informasi sebagaimana paragraph (3.24) danparagraf (3.25);Alasan Pemohon keberatan tidak menerima

Tahun 1999 tentang PERS,khususnya dalam Pasal 6 huruf d yang berbunyi Pers nasionalmelaksanakan peran melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dansaran terhadap halhal yang berkaitan dengan kepentingan umum.Dalam konteks perkara aquo pemohon berprofesi sebagaiwartawan dan salah satu pimpinan media, dan dapat dimaknaipemohon dalam mengajukan informasi publik bukan untukkepentingan umum melainkan kepentingan pribadi dan KetentuanPERKI SLIP yang menyatakan dengan tegas bahwa Wartawantidak memiliki /egal

TPIperaturan perundangundangan, sehingga Pemohon telah memenuhisyarat kedudukan hukum (/egal standing);Bahwa Termohon Informasi adalah Badan Publik Negara sehinggaTermohon memenuhi syarat kedudukan hukum (/egal standing);Bahwa pengajuan permohonan sengketa informasi memenuhi syaratbatas waktu pengajuan sengketa informasi;Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan informasi atas namapribadi, bukan atas nama badan hukum dengan menyertakan identitasdiri berupa salinan fotokopi KTP sehingga telah memenuhi

dengan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebin dahulu akanmempertimbangkan apakah Termohon Keberatan (dahulu PemohonInformasi) memiliki Kepentingan dan kedudukan hukum atau /egal standingsebagai pemohon informasi publik dengan pertimbangan sebagai berikut:Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mendalilkan dalamgugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Keberatantidak mempunyai kedudukan hukum atau /egal standing sebagai pemohoninformasi publik karena merupakan

1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkanbahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapanPegawai Pencatat Nikahn berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor678/139/IV/2005 tanggal 25 April 2005 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Beduk danmendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadiperselisinan dan pertengkaran terusmenerus, oleh karena itu Penggugatmemiliki /egal

Bahwa Penggugat danTergugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugatmempunyai kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukangugatan cerai terhadap Tergugat;2. Bahwa Penggugat denganTergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember tahun 2017sampai sekarang. Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersamadan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;3.

berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugattelah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimanatercantum dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangperkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanyarumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai,sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun kembali yangsejiwa dengan firman Allah SWT dalam alQuran Surah arRum ayat 21 :Lgl IgsSauid Lely jl pSauail yo oS) gl> ul all yooUg pS2ia egal

yangmerupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya permohonanPemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenalpermohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadapTermohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukanPemohon dan Termohon (/egal

dengan mengambilalin sebagai persangkaan bahwa bukti surat tersebut diperoleh dengancara tidak sesuai dengan prosedur hukum dan dapat diduga palsu karenaterdapat perbedaan yakni tidak sesuai wilayah hukum dengan tempatperkawinan dilangsungkan (di Kabupaten Bone), tempat pencatatanperkawinan (di Kabupaten Wajo) dan tempat penerbitan (Kota Solo, JawaTimur), yang seharusnya harus sama tempat perkawinan, tempatpencatatan dan tempat diterbitkannya, dengan demikian Pemohon tidakmemilki kedudukan hukum (/egal

., bertindak untuk dan atas nama diri sendiri mengajukan bandingterhadap putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor914/Pdt.G/2020/PA.Tgrs tanggal, tanggal 23 Juli 2020 Masehi, bertepatandengan tanggal 02 Dzul 1441 Hijriyah ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara a quo diajukanmelalui Kuasa Hukumnya, maka terlebih dahulu Majelis Hakim PengadilanTinggi Agama Banten akan memberikan pertimbangan tentang /egal standingpenerima kuasa tersebut, hususnya penerima kuasa yang menandatanganipermohonan

quo Moh Agus Riza H,S.H., sebagai kuasa hukum bertindak untuk dan atas nama diri sendiri tidakuntuk dan atas nama pemberi kuasa atau Pembanding inpersona, yangsebenarnya Moh Agus Riza H, S.H., bukan pihak secara langsung dalamperkara yang dibanding, oleh karenanya terjadi kesalahan pihak atau error inpersona akibatnya permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidakditerima (Niet Onvankelijk Verklaard)Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pembanding bukansebagai pihak formil yang mempunyai /egal

Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasaberdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai dengan perundangundanganMenimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai kualifikasi sebagai orangyang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana Pasal 6Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentangPedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pemohon tidakmempunyai /egal standing dalam perkara a quo,Menimbang, bahwa Pemohon tidak mempunyai /egal standing

Pengadilan Agama.Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohonkepada Pengadilan Agama Sorong agar ditetapkan sebagai wali dari anakdibawah umur yang bernama Anak untuk mengurus mengurus TabunganAsuransi Pegawai Negeri Sipil (Taspen), Tabungan haji Bank Muamalat, PolisAsuransi Bumi Putera dan Kredit kepemilikan Rumah BTN (Bank TabunganNegara), atas nama Almarhum ayah.Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa lebih lanjut, terlebihdahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai /egal

kandungnya masihhidup dan tidak pernah dicabut kekuasaannya. sehingga meskipunayahtelahmenceraikan Ibu, tidak mengurangi status Ibu sebagai ibu kandung (orang tua)yang mempunyai kekuasaan atas anaknya (Anak ) yang masih di bawah umurterlebih lagi anak tersebut masih dalam pemeliharaan ibu kandungnya.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatasdihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan maka Pemohonsebagai Paman dari anak yang dimohonkan perwalian yang bernama Anaktidak mempunyai /egal

banding, kontra memori dan suratsuratlainnya dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim tingkat Banding PengadilanTinggi Agama Medan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah membaca danmenelaah dengan seksama terhadap rangkaian jalannya pemeriksaan perkara inidi tingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segiabsolut dan relatif Pengadilan Agama Medan, proses pemanggilan, usahamendamaikan, upaya mediasi dan penentuan J/egal

standing para pihakberperkara, yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengacupada ketentuan hukum acara yang berlaku dengan landasan hukum yang tepat,sehingga proses pemeriksaan perkara ini di tingkat pertama patut dinyatakanmemiliki egal reasoning yang benar dalam memenuhi tata cara/tahapantahapanpenyelesaian perkara ini sebagaimana mestinya.

Bahwa disamping hal tersebut di atas, fisik tanah yang didalilkan olehPenggugat dengan dalil dasar hak Akta Jual Beli Nomor 482/SH/1979tertanggal 27 Desember 1979 atas nama Almarhum Buchari Salehadalah tidak jelas letaknya, tidak jelas batas sempadannya, maka terbuktiPara Penggugat tidak mempunyai hak//egal standing untuk mengajukangugatan a quo dengan dalil haknya telah dirugikan atas diterbitkannyaobjek perkara a quo, oleh karenanya gugatan Pengugat haruslah ditolakdan atau setidaktidaknya dinyatakan

Bahwa kemudian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaruyang dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan dalam putasannya;Mengadili:Dalam Eksepsi:Menerima Eksepsi Tergugat Il Intervensi tentang Penggugat tidakberhak/tidak memiliki egal standing;Dalam Pokok Sengketa:Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah pertimbangan yang tidakbenar karena terjadi kontradiksi dimana eksepsi diterima sementaradalam pokok perkara menolak gugatan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanmemutuskan perkara tanpa memberikan argumentasi yuridis apapun.Dengan demikian, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan telah begitu saja mengesampingkan alat bukti berupa surat dansaksisaksi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat;Bahwa pendapat dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha NegaraPekanbaru dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yangmenyatakan Menerima Eksepsi Tergugat Il intervensi tentangPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Negara Medan dan kini dimohonkankasasi ternyata tidak memiliki motivasi untuk mengadili perkarasebagaimana mestinya, melainkan sekedar untuk mencari alas anpembenar mengenai formalitas suatu gugatan yang menitik beratkanterhadap pertimbangan formalitas tentang Penggugat tidak punya /egalstanding, yang mana telah jelas Penggugat Punya legal standingberdasarkan buktibukti yang telah diajukan didalam perkara a quo.Pertimbangan majelis hakim yang menyebutkan gugatanPenggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal

Bahwa terkait dengan pertimbangan majelis hakim yang menitikberatkan bahwa gugatan Penggugat tidak berhak/tidak memiliki /egal/standing adalah suatu kekeliruan yang nyata dalam menerapkan hukumserta penafsiran yang menyesatkan, maka dengan ini Pemohon Kasasimenyatakan keberatan atas pertimbangan majelis hakim tersebut.

dalam pernikahan tersebut, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) KompilasiHukum Islam, Pemohon dan Pemohon Il memiliki /egal standing untukmengajukan perkara, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsungdengan perkara a quo (persona standi in judicio);Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan PemohonIl telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sekayuselama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, agar bagi pihak yangberkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan

AgamaSekayu selama 14 hari sejak pengumuman tersebut atau mengajukankeberatan/intervensi pada hari persidangan tersebut, namun ternyata tidak adapihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Sekayu berwenangmengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan Pemohon II memilikikedudukan hukum (/egal standing) dalam perkara a quo, serta tidak ada pihakyang keberatan atas permohonan tersebut, maka pemeriksaan terhadapperkara a quo

Halaman 7 dari 13Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonanPemohon dan Pemohon II dan kedudukan Pemohon dan Pemohon Ilmemiliki kedudukan hukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon danPemohon II Hakim Tunggal menilai bahwa Pemohon telah menikah denganPemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama HasanBin Ham, disaksikan dua orang saksi nikah bernama Ruslan bin Hasan danKisworo bin Sodri

menyampaikan kesimpulan secara lisan yangpokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohonPutusan;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatuyang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari isi putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, MajelisHakim akan mempertimbangkan /egal

Atas dasar hukum tersebut maka Kuasa HukumPenggugat secara formil telah memilki /egal standing untuk bertindak mewakilikliennya dalam perkara ini;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh

Sedangkan proses mediasisebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokokperkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan mengadili sertakedudukan hukum para pihak (/egal standing) dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupafotokop!

Nomor 50 Tahun 2009,ditentukan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepadaPengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat,sehingga berdasarkan bukti tersebut, Pengadilan Agama Mojokerto berwenangmemeriksa perkara a quo karena masih yurisdiksi relative Pengadilan AgamaMojokerto sehingga tempat pengajuan gugatan a quo telah sesuai ketentuanPasal tersebut;Menimbang, bahwa hal lain yang akan dipertimbangkan terlebih dahuluperihal kapasitas/kedudukan pihakpihak (/egal

standing/persona standi inJudicio) dalam perkara a quo;Menimbang, bahwa dalam posita angka 1, Penggugat mendalilkantentang status perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, danberdasar bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik,Putusan Nomor 1399/Padt.G/2015/PA.MrHalaman 7 dari 12terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga suamidan istri memiliki /egal standing untuk bertindak sebagai Penggugat danTergugat dalam perkara a quo;Menimbang

, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Mojokertoberwenang memeriksa dan memutus gugatan cerai a quo dan pihakpihakmemiliki /egal standing, maka lebih lanjut akan dipertimbangkan pokok gugatantersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya tentangperselisihan rumah tangga, Penggugat dalam persidangan telah menghadirkan2 (dua) orang saksi, keterangan saksisaksi di bawah sumpah di persidangan,dinilai telah memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undangundang nomor 7tahun 1989 yang telah diubah