1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS PEKA MITEN Alias BONGKAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan berulang kali sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1000.000.000.00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

Butarbutar, SH
Terdakwa:
FRANSISKUS PEKA MITEN alias BONGKAR

Nama lengkap : Fransiskus Peka Miten Alias Bongkar. Tempat lahir : Malamouk. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 17 Juni 1981. Jenis kelamin : Lakilaki. Kebangsaan : Indonesia. Tempat tinggal : Jalan Gurabessy RT.002 RW.002 Kelurahan RemuUtara Kota Sorong. Agama : Kristen Katolik. Pekerjaan : Karyawan SwastaTerdakwa Fransiskus Peka Miten Alias Bongkar ditahan dalam tahanan rutanReoleh:. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;.

Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS PEKA MITEN Alias BONGKAR,telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengansengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujukAnak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lainmelanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76D UU RINo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;2.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FRANSISKUS PEKA MITENAlias BONGKAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesarRp1.000.000.000, (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;4.

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatantersebut:Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwa ia Terdakwa FRANSISKUS PEKA MITEN alias BONGKAR padaTahun 2020 sekitar pukul 15.00

saat itu memang saksi belum tahu mengenai kejadianini;Bahwa setelah kejadian ini sikap dan perilaku anak korban dalamkesehariannya, Dia mulai sering suka diam, melamun dan malas belajar; Bahwa Jujur saksi tidak bisa memaafkan perbuatan terdakwa ini dansaksi berharap proses hukum terhadap terdakwa tetap berjalan;Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatketerangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa FRANSISKUS PEKAMITEN Alias BONGKAR

Penggugat:
NURYADI DKK
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang

Penggugat:
Norhayati Daeng Baji
Tergugat:
1.Hamsar
2.TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM KOMURA

TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) KOMURA, beralamat diJalan Pelabuhan, Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan SamarindaKota, Kota Samarinda dalam hal ini memberikan Kuasa kepadaRakka, HS, S.H.

Muat Komura, maka Nursulak bukanlah yang berhakmewakili TKBM yang berjumlah + 1.200 orang yang berhak mewakiliKoperasi TKBM Komura Samarinda;Bahwa dengan ikut digugatnya Tenaga Kerja Bongkar Muat Komura berartiPenggugat telah menggugat seluruh personal TKBM atau anggota KoperasiTKBM Samudera Sejahtera karena Tenaga Kerja Bongkar Muat Komuraadalah merujuk pada Person atau anggota yang merupakan owner dariKoperasi TKBM yang sama sekali tidak memiliki hubungan hukum denganperjanjian yang didalilkan

oleh Penggugat;Bahwa terdapat 2 hal yang berbeda antara Tenaga Kerja Bongkar MuatKoperasi TKBM Samudera Sejahtera (kKomura) dengan Koperasi TKBMdimana Tenaga Kerja Bongkar Muat diartikan sebagai para pekerjapelabuhan atau orangorang yang melaksanakan pekerjaan untuk kegiatan"bongkar barang" dari atas kapal ke pelabuhan, atau orang yangmelaksanakan pekerjaan untuk "muat barang" dari pelabuhan ke ataskapal yang mana menurut Keputusan Menteri Perhubungan No.

Pelindo IV selain itu pula kegiatan bongkar muat yangmenggunakan alat Floating Crane tidak lagi dikerjakan oleh TKBM KomuraSamarinda serta berkurangnya bongkar muatan lainnya selama pandemic.Hal ini sangat berpengaruh pada pendapatan/penghasilan yang diterimaTergugat, sehingga berkurangnya rutinitas dan besaran yang diberikan olehTergugat kepada Penggugat bukanlah disebabkan adanya kelalaian tapisematamata di sebabkan oleh faktor keadaan yang mana di alami pulaoleh semua TKBM/Anggota Koperasi TKBM

Tika (Suami Penggugat) sebagaianggota unit VI dalam melaksanakan bongkar muat pada PelabuhanSamarinda/ TKBM Komura Pelabuhan Samarinda;2.

Perdata- ANWAR HASAN (Pembanding)- KOPERASI TENAGA KERJA BURUH BONGKAR MUAT (TKBM) PERMATA (Terbanding)

SALINANPUTUSANNomor 29/PDT/2018/PT PALDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat banding, menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara antara :ANWAR HASAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 50 tahun, pekerjaanpetani/perkebunan, agama Islam, alamatDesa Tangkiang, Kecamatan KintomKabupaten Banggai, selanjutnya disebutsebagai :PEMBANDING SEMULA PENGGUGATMELAWANKOPERASI TENAGA KERJA BURUH BONGKAR

2018/PT PALkalinnya Koperasi didirikan dengan akta pendinan nomor 49 tanggal 11 Agustus2008;Bahwa selaku Ketua Koperasi TKBM Permata pelabuhan Tangkiang Penggugattelah mengadakan Rapat Anggota Tahunan pada akhir kepengurusan yaitu padaTahun Buku 2011 dimana Rapat Anggota Tahunan tersebut menerima LaporanPertanggungjawaban Pengurus dan disahkan dengan keputusan O02/KOPTKBM/PMT/PT/V1 1/2011 tanggal 2 Juni 2012 selanjutnya mengangkat kembaliPenggugat sebagai Ketua Pengurus Koperasi Tenaga Kerja Buruh Bongkar

//2014/PN.Lwktanggal 02 Juli 2015 kemudian dikuatkan oleh putusan Mahakamah Agung R.nomor : 410 K/PID/2016 tanggal 29 Juni 2016 adalah putusan berkekuatanhukum tetap maka nyataiah Penggugat tidak bersalah atau tidak terouktmelakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana yang laporkan olehTergugat;Bahwa sebagai Ketua Koperasi TKBM Permata pelabuhan Tangkiang Penggugatmendapat upah dari Tergugat yang dihitung berdasarkan per 1 kapal bongkarmuat Rp. 2.000.000, dimana dalam sebulan 1 sampai 4 kapal bongkar

Penggugat:
SUHADI Dkk
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel Panjang

., ME.AK
Tergugat:
KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) TANI INDAH RAYA KONAWE

-DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI), DKK-lawan-PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) Cabang Panjang

Handling tersebut, oleh karena setiap perusahaan bongkar muat yang tergabung10dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (Penggugat) apabila melakukankegiatan bongkar muat barang telah mengeluarkan biayabiaya sesuai dengan Undangundang dan Peraturan yang berlaku antara lain :1 Uang Dermaga.2 Uang Penumpukan Barang.3.

Pelabuhan Indonesia I, II, III, dan IV (Persero) dapat bekerjasamadengan Perusahaan Bongkar Muat yang memperoleh penunjukan dari Pemilik Barangdengan prinsip saling menguntungkan dan memperhatikan sarana, prasarana, dankeahlian serta pengalaman perusahaan bongkar muat yang bersangkutan.6 Bahwa dalil atau keterangan Penggugat dalam gugatan point 9 yang menyatakan bahwasetiap Perusahaan bongkar muat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat17Indonesia (Penggugat), apabila melakukan kegiatan

Apakahsebagai badan usaha yang memberikan jasa pelayanan bongkar muat bagi pengguna jasapelabuhan atau sebagai pengguna jasa pelabuhan dalam hal ini Pemilik Kapal, PemilikBarang dan Penumpang (yang sudah ditentukan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan MenteriPerhubungan Nomor : PM 15 Tahun 2014).8 Bahwa di dalam Pasal 1 butir 11 Peraturan Pemerintah Nomor : PM 60 tahun 2014 tentangPenyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal disebutkansecara tegas bahwa Perusahaan Bongkar Muat

(PBM) adalah Badan Usaha yangmelakukan kegiatan bongkar Muat barang dari dan ke kapal di Pelabuhan.

Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (persero) dapat bekerja sama denganPerusahaan Bongkar Muat yang memperoleh penunjukan dari pemilik barang denganprinsip saling menguntungkan dengan memperhatikan sarana prasarana, dan keahlian serta pengalaman perusahaan bongkar muat yang bersangkutan.

Pembanding/Tergugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang Kop TKBM Pel. Panjang
Terbanding/Penggugat : Ferry Yohansyah.

PUTUSANNomor 85/PDT/2020/PT TJKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara perdata padatingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaraantara :KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT PELABUHANPANJANG (Kop. TKBM Pel. Panjang),berkedudukkan di JI. Laks.

Bahwamenurut hemat Majelis tingkat banding dipergunakan kwitansi resmi denganlogo koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Pelabuhan Panjang danHalaman 4 dari 6 hal.

Penggugat:
Koperasi Jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat
Tergugat:
Kepala Kantor Kesyahbandaraan Dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Marunda

KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM). PELABUHAN KENDARI ; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA RI

Muat (TKBM) di Pelabuhan, yangmenyebutkan :Pasal 1 angka 2 menyatakan : Tenaga kerja bongkar muat yangselanjutnya disebut TKBM adalah pekerja yang memeuhi persyaratanadministratif dan teknis tertentu bekerja dibidang kegiatan bongkar muatyang dikelola dalam wadah Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat(Koperasi TKBM) ;Pasal 2 ayat (2) menyatakan : Koperasi TKBM di Pelabuhan dibentukdari, oleh dan untuk TKBM yang pembentukannya berdasarkanperaturan perundangundangan perkoperasian, dengan nama KoperasiTKBM

Tenaga Kerja Bongkar Muat.

Putusan Nomor : 286/G/2016/PTUNJKT.6.10.Bahwa, sesuai dengan Pasal 2 SKB Koperasi Tenaga Kerja Bongar Muat(TKBM) di Pelabuhan, yang dapat melakukan kegiatan usaha bongkarmuat di pelabuhan hanya Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat, dan dalambentuk kesamaan kegiatan bongkar muat di pelabuhan dan dengan namaKoperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) ;Sehingga Koperasi yang mempunyai lingkup kegiatan jasa tenaga kerjabongkar muat, maka terikat dengan ketetuan dengan nama KoperasiTenaga Kerja Bongkar Muat

AsosiasiPerusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI)Kendari Dengan Koperasi Karyawan Karya BahariTKBM Pelabuhan Kendari, No. 01/KTKBM/IIV/2012,Tentang Tarif Bongkar Muat Peti Kemas, Upah TKBMDan Jasa Koperasi TKBM, Tahun 2012, PelabuhanKendari, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;Surat Kesepakatan bersama DPC. AsosiasiPerusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMIl)Kendari Dengan Koperasi Karyawan Karya BahariTKBM Pelabuhan Kendari, No.

muat;Bahwa, yang mendasari Koperasi Tunas Bangsa Mandiri bisa beroperasikarena Kegiatan bongkar muat dipelabuhan, yang pertama bahwa ketika kitaakan usaha di dalam tenaga kerja bongkar muat/pengerah tenaga bongkarmuat sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 60 dan sesuai SK dua dirjendan satu deputi maka harus ada wadah dan wadah yang dipakai untukmelakukan bongkar muat dipelabuhan adalah koperasi meskipun di dalamkeputusan menteri nomor 60 boleh perusahaan terbatas atau yayasan, tapipada umumnya

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, 2. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PT. MERATUS, 3. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PELINDO, 4. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) ALKEN 5. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) MITRA USAHA JAYA, 6. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) JAYA KUSUMA, 7. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BILL, 8. PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BGR dan 9.

PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PELNI tersebut;

KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM) SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat di Jalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (Kompleks Pelabuhan); VS ISNA MAHDJAN

PUTUSANNomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkatkasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT (TKBM)SAMUDRA PELABUHAN PANTOLOAN, beralamat diJalan Pengalemba Nomor telepon 491718 (KompleksPelabuhan);PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PT.

MERATUS, beralamat di Jalan Yos Sudarso, KelurahanTalise, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PELINDO, beralamat di Jalan Pelabuhan Pantoloan, KelurahanPantoloan, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)ALKEN, beralamat di Jalan Pasar Tua, Kelurahan Ujuna, KotaPalu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)MITRA USAHA JAYA, beralamat di Jalan PelabuhanPantoloan, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)JAYA KUSUMA, beralamat di Jalan Diponegoro danPelabuhan Pantoloan, Kota

Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BILL, beralamat Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)BGR, beralamat di Jalan Suharso, Kota Palu;PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM)PELNL beralamat di Jalan Pelabuhan Pantoloan, Kota Palu;Hal. 1 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat I, Tergugat II,Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VHI danTergugat IX;melawanISNA MAHDJAN, Pekerjaan Karyawan

Hal. 5 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.2 Bahwa pertimbangan Judex Juris yang menyatakan Tergugat II, Il, IV, V, VI,VII, VII dan IX tidak memberikan pekerjaan langsung adalah tidak benar dantidak berdasar hukum;3 Bahwa faktanya dari keterangan saksisaksi yang diperiksa dalam persidanganadalah Tergugat I sebagai wadah pengelola koperasi Tenaga Kerja BongkarMuat (TKBM) yang seluruh anggotanya dipekerjakan oleh Tergugat II, III, IV,V, VI, VII, VIII dan IX;4 Bahwa dari hasil pekerjaan bongkar

PIMPINAN PERUSAHAAN BONGKAR MUAT(PBM) MITRA USAHA JAYA, 6. PIMPINAN PERUSAHAANBONGKAR MUAT (PBM) JAYA KUSUMA, 7. PIMPINANPERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BILL, 8 PIMPINANPERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) BGR dan 9. PIMPINANPERUSAHAAN BONGKAR MUAT (PBM) PELNI tersebut;Hal. 9 dari 11 hal.Putusan Nomor 175 K/Pdt.SusPHI/2014.2 Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPalu Nomor 13/G/2013/PHI.

DEWAN PIMPINAN WILAYAH ASSOSIASI PERUSAHAAN BONGKAR MUAT INDONESIA LAMPUNG (DPW APBMI), Dkk vs PT. PELABUHAN INDONESIA II (Persero) CABANG PANJANG, Dkk

MuatIndonesia Lampung dan Anggota Assosiasi Perusahaan Bongkar MuatIndonesia Lampung yang aktif beroperasi di Terminal D Pelabuhan PanjangBandar Lampung.

Tidak dapat menerima dan menolak ke 3 (tiga) opsi yang ditawarkanoleh Tergugat tersebut, dengan alasan karena hal tersebut dapatmenghilangkan fungsi perusahaan bongkar muatinisendiri yang manatugas pokoknya adalah mengerjakan bongkar muat barang dari dan kekapal (Stevedoring, Cargodoring, Receiving/ Delivery);b.

Stevedoring dapat dikerjakan oleh Perusahaan Bongkar Muat NonPT. Pelindo Il Cabang Panjang dengan ketentuan dikenakan sharehandling sebesar Rp3.500,/Ton;b.

Perusahaan bongkar muat yang bekerja diluar terminal curah keringkode D dikenakan kontribusi sebesar Rp1.500,/ton;Pada pertemuan tersebut tidak terjadi kesepakatan dimana Para Penggugatmenolak biaya Share Handling tersebut, oleh karena setiap perusahaanbongkar muat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Bongkar MuatHalaman 4 dari 20 hal.Put.

pada tanggal 13 Juli 2012;Bahwa pada tanggal 04 Juni 2013 telah diadakan mediasi tentangPelayanan bongkar muat barang di Pelabuhan Panjang antara ParaHalaman 6 dari 20 hal.Put.

Penggugat:
PT Kreasi Bangsa Dinamika
Tergugat:
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat
Turut Tergugat:
1.Dewan Pengurus Wilayah Assosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia Sumatera Utara
2.Hariadi
3.4. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan,

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Ririn Syahril Alias Bongkar Bin Andi Baso Haskar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Terdakwa:
Andi Ririn Syahril Alias Bongkar Bin Andi Baso Haskar

Nama lengkap : Andi Ririn Syahril Alias Bongkar Bin Andi BasoHaskar2. Tempat lahir : Bone3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/16 November 19814. Jenis kelamin : Lakilaki5. Kebangsaan : Indonesia6. Tempat tinggal : JIn. Poros Tran Sulawesi Desa Wawontoaha Kec.Wiwirano Kab. Konawe Utara7. Agama : Islam8. Pekerjaan : PetaniTerdakwa Andi Ririn Syahril Alias Bongkar Bin Andi Baso Haskar ditangkap padatanggal 16 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.

Menyatakan terdakwa ANDI RIRIN SYAHRIL Alias BONGKAR BinANDI BASO HASKAR terbukti secara sah dan meyakinkan melakukanTindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanamanberatnya 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Pertama Pasal 114Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.2.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5. 000, (lima ribu rupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanjitidak akan mengulangi lagi, dan mohon keringanan hukuman;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PERTAMA :Bahwa terdakwa ANDI RIRIN SYAHRIL Alias BONGKAR Bin ANDI BASOHASKAR pada hari Jumat tanggal 16 Oktober

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;ATAU :KEDUABahwa terdakwa ANDI RIRIN SYAHRIL Alias BONGKAR Bin ANDI BASOHASKAR pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 12.00 Wita atausetidaktidaknya dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan KambojaKelurahan Langgikima Kecamatan Langgikima Kabupaten Konawe Utara atausetidaktidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara ini, secara tanpa hak atau

Menyatakan Terdakwa Andi Ririn Syahril Alias Bongkar Bin AndiBaso Haskar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual danmembeli Narkotika Golongan yang beratnya 5 (lima) gram sebagaimanadakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;2.

Agus Dwi Santoso Pelda NRP 2196023 2830875 Turmuat Bongkar I Ton II Dermaga Kingai Denjasaang VI-44-13 Bekangdam VI/Mlw

PENGADILAN MILITER I07BALIKPAPAN PUTUS ANNomor :61K/PM I07/AD/ VII / 2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer I07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalammemeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkanPutusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Agus Dwi SantosoPangkat /NRP : Pelda /21960232830875Jabatan : Turmuat Bongkar Ton II Dermaga KingairDenjasaang VI4413Kesatuan : Bekangdam VI/MlwTempat

H
Tergugat:
PENGURUS KOPERASI TENAGA KERJA BONGKAR MUAT SAMUDERA NUSANTARA PELABUHAN BANJARMASIN

Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;

KOPERASI KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA KERJABONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN KENDARI; MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAHREPUBLIK INDONESIA RI; KOPERASI TUNAS BANGSA MANDIRI (KTBM);

PUTUSANNomor : 235 / B/ 2017 / PT.TUN.JKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenangmemeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : KOPERAS KARYAWAN KARYA BAHARI TENAGA RJABONGKAR MUAT (TKBM) PELABUHAN K I, BadanHukum Indonesia, dalam hal ini diwakili a Ode Alimin,Kewaganegaraan Indonesia, pe n Ketua KoperasiKaryawan Karya Bahari Tena ja Bongkar

Salinan Surat KEMENKOP UKM RI Nomor : B 387/SM.2/HK.04.01/IX/2022, tanggal 20 September 2022 beserta data Online Sistem (ODS);

Saro Dale Tama sbb:

.- 12 ( dua belas ) lembar nota ongkos bongkar muat tanggal 13 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 sebesar Rp. 185.800,- (Seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah );- 3 (tiga) lembar nota solar kendaraan No.

(Tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);- 10 ( sepuluh ) lembar nota ongkos bongkar muat tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 sebesar Rp144.000,- ( Seratus empat puluh empat ribu rupiah );- 2 (dua) lembar nota solar kendaraan No.

.- 8 ( delapan ) lembar nota ongkos bongkar muat tanggal 01 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2014 sebesar Rp. 104.500,- ( seratus empat ribu lima ratus rupiah);- 3 (tiga) lembar nota solar kendaraan No.

.- 14 ( empat belas ) lembar nota ongkos bongkar muat tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2014 sebesar Rp. 223.600,- (dua ratus dua pulu tiga ribu enam ratus rupiah );- 2 ( dua ) lembar nota solar kendaraan No.

.- 12 (dua belas ) lembar nota ongkos bongkar muat tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 sebesar Rp. 142.500,- (seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah );- 1 ( satu ) lembar nota solar kendaraan No.

Selanjutnya untuk notaongkos bongkar muat sopir / loper menulis angka biaya bongkar lebih tinggi,misal biaya bongkar sesungguhnya per karton Rp400, (empat ratus rupiah)maka supir / loper menuliskan di lembar nota ongkos bongkar muat Rp500,( lima ratus rupiah ) per karton.e Bahwa sopir atau loper diwajibkan menyerahkan nota solar dan nota ongkosbongkar muat sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada perusahaan.e Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana temanteman Saksimelakukan penggelapan

Besarnya angka yang tertera dispidometer disesuaikan dengan keinginan sesuai dengan mark up yang akanmereka lakukan.Untuk nota ongkos bongkar muat sopir / loper menulis angkabiaya bongkar lebih tinggi, misal biaya bongkar sesungguhnya per kartonRp.400, (empat ratus rupiah) maka supir / loper menuliskan di lembar notaongkos bongkar muat Rp500, ( lima ratus rupiah) per karton.Bahwa sopir atau loper diwajibkan menyerahkan nota solar dan nota ongkosbongkar muat sebagai pertanggungjawaban keuangan kepada

muat biasanya sayabayar per karton Rp200 (dua ratus rupiah) ditulis di nota bongkar muat Rp350(tiga ratus lima puluh).

Selanjutnya sopir/loper memasang alat pemacu sepidometer alattersebut apabila dijalankan akan memutar spidometer tanpa mobil berjalan.Besarnya angka yang tertera di spidometer disesuaikan dengan keinginan sesuaidengan mark up yang akan mereka lakukan.Bahwa nota ongkos bongkar muat sopir / loper menulis angka biaya bongkarlebih tinggi, misal biaya bongkar sesungguhnya per karton Rp400, (empat ratusrupiah) maka supir / loper menuliskan di lembar nota ongkos bongkar muatRp500, (lima ratus rupiah) per

Besarnya angka yang tertera dispidometer disesuaikan dengan keinginan sesuai dengan mark up yang akanmereka lakukan.Bahwa untuk nota ongkos bongkar muat, sopir / loper menulis angka biayabongkar lebih tinggi, misal biaya bongkar sesungguhnya per karton Rp400,(empat ratus rupiah) maka supir / loper menuliskan di lembar nota ongkosbongkar muat Rp500, ( lima ratus rupiah ) per karton.