Ditemukan 11445 data
Tergugat:
DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
72 — 35
Tergugat:
DPP Partai Kebangkitan Bangsa
Turut Tergugat:
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI)
Tergugat:
1.DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI NTB
2.DPP PARTAI GERINDRA
118 — 0
Tergugat:
1.DPD PARTAI GERINDRA PROPINSI NTB
2.DPP PARTAI GERINDRA
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
Tergugat:
1.DEWAN PIMPIMAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN POSO
53 — 26
Penggugat:
DARMIN AGUSTINUS SIGILIPU
Tergugat:
1.DEWAN PIMPIMAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA
2.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA PROVINSI SULAWESI TENGAH
3.MAHKAMAH PARTAI GOLKAR
4.DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN POSO
Multajam
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Turut Tergugat:
3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
4.Bupati Kabupaten Majalengka
5.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka
6.Gubernur Jawa Barat
87 — 42
Penggugat:
Multajam
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Majalengka
2.Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Barat
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra
Turut Tergugat:
3.Ketua DPRD Kabupaten Majalengka
4.Bupati Kabupaten Majalengka
5.Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Majalengka
6.Gubernur Jawa Barat
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat
225 — 32
Asnawi Zain, DTMH
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasional Demokrat Kabupaten Pesisir Barat
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasional Demokrat Provinsi Lampung
3.Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional DemokratKetua Dewan Pimpinan Daerah Partai NasionalDemokrat Kabupaten Pesisir Barat, beralamat diLintas Barat Sumatera, Ps. Krui, Pesisir Tengah, PesisirBarat, Lampung, 34874sebagai TERGUGAT I;2. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasionalDemokrat Provinsi Lampung, beralamat di Jl. JenderalAhmad Yani No.17, Kota Bandar Lampung sebagaiTERGUGAT II; 3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai NasionalDemokrat, beralamat di jl.
Bahwa, selama menjadi Kader, Pengurus dan AnggotaDPRD Pesisisr Barat dari Partai Nasional Demokrat(Partai Nasdem), PENGGUGAT tidak pernah melakukanperbuatan yang melanggar hukum dan tidak pernahmelakukan perbuatan tercela serta tidak pernahmembuat citra Partai menjadi rusak di mata masyarakatsebagai konstituen;4. Bahwa pada Tanggal 17 Januari 2019 PENGGUGATmelalui Sdri.
Bahwa akhirnya PENGGUGAT mendapat jawaban daripengurus partai bahwa yang dimaksud dalam surattersebut adalah PENGGUGAT;10. Bahwa, atas dasar hal tersebut maka SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasdemNomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14Januari 2019 tersebut adalah cacat hokum, sebabPENGGUGAT baik di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP)maupun di dalam Kartu Tanda Anggota (KTA) nama yangdigunakan adalah Dr.
Bahwa jika dibaca secara seksama proses terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem Nomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari 2019 adalahdilatarbelakangi oleh surat usulan DPW Partai NasdemProvinsi Lampung Nomor: 051SI.1/DPWNasdem/XII/2018tanggal 22 Desember 2018 Tentang Pengantar PAW AnggotaDPRD Kabupaten Pesisir Barat;12.
Bahwa atas dasar hal tersebut maka terbitnya SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasdemNomor: 001SK/DPPNasdem/I/2019 Tanggal 14 Januari2019 adalah bentuk kesewenangwenangan PartaiNasdem;14.
Hasanuddin
Tergugat:
1.Mayor Jenderal TNI purn Muchdi Purwopranjono
2.DR H Nadaruddin Andi Picunang ST MM MT M AP
3.Agus Kamarwan SH
4.Khairuddin
5.Muhammad Tayeb
250 — 0
FAJRI
Tergugat:
1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
58 — 37
Penggugat:
FAJRI
Tergugat:
1.DPP PARTAI NANGGROE ACEH
2.KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN (KIP) KOTA LANGSA
Diana Susanti
Tergugat:
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Cq. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa.
Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Cq. Ketua KPU Provinsi Sulawesi SelatanCq. Ketua KPU Kabupaten Gowa.
204 — 61
Penggugat:
Diana Susanti
Tergugat:
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) Cq. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Selatan Cq. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Gowa.
Turut Tergugat:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Cq. Ketua KPU Provinsi Sulawesi SelatanCq. Ketua KPU Kabupaten Gowa.
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.BAWASLU KOTA PALU
298 — 150
PARTAI HANURA KOTA PALU
Tergugat:
1.KPU KOTA PALU
2.BAWASLU KOTA PALUDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palu yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut, dalam sengketaantara:DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI HANURA KOTA PALU,Berkedudukan di Jalan Cut Nyak Dien No. 17 Kota Palu, dalam hal inidiwakili oleh ERFANDY, dalam kedudukannya selaku Ketua DPCPartai Hanura Kota Palu dan JENTO A.L, ST., dalam kedudukannyaselaku Sekretaris
DPC Partai Hanura Kota Palu, KeduanyaKewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien,No. 17 Kota Palu;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019 telahmemberikan kuasa kepada:1.
72 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
NIKSON AHMAD, dk. vs DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA, dk.
,(Sekretaris) ;6 Bahwa Penggugat selaku kader Partai Golongan Karya yangsudah lama mengabdi untuk kepentingan partai, dan selama iniPenggugat merasa tidak pernah berbuat halhal yang sifatnyamerugikan partai ;7 Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2011Penggugat secara tibatiba menerima sebuah surat dari Tergugat Iyaitu Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai GolonganKarya Nomor : B273/GOLKAR/VII/2011 tanggal 16 Agustus2011 tentang Perberhentian sebagai Pengurus Partai GolonganKarya masingmasing
jabatan sebagai Ketua Partai GolonganKarya Kota Gorontalo atas nama Ir.
sifatnyapermanen untuk menyelesaikan perselisihan partai politiksebagaimana yang diamanatkan oleh UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 Pasal 32 dan Pasal 33 tentang Partai Politik.
Pusat Partai Golongan Karya dapat membentuksebuah Dewan Kehormatan.
Pengurus dan atau Anggota Partai Golkarterutama Pasal 7 jo.
LAMHOT NAINGGOLAN
Tergugat:
1.DPK PKP INDONESIA BENGKALIS Versi Prof. Dr.AM.HENDROPRIYONO
2.DPP PKP INDONESIA RIAU Versi Prof. Dr.AM.HENDROPRIYONO
3.DPN PKP INDONESIA Versi Prof. Dr.AM.HENDROPRIYONO
231 — 36
George Usman Latuwael
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
Turut Tergugat:
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan
5.Bupati Buru Selatan
63 — 61
Penggugat:
George Usman Latuwael
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Daerah Partai Berkarya Kabupaten Buru Selatan
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Berkarya Provinsi Maluku
4.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
Turut Tergugat:
4.Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Buru Selatan
5.Bupati Buru Selatan
Yoghie Verly Pratama
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo c.q Hary Tanusoedibjo
2.Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi c.q. Hendry Attan
3.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Batanghari c.q. Abd Rachman
173 — 85
Penggugat:
Yoghie Verly Pratama
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo c.q Hary Tanusoedibjo
2.Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi c.q. Hendry Attan
3.Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Perindo Kabupaten Batanghari c.q. Abd Rachman
Tergugat:
1.DPP PARTAI BERKARYA
2.DPW PARTAI BERKARYA
3.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
134 — 13
Tergugat:
1.DPP PARTAI BERKARYA
2.DPW PARTAI BERKARYA
3.MAHKAMAH PARTAI Berkarya
Turut Tergugat:
DPD PARTAI BERKARYA KOTA CILEGON
2.2. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP)
Turut Tergugat:
AIDI, S.H.
87 — 51
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP)
2.2. Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (MP DPP PPP)
Turut Tergugat:
AIDI, S.H.
Martua Nainggolan
Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten
Turut Tergugat:
Agus Fahrudin, SE
80 — 0
Penggugat:
Martua Nainggolan
Tergugat:
1.Dewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat
3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Banten
Turut Tergugat:
Agus Fahrudin, SE
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya
2.Sefti Indra Dewi, SP.d
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bantul
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
120 — 73
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Partai Gerakan Indonesia Raya
2.Sefti Indra Dewi, SP.d
3.Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Bantul
Turut Tergugat:
Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NASIONAL DEMOKRAT
2.Mahkamah Partai NASDEM Nasional Demokrat
272 — 95
MAHARDHIKA SUPRAPTO
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Pusat Partai NASIONAL DEMOKRAT
2.Mahkamah Partai NASDEM Nasional Demokrat
Henny Verawati, SE
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PARTAI PERINDO Sumatera Selatan
3.Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAI PERINDO Kabupaten Empat Lawang
119 — 77
Penggugat:
Henny Verawati, SE
Tergugat:
1.Ketua Dewan Pimpinan Pusat PARTAI PERINDO
2.Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PARTAI PERINDO Sumatera Selatan
3.Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAI PERINDO Kabupaten Empat Lawang
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Pidie
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh
100 — 54
MM
Tergugat:
1.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nanggroe Aceh Kabupaten Pidie
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh