Ditemukan 12797 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bangkur bongkok bongkaran bangka boskar
Penelusuran terkait : Surat perintah bongkar Buruh tenaga kerja bongkar muat (tkbm) Pt. perusahaan bongkar muat mitra dharma laksana; 109/pid.b/2021/pn jap Bongkar muat barang berbahaya 14/pdt/2011/ptk Asma kapitan Ketua koperasi tenaga kerja bongkar muat (tkbm) pelabuhan kalabahi Cs. Kalabahi. Lembaga swadaya masyarakat barisan orang-orang berkeadilan rakyat indonesia (lsm bongkar indonesia) vs komisi informasi provinsi jawa timur; Pt. pelabuhan samudra palaran diwakili oleh buyung pramitra dan stefani wahyuningtyas vs pt. pelabuhan indonesia diwakili oleh hambra dan i. kepala kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan kelas ii samarinda. Ii. koperasi tenaga kerja bongkar muat samudera sejahtera (tkbm komura);;
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 17-06-2016 — Putus : 02-08-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 2 Agustus 2016 — DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
31 — 14
  • DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH ; DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
    PENETAPANNomor : 142/G/2016/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara : DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUATINDONESIA (DPW APBMI) JAWA TENGAH, diwakili oleh : Nama :Drs.
    Penggugat melalui suratnya tertanggal 12 Juli2016, yang diterima Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta pada pemeriksaan Persiapan tanggal 12 Juli2016, dan pencabutan tersebut disempurnakan atau disetujuioleh Para Penggugat berdasarkan surat tertanggal 212 Juli 2016yang diserahkan pada persidangan tanggal 2 Agustus 2016,yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugatmenyatakan mencabut Perkara Nomor 142/G/2016/PTUNJKT,karena yang berwenang mewakili untuk dan atas nama AsosiasiPerusahaan Bongkar
    Muat Indonesia (APBMI) adalah DewanPengurus Pusat (DPP) Asosiasi Perusahaan Bongkar MuatIndonesia (APBMI), DPW APBMI Jawa Tengah selaku PemberiKuasa sekaligus sebagai Penggugat tidak berwenang memberiBahwa ketentuan Pasal 76 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara, yang mengatur : 1) Penggugat dapat sewaktuwaktu mencabut gugatannya sebelum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1904 K/Pdt/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — PAGUYUBAN KORBAN SALAH BONGKAR KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KODYA SURABAYA VS Ir. HARTOYO, CES, dkk
39 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PAGUYUBAN KORBAN SALAH BONGKAR KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KODYA SURABAYA tersebut
    PAGUYUBAN KORBAN SALAH BONGKAR KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KODYA SURABAYA VS Ir. HARTOYO, CES, dkk
    PUTUSANNo. 1904 K/Pdt/2011DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:PAGUYUBAN KORBAN SALAH BONGKAR KELURAHANWONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KODYA SURABAYA,berkedudukan di Kelurahan Kendalsari dan Wonorejo,Kecamatan Rungkut, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada Sabar Johnson Situmorang, SH., dan kawan, paraAdvokat, berkantor di Jalan Rokan No. 14, Surabaya,Pemohon Kasasi dahulu Penggugat
    Rungkut, Kota Surabaya seluas + 2,6 hektar tersebut telah ada hakmenggarap atas tanah garapan dan atau tanah tegalan;Bahwa adapun tanah yang dikuasai warga/masyarakat PaguyubanKorban Salah Bongkar/Penggugat adalah mulai dari barat yaitu tanah yangdikuasai Pak Suryo hingga ke timur yaitu tanah yang dikuasai oleh Pak Agus;Bahwa adapun penguasaan warga/Penggugat atas tanah Negara bebasa quo dimulai sejak tahun 1942 dengan beberapa orang penggarap, dimanasalah satu penggarap bernama Parijoen, warga Desa
    Bahwa apabila memang benar PENGGUGAT masyarakat PaguyubanKorban Salah Bongkar Kelurahan Wonorejo/Kendalsari KecamatanRungkut Kota Surabaya mengatasnamakan warga sejumlah 175 orangyang tercantum dalam perbaikan gugatan tanggal 30 Maret 2005 adalahmemang warga yang tinggal di obyek sengketa maka seharusnya namawarga tersebut Sesuai dengan nama warga yang telah didata oleh CamatRungkut sebelum dilaksanakannya penertiban berdasarkan surat nomor593.1/144/ 402.6.15/20 tanggal 8 Maret 2002 perihal PendataanPenghuni
    Bahwa, PENGGUGAT berdasarkan perbaikangugatan No. 690/Pdt.G/2004/ PN.Sby. tanggal 30Maret 2005 telah mendapat kuasa dari 175 (seratustujuh puluh lima) orang yang tergabung dalamMasyarakat Paguyuban Korban Salah Bongkar(PKSB) Kelurahan Wonorejo/Kendal Sari,Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, tanpamemperlihatkan/melampirkan copy Kartu.
    No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari PemohonKasasi PAGUYUBAN KORBAN SALAH BONGKAR KELURAHANWONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KODYA SURABAYA tersebut;Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Umum
Register : 03-01-2019 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 10-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 4/PID/2019/PT MKS
Tanggal 22 Januari 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGRIANI, SH
54 — 21

  • MENGADILI :

    - Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

    - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 15 November 2018, Nomor 233/Pid.B/2018/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kwalifikasi tindak pidana sehingga berbunyi sebagai berikut ;

    - Menyatakan Terdakwa Baharuddin alias Bongkar bin Latang telah terbukti

    Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANG
    Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANGRIANI, SH
    Nama lengkap : Baharuddin alias Bongkar bin Latang;2. Tempat lahir : Soppeng;Bs Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 31 Oktober1969;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl. Bulu Pakoro, KelurahanTammassarangnge, Kecamatan Paleteang,Kabupaten PinrangAgama : Islam;8. Pekerjaan : Swasta;Terdakwa Baharuddin Alias Bongkar Bin Latang ditahan dalamRumah Tahanan Negara oleh:1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampaidengan tanggal 5 Agustus 20182.
    Berkas perkara dan sSuratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, tanggal 18 September 2018, Reg.Perk.No:10/PINRA/Epp.2/09/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:DAKWAAN:PertamaBahwa Terdakwa BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANGbersamasama dengan Anak Saksi YOGI HERIAWAN SAPUTRA alias YOGIbin BAHARUDDIN (dituntut terpisah) dan ARIFIN Alias MURDO Bin ABIDIN(dituntut terpisah), pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul23.30
    Panjang dua puluh lima centimeter lebar tigamillimeterb. panjang tujuh belas centimeter lebar tigamilimeterHal. 4 dari 21 Putusan No. 4/PID/2019/PT MKSDengan kesimpulan keadaan tersebut diatas di duga disebabkan olehtrauma benda tajam.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana.AtauKeduaBahwa Terdakwa BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANGbersamasama dengan Anak Saksi YOGI HERIAWAN SAPUTRA alias YOGIbin BAHARUDDIN (dituntut terpisah
    Panjang dua puluh lima centimeter lebar tiga millimeterb. panjang tujuh belas centimeter lebar tiga milimeterDengan kesimpulan keadaan tersebut diatas di duga disebabkan olehtrauma benda tajam.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 170 ayat (2) ke2 KUHPidana.AtauKetigaBahwa Terdakwa BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANGbersamasama dengan Anak Saksi YOGI HERIAWAN SAPUTRA alias YOGIbin BAHARUDDIN (dituntut terpisah) dan ARIFIN Alias MURDO Bin ABIDIN(dituntut terpisah), pada
    Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN alias BONGKAR bin LATANGterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan atau turutserta melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencanaterlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 355ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHPidana sebagaimana dalamsurat Dakwaan Pertama kami ;2.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Perijinan
Register : 06-08-2012 — Putus : 07-01-2013 — Upload : 07-11-2013
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 53/G.TUN/2012/P.TUN.Mks
Tanggal 7 Januari 2013 — KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI
115 — 88
  • Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 2012 melanggar Keputusan bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: UM.008/41/2/ DJPL-11, Nomor : 93/DJPPK/XII/2011, Nomor : 96/SKB/DEP.1/
    XII/ 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Di Pelabuhan, tanggal 29 Desember 2012 Pasal 2 ayat 1, 3 dan 4 dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni asas ketelitian, asas kecermatan dan asas profesional3.
    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/ XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20124. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Barru), berupa Surat Keputusan Bupati Barru c.q.
    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Nomor: 23/BH/XXIV.2/III/2012 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SYUKUR MANDIRI tanggal 24 Maret 20125. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Barru c.q.
    Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru Tentang Pengesa-han Akta Pendirian Koperasi atas nama Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku6. Membebankan Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.232.000 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SYUKUR MANDIRI
    ;Bahwa benar Umar Peseng masih bekerja di Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Garongkong ; 31Bahwa ada anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongmasuk menjadi anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSamaturue ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong ada kerjasama dengan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue ; Bahwa saksi tahu perusahaan yang bekerja sama dengan KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong dan Koperasi Tenaga KerjaBongkar Muat Samaturue adalah Semen
    Bosowa dan Semen Tonasa ;Bahwa ada ketentuan bongkar muat dipelabuhan ; Bahwa belum pernah ada tender untuk memenangkan tenderKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat ; Bahwa ada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri diBarru dan didirikan pada Tahun 2012 ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri belummempunyai kegiatan ; Bahwa yang mendapat izin pendirian dari pelabuhan adalah KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong ;Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue belummempunyai
    Kantor nsBahwa tidak ada anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri bekerja di pelabuhan ; Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri pernahmendatangkan Tenaga Kerja dari luar Garongkong;Bahwa tidak ada kerugian Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatGarongkong sejak berdirinya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri ; Bahwa ada pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat SyukurMandiri ; Bahwa pengurus Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat SyukurMandiri bukan dari masyarakat
    usaha bongkar muat dipelabuhan Garongkong sehinggaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samaturue yang tercatat dalamakta (bukti P1) ; Bahwa Anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkongberjumlah 60 orang ; Bahwa ada kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong ;Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Syukur Mandiri tidakpernah melakukan pekerjaan;Bahwa Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Garongkong tidakpernah melakukan kontrak kerja dengan Lagaligo ; Bahwa tidak melakukan pekerjaan
    Kerja Bongkar Muat SyukurMandiri disahkan pada tanggal 23 Maret 2012 ;Bahwa yang mengusulkan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatSyukur Mandiri untuk disahkan adalah A.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 11-01-2022 — Upload : 23-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 68/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Januari 2022 — Penggugat:
PT PENASCOP BONGKAR MUAT CIGADING
Tergugat:
PT PARAM MITRA COAL RESOURCES
19 — 3
  • Penggugat:
    PT PENASCOP BONGKAR MUAT CIGADING
    Tergugat:
    PT PARAM MITRA COAL RESOURCES
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 28-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — DPW APBMI (DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA) SUMATERA UTARA VS ENDANG TERTIYANA, S.E
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DPW APBMI (DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA) SUMATERA UTARA, tersebut;
    DPW APBMI (DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA) SUMATERA UTARA VS ENDANG TERTIYANA, S.E
    PUTUSANNomor 688 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:DPW APBMI (DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASOSIASIPERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA) SUMATERAUTARA, yang diwakili oleh Herbin Polin Marpaung, S.E.,Ak, selakuKetua DPW APBMI Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan SyekhH.A.
    2014Pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai penghapusan upahproses dan uang paksa, sebagaimana yang akan diuraikan dalam amar putusan di bawahini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwaputusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalamperkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehinggapermohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DPW APBMI (DEWANPIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR
    tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DPW APBMI (DEWANPIMPINAN WILAYAH ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 03-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 1/G/KI/2019/PTUN.SBY
Tanggal 12 September 2019 — Pemohon:
KETUA LSM BONGKAR INDONESIA diwakili ACH SUHAIRI
Termohon:
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN
111 — 0
  • Pemohon:
    KETUA LSM BONGKAR INDONESIA diwakili ACH SUHAIRI
    Termohon:
    DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PAMEKASAN
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 21-12-2021 — Putus : 10-01-2022 — Upload : 22-09-2022
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pdt.G.S/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2022 — Penggugat:
PT PENASCOP BONGKAR MUAT SAMARINDA
Tergugat:
PT PARAM MITRA COAL RESOURCES
25 — 6
  • Penascop Bongkar Muat Gadingsebagai PENGGUGAT Lawan PT. Param Mitra Coal Resources sebagai Tergugat.
    Penggugat:
    PT PENASCOP BONGKAR MUAT SAMARINDA
    Tergugat:
    PT PARAM MITRA COAL RESOURCES
Pengadilan PN MEDAN Perdata Khusus PHI
Register : 23-11-2015 — Putus : 18-02-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 217/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn
Tanggal 18 Februari 2016 — HORAS HUGO GULTOM LAWAN PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA BONGKAR MUAT ( UUJBM) PELABUHAN BELAWAN
73 — 37
  • HORAS HUGO GULTOMLAWANPRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA BONGKAR MUAT ( UUJBM) PELABUHAN BELAWAN
    Tangga Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatUpaya Karya Pelabuhan Belawan, serta ketentuan lainnya;.
    Bahwa Tergugat tidak mengetahui secara pasti berapa besar upah boronganyang diterima anggotaanggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatUpaya Karya Pelabuhan Belawan dari Perusahaan Bongkar Muat (PBM)milik pihak ketiga sebagai pengguna tenaga para anggota koperasi tersebut,dan begitu juga halnya dengan upah borongan yang diterima Penggugat dariPerusahaan Bongkar Muat (PBM) milik pihak ketiga sebelum Penggugat tidakdilibatkan Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 atas Upah bongkar muat barangmilik PT
    Regu Kerja (KRK) 185 bekerja bongkar muat barangmilik PT.
    yang bekerja pada Perusahaan Bongkar Muat(PBM) dimaksud, sementara dalam kasus ini Penggugat tidak dilibatkan lagioleh Kelompok Regu Kerja (KRK) 185 untuk bekerja bongkar muat barangmilik PT.
    Fotocopy Kaetu Tanda Anggota Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat10.11.12.13.Upaya Karya Pelabuhan Belawan, No. KTA : 221013057213 an. Horas HugoGultom, selanjutnya dsebut bukti T9 ;Fotocopy Bukti Pembayaran Upah Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar MuatUpaya Karya Pelabuhan Belawan, Nama Kapal MV. Selat Mas, tiba tanggal 18Juli 2013, pekerjaan Bongkar Muat, Regu Kerja M.
Pengadilan PN ATAMBUA Pidana Umum
Register : 10-01-2024 — Putus : 30-01-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PN ATAMBUA Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Atb
Tanggal 30 Januari 2024 —
Terdakwa:
MARIANUS BERE Alias BONGKAR.
19 — 9

  • MENGADILI:

    1. MenyatakanTerdakwaMARIANUS BERE Alias BONGKARsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang
    Pasal 76E Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARIANUS BERE Alias BONGKARtersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12(dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah

    Terdakwa:
    MARIANUS BERE Alias BONGKAR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 13-07-2020 — Upload : 25-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 489 PK/Pdt/2020
Tanggal 13 Juli 2020 — PERUSAHAAN BONGKAR MUAT disingkat PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali
241 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN BONGKAR MUATdisingkat PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO, tersebut;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkaradalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauankembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
    PERUSAHAAN BONGKAR MUAT disingkat PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali
    PUTUSANNomor 489 PK/Padt/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telahmemutus sebagai berikut dalam perkara antara:DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN BONGKAR MUATdisingkat PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO, bertempat tinggaldi Jalan Janur Elok QB, Nomor 14/10, RT 002/ RW 006, KelapaGading Barat, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasakepada Dr.
    Suparyo, selakuDirektur Utama dari PT Perusahaan Bongkar Muat disingkat PBM Adipurusa,tersebut:2.
    novum yang diajukan Penggugat juga tidak membuktikanadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalammelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB),melakukan jual beli saham serta pengangkatan dan pemberhentian Direksi;Bahwa tindakan Para Tergugat telah sesuai dengan Akta PendirianPerseroan, sehingga sah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN BONGKAR
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali: DIREKTUR UTAMA PT PERUSAHAAN BONGKAR MUATdisingkat PBM ADIPURUSA, H. SUPARYO, tersebut;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 14-03-2022 — Putus : 19-05-2022 — Upload : 14-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910 K/PDT/2022
Tanggal 19 Mei 2022 — PELABUHAN SAMUDRA PALARAN (PT.PSP) VS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDRA SEJAHTERA (KOPERASI TKBM KOMURA), dkk.
204 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PELABUHAN SAMUDRA PALARAN (PT.PSP) VS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDRA SEJAHTERA (KOPERASI TKBM KOMURA), dkk.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-05-2017 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 386 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 16 Mei 2017 — PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN VS HORAS HUGO GULTOM
81 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN tersebut;
    PRIMER KOPERASI TKBM UPAYA KARYA UNIT USAHA JASA BONGKAR MUAT (UUJBM) PELABUHAN BELAWAN VS HORAS HUGO GULTOM
    Ke 286 Kelompok Regu Kerja anggota Tergugat tersebutdidistribusikan pada 4 Sektor/Pangkalan untuk melakukan Bongkar Muat Barangmilik pihak ketiga (in casu Perusahaan Bongkar Muat).
    Nomor 386 K/Padt.SusPHI/201710.11.12.koperasi dimaksud langsung menerima upah (W) dari hasil pekerjaanya itu dariPerusahaan Bongkar Muat pihak ketiga yang menggunakan tenaganya, jadibukan dari Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya KaryaPelabuhan Belawan, sehingga hubungan hukum antara anggota PrimerKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya Pelabuhan Belawan denganPengurus Primer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya PelabuhanBelawan bukanlah termasuk dalam ruang lingkup hubungan
    Ke286Kelompok Regu Kerja anggota Pemohon Kasasi tersebut didistribusikanpada 4 (empat) Sektor/Pangkalan untuk melakukan Bongkar Muat Barangmilik pihak ketiga (in casu perusahaan Bongkar Muat).
    gugatan Pemutusan Hubungan Kerja, sementara di sisilain pekerjaan bongkar muat barang yang dilakukan anggota PemohonKasasi dan termasuk Termohon Kasasi yang berhubungan dengan pihakketiga (Perusahaan Bongkar Muat) sebagaimana yang diamanatkanKesepakatan Bersama Antara Dewan Pengurus Wilayah AsosiasiPerusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara denganPrimer Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Upaya Karya PelabuhanBelawan tentang Pembayaran Biaya Bagian Tenaga Kerja Bongkar Muat diPelabuhan
    /UPA/II.Ac/2012, tertanggal 13 Februari 2012(vide T17) sebagai landasan hukum bagi para anggota Pemohon Kasasiuntuk bekerja bongkar muat barang milik dari Perusahaan Bongkar Muatdimaksud, maka oleh karena itu.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 29-05-2024 — Putus : 08-07-2024 — Upload : 18-07-2024
Putusan PN PEKANBARU Nomor 24/Pdt.G.S/2024/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2024 — Penggugat:
BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU
12 — 0
  • Penggugat:
    BPJS KETENAGAKERJAAN PEKANBARU KOTA
    Tergugat:
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHAN PEKANBARU
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 24-02-2022 — Putus : 07-09-2022 — Upload : 07-09-2022
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sak
Tanggal 7 September 2022 — Penggugat:
BUDI SAPUTRA
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT K.TKBM SATKER PELABUHAN RANTAU PANJANG
61 — 31
  • Penggugat:
    BUDI SAPUTRA
    Tergugat:
    KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT K.TKBM SATKER PELABUHAN RANTAU PANJANG
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata Khusus
Register : 31-01-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 05-07-2020
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Tjk
Tanggal 2 Juli 2020 — Penggugat:
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
123 — 72
  • Penggugat:
    SUHADI Dkk
    Tergugat:
    Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-12-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97 K/Pdt/2013
Tanggal 15 Desember 2014 — TJOE KAI TAT, DKK VS I MADE SUARJANA SELAKU DIREKTUR PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT NUSA GILIMAS
38 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TJOE KAI TAT, DKKVSI MADE SUARJANA SELAKU DIREKTUR PT PERUSAHAAN BONGKAR MUAT NUSA GILIMAS
    tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Hal. 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 K/Pdt/2013Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang TermohonKasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para PemohonKasasi dahulu sebagai Tergugat I, I, Il/Para Pembanding di muka persidanganPengadilan Negeri Mataram pada pokoknya atas dalildalil:1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat II adalah samasama Badan Usaha dimanaPenggugat Badan Usaha bergerak dalam bidang usaha bongkar
    laut,sedangkan Tergugat II bergerak dalam bidang expedisi muatan kapal laut;2 Bahwa Tergugat II dalam usahanya tersebut ada hubungan kerja denganPenggugat dimana Tergugat II dalam menjalankan usahanya tersebut menunjukPenggugat untuk melakukan pekerjaan:1 Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010 Tergugat IJ menunjuk Penggugatmelaksanakan pekerjaan pembongkaran semen Bosowa sejumlah 4.200 tonyang diangkut oleh Kapal Laut KM Sinar Harapan 78, tiba di PelabuhanLembar tanggal 27 Januari 2010;Bahwa pekerjaan bongkar
    muat semenbosowa dipelabuhan lembar;6 Bahwa oleh karena PT Gamana Makapala (Gamala) sebagai distributor di Mataram/pemilik barang menunjuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi sebagaiwakil untuk mengawasi bongkar muat semen tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi bersama Tergugat I Konvensi merekomendasikan PTPerusahaan Bongkar Muat (PBM) Nusa Gilimas/Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi kdpada PT Galamana Makapala (Gamala) sebagai Distributor SemenBosowa di Mataram/pemilik
    barang untuk mengunakan jasa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam melakukan pekerjaan bongkar muat semen tersebut;7 Bahwa atas rekomendasi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan Tergugat IKonvensi, maka PT Gamana Makapala (Gamala) sebagai Distributor Semen BosowaHal. 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 97 K/Pdt/201318di Mataram/pemilik barang menunjuk secara langsung PT Perusahaan Bongkar Muat(PBM) Nusa Gilimas/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai pelaksanapekerjaan bongkar
    Penggugat Rekonvensi;2 Menyatakan secara hukum PT Perusahaan Bongkar Muat (PBM) Nusa Gilimas/Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi dalam melakukan bongkar muat semenbosowa ditunjuk oleh PT Gamana Makapala (Gamala);3 Menyatakan hukum bahwa sisa hutang sebesar Rp212.815.585,00 adalah sisa hutangPenggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan PT Gamana Makapala (Gamala);4 Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan PT Gamana Makapala(Gamala) untuk membayar sisa hutang sebesar Rp212.815.585,00
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata
Register : 01-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 21/Pdt.G/2021/PN Plg
Tanggal 8 April 2021 — Penggugat:
RUDI BAJU UTOMO
Tergugat:
1.DANIL SUMANTRI
2.PT Angkasa Bongkar Muat Andalas
45 — 14
  • Penggugat:
    RUDI BAJU UTOMO
    Tergugat:
    1.DANIL SUMANTRI
    2.PT Angkasa Bongkar Muat Andalas
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Perdata
Register : 22-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 10-11-2020
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 85/PDT/2020/PT TJK
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.
126 — 27
  • Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
    Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.
    PUTUSANNomor 85/PDT/2020/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaraantara :KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHANPANJANG (Kop. TKBM Pel. Panjang),berkedudukkan di JI. Laks.
    Bahwamenurut hemat Majelis tingkat banding dipergunakan kwitansi resmi denganlogo koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang danHalaman 4 dari 6 hal.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 18-01-2016 — Putus : 16-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 11/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 16 Juni 2016 — DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA (APBMI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
87 — 36
  • DEWAN PENGURUS PUSAT ASOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUATINDONESIA (APBMI) ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK
    Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan RI tanggal28 Oktober 1989 Nomor: KP.6/AL 3014/Phb89 tentang AsosiasiPerusahaan Bongkar Muat Indonesia, ditetapkan: Pertama: Mengakui Asosiasi Perusahaan bongkar Muat Indonesia,selanjutnya dalam Keputusan ini disebut APBMI yang dibentuk olehpara pengusaha dibidang bongkar muat dalam Musyawarah Nasional tanggal 28 Oktober 1988, merupakan satusatunya organisasipengusaha bongkar muat Indonesia; Kedua: APBMI adalah mitra Pemerintah yang secara aktif
    bertentangan dengan hasil MUNAS VI Batam AsosiasiPerusahaan Bongkar Muat Indonesia, dengan susunan pengurus yangdiketuai Bambang K.
    muat di Pelabuhan mulai pagi hingga malam, sehinggaSaksi tidak tahu struktur organisasi APBMI;Bahwa Saksi bekerja di Perusahaan Bongkar Muas PT.
    Pernah APBMI menarik iuran dan cari kantornya tapi tidakada;Bahwa peran dari organisasi APBMI tidak mengeluarkan ijin bongkar muat,kami hanya membayar iuran ke APBMI tidap ada bongkar muat;Bahwa yang dimaksud dari membayar iuran, tiap ada kegiatan bongkarmuat tersebut misalnya kita ada kegiatan bongkar muat sebanyak 5000 tonyang dikeluarkan oleh Perusahaan Bongkar Muat ke Truk, setelah itu kitabayar iuran per tonnya ke APBMI, begitu juga sebaliknya jika menerimabarang ke dalam truk;Bahwa pembayaran
    Pasal 6 AD APBMI MunaslubAPBMI 2013 adalah:Maksud dan tujuan perkumpulan ini ialah dibidang sosial, dengan kegiatan:e mempersatukan perusahaan bongkar muat di Indonesia agar bisa salingberkomunikasi dan bekerjasama dalam meningkatkan perananPengusaha Bongkar Muat serta memberikan arah yang pasti bagidunia usaha Jasa Bongkar Muat di pelabuhan, membantu usahapemerintah dalam membina dan memajukan usaha jasa bongkar muat diIndonesia guna menunjang pembangunan nasional serta membina danmenyalurkan cita