Ditemukan 17962 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Wakaf-
Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 744 K/Pdt/2017 Tanggal 16 Mei 2017 — HJ. MISNAH BINTI H. ISMAIL, dkk vs HJ. MUNAWAROH BINTI H. ANWAR ACHMAD
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan berdasarkan Pasal 49 UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama menentukan:Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas,;maka kewenangan dimaksudadalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 25 ayat(3) Undang
Pasal 2 dan 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun2006 tentang Perubahan Pertama, dan Undang Undang Republik IndonesiaNomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyebutkan bahwaperadilan agama adalah salah satu badan peradilan menyelenggarakanpenegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah
Nomor 744 K/Pdt/2017penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkaratertentu antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan,waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadaqah, dan ekonomi syariah;Bahwa karena sengketa hibah harus diajukan di Peradilan Agama, makahukum materiil yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hibahadalah hukum yang diterapkan di Pengadilan Agama.
Register : 01-11-2014 — Putus : 06-04-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PA BLITAR Nomor 3912/Pdt.G/2014/PA.BL Tanggal 6 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
88 — 14
88 — 14
diubah pertama kalinya dengan UU No. 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU No. 50Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama teiah ditentukan bahwa "Pengadilan agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaradi tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang: a).perkawinan; b). waris; c).wasiat; d).hibah; e). wakaf
mengenai pokok perkara harus ditolak maka Majels berpendapattidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima , karena hal iniakan merugikan pihak lawan dan akan menghambat proses penyeleseianperkara;Menimbang bahwa didalam Pasal 49 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi Pengadilan Agama bertugas danberwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertamaantara orangorang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat,hibah, wakaf
Sebagaimana pasal 49UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah, danekonomi syariah, dengan demikian petitum penggugat tersebut bukanmerupakan kewenangan Pengadilan Agama, sehingga dinyatakan tidakdapat diterima;Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat tentang gugatanpara
Putus : 28-09-2009 — Upload : 21-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1310 K/Pid/2009 Tanggal 28 September 2009 —
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan denganSurat bukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985,di mana Bahar selaku Anggota Kaum Pemohon Kasasi/Terdakwa, ikutmembubuhkan cap jempol di atas surat dimaksud, makaterbukti,benar Bahar adalah sekaum dan setali darah dengan PemohonKasasi/Terdakwa, dan juga terbukti benar isi Ranji Asli dimaksudyang mencantumkan nama Bahar di dalamnya ;5.
Sampono Marajo dan Suhaimi, dihubungkan dengan SuratBukti T.1, yaitu Surat Keterangan Wakaf tertanggal 20 Mei 1985, dimana Bahar selaku anggota kaum Terdakwa, ikut membubuhkan capjempol di atas surat dimaksud terbukti benar Bahar adalah sekaum dansetali darah dengan Terdakwa Hafni, tetapi Bahar diangkat oleh kaumlain, Lingkuang Papan Dt.
Register : 23-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Krs Tanggal 7 Oktober 2020 — Penggugat:
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
61 — 4
NAISE
Tergugat:
1.MANIS
2.SURATI
3.SATIMA
4.SINAL
61 — 4
Wakaf f. Zakat g.
Buramin (ayah Tergugat Ill) dimana tanah tersebut dihibahkan kepada Penggugat dan oleh Penggugat tanah tersebut telahdisertifikatkan nomor 35 tanggal 19 Mei 2015;Menimbang, bahwa Pasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama menyatakan Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antaraorangorang yang beragama Islam di bidang:a) Perkawinan;b) Waris;c) Wasiat;d) Hibah;e) Wakaf
Putus : 17-09-2013 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN BINJAI Nomor 248 / Pid.B / 2013 / PN-BJ Tanggal 17 September 2013 — MUHAMMAD RAHMADANI ALS. DANI
78 — 6
78 — 6
Wakaf No.28 A Kel. BinjaiKec. Binjai Kota, Kota BinjaiAgama : IslamPekerjaan : Jaga Parkir di Pajak BawahPendidikan : SMPTerdakwa ditahan oleh :1Penyidik tanggal 31 Mei 2013 No.POL:SP.Han/12/V/2013/Reskrim sejaktanggal 31 Mei 2013 s/d tanggal 19 Juni 2013 ;Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2013.
Register : 05-03-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 13-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 112/Pdt.G/2015/PN.Bdg Tanggal 10 Nopember 2015 — INDRA BUDI HARDIAN,dkk LAWAN TJANDRA MINARDI,dkk
73 — 12
73 — 12
berwenang untuk mengadili,memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo adalah PengadilanAgama ; Bahwa berkaitan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan UndangundangNomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut :Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang, 1.Perkawinan, 2.Waris, 3.Wasiat, 4.Hibah, 5.Wakaf
selanjutnya Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, di dalamPenjelasan Umum ditegaskan Para Pihak sebelum berperkara dapatmempertimbangkan untuk memilinh hukum apa uang di pergunakan dalampembagian waris dinyatakan dihapus, artinya bagi para pihak yang beragamaIslam tidak lagi memiliki pilinan hukum, melainkan harus diselesaikan denganhukum kewarisan Islam yaitu di Pengadilan Agama, sama halnya denganmasalah sengketa wasiat, hibah wakaf
setidaknya ada 2 (dua) hal yang sangat prinsipil dan substansi yang harusmenjadi perhatian Majelis Hakim dalam perkara ini, yaitu :Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraperkara di tingkat pertama di antara orangorang yangberagama Islam ;Bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan permasalahandimana bidang atau pokok perkara yangdipersengketakan (objek perkara) adalah mengenai bidang : 1.Perkawinan, 2waris, 3.Wasiat. 4.Hibah,5.Wakaf
bahwasertifikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya,sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang adadalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan ;Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 memberikanpengertian sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksuddalam pasal 19 ayat (2) huruf c undangundang Pokok Agraria untuk hakatastanah, hak pengelolaan, tanah wakaf
Register : 29-07-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 363/Pdt/2020/PT MDN Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Tergugat I : Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
Terbanding/Penggugat : H. Arjuman Esri Efendi Harahap
94 — 191
Pembanding/Tergugat II : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Padang Lawas Utara
Terbanding/Penggugat : H. Arjuman Esri Efendi Harahap
94 — 191
Penyerahan Tanah tempat bagunan SDN No. 5Gunung Tua Julu tersebut berdiri kepada Pemerintah Kabupaten TapanuliHalaman 2 dari 39 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT MDNSelatan karena bangunan sekolah akan di rehabilitasi menjadi bangunanpermanen;Bahwa atas permintaan tersebut Penggugat membuat Surat Penyerahan Tanah,tertanggal 03 Oktober 2002, dimana ukuran tanah 40 m x 25 m, seluas 1.000m2 dengan batasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara: Indra Siregar.Sebelah Barat : Jalan Raya;Sebelah Selatan: Tanah Wakaf
timbul dalam peristiwa perkara yang bersangkutan, maupunberupa rechts gronden yang memuat dasar hukum alas hak Penggugatuntuk mengajukan gugatan;Bahwa Penggugat dalam posita nya halaman 1 (Satu) point 3, Penggugatmenyatakan sebagai pemilik dan pemegang hak atas tanah sebagaimanadimaksud dalam Surat Penyerahan Tanah tertanggal 03 Oktober 2002dimana ukuran tanah 40 m x 25 m, seluas 1.000 m2 dengan batasbatassebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah Indra Siregar ; Sebelah Selatan dengan tanah wakaf
Sebelah Selatan : Tanah Wakaf (Kuburan)3. Sebelah Barat : Jalan Raya4. Sebelah Timur : Arjuman E.
tanah terperkaradan juga luas tanah terperkara dan dikuatkan berdasarkan faktafakta hukum yangterungkap pada saat sidang lapangan/ sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yangdilakukan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dimana pada saat dilakukan sidangPemeriksaan Setempat Kuasa Hukum Terbanding menunjukkan batasbatas tanahobjek perkara secara global yaitu :Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 363/Pdt/2020/PT MDNSebelah Timur berbatas dengan tanah keluarga Terbanding;Sebelah Selatan berbatas dengan tanah wakaf
Register : 15-12-2016 — Putus : 16-03-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1088/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 16 Maret 2017 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
9 — 5
parplainf3fs8parplainf3fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 21-11-2017 — Putus : 13-12-2017 — Upload : 12-07-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 2262/Pdt.G/2017/PA.PLG Tanggal 13 Desember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 0
7 — 0
Sultan Mansyur Lorong Wakaf No.1133 RT. 14.
Register : 04-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1318/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon melawan Termohon
16 — 14
16 — 14
HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon padapokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorangyang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf
Register : 27-07-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 25-08-2016
Putusan PA MEDAN Nomor 2315/Pdt.G/2015/PA.Mdn Tanggal 2 Maret 2016 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
18 — 0
18 — 0
ALI MASHURI, umur 40 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia,pendidikan , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di JalanTanggok Bongkar Ill No. 11 Kelurahan Tegal Sari Mandala IlKecamatan Medan Denai, Kota Medan, berdasarkan surat kuasakhusus telah memberi kuasa kepada untuk selanjutnya disebutsebagai PenggugatMelawanWAN ZUBAIDAH Binti DATUK ABDUL MUTHOLIB (alias DATUK POLEH), umur 54 tahun,agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan , pekerjaanWiraswasta, tempat kediaman di Jalan Wakaf
Register : 14-12-2016 — Putus : 17-01-2017 — Upload : 19-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1084/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Tanggal 17 Januari 2017 — Pemohon melawan Termohon
16 — 8
16 — 8
parplainf3fs8parplainf3fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 50 Tahun 2009tentang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islamdibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukanberdasarkan hukum Islam serta wakaf
Register : 04-04-2016 — Putus : 15-06-2016 — Upload : 12-11-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 1140/Pdt.G/2016/PA.Tgrs Tanggal 15 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 14
22 — 14
sebagaimana padadalildalil permohonan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, yangmenegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkatpertama antara orangorang yang beragama Islam dibidang : (a).perkawinan, (b). waris, (Cc). wasiat, (d). hibah, (e). wakaf
Register : 08-02-2018 — Putus : 22-02-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/P/FP/2018/PTUN.SBY Tanggal 22 Februari 2018 — Pemohon:
KYAI IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA Alias KH. IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA
Termohon:
KEPALA DESA BANYUWANGI, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
65 — 66
KYAI IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA Alias KH. IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA
Termohon:
KEPALA DESA BANYUWANGI, KECAMATAN MANYAR, KABUPATEN GRESIK
65 — 66
IMAM BUKHORI AL HABSYI, MBA;bahwa perolehan pemohon berdasarkan Ikrar Wakaf/SHODAQOHtertanggal 28 Agustus 2016 dari Fauziyah, Aida Nuzhatul Muhibbah,Ahli waris H. Anwar (Ahsanatul Faidah, Siti Nuhya, Aida NuzhatulMuhibbah dan Fauziyah) Berdasarkan Pernyataan IkrarWakaf/Shodaqoh kepada KH. Imam Bukhori Al Habsyi.
Anwar; Surat Pernyataan IKRAR WAKAF/SHODAQOH ;PBB atas nama Fauziah dengan No SPPT 0000301:;PBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000303; PBB atas nama H.Anwar dengan No SPPT 0000300;Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Perkara No. : 05/P/FP/2018/PTUN.SBYPBB atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan No SPPT 0000296; Surat Keterangan Beda Nama H.Anwar dengan Fadelan 1 orang yangsama, Kutipan C desa atas nama Aidah Nuzhatul Muhibbah dengan Nomor 700;Kutipan C desa atas nama Fauziyah dengan
Surat Pernyataan Ikrar Wakaf (vide Bukti P10).;9. Surat PBB an. Fauziah Tahun 1994 (vide Bukti P11).;10. Surat PBB an. Aidah Nazhatul Muhibbah Tahun 1994 (vide Bukti P12, P13).;11. Surat PBB an. H. Anwar Tahun 1994 (vide Bukti P14).;12. Surat Keterangan Kepala Desa Banyuwangi bahwa nama H.Anwar ditulisjuga Fadelan (vide Bukti P15).;13. Kutipan Buku C No. 700 an. Aida Nuzhatul Muhibbah (vide Bukti P16).;14. Kutipan Buku C No. 699 an. Fauziyah (vide Bukti P17).;15. Kutipan Buku C No. 698 an. H.
Register : 13-03-2013 — Putus : 28-05-2013 — Upload : 18-11-2013
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 35/B/2013/PT.TUN-MDN Tanggal 28 Mei 2013 — Dra. TIROMA NAINGGOLAN vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
47 — 33
47 — 33
dibuktikan dengan :1 Penetapan Pemberian Hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hakyang bersangkutan menurut ketentuan yamng berlaku apabila pemberianhak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan ;2 Asli Akta PPAT yang memuat pemberian hak tersebut oleh pemegang hakmilik kepada penerima hak yang bersangkutan apabila mengenai hak gunabangunan dan hak pakai atas tanah hak milik ;Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak pengelolaan olehPejabat yang berwenang ;Tanah Wakaf
dibuktikan dengan Akta Ikrar Wakaf ;Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dibuktikan dengan Akta Pemisahan;Pemberian Hak Tanggungan di buktikan dengan Akta Pembiran HakTanggungan ;Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversihakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenai adanya hak tersebutberupa buktibukti tertulis, keterangan saksi dan atau permnyataan yangbersangkutan
Kelurahan letak tanah yang bersangkutandalam pendaftaran tanah secara sporadik serta di tempat lain yang dianggapperlu ;Halaman 23 dari halaman 39 Putusan No. 35/B/2013/PT.TUNMDN243Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalamhal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukanmelalui media masaa ;Pasal 29 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah menyebutkan :1Hak atas Tanah, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf
Register : 24-01-2012 — Putus : 24-02-2012 — Upload : 14-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 08/Pdt.P/2011/PA-LBs Tanggal 24 Februari 2012 —
16 — 5
16 — 5
bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlumengemukakan dalil figih tentang kedudukan keterangan saksi yang berdasarkanpada berita yang sudah demikian tersebar luas (SyahadahalIstifadhah)sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fiqghus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumberdari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran,kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorangmenjadi hakim, wakaf
Register : 01-07-2011 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 20-06-2012
Putusan PA LUBUK SIKAPING Nomor 198/Pdt.P/2011/PA-Lbs Tanggal 4 Agustus 2011 —
19 — 2
19 — 2
fiqih tentang kedudukan keterangan saksi I (saksi I( secraremmeremmenacemmmnes ) dart SakSi TL (eevccssmsscsssmmnccxvenns ) yang berdasarkan pada beritayang sudah demikian tersebar luas (Syahadah alIstifadhah) sebagaimanadisebutkan di dalam kitab Fighus Sunnah yang berbunyi :i:Artinya : Imam syafii membenarkan kebolehan kesaksianistifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalammasalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak,kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 08-03-2021
Putusan PA LUBUK PAKAM Nomor 0604/Pdt.G/2021/PA.Lpk Tanggal 8 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 8
8 — 8
Sedangkan Pemohontinggal bersama orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Sunggal TB.Simatupang Gang Wakaf 1 No.36, Lingkungan 14, Kelurahan Sunggal,Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan;Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidakberhasil dan Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai;Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara ini;Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Lpk8.
Upload : 10-09-2014
Putusan PT MEDAN Nomor 215/PDT/2014/PT-MDN ALWASLIYAH X TN. TENGKU TAUFIDDIN
100 — 75
100 — 75
Wakaf Lingkungan VIII, KelurahanTanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Hilir Medan Deli, Kabupaten DeliSerdang ; Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK TERGUGATXXX/TERBANDINGXXxX ; 31. AMIRSYAH, bertindak baik untuk diri sendiri maupun selaku Ahli Waris Alm.ISMAIL YS, beralamat di JI. PRINGGAN No. 6 Dusun VI, Desa Helvetia,Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ; Untuk selanjutnya disebutsebagai PIHAK TERGUGATXXXI/TERBANDINGXXxXI ; 32.
Register : 05-03-2013 — Putus : 02-04-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PA KOTABUMI Nomor 71/Pdt.G/2013/PA.Ktbm Tanggal 2 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
17 — 3
17 — 3
Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskan bahwa PengadilanAgama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang : a. perkawinan;b. waris; c. wasiat; d. hibah; e. wakaf