Ditemukan 11435 data
113 — 50
diusulkan oleh Partai Politik atau GabunganPartai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politikatau Gabungan Partai Politik lainnya.3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangsudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak boleh menarik dukungannya.4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) menarik dukunganterhadap bakal pasangan calon
T1 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu suratDewan Pimpinan Daerah partai Karya Peduli Bangsa29. T3.
Bahwa menurut keterangan KPU parpol PKPB mencabutdukungannya pada tanggal 21 Maret 2010.33Bahwa reaksi dari. gabungan partai politik yang lainadalah langsung menambahkan dengan partai pendukungBahwa partai yang masuk ~ adalah Partai HANURA.Bahwa saksi lupa kapan menyerahkan penambahan partaitersebut, pokoknya sebelum batas waktu berakhir,sekitar tanggal 8 April 2010.Bahwa batas akhir pendaftaran adalah pada tanggal 9April 2010.
Bahwa kekurangan persyaratan adalah sebagimanatercantum dalam bukti P7c, P7df, P7e, P 7fBahwa ada surat dari parpol yang mendukung pasangancalon bupati dan wakil bupati dan ditandatangani olehketua dan sekretaris masing masing parpol. 35Bahwa yang ikut mendaftar ke KPU Lombok Tengah adalahsemua partai pengusung yaitu) PPRN, PDK, PPP, PPPI,Bahwa partai pendukung yang tidak hadir pada waktumendaftar ada dua yaitu Partai Matahari Bangsa danPartai Republikan.Bahwa Partai Republikan tidak hadir karena
;At Bahwa saksi tahu sekali partai partai apa saja yangmendukung pasangan SAMASAMA ada delapan partaipolitik yaitu) PPPI, PPP, PPRN, PKPB, PDK, PMB,PPIdanREPUBLIKA.; 2 errr errr eee Bahwa kesepakatan ditanda tangani tanggal 10 Maret2010.
Terbanding/Tergugat : Ir. ANDREAS PURWANTO. Diwakili Oleh : Arsiko Daniwidho Aldebarant, SH, MH
97 — 55
Dan pada tahun 2002 hingga sampai pada saat ini, PENGGUGAT masuk menjadi pengurus partai dengan jabatan sebagai Ketua Pengurus Ranting PDI Perjuangan DesaPurwomartani Kecamatan Kalasan di Kabupaten Sleman, Prop. D.I.Yogyakarta.
Oleh karena itu, pada saat Pemilu Tahun 2019 yang lalu, untukpertama kali, PENGGUGAT mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif(Caleg) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sleman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagaiCaleg Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 3 KabupatenSleman.2.
sengketa Partai Politik sebagaimana diatur dalampasal 32 ayat (1) beserta penjelasannya dalam UndangUndangHalaman 11 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYKNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, sedangkan gugatanPenggugat sebenarnya sebagai gugatan Perbuatan MelawanHukum yang memang menjadi kKewenangan Pengadilan Negeridengan tidak mengkaitkan sebagai sengketa Partai Politikwalaupun pokok permasalahannya adalah penutupan banerPenggugat
Politik, penyelesaian tentangsengketa partai politik diselesaikan melalui Mahkamah Partai Politik sebelumdiajukan ke Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam eksepsi oleh Pengadilan Negeri Slemantelah dipertimbangkan apakah perihal sengketa antara Penggugat denganTergugat masuk dalam sengketa Partai Politik ataukah masuk dalamHalaman 12 dari 15 Putusan Perdata Nomor 27/PDT/2020/PT YYKsengketa perbuatan melawan hukum perdata biasa, hal tersebut belumdapat diputuskan karena masih diperlukan adanya
UndangUndang Nomor 2tahun 2008 tentang Partai Politik secara hukum wajib diselesaikan lebihdahulu melalui Mahkamah Partai Politik sebelum diajukan ke PengadilanNegeri;Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut PengadilanTinggi berpendapat secara hukum bahwa Pengadilan Negeri Sleman telahmempertimbangkan secara tepat dan benar dalam memutus perkara ini,sehingga pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeritersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagaialasan
396 — 143
Jadi kalau ditanya saya tidak pernahmendapat keterangan dari KPU, saya jawab tidak pernah karena perintahKPU dalam melaksanakan komunikasi dengan KPU dalam bentuk apasaja melalui penghubung;Bahwa saksi menyatakan sebagai Ketua Partai punya inisiatif sendiriuntuk menyelamatkan partai dan caleg.
Bahwa saksi menyatakan saksi tidak tahu atas dasar apa KPUmengundang semua partai politik untuk klarifikasi;Bahwa saksi menyatakan saksi tidak mengetahui dokumen atas namaKarel Riri diserahkan sendiri ke partai PKPlkarena pada waktu itu sayabelum diangkat sebagai Sekretaris Partai PKPI Kabupaten Seram BagianBarat;Bahwa saksi menyatakan penghubung dari partai PKPI KabupatenSeram Bagian Barat yaitu Markus Matital dan Ongen Sanyakit;Bahwa saksi menyatakan berkomunikasi dengan penghubung,menyampaikan
Riri;Halaman 29 dari 60 Halaman Putusan Nomor 13/G/SPPU/2018/PTUN.ABNBahwa saksi menyatakan kalau surat dari KPU ke partai PKPImenyangkut masalah Karel Ririlangsung ke Ketua Partai atau keSekretaris langsung, kami dari partai memproses bersamasama sesuaikepengurusan organisasi;Bahwa saksi menyatakan soal mengganti calon bermasalah itu tugasKetua ;Bahwa saksi menyatakan yang mengantar berkas caleg atas nama KarelRiri untuk mendaftar di partai PKPI, pak Karel Riri sendiri;Bahwa saksi menyatakan Karel
Bahwa ahli menyatakan sepengetahuan saya pengusulan caleg itu dalamdalam satu daftar yang diusulkan dari partai politik.
Karena itu UndangUndang mengisyaratkan daftar terobuka itu dari partai, maka partai yangmengusulkan melalui surat kepada KPU sebagai penyelenggara,kemudian KPU berdasarkan ketentuan Perundangundangan KPU danseterusnya melakukan verifikasi kalau ditemukan bahwa dalam daftarcalon itu ada salah satu calon tidak memenuhi persyaratan maka harusmenyurati kepada partai yang mengusulkan itu.
102 — 45
ISKANDAR HASAN, SH.MH. yang diusung oleh Partai PAN dandidukung oleh Partai PKS dan Partai PBR, diajukan dan diterima oleh KPUSumatera Selatan pada tanggal 14 Maret 2013 di KPU Sumatera Selatan,sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 25 April 2013, dengan demikiangugatan ini masih dalam batas waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yangditentukan pada pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9Tahun 2004 dan
ISKANDAR HASAN, SH.MH. yang diusungoleh Partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan Partai PBR, diajukan danditerima oleh KPU Sumatera Selatan pada tanggal 14 Maret 2013 di KPUSumatera Selatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo sudah tidakmemerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definittifdan sudah menimbulkan akibat hukum ; 4.
TertulisSurat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam jabatan negeri sejakpendaftaran bagi Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, AnggotaTentara Nasional Indonesia, yaitu Surat Pernyataan yang bersangkutanmengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatanfungsional yang disampaikan kepada atasan langsung untuk diketahui (ModelBB11KWK KPU Partai Politik) ; 3.
ISKANDAR HASAN,SH.MH. yang diusung oleh Partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan PartaiPBR Tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebutbertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun1986 yang telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2009 perubahan pertama danUU No. 51 Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha NegaraRI tersebut karenanya Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebutadalah cacat hukum, dengan demikian Surat Keputusan a quo
ISKANDAR HASAN,SH.MH. yang diusung oleh Partai PAN dan didukung oleh Partai PKS dan PartaiPBR Tanggal 14 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebutbertentangan dengan peraturan yang berlaku dan Azas UmumPemerintahan Yang Baik khususnya Azas ketelitian dan kecermatansebagaimana diatur pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 yangtelah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2009 perubahan pertama dan UU No. 51Tahun 2009 Perubahan Kedua tentang Pengadilan Tata Usaha Negara RepublikIndonesia,
46 — 13
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT, yang beralamat di Jl.Kramat Raya No. 146 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT 5 222222 nn nnn nn nnn nnn nnn ne nnn en ncn nee5S. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA yang beralamatdi MD Building, Jalan TB. Simatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT Il;6.
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN yang beralamat di JI Lenteng Agung Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT IIl;7. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA yang beralamat diJI. Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT IV32 22222 onn nnn nnn nnn nnn n nnn nnn nnn8. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN yangberalamat di JI. Diponegoro No.60 Jakarta Pusat.
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA yangberalamat di Jl. Harsono RM no. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT VI;10. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL yang beralamat diJI. Warung Buncit Raya No. 17 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT VII;2 72222 nn nnn nnn nn nn ene11. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DAMAI SEJAHTERA yang beralamat diJI. Letjen. S. Parman No. 6G, Bundaran Slipi, Jakarta Barat.
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI HATI NURANI RAKYAT yang beralamatJl. Imam Bonjol No.4 Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai TURUTTERGUGAT IX;7 27222 nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nen nn ncn nee13. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI KEBANGKITAN BANGSA yang beralamatdi JI. Kalibata Timur No. 12 Jakarta Selatan. Selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERGUGAT X.
121 — 56
NamaPartai Politik PSI ; VII Bahwa adanya Pengangkatan DPRD Kota Batu dari Partai Serikat Indonesia atasnama Nissom sangat bertentangan dengan rekomendasi partai dan bahkan Sdr.
Ismini sebagai calon terpilih anggota DPRD KotaBatu dari Partai Sertikat Indonesia No.
Olehkarena itu gugatan tidak cermat, jelas22.dan terang maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima serta harus ditolak ; Bahwa Perkara ini saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabayadengan Register Perkara Nomor 449/Pdt.G/2004/PN.SBY. tentang Sengketa ( konflik )intern Partai ditubuh Partai Sarikat Indonesia ( DPD PSI ) Jawa Timur, DewanPimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia ( DPP PSI ) dan Suami Penggugat denganDewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat
DPP Partai Serikat Indonesia No. 067/SK/DPP/V1I/2004, tanggal 24 Juni2004, tentang Pemberhentian sebagai Pengurus dan Anggota Partai Serikat Indonesia ; 8 Bukti TIL Int7:Copy SK DPP Partai Serikat Indonesia No. 017P1/SK/DPP/C31/V1I/2004, tanggal 24Juni 2004, tentang Perobahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC Partai SerikatIndonesia Kota Batu Masa Bakti 20032008 ;9 Bukti T.ILInt8 :Copy Dokumen Pendirian Pedoman Teknis Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Serikat Indonesia ; 10 Bukti
DewanPimpinan Cabang Partai Serikat Indonesia Kota Batu ) maka berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) ART Partai Serikat Indonesia ( vide buktiP15=T.II.Int8 ) yang berwenang memberhentikan Sdr. NISSOM adalah Dewan PimpinanPusat Partai Serikat Indonesia. Dimana Sdr.
Ir. HUDSON ARPAN, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Intervensi:
AGUS RIANSYAH, S.Ag
153 — 70
Bahwa berdasarkan SK DPP Partai Persatuan Pembangunan No.160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 6 April 2017, sebagaimana diatur dalamPasal 4 huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan PembangunanSdr. Hodson Arpan, M.si bukan lagi sebagai Anggota Partai PersatuanPembangunan.; Bahwa Sdr. Agus Riansyah, S.Ag telah ditetapbkan sebagai PenggantiAntar waktu sdr. Ir.
Bahwa sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan Anggota DPRDKabupaten Lahat seharusnya Penggugat tunduk pada AD/ART PartaiPersatuan Pembangunan yang sah dan seluruh kebijakan politik yang berlakudi internal Partai Persatuan Pembangunan, namun ternyata Penggugat justrutidak patuh dan tidak tunduk pada AD/ART serta kebijakan politik yang diambiloleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan KabupatenLahat dan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ProvinsiSumatera Selatan
Hodson Arpan M.Si diberhentikan dari Partai PersatuanPembangunan Berdasarkan SK DPP Partai Persatuan Pembangunan No.160/SK/DPP/C/IV/2017 tanggal 6 April 2017, sebagaimana diatur dalam pasal4 huruf c Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan sehinggaSdr. Hodson Arpan, M.Si tidak lagi berhak bertindak untuk dan mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan sejak diberhentikan dari PartaiPersatuan Pembangunan; Halaman 27 dari 63 Halaman Putusan No. 2/G/2019/PTUNPLG5.
Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan KetentuanPerundangundangan; atau; Menjadi Anggota partai politik lain; 3.
Bahwa pemberhentian sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunanadalah wewenang DPP,DPW,DPC Partai Persatuan Pembangunanberdasarkan Pasal 5 ART Partai Persatuan Pembangunan bukan WewenangMahkamah Partai. sedangkan wewenang Mahkamah Partai berdasarkan ARTPartai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut :BAB VIIMAHKAMAH PARTAIPasal 20(1) Mahkamah Partai DPP bertugas dan berwenang :a.Menerima pengaduan perkara perselisinan kepengurusan internal PPPdan memberikan putusan sesuai dengan ketentuan yang
63 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambing sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab saya juga tidaktahu, kemudian Terdakwa membawa pulang lembaran tersebut denganseizin dari Pak Gecik tersebut yang berjumlah 3 (tiga) lembar, setelahsampai di rumah Terdakwa pada pukul 21.30 Wib Terdakwa membukakembali contoh lembaran tersebut, dengan tidak mengerti Terdakwasebab apa nomor partai, lambang serta nama partai
kepada partai local contoh surat suaratersebut tidak ada nomor, lambing nama partai mulai dari No.35 s/d 40,kirim kepada temanteman seluruh Aceh dan Panwaslu seluruhIndonesia contoh surat suara tersebut ada 3 lembar diambil dari kepalaDesa lewat jadi Kec.
Lewa, jadi ke rumah Pak Gecik tersebut bersama dengan temanTerdakwa yaitu RAMADANI pada saat di rumah Pak Gecik Terdakwamelihat Pak Gecik sedang membuka lembaran yang berisikan contohpencontrengan legeslatif, melihat hal tersebut ternyata nomor partai danlambang serta nama partai local tidak ada dari No.35 s/d 40, kemudianpada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Pak Gecik ini tidak bisadijelaskan kepada masyarakat karena tidak ada nama, lambang sertanomor partai lokalnya kKemudian Pak Gecik menjawab
Acehsekaligus juru kampanya Partai Aceh, telah melakukan fitnah dengancara mengirimkan SMS dengan kalimatnya informasi tentangkecurangan KPU/KIP Bener Meriah menyebarkan ketiaptiap KepalaDesa/Kampung dalam rapat tadi siang Kantor KIP dengan membagikancontoh suratsurat suara yang tidak ada partai lokalnya dengan dijanjikanuang Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah), apabila tidak ada suara partai localcontoh surat suara tersebut ada 3 (tiga) lembar diambil dari KepalaKampung Lewa Jadi Kec.
Bandar, contoh surat suara tersebut ada padaTengku HASBY IDRIS jurkam dari partai Aceh Kab.
PT. SRIKAYA MAS
Termohon:
PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
98 — 37
Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu~ kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati; (Bukti KL 86) Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
untuk Kebun Tanjung Jati; (Bukti KL 113)Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
Partai Besar Dan ImporNo. 01/GM/SSM/11/2013 tertanggal 06 Nopember 2013,atas 46.500 kg (empat puluh enam ribu lima ratuskilogram) pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 02/GM/SSM/11/2013 tertanggal 07 Nopember 2013,atas 31.100 kg (tiga puluh satu ribu seratus kilogram)pupuk untuk Kebun Sei Semayang ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 31/12/BA/2013 tertanggal 18 Desember 2013, atas10.000 kg (sepuluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo. 32/12/BA/2013 tertanggal 20 Desember 2013, atas60.000 kg (enam puluh ribu kilogram) pupuk untukKebun Tanjung Jati ;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
;Berita Acara Penerimaan Barang Partai Besar Dan ImporNo.
57 — 5
DPC Partai Bintang Reformasi Kabupaten nagan Raya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 Suka Makmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2. DPW Partai Bintang Reformasi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beralamat di Jalan T. Iskandar No. 03 Beurawe, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT TERTARIK;
DPC Partai Bintang Reformasi K. ten n nRaya, beralamat di Jalan Nasional No. 193 SukaMakmue Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten NaganRaya, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;2.
Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 14Oktober 2008 Nomor: 31/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengganti antar waktu(PAW), setelah diteliti bermaterai cukupdiberi tanda P.5.. Foto copy tanpa aslinya, Surat dewanpimpinan cabang Partai Bintang ReformasiKabupaten Nagan Raya tertanggal 31Oktober 2008 Nomor: 34/Kpts/DPCPBR/NR/X/2008, tentang pengesahan recalling sdr.
H.Chairil Anwar, SP sebagai anggota dewanperwakilan rakyat daerah Kabupaten NaganRaya dari partai bintang reformasi, setelahditeliti bermaterai cukup diberi tanda P.6;. Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal 12 ayat (2) dan (3), setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda P.7;278. Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal 26 ayat (2), setelah diteliti bermateraicukup diberi tanda P.8;9.
Foto copy sesuai dengan aslinya, anggarandasar rumah tangga partai bintang reformasipasal Surat ke56 ayat (4), setelah ditelitibermaterai cukup diberi tanda P.9.Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksisaksi dipersidangan;Menimbang, bahwa pihak Tergugat juga telah mengajukanbuktibukti surat yaitu berupa :1.Foto copy sesuai dengan aslinya, anggaran dasar dananggaran rumah tangga partai bintang reformasi, setelahditeliti bermaterai cukup diberi tanda T.1..
Raya (GERINDRA) dalam nomorurut 1 (satu) daerah pemilihan Nagan Raya 1 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (1) hurufc UndangUndang Nomor: 2 tahun 2008 tentang Partai Politikyang disahkan pada tanggal 4 Januari 2008, mengaturangggota partai politik diberhentikan keanggotaannya daripartai politik apabila menjadi anggota partai politik lain;Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 16 ayat (3)UndangUndang Nomor: 2 tahun 2008, mengatur dalam halanggota partai politik yang diberhentikan adalah anggotalembaga
111 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
politik harus ditandatangani olehPimpinan Partai Politik dan yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politikadalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik a quo dukungan Partai KaryaPerjuangan (Pakar Pangan) atas nama AMPERA A.Y.MEBAS, SE (CalonBupati) dan HSURYANSYAH (Wakil Bupati) tidak sesuai dengan hal tersebut.hal itu diketahui oleh Penggugat setelah ada pengumuman Tergugat Nomor : 14/Kpts/KPUBartim. 020435900/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 tentangPenetapan namanama Pasangan Calon Bupati dan Wakil
,MSI (Calon Bupati) dan DRS.H.ZAIN ALKIM (Wakil Bupati) (Penggugat);Bahwa Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) belum pernah mencabut suratkeputusan pasangan PANCANI GANDRUNG,SH.,MSI (Calon Bupati) dan13141516DRS.H.
Pangan) tentang masalah kewenangan DewanPimpinan Pusat Partai, Dewan Pimpinan Provinsi Partat dan DewanPimpinan Kabupaten Partai, jadi seharusnya Penggugat juga menyertakanPartai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) sebagai pihak dalam perkara ini(legal standing) ;Bahwa sudah sangat jelas, apabila dianalisis secara yuridis, maka haltersebut di atas, Partai Karya Perjuangan (Pakar Pangan) , haruslah ikutdigugat pula, disini Gugatan Penggugat jelas telah cacat hukum secarafundamental, karena kekurangan
politik yangmempunyai kursi di DPRD dan partai non parlemen Kabupaten Barito Timursebagai berikut (Bukti P17):e Partai Amanat Nasional 2 kursi atau 3.369 suarae Partai Karya Perjuangan 2 kursi atau 1.581 suarae Partai Persatuan Pembangunan 1 Kursi atau 2.006Suarae Partai Bulan Bintang 1 kursi atau 1.826 suarae Partai Kasih Demokrasi Indonesia 665 suarae Partai Kedaulatan 444 Suarae Partai Bintang Reformasi 852 suaraPartai Nasional Indonesia Marhainesme 700 suaraPartai Pemuda Indonesia 577 suaraPartai
Nomor: 14/Kpts/KPUBartim020.435900/II/2013 tertanggal 15Februari 2013, Tentang Penetapan NamaNama Pasangan Calon Bupati DanWakil Bupati Kabupaten Barito Timur Periode 20132018 Yang MemenuhiSyarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil BupatiKabupaten Barito Timur Tahun 2013 (Bukti P1), yang isinya tidakmeloloskan partai PAKARPANGAN yang sah sebagai partai pengusungPEMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK), bahkan sebaliknya ternyatameloloskan Partai PAKARPANGAN yang tidak sah sebagai partaipengusung
384 — 100
BASRI DAMIS, SH, MH, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Sam Ratulangi (Gang Arab) Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. SALEH TUAHUNS, S.Sos, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Manusela RT.12, Kel.
Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
dalam rezim Lex Speasialist, maka mekanisme penyelesaianPerselisihan Partai Politik secara absolute harus mengacu kepadaUndangUndang Partai Politik yang secara positif telah secara rigidmengatur bentuk dan tata cara penyelesaian perselisihan partai politikdimaksud, dengan demikian maka gugatan Penggugat sangat tidakberalasan hukum;3.
Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Ayat (2) ... Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Ayat (3) ....
internal atas segala produk kebijakan partai;4.
Amahai, Tehoru dan Banda;e Bahwa kader dari Seram Utara selalu memenuhi kewajibannyamenyetor kontribusi ke partai. Ada rekening partai sehingga kaderlangsung bisa memasukkan ke rekening tersebut.
Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur dan keliru oleh karenaberdasarkan UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai PolitikPasal 32 ayat (1) , (2), (8) dan (4) mengenai perselisihan partai politikharuslah diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalamAD dan ART yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik;Putusan Perkara Perdata No.06/Pdt.G/2012/PN.MSH halaman 40 dari 44 halaman2.
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetap dan kepengurusan Partai Politik yangHalaman 8 dari 42 halaman.
Kepengurusan Partai Politik disetiaptingkatan dipilin secara demokratis (Pasal 22 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011) melalui musyawarah sesuai dengan AD/ARTdan pergantian Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatandilakukan sesuai AD/ART (vide Pasal 22 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik);Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI dalam menerbitkan suatupengesahan kepengurusan Partai Politik mutlak bersandar kepadaUndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 yaitu Pasal 23sebagai
politik atau gabungan partai politik pesertaPemilu dan/atau Calon Perseorangan.
KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politiktingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;5.
Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkatkabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai PolitikTingkat Pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusanPartai Politik Tingkat Kabupaten/Kota kepada Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Provinsi sebelum masa Pendaftaran PasanganCalon dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinankeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6),Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon;Halaman 33 dari 42 halaman.
195 — 146
Partai Persatuan Nasional (PPN).
Tidak menjadi Anggota Partai politik lain.
Pusat Partai Hati NuraniRakyat.
MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.
Umum Partai Hanura;4.
73 — 63
Djan Faridz, dengan Kartu Tanda Anggota teregisterNomor Anggota Partai : 07.05.008.744 dan selain itu Penggugat juga terdaftarsebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Pimpinan CabangPartai Persatuan Pembangunan Kota Lubuklinggau Versi DPP PPPKepemimpinan Ir. H.
Bahwa adapun isi Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 adalahsebagai berikut :Pasal 32(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik.(3) Susunan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian..(4)
Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai P olitik;Bahwa Majelis Hakim menyatakan bahwa perkaraperara yang menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait, akan lebih bijakapabila sengketa tersebut diselesaikan terlebih dahulu dalam forum internalpartai, sebelum mengajukan ke lembaga/badang peradilan;Bahwa atas hal tersebut Pemohon Banding tidak sependapat dan keberatanatas pertimbangan hukum
MT.Bahwa Majelis Hakim hanya memerintahkan penyelesaian Perselisihaninternal Partai harus dilakukan ditingkat Mahkamah Partai terlebih dahulu,namun Majelis Hakim tidak mengarahkan Penggugat/Pemohon Banding keMahkamah Partai Politik yang mana mengingat Mahkamah Partai Politikterbentuk dalam 2 (dua) versi juga.Bahwa sebagai Partai Politik yang sedang berproses secara hukum dalammenyelesaikan perselisihan dualisme antara versi Kepemimpinan DPP PPPKetua Umum Ir. H. M.
2Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menergaskan bahwa * yang dimaksuddengan Perselisihan Partai politik ,eliputi antara lain:1.
113 — 44
Nama Surya Dharma Paloh, selaku Ketua Umum DewanPimpinan Pusat(DPP) Partai NasDem.Ttl : Banda Aceh 16 juli 1951.Pekerjaan :Pengurus DPP Partai NasDem.Agama Islam.Alamat : Jin. R.P Soeroso No. 44 Gondangdia lama, Jakarta.selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama Nining Indra Shaleh, selaku Plt.
Jacki Uly, M.H, selaku Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi NTT.Ttl Kupang 29 September 1952.Pekerjaan :Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi NTT.Agama Kristen Protestan.Alamat Jin.
Merujuk surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 094SVDPPNasDem/II/2016 tentang usulan PAW dan No. 095S/DPPNasDem/ll/ 2016 perihal rekomendasi pemberhentian antar waktuAnggotaDPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. PiterYulius Takoy ; 22 222 nnn nnn non ron nen nnn nen ne nnn ne neb.
Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi NTTNomor : 16/Sl1/DPWNasDemNTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016perihal Instruksi dan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemNomor : No. 095SVDPPNasDem/ll/) 2016 tanggal 16 Maret 2016perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. Piter Yulius Takoy ; Halaman4dari25Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLMb.
DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang mengajukan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai NasDem atasnama Sdr.
104 — 48
Sinambela S.IP masih terkait dengan Partai PeduliRakyat Nasional (PPRN) berdasarkan fakta dan kronologis berikut ini ; 1 PENGGUGAT (Brigjend TNI (Purn) Tarida H Sinambela S.IP.) adalah salahseorang pendiri dan pemrakarsa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ; PENGGUGAT adalah deklarator Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Hotel Shangrila Jakarta ;PENGGUGAT adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiPeduli Rakyat Nasional (PPRN) berdasarkan akta Pendirian Partai PeduliRakyat Nasional (
;Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), karena Penggugat telah berselisih dengan pengurusPartai Peduli Rakyat Nasional, sehingga seharusnya penggugat menggugatpengurus Partai Peduli Rakyat Nasional yang diketuai oleh H.
M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April2008 (SK yang pertama (I) PPRN) ; 34Bahwa, apabila suatu partai politik belum sah sebagai badan hukummaka yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi adalah para pendiriPartai dan oleh karena itu semua keputusan pada partai tersebut adaditangan para pendiri dan pada bulan November 2007 telah diadakanrapat pendiri Partai PPRN di Parapat, Sumatera Utara yang telahmengambil keputusan yaitu melakukan perubahan AD/ART partai danmengangkat Amelia A.
dari 90% dihadiri oleh Pendiri Partai =; 40Bahwa, pada rapat pendiri Partai yang dilakukan telah memperolehkeputusan yaitu perubahan AD/ART PPRN dan pergantianpengurus DPPPPRN dan yang terpilih sebagai Ketua Umumadalah Amelia A.
19 Januari 2012antara DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Lawan MenteriHukum Dan HAM RJ dan Ir.
119 — 69
anggota DPRD karenamengundurkan diri, maka pengunduran diri tersebut diusulkanoleh Partai Politik kepada Pimpinan DPRD dan apabila PartaiPolitik enggan mengusulkan pemberhentian antar waktu, makaPimpinan DPRD menyurati pimpinan partai politik yangbersangkutan untuk segera diusulkan pemberhentian antarwaktu, akan tetapi apabila dalam jangka waktu 14 haripimpinan partai politik tidak mengusulkannya, maka PimpinanHal. 7 dari 42 hal.
Putusan Perkara No: 01/G/2014/PTUN.ABNuntuk selanjutnya diresmikan pemberhentian antare Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 39/PUUXI/2013, tanggal 31 Juli 2013 intinya menyatakanAnggota DPR atau DPRD tetap menjadi anggota DPRatau DPRD jika :e Partai Politik yang mencantumkan anggotatersebut tidak lagi menjadi peserta Pemilu ataukepengurusan Partai Politik sudah tidak lagie Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikanatau. ditarik oleh Partai Politik yangmencalonkannya;e Tidak lagi terdapat
MBD yang menjadi alasan/sandaranyaadalah penggugat tidak lagi menjadi Anggota Partai Politik Patroitsebagai partai yang mengusung Penggugat dalam PemiluLegislatif TahunBahwa sekalikali Pimpinan DPRD Kab.
di usulkan oleh pimpinan partai politik;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 384 ayat (1)UndangUndang Nomor 27 tahun 2009 disebutkan Yang dimaksud denganpimpinan partai politik adalah ketua atau sebutan lain yang sejenis atauyang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal tersebut sesuai dengananggaran dasar/anggaran rumah tangga partai politik masingmasing,sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 103 ayat (1) disebutkan bahwayang dimaksud dengan pimpinan partai politik adalah pimpinan partaipolitik
Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) danPemberhentian/Pemecatan Anggota Partai Patriotadalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusatsesual AD/ART Partai= 1 6)2. Proses PAW dimaksud butir 1 diatas jugaditegaskan dalam Surat Menteri Dalam Negeri RINomor: 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 point4, bahwa usulan PAW Anggota DPRD harusmendapat Rekomendasi/Keputusan dari DewanPimpinan Pusat Partai Politik;3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas,kedudukan Anggota DPRD Kabupaten MalukuBarat Daya A/n.
147 — 68
Penggugat terpilih dari daerahPemilihan Takalar 2 meliputi Kecamatan Mangarabombang,Mappakasunggu dan Sanrobone dengan jumlah suaraterbanyakpertama (1) pada partai PKPI yakni 1.923 suara, dan Penggugat IIterpilih dari daerah pemilihan Takalar 3 meliputi Kecamatan GalesongSelatan, Galesong dan Galesong Utara dengan jumlah suara terbanyak(1) pada Partai PKPI yakni 1.668 suara; 2 Bahwa Dewan Pimpinan Kabupaten (DKP) PKPI Kabupaten Takalar,Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) PKPI Sulsel serta Dewan PimpinanNasional
(DPN) PKPI dengan itikad tidak baik melakukan Pemecatanterhadap Penggugat dan Penggugat II sebagai Anggota Partai PKPIsecara sepihak tanpa berusaha memberi kesempatan ruang dan waktukepada Penggugat dan Penggugat II guna mengajukan pembelaan dirisebagaimana yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PKPIpasal 5 ayat 5, pasal 7 ayat 2 dan juga melanggar mekanismepemberhentian anggota partai sebagaimana diatur dalam Pasal 32 UUNo. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai
KeadilanDan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj.Mawar Dg.Sangnging ;: Foto copy sari foto copy Surat Keputusan Dewan PimpinanNasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKPIndonesia) Nomor: 22/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia atas namaH.
dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor: 21/SKEP/DPN PKP IND/VIII/2014 tertanggal 15 Agustus 2014 tentang Pemberhentian StatusKeanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudari Hj.
Politik Peserta Pemilu; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan surat permohonan dariDewan Pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia KabupatenTakalar perihal penggantian calon Legislatif terpilih dan SK Dewan Pimpinan Kabupaten(DKP) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Kabupaten Takalar No.002/SK/DPKPKPI/TKLR/VIII/2014 tentang pemecatan / pergantian Caleg terpilih dan Caleg tidakterpilih dewan pimpinan Kabupaten (DKP) Partai Keadilan dan Persatuan IndonesiaKabupaten
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE Diwakili Oleh : HERRY SYAMSUDDIN ,SE.,SH.,MH.DK
194 — 136
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan Barang Bukti berupa :
- 1 (satu) lembar asli selebaran kader dan simpatisan Partai Golkar Sulawesi Selatan.
- 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) DPP Partai Golkar nomor Juklak -5 / DPP / GOLKAR / VI / 2016.
- 1 (satu) buah Flash Dics merk Vandisk warna merah 4 GB berisi rekaman berdurasi 1 menit 50 detik.
Golkar SulawesiSelatan hadir terdakwa MUHAMMAD RISMAN PASIGAI, SE sebagai KetuaPanitia MUSDA IX Partai Golkar Sulsel yang berlangsung dari tanggal 26 27 Juli 2019.
Saat berlangsung MUSDA IX Partai Golkar Sulsel datangsaksi HAMZAH ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK atas keinginanmereka sendiri ingin menyampaikan aspirasinya karena saksi HAMZAHABDULLAH merasa merupakan salah satu Kader Partai Golkar Sulsel dansaksi MUH.
TAUFIQ juga salah satu kader Partai Golkar dengan jabatanWakil Ketua 2 Angkatan Muda Partai Golkar Sulsel, masuk dan membagi Hal. 2 dari 24 Pts.No 408/PID/2020/PT MKSbagikan Selebaran kepada Para Peserta MUSDA Parta Golkar yang beradadalam ruangan tersebut yang isi selebaran tersebut menolak /memprotes diselenggarakanya MUSDA IX DPD Parta Golkar Sulselserta menolak NURDIN HALID sebagai calon ketum DPD Partai GolkarSulsel karena tidak sesuai dengan Juklak DPP Partai Golkar.
Golkar Sulsel.Saat berlangsung MUSDA IX Partai Golkar Sulsel datang saksiHAMZAH ABDULLAH dan saksi MUHAMMAD TAUFIK atas keinginanmereka sendiri ingin menyampaikan aspirasinya karena merekamerasa salah satu kader Partai Golkar dengan cara membagibagikanSelebaran kepada Para Peserta MUSDA Parta Golkar yang beradadalam ruangan tersebut yang isi selebaran tersebut menolak /memprotes diselenggarakanya MUSDA IX DPD Parta GolkarSulsel serta menolak NURDIN HALID sebagai calon ketum DPDPartai Golkar Sulsel
Tidak serta merta penyebutan nama seseorang dalam sebuahpernyataan diintepretasikan sebagai delik pencemaran nama baikatau delik fitnah, apalagi jika pernyataan tersebut berdiri sendiri,dimana pada saat itu sedang berlangsung Musyawarah Daerah ke IXDPD Partai GOLKAR Sulawesi Selatan dan posisi terdakwa selakuKetua Panitia MUSDA ke IX DPD Partai GOLKAR Sulawesi Selatan.ALASAN BANDING KE DUA :Bahwa, pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pidana dalamputusannya sebagaimana diuraikan pada halaman 34 (tiga