Ditemukan 44594 data
HJ.MUNA ALIAS HJ. KAMMUNA
Tergugat:
1.PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/BUPATI SIDRAP
2.PEMERINTAH KECAMATAN WATANG SIDENRENG/CAMAT WATANG SIDENRENG KAB. SIDRAP
3.PEMERINTAH DESA TALUMAE/KEPALA DESA TALUMAE, KEC. WATANG SIDENRENG, KAB. SIDRAP
Turut Tergugat:
DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG/KETUA DPRD KAB. SIDRAP
67 — 33
186 — 89
PUSAT STUDI HUKUM AGRARIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TRISAKTI ( PSHA FH USAKTI ) ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Adapun salah satutugas Penggugat sebagai pusat kajian keilmuan adalah untuk memberikanadvokasi di bidang hukum agraria;5.
Menyatakan batal atau tidak sah atas Surat Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 263/14.23//2017tertanggal 17 Januari 2017 tentang Status Tanah Hak Pakai atas namaPemerintah Keradjaan Inggris;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Menteri Agraria Dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 263/14.23//2017tertanggal 17 Januari 2017 tentang Status Tanah Hak Pakai atas namaPemerintah Keradjaan Inggris;4.
BuktiP1 : Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor053/USAKTV/SKR/IIV2012, tanggal 28 Maret 2012 TentangSusunan Pengurus Pusat Studi Hukum Agraria FakultasHukum Universitas Trisakti, (fotokopi sesuai dengan asli);2. Bukti P 1B: Uraian Tugas Pusat Studi Hukum Agraria Fakultas HukumUniversitas Trisakti, (fotokopi sesuai dengan asli);Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor : 107/G/2017/PTUN Jkt.3. Bukti P 24. Bukti P35. Bukti P 4A :6. Bukti P 4B :7. Bukti P 4C :8. Bukti P 59.
Arie Sukanti, S.H., M.LI, (fotokopi sesuaidengan asli);Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 263/14.23//2017 tanggal 17Januari 2017.
Bukti T5Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 263/14.23/V2017 tanggal 17Januari 2017. Hal: Status Tanah Hak Pakai atas namaPemerintah Keradjaan Inggeris, (fotokopi sesuai denganasli);Surat Keputusan Menteri Agraria Republik IndonesiaNo.Sk.940/KA tanggal 13 Desember 1960 TentangPemberian Hak Pakai kepada J.M.
36 — 16
PUSAT STUDI HUKUM AGRARIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITASTRISAKTI (PSHA FH USAKTI).;MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL.;
> Ss2 2 $ >Se Se& &a PUTUSAN sSO Nomor : 29/B/2018/PT.TUN. ge&*S 3Se DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUH ANAN YANG MAHA ESASs Sf= = ass y yyeo Pengadilan Tinggi Tata a Negara Jakarta yang memeriksa dan aossy memutus sengketa tata usahO nr negara pada tingkat banding, bersidang di 2 iGedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini Rayasr $y"Nomor 117, Jakartaspusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalamsengketa anara mnt cnr tan anna nn at a Sana&PUSAT stu HUKUM AGRARIA FAKULTAS
> >oe 5Ss Ss7 aycy cySe Ry >FRPUSAKT beralamat di Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Gedung Prot BoedioP Harsono, SH (Gedung H) Lantai 2 (Kampus 87 Groool Jakarta2 Barat, Indonesia berdasarkan Surat cs Nomor. 036/sy SKK/LKBHFH USAKTI/XI/2017 Tatitea 13 November 2017Sy Selanjutnya disebut sebagai PI SGUGAT/PEMBANDING: woncees & MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN SXNASIONAL.Tempat keggtukan di Jalan Sisingamangaraja Nomorgr~Kebayoratr Baru Jakarta Selatan.
Beralamat kantor di Kementerian Agraria dan TataRuang/ Bad vtanahan Nasional di Jalan SisingamangarajaNomor + ae Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, perdasarkag> SuratKaas Khusus Nomor : 18/SK/VII/2017, tanga gr uli 2017.ev disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING: nones oeSeen MOMbAaCA:==nnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnn een n nnn ecnnnen nc nnnnnnncnnnnnnnneneaeKYa 1.
Mulyadi
Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN DirJen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan Tanah
275 — 176
Penggugat:
Mulyadi
Tergugat:
Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/BPN DirJen Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang Dan TanahKEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHANNASIONAL, DIREKTORAT JENDERAL PENANGANANMASALAH AGRARIA, PEMANFAATAN RUANG DANTANAH, berkeduduan di Jalan Sisingamangaraja No. 2,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikansurat tugas kepada Chrisning Thyas Manik, S.H., NIP:19841201 200912 2 004, jabatan analis hukum pertanahan,berdasarkan surat tugas No. 12/ST800.39/V1I/2020tertanggal 15 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT I;2.
1.MOCHTAR ACHRAM
2.AGUNG PUTRA, SE
3.Hj. HASNAWATI
4.RUWAEDAH
5.NURSIANA
6.NAFISA. M
7.A. SYAFIUDDIN. A. ACHMAD
8.Hj. WARDA NELLY
9.A. SOEHARTO, SH. M,Si
10.ANDI ANDIKA DESYANTI
11.ANDI ZAIN
12.ALI
13.IMARAWATI
14.LAMADE D
15.IMARI
16.LAUPE
17.LAGUE
18.LAMPE
19.LAKADDU
20.DARMIE
21.LAKODDING
22.LOLLONGENG
23.IRUSNI
24.DARLI
25.LAMI
26.LANGKAâÂÂE
27.WAD.D.WEK
Tergugat:
1.ABD. GANI LA BANDE
2.LADALLE LA BANDE
3.LANAWANG LASELLE
4.BAHAR LASELLE
120 — 0
65 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oktavianus Darmawan; Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
., Advokat/Konsultan Hukum,berkantor di Jalan Sunan Sedayu No.14, Jakarta Timur,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Nopember1996 ;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Pembanding ;melawan:MENTERI NEGARA AGRARIA/ KEPALA BADANPERTANAHAN NASIONAL, berkedudukan di JalanSisingamangaraja No.2 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Made Gunawan, SH.dan Ery Suwondo, SH., Kasubdit Penyelesaian SengketaHukum dan Kasi Penyelesaian Perkara pada SubditPenyelesaian Sengketa Hukum
83 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR dan Pemohon Kasasi II: KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL, tersebut;2.
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL c.q. KANTOR WILAYAH AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI SELATAN c.q. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MAKASSAR, 2. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONALLawan1. HERRY TJIARLEX, Dk
42 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
58 — 38
JOHNSON NAPITUPULU, dkk ; Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria , dkk
., para advokat/pengacaradari Kantor Hukum/Law Office Nursitta Heldiana Sihite &Partners, alamat Ruko Kintamani Blok D No. 12ABatam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, No : 36/SK/PDT.G/NHS&P/XI/2014, tertanggal 3 November 2014,dan telah terdaftar di Kepaniteraan di bawah nomor 492/SK.Pdt/2014/PN.BTM, tanggal 25 November 2014,selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;MELAWAN:Per.No.238/Pdt.G/2015/PN Btm Hal dari 26Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Agraria dan Tata RuangRepublik Indonesia cq Kepala
Tahun 2009, yang dimaksud denganBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yangmelaksanakan urusan pemerintah berdasarkan peraturan perundangundanganyang berlaku ;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Badan atau Pejabat TataUsaha Negara di dalam ketentuan pasal 1 angka 2 tersebut di atas, tergugatselaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Batam merupakan badan ataupejabat yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang pertanahan, yaituuntuk melaksanakan UndangUndang Pokok Agraria
Terbanding/Tergugat I : HENRY SUTIOSO
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung Selatan
118 — 431
Pembanding/Penggugat : Mulyono
Terbanding/Tergugat I : HENRY SUTIOSO
Terbanding/Tergugat II : Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Provinsi Lampung Cq. Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten Lampung SelatanKEMENTRIAN AGRARIA DAN TATA RUANG RI Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG PROVINSI LAMPUNG Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Kalianda,Lampung Selatan.
82 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG R.I. cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG PROVINSI LAMPUNG cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DAN H. M. RASYID ABDULLAH, S.H.
KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG R.l. cqKANTOR AGRARIA dan TATA RUANG PROVINSILAMPUNG cq KANTOR AGRARIA dan TATA RUANGKABUPATEN LAMPUNG SELATAN, berkedudukan diJalan Indra Bangsawan Nomor 2, Kalianda, LampungSelatan;Para Termohon Kasasi;DanHalaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 3154 K/Pdt/2018H. M.
269 — 274 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI c.q. KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROVINSI c.q.KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHANKOTA PALU, DK
KEMENTERIAN AGRARIA DANTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI c.q.KEPALA AGRARIA DAN ' TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROVINSI c.g.KEPALA AGRARIA DAN TATA RUANG/PERTANAHANKOTA PALU, yang diwakili oleh Kepala Kantor, Drs. HoseaLintin, S.H., M.Si., M.H., dalam hal ini memberi kuasa kepadaRahab, A.Ptnh., M.A.P, Kasi Penanganan Masalah danPengendalian Pertanahan dan kawankawan, berkantor di JalanHalaman 1 dari 7 hal.Put.
64 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA danTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. c.q.KEPALA AGRARIA dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROVINSI c.q.KEPALA AGRARIA dan TATA RUANG/PERTANAHANKOTA PALU DKK
KEMENTERIAN AGRARIA danTATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. c.g.KEPALA AGRARIA dan TATA RUANG/BADANPERTANAHAN NASIONAL KANWIL PROVINSI c.q.KEPALA AGRARIA dan TATA RUANG/PERTANAHANKOTA PALU, yang diwakili oleh Kepala Kantor PertanahanKota Palu, Drs. Hosea Lintin, S.H., M.Si., M.H., dalam hal inimemberi kuasa kepada Rahab, A.Ptnh., M.A.P. dan kawankawan, Para Aparatur Sipil Negara pada Kantor PertanahanKota Palu, beralamat di Jalan R.A.
73 — 0
Pembanding/Penuntut Umum : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq. Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar Diwakili Oleh : Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq. Kantor Wilayah Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Prov Sulawesi Selatan Cq.
Kepala Kantor Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar
Pembanding/Terbanding/Terdakwa : AGUS KURNIAWAN, SH
117 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kementrian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah di Semarang Cq. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyumas, sebagai Turut Termohon Peninjauan Kembali;
84 — 60
CIKENCRENG : MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN,Dkk
Surat No. 072/CJK/VII/V1980 tanggal 26 Agustus 1980 kepada BapakKepala Direktorat Agraria Propinsi Sumatera Selatan Perihal melengkapipermohonan Hak Guna Usaha Kebun Karet Belalau. Surat No. 157/Dir/IIV80 tanggal 18 September 1980 kepada BapakGubernur Kepala Daerah tingkat Sumatera Selatan U.P Bapak KepalaDirektorat Agraria Propinsi Sumatera Selatan di Palembang.Halaman 15 dari 78 halaman Putusan No.262/G/2017/PTUNJKT22.23.24.
Hasil pertemuan tersebutHalaman 27 dari 78 halaman Putusan No.262/G/2017/PTUNJKT52.53.bahwa Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata RuangRepublik Indonesia mengajukan penyelesaian sebagai berikut:a. PENGGUGAT tidak boleh melakukan eksekusi atas bangunanbangunanmilik Pemerintah Kota Lubuklinggau yang dibangun di atas lahanPENGGUGAT;b.
Hasil pertemuan tersebutbahwa Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata RuangRepublik Indonesia mengajukan penyelesaian sebagaimana telahPENGGUGAT uraikan diatas pada butir 10, 47 dan 51;59.
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai adalah hakatas tanah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria.2. Perpanjangan hak adalah penambahan jangka waktu berlakunyasesuatu hak tanoa mengubah syaratsyarat dalam pemberian haktersebut.b.
Agraria/Kepala BPN Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.e) Keputusan Kepala BPN Nomor 172V/1990 tanggal 21 Mei1990 tanah perkebunan Belalau tersebut ditegaskan menjaditanah yang dikuasai langsung oleh Negara terhitung sejaktanggal 24 September 1980.3.
32 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
PRIYANI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA cq KEPALA AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KEPALA AGRARIA TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KARANGANYAR, dkk.
908 — 1165
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN ; FOREST WATCH INDONESIA (FWI)
dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang PelimpahanKewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak AtasTanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian danPembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, dan peraturanlainnya, melalui proses permohonan izin HGU terhadap sebidang tanahyang dikuasai oleh Negara
Bahwa uraian angka 2 sampai dengan angka 9 halaman 33 sampaidengan halam 34 Putusan Komisi Informasi Pusat, merupakanperintah dari UndangUndang, yakni UndangUndang Pokok Agraria(UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960) pada Pasal 28 sampaidengan Pasal 4 dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai padaPasal 2 sampai dengan Pasal 18 dengan peraturan pelaksanaannya,yakni Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999
/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2013 adalah perintah UndangUndang dan PeraturanPemerintah bukan kebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.b.
/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 danPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1999 yang telah di ganti dengan PeraturanKepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2013 adalah perintah UndangUndang dan PeraturanPemerintah bukan kebijakan dari Termohon (Kementerian Agraria danTata Ruang/Badan Pertanahan Nasional).Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor: 2/G/KI/2016/PTUNJKT.b.
13 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROGAYAH ; MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL ; PT. HASANA DAMAI PUTRA
348 — 276
Menyatakan batal Obyek Sengketa, yaitu Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;b. Memberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai PNS atas nama Ahmadi, SH NIP 196802131989031002 ;3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa, yaitu: Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 502/SK-KP.06/XII/2018 tertanggal 26 Desember 2018 tentang :a. Mencabut Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat No. 75/KEP-61.2/IV/2013 tanggal 25 April 2013 tentang Pemberhentian Sementara dari Jabatan PNS atas nama Ahmadi, SH ;b.
. ; Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tenggang Waktu Gugatan1.Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018diterbitkan pada tanggal 26 Desember 2018;. Bahwa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 502/SKKP.06/XII/2018tersebut diatas diterima Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019;3.
Bahwa tanggal 11 Maret 2019, Penggugat mengupayakan bandingadministratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian RI;2.Bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Keberatan kepadaPresiden Republik Indonesia sebagai atasan Menteri Agraria danTata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional pada tanggal 15Maret 2019;3.
Bahwa Permohonan Keberatan tersebut diatas diterima oleh KantorKementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia danKantorKementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BadanPertanahan Nasional masingmasing pada tanggal 18 Maret 2019.V. Dasar dan Alasan gugatan :1. Kewenangan Tergugat menerbitkan Obyek Sengketa :a.
Terkait dengan ketentuan pada angka 5 (lima) diatas, bahwaberdasarkan Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentangPembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet KerjaPeriode Tahun 20142019, Menteri Agraria dan Tata Ruang/KepalaBadan Pertanahan Nasional merupakan Pejabat PembinaKepegawaian di lingkungan Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional.
Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkunganeksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;Bahwa objek sengketa dikeluarkan oleh Menteri Agraria dan TataRuang/Kepala Badan Pertanahan Nasional selaku Badan atau PejabatTata Usaha Negara.