Ditemukan 17962 data
12 — 9
di atas;Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah yang diajukan olehPara Pemohon merupakan wewenang absolut dari Pengadilan Agama, halini telah sesuai dengan bunyi pasal 49 ayat (1) penjelasan UndangUndang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang menyebutkan: Peradilan Agama bertugasdan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama islam di bidang: a.perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
17 — 1
Perkara perdata yang disengketakan harus mengenai perkaraperkarayang termasuk dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah,wakaf, dan sedekah.3).
1.JUMAN BIN GEBENG
2.BENO
3.INAH
4.SOKO
5.H. KALSUM
6.H. MARHASAN
Tergugat:
1.OEI HOK TEK
2.TONG NGIAT TJIN
3.JO TJONG
4.ENTJING bin DJAMAT
5.ANASRUL JAMBI, SH
6.KANWIL BPN PROVINSI DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
84 — 61
telah meninggal dunia di Jakartapada tanggal 20 Pebruari 1997 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
Ihu PENGGUGAT II, Il, dan 1V)telah meninggal duniadi Jakarta pada tanggal 20 Januari 2005 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untukmelengkapi pernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
ALI ninGEDJUL (ic,, Ayah PENGGUGAT V)telah meninggal dunia diJakarta pada tanggal 3 April 1999 dan dimakamkan di PemakamanTanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukan untuk melengkapipernyaratan mengurus pernyataan ahli waris.
Ibu) PENGGUGATVi)telahmeninggal dunia di Jakarta pada tanggal 4 Juni1999 dan dimakamkan di Pemakaman Tanah Wakaf Keluarga.Keterangan ini diperlukan untuk melengkapi pernyaratanmengurus pernyataan ahli waris. (Bukti P7)2. Bahwa semasa hidup SENIH dan GEDJUL yang merupakan Kakek NenekPARA PENGGUGAT memiliki tanah seluas 2.770 M2 sesuai dengan SuratHalaman 4 dari 92 Hal.
Putusan No.651/Pdt.G/2020/PN.JKT UTRJakartapadatanggal 23 Juni1963 dan dimakamkan diPemakaman Tanah Wakaf Keluarga. Keterangan ini diperlukanuntuk melengkapi pernyaratan mengurus pernyataan abhiwaris (Bukti P2)dan diperkuat dengan Ketetapan/FatwaPengadilan Agama Jakarta Barat No. 122/C/1980 tertanggal 5Mei 1980(vide Bukti P1A)4.2.5.
60 — 12
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp.188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
Pembayaran tanah nomor bidang 7 atas nama Kepala DesaCihanjuang (tanah wakaf Rw.07, Rw.05 dan Rw.06) sebesarRp. 188.100.000,;2. Pembayaran tanah nomor bidang 26 atas nama Kepala DesaCihanjuang Iday Hudaya (aset Desa) sebesar Rp.27.000.000,;3.
86 — 24
Masjid At'Taqwa KelurahanKebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dan saksiselaku Nadzir Wakaf.Bahwa tanah wakaf yang disewa oleh Terdakwa seluas 2.107 m?
.Bahwa saksi menerima uang sewa tanah wakaf dari Terdakwa sebesarRp. 9.700.000,00 (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan ada tandaterima berupa kwitansi namun berada di Sdr.
Bahwa saat awal tahun 2011 ketika Terdakwa menyewa tanah wakaf ,oleh Terdakwa tanah tersebut ditanami padi, dan untuk tahun selanjutnyasaksi tidak tahu.
Blok Sumurgadung Kelurahan Paduraksa seluas 0,500 Ha separomilik sewa tanah wakaf dan Terdakwa sewa dari Sdr. Basir, alamatkebondalem pekarangan Kecamatan Pemalang KabupatenPemalang.18.
69 — 30
(Sekarang) dengan mempergunakan hasil dari penjualantanah persawahan seluas 10.000 M2 seperti tersebut pada point (7)diatas, dengan batasbatas sebagai berikut : sebelah Utara berbatasan dengan Sei Batang Serangan ...146 M; sebelah Selatan berbatasan dengan tanah wakaf ...183 M; sebelah Timur berbatasan dengan tanah Amin, Jahir, Yakub,Sapar ..... 265 M; sebelah Barat berbatasan dengan Sei Batang Serangan .. 347 M;dan sisa dari pembelian tanah darat tersebut diatas dipergunakanHal 1 dari 31 hal Put
/Pdt.G/2020/PA.Stb sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang dikuasai olehSukiman .59 M;= sebelah Barat berbatasan dengan tanah wakaf ....... 51M;semula tanah yang tengah dikuasai oleh ... (Penggugat II) adalah seluaskurang kebih 8.000 M2, namun sekitar bulan Mei 2018 Hj. Nurmi(Penggugat III/saudara kandung Penggugat II) telah menjual kepada H.
Atinseluas kurang lebih 5.400 M2 dengan harga Rp. 80.000.000, (Delapanpuluh juta rupiah) dengan batasbatas sebagai berikut :; Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Sukimaan ....... 59 M; Sebelah Barat berbatas dengan tanah Wakaf ................4. 51 M; Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Atin .............. 76M;x Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Muhayan ...35 &22M;dengan demikian tanah yang masih berada dalam penguasaan ...
26 — 21
lebih di kenal lagi dengan DiJalan Gereja Lumban Nabolon, Desa : Lumban Nabolon, Kecamatan Uluan,Kabupaten Toba Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dan Tanah Perladangantersebut Luas + 21000 M2 (lebih kurang dua puluh satu ribu meter bujursangkar) atau disebut juga dengan (+ 2 Ha 1000 M) dan batas batasnyasebagai berikut ;e Sebelah Timur berbatas dengan : Beni Sitorus & St.Gustaf Sitorus &Op.Pulo Sitorus ; 202 no nnn n ne connec cnn nn nnn nnn nce nn nnn nceee Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf
Atas Peninggalan Orang Tuanya Marsius Sirait dari AhliWaris Panindak Sirait Almarhum. dan batas batasnya sebagai berikut : e Sebelah Timur berbatas dengan : Beni Sitorus & St.Gustaf Sitorus & Op.PUlO SIOPUS nm nnn nnn nnn nnn ern rine17e Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makam danJln. Gereja Lumban Nabolon ; e Sebelah Utara berbatas dengan : Jalan Lumban Tor ; e Sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan.
Gustaf Sitorus ; Sebelah Barat berbatas dengan : Tanah Wakaf / Kuburan / Makam dan JalanGereja Lumban Nabolon ; 2002022 2n nonce nnnSebelah Utara berbatas dengan Jalan.
NURMILA ODE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MIMIKA
Intervensi:
PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cabang Mimika
131 — 33
penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikanhak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabilapemberian hak tersebut berasal dari tanahn Negara atau tanah hakpengelolaan;sli akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemeganghak milik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenalhak guna bangunan dan hak pakai atas tanah hak milik;ak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaanoleh Pejabat yang berwenang; Conn nn nn nn rt nn I Tanah wakaf
dibuktikan dengan akta ikrar wakaf;C . nnonane nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn cnn cnn ceee hak milik atas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan;OQ nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn pemberian hak tanggungan dibuktikan dengan akta pemberian haktanggungan.> TODO 0000000 00000000000 0000 (00 0000000 00000000 0000000 (00 0000000000000 000000000000 00000000000 00000000000Pasal 24:(1) 222 nnn n nnn nnn nnn nnn nn
Akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuatsebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atauj. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelangyang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertaialas hak yang dialinkan, atauk. Surat penunjukan atau pembelian kavelingtanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau PemerintahDaerah, atauI.
26 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ucu DannyDrajat 14/256 bag, dengan batasbatas sebagai berikut :* Sebelah Utara : Jalan Lingkar ;* Sebelah Timur : Sawah/Tanah Milik Adat (akad, tanah wakaf, Onih) ;* Sebelah Selatan : Sawah/Tanah Milik Adat (Idrus, Onih, wakaf) ;* Sebelah Barat : Sawah/Tanah Milik Adat (Taji, Aos, Onih) ;Hal. 11 dari 35 hal. Put.
Menyatakan sah menurut hukum Para Penggugat dR adalah pemilik yangsah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sudajayahilir,Kecamatan Baros, Kota Sukabumi berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM)Nomor : 56/Desa Sudajayahilir dengan luas tanah tercantum seluas 8.995m2 dengan batasbatas sebagai berikut : Sebelah Utara : Jalan Lingkar ; Sebelah Timur : Sawah/Tanah Milik Adat (akad, tanah wakaf,Onih) ; Sebelah Selatan : Sawah/Tanah Milik Adat (ldrus, Onih, wakaf); Sebelah Barat : Sawah/Tanah Milik
92 — 11
Ketentuan Pasal 49 UndangUndang No 3 tahun 2006 tentang perubahanatas UU no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksamemutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orangorangberagama islam di bidang : Perkawinan; Waris; Wasiat; Hibah; Wakaf; Zakat; Infak; Shadagah; Ekonomi syariah;2.
Yurisprudensi Putusan MA RI No.1321 K/Pdt/1993, tanggal 26 Januari 1994:Sejak UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamaberlaku, Pengadilan Negeri tidak lagi berwenang memeriksa dan mengadiliPerkara Perkawinan, warisan, Wasiat, Hibah, wakaf dan ShadaqahMenimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang sudahdipertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan peraturan peraturanperundangundangan serta yurisprudensi tersebut diatas, maka majelis hakimberpendapat sebagai berikut :1.
92 — 56
Aliyaberdasarkan bukti T7,T8 dan pengalihan pengelolaan oprasional TK/SD IslamTerpadu dari Yayasan Aliya ke Yayasan Himma Aliya dinyatakan sah menuruthukum; bahwa hal tersebut di atas berdasarkan ketentuan pasal 71 Undangundang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undangundang Nomor 28 Tahun 2004 Jo4Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, maka Yayasan Aliya demi hukumtelah bubar dan tidak dapat menggunakan nama yayasan terhitung sejaktanggal 6 Oktober 2008, yang kemudian pada tanggal 10 Januari 2011mendirikan Yayasan Wakaf
22 — 3
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
11 — 1
memeriksa, mengadili,memutus, dan menyelesaikan perkara antara orangorang yang beragamaIslam sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;Bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang PeradilanAgama secara tegas menyatakan bahwa: Pengadilan agama bertugas danberwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a. perkawinan, b.waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf
1.DWI YULISTIA,S.H
2.SUKMAWATI,S.H.,M.H
Terdakwa:
ARI WIBOWO Als ARI bin JAILANI
75 — 13
tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah kotak wakaf
71 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanah Wakaf dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf, d. Hak milikatas satuan rumah susun dibuktikan dengan akta pemisahan, e.
61 — 1
tersebut bersifat /stifadhah/Testimonium De Auditu, namunke re orang saksi Pemohon dan Pemohon Il tersebut dapatetka ala IE ol kti dalam persoalan pernikahan in cassu itsbat nikah, danendapatEeAa Bit diambil alih menjadi pendapat majelis dalam pertimbangan car Pee en ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh ALIslamiy WaAdillatah juz 8, halaman 171 kesaksian istifadhah (testimonium de auditu)dapat diterima dalam perkara nasab, telah terjadinya pemikahan, cerita tentangkematian seseorang, kepemilikan, wakaf
Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2016/PA.Mab. ne secara sangkil dan mangkus berperan dalam mewujudkan penegakan hukumyang berasaskan keadilan, kebenaran dan kejujuran, rasanya tidak salah kalaujangkauan penerapannya dapat dielaborasi kepada bidang sengketa yang lainnya (dalam tulisan tersebut penulis membahas sengketa perwakafan):Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu memperhatikanhasil Rakernas Mahkamah Agung R.. tahun 2007 dan Rakerda PTA Jambitahun 2014 bahwa dalam perkara wakaf dan nikah secara
72 — 26
/testimonium de auditu, dapat dijadikan alat buktidalam persoalan pernikahan (in casu itsbat nikah), dan pendapat tersebutdiambil alin menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumputusan ini, sebagaimana terdapat di dalam AlFigh AlIslamiy Wa Adillatuh juz8, halaman 171 kesaksian istifadnah (testimonium de auditu) dapat diterimadalam perkara nasab, telah terjadinya pernikahan, cerita tentang kematianHalaman 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 39/Padt.P/2021/PA.KPseseorang, kepemilikan, wakaf
diterimanya kesaksianistifadhah itu adalah bahwa cerita itu berasal dari sejumlah orang yang mustahilmereka bersepakat untuk berdusta mengenai cerita tersebut sehinggamenghasilkan pengetahuan yang pasti atau paling tidak diduga kuat kebenaranceritanya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat juga perlumemperhatikan hasil Rakernas Mahkamah Agung R.I. tahun 2007, dan SuratEdaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2020 bahwa syahadah istifadhahdapat dibenarkan terhadap peristiwa isbat nikah atau ikrar wakaf
55 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku ;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanPondok Pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa selanjutnya saksi IMAM SUPRIYANTO dan saksi ABDUSSALAM PANJIGUMILANG mulai membebaskan sejumlah
Yayasan tersebut menjalankan kegiatan mendirikanpondok pesantren (mahadmahad) dengan berbagai tingkatan, menyelenggarakanusahausaha pertanian, peternakan dan perdagangan sedangkan sumberpendanaannya berasal dari pendiri, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat,wakaf, hibah, hibah wasiat dan perolehan lain yang tidak bertentangan dengananggaran dasar atau peraturan perundangundangan yang berlaku;17e Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Indonesia yang tertuangdalam Akte Notaris IIT
Serta adanya buktipemberian wakaf tanah masyarakat kepada Pondok Pesantren AlZaitun yang telahdiserahkan melalui saksi IMAM SUPRIYANTO sehingga saksi IMAMSUPRIYANTO merasa bersalah atas hal tersebut setelah dikeluarkannya dariYayasan karena merasa tidak bisa menjalankan amanah dari masyarakat yang telahmemberikan wakaf tanah kepada saksi IMAM SUPRIYANTO.
16 — 10
UbLIl,AY algArtinya : Golongan Hambali dan ulamaulama yang sependapat dengannyamembolehkan kesaksian Istifadhah dalam hal pernikahan,kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, pembebasanbudak dan perwalian.YI aGolaiwYLoolgid! Guar Y lei al aor) aasi> gil pL YI Jlsgwogally clsiJl odArtinya: Imam Abu Hanifah berpendapat, kesaksian Istifadhah dapatditerima dalam hal perkawinan dan kematian.SVgJlq Gilg Sgolg SVQIlg Cunt! 09 cuxdbid!
ais doleiwVL doleil Taigax Igig TISI9 Jizlly aSg/lg aVoJlyArtinya: Ulama Kalangan Syafiivah membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,perwalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, pengunduranHal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.13/Padt.P/2021/PA.MSdiri (dari jabatan hakim), nikah beserta seluruh masalahnya...dst.(Fighus Sunnah, jilid Ill, hal.426);lil 9m LS elow!
24 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
usaha kekeluargaan dan musyawarah berulangkali telahdilakukan tetapi hingga saat ini para Penggugat dan Tergugat tidak dapatmenyelesaikan permasalahan ini secara baikbaik, maka berdasarkanUndangUndang No.3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UndangUndangNo. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang menyatakan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang perkawnan, weris, wasiat, hibah, wakaf
Asasi Manusia (HAM) karena memaksaPemohon Kasasi/Tergugat untuk tunduk dan mentaati hukum Islammelalui Pengadilan Agama Surakarta dimana Pemohon Kasasi/Tergugatberagama Kristen sebagaimana UndangUndang No.3 tahun 2006 tentangperubahan UndangUndang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agamadalam pasal 49 berbunyi Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang beragama Islam di bidang a. perkawinan, b.waris,c.wasiat, d. hibah, e. wakaf