Ditemukan 20445 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 198 K/TUN/2019 Tanggal 20 Mei 2019 — Dr.DEWI LAXMI CAROLINE HIRANAND vs MARYANI, Dkk
808 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
808 — 366 — Berkekuatan Hukum Tetap
Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 267/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 3 Januari 2019;.
Putus : 14-10-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3719 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — PT. CENTRALPERTIWI BAHARI vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
123 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3719 B/PK/Pjk/2020perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 juncto142/PMK.010/2017;b.
Register : 02-07-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 10-02-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 178 / Pdt.P / 2012 / PN.Pct Tanggal 10 Juli 2012 — J U M I R A N
66 — 2
66 — 2
bahwa pada hari yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadapdi persidangan di Pengadilan Negeri Pacitan, dimana oleh Hakim dibacakan suratpermohonan Pemohon tersebut diatas, atas permohonan mana Pemohon menyatakankebenaran dan tetap pada permohonannya tersebut ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon di muka persidangantelah menyerahkan alat bukti surat, berupa :1.Asli Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PacitanTanggal 25 Juni 2012 Nomor 475 / 267
Register : 10-06-2015 — Putus : 03-08-2015 — Upload : 05-10-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2623/Pdt.G/2015/PA.Clp Tanggal 3 Agustus 2015 — penggugat tergugat
15 — 6
15 — 6
dan tidakpernah kembali lagi kepada penggugat sejak itulah antara Penggugat danTergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama + 3tahun dan tidak pernah berkumpul kembali.Bahwa Penggugat merasa perkawinannya dengan Tergugat tidak dapatdipertahankan lagi , sehingga Penggugat berketetapan hati memilih jalanPerceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat.Bahwa oleh karena Penggugat berasal dari keluarga tidak mampusebagaimana Surat Keterangan dari kepala desa Ujungmanik No:267
Putus : 02-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1983/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA Tbk vs. DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
132 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali)dalam perkara a quo tetap dipertahankan karena telah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimanadiatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndangKetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) danayat (2) UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006, tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995, tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Putus : 19-02-2010 — Upload : 09-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 60 B/PK/PJK/2006 Tanggal 19 Februari 2010 — PT. POLYTAMA PROPINDO VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Put. 05950/PP/M.111/16/2005 tanggal 21 Juli 2005 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikutMenolak permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputus an Dir ekt urJenderal Pajak Nomor : KEP0118/ WPJ. 07/KP.0209/2004 tanggal 9Juni 2004tent ang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nil ai Barang dan Jasa atas PemanfaatanJasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Paj ak Januarisampai dengan Desember 2000, Nomor : 00050/267/00/052/ 03t anggal 11.
Register : 13-07-2020 — Putus : 28-09-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3375 B/PK/PJK/2020 Tanggal 28 September 2020 — PT. CENTRALPERTIWI BAHARI VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
232 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
232 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
importasi a quomerupakan bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak yang atasimpornya dibebaskan dari pengenaan PPN dan oleh karenanya koreksiTerbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara aquo tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPasal 16 dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) danPasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267
Register : 22-07-2009 — Putus : 03-12-2009 — Upload : 02-03-2012
Putusan PA JEMBER Nomor 2836/Pdt.G/2009/PA.Jr Tanggal 3 Desember 2009 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
10 — 0
10 — 0
Surat:1.Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang Kabupaten Jembertanggal 03 Agustus 1999 Nomor 267/08/VIII/1999 (P.1) ;oes Surat Keterangan dari Kepala Desa WringinagungKecamatan Jombang Kabupaten Jember Nomor 580/ /19.2005/2009 Tanggal 23 Juli 2009 (P.2);B. Saksi Saksi:1.
Register : 15-01-2013 — Putus : 05-02-2013 — Upload : 18-02-2014
Putusan PA KABUPATEN KEDIRI Nomor 0018/Pdt.P/2013/PA.Kab.Kdr Tanggal 5 Februari 2013 — Pemohon
13 — 0
13 — 0
No:018/Pdt.P/2013/PA.Kab.KdrFoto ljazah Sekolah Menengah Atas, atas nama ANAK KE 2PEMOHON yang dikeluarkan oleh SMA Kabupaten Kediri,tanggal 13 Juni 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinyadan bermeterai cukup (P.4);Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5029/1/1993, tanggal6 Januari 1993, atas nama ANAK KE 3 PEMOHON, dikeluarkanoleh Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan KabupatenKediri, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeteraicukup (P.4);Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 267
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3680 B/PK/PJK/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 —
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 3680/B/PK/Pjk/2020pembuatan pakan ternak yang atas impornya dibebaskan daripengenaan PPN dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo tidak dapatdipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16dan Pasal 17 UndangUndang Kepabeanan juncto Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010
Register : 15-09-2017 — Putus : 16-10-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 7/Pdt.G.S/2017/PN Tbh. Tanggal 16 Oktober 2017 — - PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR UNIT KOTABARU (Penggugat)
Lawan :
- JUMADI (Tergugat I)
- DAHLIA (Tergugat II)
125 — 15
125 — 15
angka III tersebut haruslahdikabulkan ;Menimbang, bahwa Hakim tunggal akan mempertimbangkan petitum angka IVPenggugat yaitu menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan SKGR No:01/SKRPPT/TIJ/2007 atas nama Jumadi, SKGR No: 27/SKRPPTKMN/2005 atas namaJumadi, dan SKGR 3897/SKGRKMN/2010 atas nama Jumadi berikut sekaligus tanah danbangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga untuk dilakukan Sita Jaminan(Conservatoir Beslag) bagi kepentingan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 267
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak boleh meletakkan sita jaminanterhadap harta kekayaan negara, seperti menyita uang dalam brandkasPemerintah Daerah.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 267 Rog mengandung arti bahwa ada alasanpara Tergugat akan menggelapkan atau memindahtangankan objek /barang dariPenggugat, dimana berdasarkan bukti surat P.1 pada Pasal 4 ayat (3) Surat PengakuanHutang No. : B.190/5575/6/2015 tanggal 29 Juni 2015 yang menyatakan bahwamenggadaikan dan mengalihkan kepada BANK
Register : 25-07-2019 — Putus : 04-09-2019 — Upload : 04-09-2019
Putusan PA REMBANG Nomor 101/Pdt.P/2019/PA.Rbg Tanggal 4 September 2019 — Pemohon melawan Termohon
23 — 6
23 — 6
Sebidang tanah Perumahan dengan Sertipikat Hak Milik (GHM) Nomor:02077 Desa Kabongan Kidul, atas Nama Sri Suwarti 25071973, NIB:Halaman 3 dari 19 halaman Pentp. 101/Pat.P/2019/PA Rog11.14.10.33.01880 surat Ukur Nomor: 06/Kabongan Kidul/2014 Luas:267 M2 terletak di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang,Kabupaten Rembang dengan batasbatas: Utara : Pasiman. Timur : Jalan. Selatan: Pasiman. Barat : Tanah Bengkok Kaur Pembangunan.d.
Sebidang tanah Perumahan dengan Sertipikat Hak Milik (SGHM) Nomor:02077 Desa Kabongan Kidul, atas Nama SRI SUWARTI 25071973,NIB: 11.14.10.33.01880 surat Ukur Nomor: 06/Kabongan Kidul/2014Luas: 267 M2 terletak di Desa Kabongan Kidul, Kecamatan Rembang,Kabupaten Rembang dengan batasbatas: Utara :Pasiman. Timur : Jalan.Selatan : Pasiman. Barat : Tanah Bengkok Kaur Pembangunan.b.
Register : 06-07-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 23-10-2019
Putusan PA TANJUNG KARANG Nomor 700/Pdt.G/2017/PA.Tnk Tanggal 8 Nopember 2017 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
15 — 3
15 — 3
Putusan Nomor 0700/Pdt.G/2017/PA.TnkTENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal06 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan AgamaTanjungkarang Register Nomor: 0700/Pdt.G/2017/PA.Tnk tanggal 06 Juli 2017,telah mengajukan halhal sebagai berikut :i:Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah menikahpada tanggal 10 Nopember 2007di rumah Penggugat dengan wali nikahayah kandung Penggugat XXXXXsesuai dengan Buku Kutipan AktaNikah Nomor:267
Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuaidengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/10/X1I/2007, tanggal 10Nopember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Metro Timur Kota Metro, putus karena perceraian;3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karenaperkara ini;Atau apabila Pengadilan Agama Kelas A Tanjung Krang cq.
Register : 10-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 781/Pdt.P/2019/PN Dps Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
Yetie
25 — 14
Yetie
25 — 14
Tergugat telah melangsungkanperkawinan di Karangasem pada tanggal 18 Agustus 1999, secara AgamaHindu dan telah dicatatkan d Kantor Catatan Sipil sesuai Kutipan AktaPerkawinan No. 928/K/1999 tertanggal 2 Desember 1999;Hal 13 dari 8 halaman Penetapan Perk.ara Nomor: 436/Pdt.P/2018/PN.DpsBahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(Satu) orang anak perempuan yang bernama:2.1 PUTU TISSYA POPPY ARISTIANI, lahir di Denpasar pada 13 Januari2000, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. 267
Photo copy Kutipan Akta Kelahiran No 267/Um.DB/2000, tanggal 10 Februari2000 atas nama Putu Tissya Poppy Aristiani , yang selanjutnya diberi tandabukti P.2;3. Photo copy Kartu Keluarga No 51710422003070008, tanggal 592014 , atasnama Kepala Keluarga Nyoman Tilem , yang selanjutnya diberi tanda bukti P.3;4.
Putus : 14-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1931 K/PDT/2011 Tanggal 14 Nopember 2012 — DJAMRONI, ;PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk., CABANG KUDUS, MIKRO PASAR JEPADA,dkk
99 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1931 K/Pdt/2011Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilai Rp. 87.500.000,00(delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) No. 267/2009 tertanggal 3 Maret2009, yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 30/2009tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh dan di hadapan DERMAWANSETIJANTO, SH., PPAT di Jepara;Sehingga oleh karenanya, merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkalatau dipungkiri atas agunan kredit yang telah dibebani hak tanggungan yangterhadapnya
,Notaris di Jepara;Menyatakan sah dan mengikat:Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat I (pertama) senilaiRp. 87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)No. 267/2009 tertanggal 3 Maret 2009, yang dibuat berdasarkan Akta PemberianHak Tanggungan No. 30/2009 tertanggal 20 Januari 2009 yang dibuat oleh dandi hadapan DERMAWAN SETIJANTO, SH., PPAT di Jepara;yang membebani agunan kredit berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan:Tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada
Putus : 19-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2000 K/Pdt/2017 Tanggal 19 Oktober 2017 — ANDRY WIJAYA VS CHOU TJUN WEN, DK
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
hariketerlambatan terhitung semenjak putusan perkara mempunyai kekuatanhukum tetap (inkracht van gewijsde);Menolak gugatan rekonvensi untuk lain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan RekonvensiMenghukum Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensiuntuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enambelas ribu rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh PengadilanTinggi Surabaya dengan putusan Nomor 267
Nomor 2000 K/Pdt/2017Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPengugat/Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2016, kemudian terhadapnyaoleh Pengugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 November 2016 diajukan permohonan kasasi padatanggal 10 November 2016, sebagaimana ternyata dari Akta PermohonanKasasi Nomor 267/PDT/2016/PT.SBY., juncto Nomor 142/Pdt.G/2015/PN.Sda.
Nomor 2000 K/Pdt/2017Kesalahan penerapan hukum Judex Facti terlinat secara jelas daripertimbanganpertimbngan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Surabayadalam putusan Nomor 267/PDT/2016/PT.SBY, tanggal 20 Juli 2016 sebagaiberikut:Pertimbangan hukum pada halaman 38 baris ke25 sampai denganhalaman 39 baris ke5 dari atas yang menyatakan:Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti sertamencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusanPengadilan Negeri Sidoarjo Nomor
Register : 18-02-2014 — Putus : 17-03-2014 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 62/Pid.B/2014/PN.Smp Tanggal 17 Maret 2014 — JUMALI Bin SAID
46 — 4
46 — 4
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;- Memerintahkan barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp. 33.000,- (tiga puluh tiga ribu rupiah), dirampas untuk negara ; Dua buah bolpoint warna bening merk A-LOT PEN tanpa tutup bolpoint dan warna hitam merk MX2000 ND tanpa tutup bolpoint ; Tiga lembar kertas berisi angka pasangan dan pengeluaran nomor togel ; 1 (satu) unit HP merk MAXTRON warna merah kombinasi silver type MG-267
Register : 17-12-2020 — Putus : 28-01-2021 — Upload : 27-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 157/Pdt.G/2020/PN Gpr Tanggal 28 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
42 — 17
42 — 17
M E N G A D I L I :
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dipersidangan ;
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sriyani) dengan Tergugat (Benny Iskandar) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 267/VIII/2007 tanggal 27 Agustus 2007 yang dikeluarkan Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, putus karena
Register : 20-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 22-10-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 40/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Sby Tanggal 21 Oktober 2020 — Pemohon:
EDDY PRAJITNO
Termohon:
SANTOSO SETIONO
165 — 83
EDDY PRAJITNO
Termohon:
SANTOSO SETIONO
165 — 83
AHU-267.AH.04.03-2018, berkantor di Kantor Hukum AH & Partners di Jalan Gunungsari Indah Blok H-25 Surabaya;
- Menetapkan biaya yang timbul dalam kepailitan ini dan besarnya imbalan jasa bagi Kurator akan ditetapkan kemudian pada saat kepailitan berakhir ;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini sebesar Rp.4.475.000,- (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
sebagai Kurator ;
Register : 11-03-2020 — Putus : 04-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1793 B/PK/PJK/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA,Tbk vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
151 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kembali) dalam perkara a quo tetapdipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 4 dan Pasal 7 UndangUndang Pajak Pertambahan Nilai juncto Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan junctoLampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267