surat pencalonan besertapersyaratan pasangan calon paling lama 14 (empatbelas) hari sejak saat pemberitahuan hasilpenelitian persyaratan oleh KPU provinsi dan/ atauKPU kabupaten/ kota ; KPU provinsi dan/ atau KPU kabupaten / kotamelakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (3), ayat (3a) dan ayat (3b)sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari kepada pimpinanpartai politik atau gabungan partai

politik yangmengusulkannya atau calonperseorangan ;+Apabila hasil penelitian berkas calon sebagaimanadimaksud pada ayat (4) tidak memenuhi syarat danditolak oleh KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten /Kota, partai politik atau gabungan partai politikatau calon perseorangan tidak dapat lagi mengajukanKetentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitianpersyaratan administrasi pasangan calon sebagaimanadimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturanKPU ; ++ eeeMenimbang, bahwa ketentuan pasal 61 ayat

Suci.80.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April2011 tertanda Suci.81.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci.2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/II/2011 tanggal 31Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1April 2011 tertanda Suci.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

PAN ASIA dan selanjutnya dilakukan penimbangan olehjuru timbang yang kemudian oleh juru timbang hasil penimbangannya dimasukkandalam Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang.Bahwa Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang merupakan bukti timbang atassejumlah barang yang akan diterima digudang untuk setiap alat angkutan yangdigunakan dan Dokumen khusus untuk penerimaan barang dengan Timbang Ujidokumen ini harus dibuat atas dasar Berita Acara Timbang Uji dan isi dengankemasan utuh dalam satu partai yang diterima

barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insiidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yangmengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, BencanaAlam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes / robek dan penyelamatan barang rusak)Bahwa saksi KADIONO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 menerima

barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;4 Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insiidentil yang terjadisesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yangmengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, BencanaAlam, kegiatan perawatan barang (Pemenuhan kembali kemasan tidak utuh /kempes / robek dan penyelamatan barang rusak)Bahwa saksi KADIONO pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 menerima

Laporan Akhir Penyimpanan merupakan laporan tentang berakhirnyapenyimpanan suatu partai barang atau posisi persediaan fisik partai barangtersebut telah habis dan berupa salinan buku pengeluaran ;4.

didalamnya terjadi penambahan anggaranyang menyimpang dalam rapat TAPD dan banggar;Bahwa atas ketidaksetujuan saksi selaku pimpinan tidak berpengaruh,karena APBD tersebut telah disahkan pada bulan Maret 2013 dan telah puladikirim ke Gubernur Sulawesi Selatan untuk dilakukan evaluasi;Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai salah seorang anggota Dewandari komisi Il;Bahwa pada tahun 2013 terdakwa masih sebagai anggota dewan;Bahwa tidak semua anggota dewan sebagai anggota banggar, hanya ketuakomisi dan ketua partai

bukti keterangan ahli;Menimbang, Terdakwa dalam memberikan keterangan baik padapemeriksaan tingkat penyidikan maupun di depan persidangan telah dilakukansecara bebas dan tanpa tekanan, maka keterangan Terdakwa sah sebagai alatbukti, oleh karenanya dapat menjadi dasar pertimbangan dalam putusan;Menimbang, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukandiperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Terdakwa adalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009sampai dengan Tahun 2014 dari Partai

danPenasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannnya tidak mengkaji danmenganasis terpenuhi tidaknya unsur ini;Menimbang, meskpun Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidakmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya unsur ini, Majelis Hakim tetap akanmengkaji dan menganalisis terpenuhi tidaknya berdasarkan fakta hukum yangterungkap di persidangan;Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwaadalah Anggota DPRD Kabupaten Jeneponto periode Tahun 2009 sampai denganTahun 2014 dari Partai

Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, Desa Marga,Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwadengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDIPerjuangan danTerdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperolehkeputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan airyang lebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar DinasLebah mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan dan Terdakwasendiri

Permohonan masyarakat Banjar Dinas Lebah, DesaMarga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan tersebut disambut baik oleh Terdakwadengan syarat Terdakwa dibantu dukungan politik (suara) ke PDIPerjuangan danTerdakwa sendiri pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2004, sehingga diperolehkeputusan bahwa Terdakwa akan membantu pembangunan bak penampungan air yanglebih besar di Banjar Dinas Lebah dengan syarat masyarakat Banjar Dinas Lebahmendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI)Perjuangan dan Terdakwa sendiri

karenaJabatan Terdakwa saat itu adalah sebagai Ketua DPRD Tabananperiode Tahun 2004 2009;Bahwa, telah terbukti Terdakwa dapat membantu terbukti dari BuktiSurat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di mana sejak Proposaldiajukan samapai cair hanya dalam hitungan hari dan paling lama sebulan; padahal berdasarkan prosedur aturan yang berlaku proposalsampai cair adalah berdasarkan satu tahun Anggaran atau AnggaranPerubahan berarti waktunya minimal (satu) tahun; dan sebagai KetuaDPRD sekaligus Ketua DPC Partai

Tetapi memang ada badanbadan hukum tertentu yang diakui oleh ketentuan undangundang khusus,misalnya kita berbicara partai atau kita berbicara organisasi, ada satumahasiswa saya yang memang menulis tentang disertasi bahwa apakahkorporasi itu layak kita rumuskan sebagai rechtsperson atau organisasi lebihtepat dikatakan sebagai suatu rechtsperson, karena katakanlah sepertiperkumpulanperkumpulant ertentu yang diakui oleh negara itu saya ambilcontoh tadi partai, bukan yayasan, bukan PT, bukan koperasi

Bahwa serikat buruh, partai, kKemudian katakanlah kalau kita bicaratentang cv meskipun tidak ada undangundangnya tetapi itu diakui sebagaisalah satu usaha dangan, firma, itu merupakan organisasiorganisasi yangtermasuk rechstperson, meskipun kalau kita tadi ditanyakan apakah badanhukum atau badan usaha, saya kira hanya tiga itu yang punya aturan undangPutusan Perkara Pidana Nomor 94/Pid.B/2019/PN Ckr Hal 44 dari 103undang secara sah, tetapi ketika ada aturan undangundang yang mengatakanbahwa itu adalah

ANDI MAPPASERENG Sekretaris3,000,000,000.0025 YULIANUS PALANGIRAN, SE Anggota4,000,000,000.00FRAKSI PARTAI DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) 2,500,000,000.0026 SIANG GEAH Ketua Fraksi PDIP 6,000,000,000.00 Halaman 224 dari 661 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2020/PN Smr 27 Drs. YUSUFT.

ARIF menuju Bandara SepingganBalikpapan untuk terbang ke Jakarta terkait pengurusan SKPenetapan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kutai Timur dariPartai Persatuan Pembangunan dan Partai Nasdem tahun 2021 2024.Sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Sdr. ARIF mendarat diBandara Soekarno Hatta Jakarta.Setelah itu Terdakwa dan Sdr. ARIF langsung menuju FX Sudirmanuntuk bertemu dengan Sdr. SYARIEF ABDULLAH ALKADRIE,Anggota DPR RI dapil Kalimantan Barat dari Partai Nasdem.

Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Partai Nasdem memintamahar atau tidak, namun kemungkinan partai lain meminta mahar,sehingga Terdakwa harus mempersiapkan sebelumnya;Bahwa Terdakwa menerangkan rekanan yang Terdakwa ketahui telahmenyetor ke Sdr. MUSYAFFA yaitu Sdri. ADITYA MAHARANI alias DITA,yaitu rekanan yang mengerjakan proyek di Dinas Pekerjaan Umum danPDAM. Adapun Terdakwa I mengenal Sdi.

Uang tersebut untukkeperluan membayar saksisaksi Partai Nasdem di Kutim pada waktupemilihan presiden dan anggota legislatif.

ISMUNANDAR), maksud dari Terdakwa II mengirimfoto tersebut adalah karenaTerdakwa Il ingin memberitahu suamiTerdakwa II kalau Terdakwa II menginginkan mobil minibus yangmodelnya seperti mobil operasional milik Partai PersatuanPembangunan tersebut, dimana nantinya mobil minibus tersebutakan digunakan untuk keperluan operasional Terdakwa II. Foto mobilminibus milik Partai Persatuan Pembangunan tersebut Terdakwa IIperoleh dari Sdr.

Memutus pembubaran partai politik, dan ;d.

Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:3.6.1Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUUXIII/2015, tanggal 21 Juni2016 dalam paragraf 3.6 angka 2 huruf menyatakan:bahwa, dengan mendasarkan pada pertimbangan hukum pada huruf bsampai dengan huruf j di atas, dan dengan mengetengahkan pula faktaputusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah sebagaimana telahdiuraikan pada huruf k di atas, Mahkamah, dalam perkara a quo, perlumenegaskan kembali bahwa terkait pembatasan pemberian kedudukanhukum bagi anggota partai

politik baik yang menjadi Anggota DPR,Anggota DPRD, Caleg DPR atau DPRD, maupun yang berstatus hanyasebagai anggota atau pengurus partai politik, untuk mengajukanpengujian UndangUndang, adalah dalam kaitannya untuk menghindariterlanggarnya etika politik atau mencegah terjadinya konflik kepentingan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepanit dan iat Jenderal Konstitusi Republik Jl.

proposal untukdimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALY MUHTAR dantandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTO MUHAMADALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD Jateng Cabang Sragen,setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkan kembalikepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hijroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

BASRIEF ARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor : B-111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 1 April 2011 tertanda Suci ; ------------------------------------

1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihal Surat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHhal 29 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.selaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; hal 64 dari 128 hal Put.No.25/Pid.Sus/2013/PT.TPK.Smg82.83.84.85.1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Suci ; 2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ; 1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

membawaproposal untuk dimintakan tandatangan saksi SUYOTO MUHAMAD ALYMUHTAR dan tandatangan kepala desa maupun camat, selanjutnya saksi SUYOTOMUHAMAD ALY MUHTAR juga diminta untuk membuka rekening di BPD JatengCabang Sragen, setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebutdiserahkan kembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirimkan kepadaGubernur Jawa Tengah.Selanjutnya sekitar akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuhpondok pesantren Al Hiyroh ) sedang mengikuti rapat di kantor Partai

Setelah semuanya ditandatangani kemudian proposal tersebut diserahkankembali kepada saksi KASNO SAADULAH untuk dikirmkan kepada Gubernur JawaTengah ;Bahwa pada akhir tahun 2008, pada saat saksi IBNU HAMDUN (pengasuh pondokpesantren Al Hijroh ) mengikuti rapat di kantor Partai Kebangkitan Bangsa KabupatenSragen, Terdakwa menawarinya dana bantuan pembangunan pondok pesantren.

Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEFARIEF,SH,MH Jaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan PusatGolongan Karya Nomor : B111/GOLKAR/III/2011 tanggal31 Maret 2011 perihal Permohonan Penundaan Eksekusi yangditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SH selaku Ketua dan IdrusMarham selaku Sekretaris Jenderal, yang terdapat stempel birubertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal1 April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RIperihal Surat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterma Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

tertanda Suci ;2 (dua) lembar fotocopi surat kepada Bapak BASRIEF ARIEF,SH,MHJaksa Agung RI dari Dewan Pimpinan Pusat Golongan Karya Nomor :B111/GOLKAR/III/2011 tanggal 31 Maret 2011 perihal PermohonanPenundaan Eksekusi yang ditandatangani oleh Prof.Dr.Muladi,SHselaku Ketua dan Idrus Marham selaku Sekretaris Jenderal, yangterdapat stempel biru bertuliskan Diterima Oleh Mahkamah Agung RIpada tanggal April 2011 tertanda Suci ;1 (satu) lembar fotocopi Tanda Terima Kejaksaan Agung RI perihalSurat dari DPP Partai

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00. Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakHal. 3 dari 182 hal. Put. No. 2811 K/Pid.Sus/2015Langsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian:1.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00 Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010; Bahwa

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp612.500.000,00.Bahwa pada Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan(TTS) telah menganggarkan dana yang bersumber dari APBD KabupatenTimor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2010 untuk kegiatan Belanja TidakLangsung pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsetDaerah, Belanja Bantuan Sosial (Bansos) sebesar Rp4.055.900.000,00dengan rincian :1. Belanja Bantuan Sosial untuk Organisasi Keagamaan sebesarRp630.000.000,00.2.

Belanja Bantuan Sosial untuk Partai Politik sebesar Rp450.000.000,00.Bahwa untuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Tahun 2009maupun Tahun 2010 Bupati sebagai Kepala Daerah telah mengeluarkanPeraturan berupa Keputusan Bupati Nomor PPKAD/5/2009 tanggal 26 Mei2009 tentang Pemberian Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten TimorTengah Selatan Tahun Anggaran 2009 dan Keputusan Bupati Nomor15/KEP/HK/2010 tanggal 21 Januari 2010 tentang Petunjuk TeknisPemberian Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010.Bahwa

bersangkutan meminta langsung kepada Bupati TTSyang saat itu. hadir pula Wakil Bupati TTS sehinggapenyalurannya bukan untuk kepentingannya tetapi dalam rangkapembiayaan mengikuti kegiatan partainya di Bali;Penyaluran dana Bansos yang diberikan kepada KUNDRATMARIANAN sebagai salah satu Anggota DPRD Kabupaten TTSsebesar Rp5.000.000,00 dalam rangka mengikuti kegiatanpartainya di Jakarta walaupun diberikan kepada seorang anggotaDPRD tetapi tidak untuk kepentingan pribadi tetapi untukkepentingan dan kegiatan partai

disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesiamelalui Surat Nomor : PW/17318/DPRRI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016telah mengingatkan kembali kepada Penggugat untuk melaksanakankewajiban yang telah disepakati pada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Kelompok Kerja Partai

Nasional DemokratKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : 069/SK/A7/FNASDEM/X/2016tanggal 24 Oktober 2016 juga mengingatkan kepada Penggugat untukmelaksanakan kewajiban yang telah disepakati dengan Komisi IX DPR RIpada tanggal 20 April 2016.Bahwa akibat Penggugat belum melaksanakan kewajiban sebagaimana yangtelah disekapati dalam perdamaian melalui Komisi IX DPR RI tanggal 20April 2016 tersebut, maka Ketua Anggota Fraksi Partai Demokrasi PerjuanganKomisi IX DPRRI melalui Surat Nomor : SKI.95/EH/X/2016

Nomor :PW/17318/DPR RI/X/2016 tanggal 13 Oktober 2016 HalPenyampaian Hasil Audiensi Komisi IX DPRRI dengan SKDI danSPEDIserta dilengkapi dengan Laporan Singkat.5715.Bukti T15:Foto copy Surat dari Ketua Kelompok Fraksi (Ka.Poksi) PartaiNasdem Komisi IX DPRRI Nomor069/SK/A7/FNASDEM/X/2016, tanggal 24 Oktober 2016 PerihalPelaksanaan Penetapan Hak Pekerja / Buruh.16.Bukti T16 :Foto copy Surat dari Anggota Fraksi Partai Demokrasi Perjuangandi Komisi IX DPRRI Nomor : SKI.95/EH/X/2016 tanggal 24 Oktober2016

MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;
97. Nota dinas pencairan termin II Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;
98. Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
99. 1 (satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun 2012;
100. Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka

1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatan-kegiatan PEMDA dengan instansi terkait;
102. SP2D, SPM, SPP Belanja Bantuan Pembinaan Administrasi dan Pengurusan serta peningkatan Sumber Keuangan Daerah;
103. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PKK Demokrasi Pembaruan Kabupaten Mukomuko;
104. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai

Pengusaha dan Pekerja Indonesia Kabupaten Mukomuko;
105. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Barisan Nasional Kabupaten Mukomuko;
106. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
107. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kedaulatan Kabupaten Mukomuko;
108.

1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Mukomuko;
109. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Demokrat Kabupaten Mukomuko;
110. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Hanura Kabupaten Mukomuko;
111. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Patriot

Kabupaten Mukomuko;
112. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Peduli Karya Bangsa Kabupaten Mukomuko;
113. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada Partai Bulan Bintang Kabupaten Mukomuko;
114. 1 (satu) bendel dokumen pencairan belanja bantuan parpol kepada PArtai Demokrasi Indonesia Kabupaten Mukomuko;
115. 1 (satu) bendel

MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;97) Nota dinas pencairan termin Il Papeda enak nusantara dan Minyak cita rasaikan lele tanggal 23 Nopember 2012;98) Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik tahun2012;99) 1 (Satu) bendel SP2D Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politiktahun 2012;100) Daftar realisasi Belanja Bantuan dalam rangka koordinasi kegiatankegiatanPEMDA dengan instansi terkait;101)1 (satu) bendel SP2D Belanja dalam rangka koordinasi kegiatankegiatanPEMDA dengan

Pemerintah Kabupaten Mukomukodengan LPTTG Malindo tentang Perubahan (Addendum)Penelitian terapan (action reseach) Pembuatan Minyak dan CitaRasa Ikan Lele dari bahan baku Ikan Lele produk unggulan daerahMukomuko Nomor : 04/B.7/SKB/Tahun 2012 Nomor : 011/LP.MALINDO/I/2012 Nomor : 16/B/7/SKB/2012 Nomor 87/LP.MALINDO/ 2012 tanggal 30 oktober 2012;Nota dinas pencairan termin Il Papeda enak nusantara dan Minyakcita rasa ikan lele tanggal 23 Nopember 2012;Daftar realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai

Pasal 47 yang menyatakan dana bantuan keuangandiperuntukkan dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintahdesa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau daripemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa danpemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/ataupeningkatan kemampuan keuangan dan kepada partai politik.c.

Dhanu Sumber Tani yang berkedudukan di JalanMirah Seruni, Kompleks Crysan Blok F/8 Panakkukang Mas adalah Perusahaanyang ditunjuk oleh produsen Pupuk Kaltim (PKT) untuk melakukan pembelian,penyimpanan, penyaluran dan penjualan pupuk bersubsidi dalam partai besar diwilayah tanggung jawab Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kabupaten LuwuUtara, untuk dijual kepada petani dan/atau kelompok tani melalui pengecer yangditunjuknya (lihat Pasal 16 SPJB No. 003/SPSulselbar/201 1).Bahwa Tergugat adalah Direktur

suku Melayu Dt Samadirajo, daging balapah darahtaserak menurut sepanjang adat dilewakan di galanggang yang ramaidiundang pejabat, baik eksekutif maupun yudikatif dan legislatif, maka dariitu atas nama anak kemenakan kaum Lisabar Dt Sarimarajo menolakkeberadaan LC di tanah sako jo pusako Lisabar Dt Sarimarajo, kembalikantanah ulayat Tergugat sesuai dengan undangundang yang berlaku di zamanreformasi ini ;Bahwa sehubungan surat Tergugat tanggal 5 Januari 2010 di halaman 2 (dua)bahwa Rina Rihan Caleg Partai

Menjadi pengurus partai politik;. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;Merangkap jabatan sebagai ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa,anggota Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia, Dewan PerwakilanDaerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturanperundangundangan;Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/ataupemilihan kepala daerah;.

,Mhum dari LembagaAdvokasi Partai Amanat Nasional (LAPAN) Jawa Tengah, beralamat di JI.Mukharom No. 7 Kel. Kedungmundu, Kec.

Hal inidengan tegas diatur pada Prinsip Kontrak Partai (party contract) pasal1340 KUH Perdata yang mengatur bahwa: perjanjian hanya mengikatkepada para pihak yang membuatnya, berlaku juga dalam prosespenyelesaian perkara aquo yang hanya mengikat kepada pihakPENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak boleh merugikan pihakketiga atau pihak lain yang tidak terlibat sebagai pihak dalamperkara yang bersangkutan.d) Bahwa larangan melakukan sita terhadap milik pihak ketiga jugasesuia dengan Yurisprudensi Mahkamah