Ditemukan 39559 data
10 — 4
Bahwa, Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat padatanggal 27 Juni 1991 M, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah padaKantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro,sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/66/VI/1991 tertanggal 27 Juni1991;2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri dengan kontrak rumah di Desa Bambe, KecamatanDriyorejo, Kabupaten Gresik;3.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama KecamatanKalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Nomor:195/66/UI/1991 , tertanggal 27Juni 1991, dan alat bukti pertama tersebut dicocokkan dengan aslinyadan ternyata sesuai serta bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelismemberi paraf dan tanggal serta tanda P.1;b.
34 — 3
Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat padatanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta NikahNomor: 195/15/VIII/2007, tanggal 16 Agustus 2007 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan;2.
kembalimembina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kKemudiandalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat, danternyata Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai denganTergugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun tambahandalam surat gugatannya ;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat mengajukanbukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan Nomor : 195
15 — 1
PENETAPANNomor 195/Pdt.P/2018/PA.RapDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentupada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalamperkara Wali Adhal yang diajukan oleh:Pemohon, tempat dan tanggal lahir di Teluk Panji, 1 Desember 1996, agama Islam,pendidikan SMA, pekerjaan Tata Usaha (TU), tempat kediaman diDusun Pembangunan SAA, Desa Aek Goti, Kecamtan Silangkitang,Kabupaten Labuhanbatu Selatan
, Propinsi Sumatera Utara, sebagaiPemohon;Pengadilan Agama tersebut;Telanh mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksisaksi di muka sidang;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober2018 yang telah terdaftar pada hari itu juga di Kepaniteraan Pengadilan AgamaRantauprapat dengan register nomor 195/Pdt.P/2018/PA.Rap, telah mengajukanpermohonan wali adhal terhadap Wali Pemohon yang bernama:Wali Pemohon,
8 — 5
Padt.G/2018/PA.PareGIOOPLOO WY SH KA HK HOOREEHO OnOwarseDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu. pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :Penggugat, tempat dan tanggal lahir Malaysia 16 Juni 1990 (umur 28 tahun),agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S.1), pekerjaanHonorer Guru SD Negeri 54 Parepare, tempat kediaman di JalanBukit Indah No. 195
Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersamasebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua PenggugatJalan Bukit Indah No. 195, RT. 004, RW. 008, Kelurahan Bukit Indah,Kecamatan Soreang, Kota Parepare selama kurang lebih 1 tahun 6 bulanlamanya..
42 — 16
Resort Tabalong diantaranya saksiAINUL ARIF, SP Bin MAKIN, saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAHdan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH mendapatkan laporanbahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat terlarang, kKemudiansaksi AINUL ARIF, SP, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKAMULIANSYAH beserta beberapa anggota Kepolisian Resort Tabalonglainnya mencari dan menemui terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di di lemari baju yangada di ruang tamu ditemukan 195
saksi RAZIKINNOR, SH Bin JOHANSYAHdan saksi EKA MULIANSYAH Bin BAHRIANSYAH mendapatkan laporanbahwa terdakwa sering melakukan penjualan obat terlarang, kemudiansaksi AINUL ARIF, SP, saksi RAZIKINNOR, SH dan saksi EKAMULIANSYAH beserta beberapa anggota Kepolisian Resort TabalongHalaman 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 36/PID.SUS/2018/PT.BJMlainnya mencari dan menemui terdakwa yang pada saat itu berada dirumahnya, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata di di lemari baju yangada di ruang tamu ditemukan 195
44 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1690 K/Pdt/2019Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaAuzar, Register Camat Nomor 195/SKMMT/BB/2007, tanggal 11 Juli2007;Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaMahadar, Register Camat Nomor 215/SKMMT/BB/2008, tanggal 10November 2008;Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSastra Harja, Register Camat Nomor 214/SKMMT/BB/2008, tanggal10 November 2008;Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSutrisno, Register Camat
Nomor 1690 K/Pdt/2019Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaAuzar, Register Camat Nomor 195/SKMMT/BB/2007, tanggal 11 Juli2007,Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaMahadar, Register Camat Nomor 215/SKMMT/BB/2008, tanggal 10November 2008,Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSastra Harja, Register Camat Nomor 214/SKMMT/BB/2008, tanggal10 November 2008,Surat Keterangan Mengolah/Menguasai Tanah (SKM/MT) atas namaSutrisno, Register Camat
13 — 5
Bahwa pada tanggal 29 September 2003, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang (KutipanAkta Nikah Nomor : 195/10/IX/2003 tanggal 29 September 2003);2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempattinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Januari 2018.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 195/10/IX/2003 tanggal 29September 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, dengan materai cukup dansesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);B. SaksiSaksi1.
12 — 0
No. 1938/Pdt.G/2019/PA JSdi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, sebagaimanatercatat dalam Akta Nikah nomor XXXX/195/V1V/2011, tertanggal 26 Juli2011;.Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkanberdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;.
Fotokopi Kutipan akta nikah Nomor XXXX/195/VIV2011 yang dikeluarkanKantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatantanggal 26 Juli 2011, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai P.1.;Bahwa Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masingmasingbernama;1.
17 — 9
Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah padahari Senin, 16 April 2012, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sesualdengan Kutipan Akta Nikah Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April 2012yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanTempe, Kabupaten Wajo;2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan inidiajukan telah mencapai 5 tahun 1 bulan;3.
Bukti Surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 195/23/IV/2012, tanggal 18 April2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe,Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, bermateraicukup, selanjutnya diberi kode (P);b. Saksisaksi:1.
11 — 1
Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan padatanggal 17 Juli 2005 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama Kecamatan Tulis Il, Kabupaten Batang, sebagaimanatercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/17/VII/2005 tertanggal 18Juli 2005;2.
Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/17/VII/2005 tanggal18 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tulis Il KabupatenPutusan Nomor 430/Pdt.G/2019/PA.Btg Halaman 3SalinanBatang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandaP.2;B. Saksi:1.
36 — 27
Bahwa ketentuan hukum penyitaan tidak dapat dilakukan terhadapharta milik pihak ketiga sebagaimana ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIRjo. Pasal 207 HIR jo. Pasal 208 HIR. Berdasarkan Huku II MahkamahAgung pada halaman 145, disebutkan bahwa: "Perlawanan pihakketiga terhadap sita jaminan maupun sita eksekusi dapat diajukanberdasarkan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jo. Pasal 206 ayat (6)FRG 3 senses eect crease reer eine ree6.
14 — 14
Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2005, penggugat dan tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jenepontosebagaimana bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah Nomor 195/08/XII/2005 tertanggal 7 Februari 2006;2.
tanggayang rukun dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernahdatang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmidan patut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinyatetap dipertahankan oleh penggugat;Bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, penggugat telahmengajukan alat bukti berupa surat berupa fotokopi Kutipan Akta NikahNomor 195
62 — 26
Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KantorUrusan Agama (KUA) Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto sebagaimanabukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012,tertanggal 29 Agustus 2012;2.
Bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.13.04/Pw.00/195/2012 bertanggal 29 Agustus 2012, diterbitkan oleh Kantor UrusanAgama Kecamatan Kelara, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinyaoleh Ketua Majelis (bukti P).b.
36 — 14
permohonannyatertanggal 13 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cilegon dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2020/PA.Clg,tanggal 14 Oktober 2020, mengajukan halhal sebagai berikut:1)Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sahyang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Senin tanggal 23 Juni2008 dicatat di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan Cibeber, Kota Cilegon Propinsi Banten sebagaimana terbuktidalam Kutipan Buku Nikah Nomor: 195
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/44/VI/2008 atas namaPemohon dan Termohon tertanggal 23 Juni 2008, yang dikeluarkan olehPPN/KUA Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, bermaterai cukup dantelah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok denganaslinya, diberi tanda (P.1);Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di mukapersidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:Saksi : NAMA SAKSI, Serang 05 Juni 1986, Umur 34 tahun, agama Islam,Pendidikan SMP, Pekerjaan
24 — 8
Bahwa Penggugat telan mendapatkan izin perceraian dari BupatiKonawe dengan No 195 Tahun 2020 tertanggal 10 Agustus 2020.3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telahmelangsungkan pernikahan pada tanggal 09 April 2008 yang dicatat olehPegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama KecamatanPondidaha sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/04/IV/2008.4.
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datangmenghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutdan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halanganyang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;Bahwa untuk memenuhi pensyaratan mengajukan perceraian dalamstatus sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izindari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 195
Hammarliandi Maila Kusuma
Tergugat:
1.Harry Salman Farizi Bin Harun Sohar
2.Prinny Sohar Binti Harun Sohar
Turut Tergugat:
Prasasti Widhi Aptapuri Binti Soewondo Priyowidodo
308 — 45
Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam ayat (1) pasalini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.Dan Pasal 195 ayat (1), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, yangmenyebutkan :Ayat (1) :Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atautertulis dinadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.Ayat (3) :Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua abhiwaris.Hal. 10 dari 59 Hal.
Anshary, 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori danPraktik, Pustaka Pelajar; Yogyakarta, Hlm. 1718);6) Bahwa TERGUGAT sebagai anak tertua TIDAK PERNAHDILIBATKAN dalam Akta Hibah Wasiat dan TIDAK PERNAH MEMBERIPERSETUJUAN KEPADA SIAPAPUN mengenai Akta Hibah Wasiatsebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT;7) Bahwa berdasarkan hukum positif Indonesia Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3) menyatakan bahwa: wasiat kepada wali waris berlakubila disetujui oleh semua ahli waris, oleh karena bertentangan
dengan hadishukum kewarisan islam dan juga bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam(KHI) Pasal 195 ayat (3), Akta Hibah Wasiat, yaitu Akta No. 6, Akta No. 7 danAkta No. 8, tertanggal 20 Februari 2009, yang dibuat dihadapan Ny.
Sulami Mustafa, S.H., Notaris diJakarta Selatan, dikarenakan Akta WHibah Wasiat tersebutbertentangan dengan hukum kewarisan islam dan hukum positifIndonesia, yaitu melanggar bagian mutlak Hak TERGUGAT selakuahli waris anak pertama dan TERGUGAT selaku anak tertua tidakpernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernahmemberi persetujuan kepada siapapun mengenai aktahibahwasiat sebagaimana diatur dapal Pasal 195 KHI ayat (2) danayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkansebanyakbanyaknyasepertigadarihartawarisankecualiapabila
Bahwa TERGUGAT selaku anak tertua tidak pernah dilibatkan dalam aktahibah wasiat dan tidak pernah memberi persetujuan kepada siapapunmengenai akta hibah wasiat sebagaimana diatur dapalPasal 195 KHI ayat(2) dan ayat (3) berikut Kami kutip: Pasal 195 ayat (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyakbanyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua abhliwaris menyetujuinya. Pasal 195 ayat (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku biladisetujui oleh semua ahli waris.5.
PT. PANCAJAYA ANEKAKARSA diwalikli oleh ELBINER SILITONGA, MBA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG
Intervensi:
Rami br Ginting
150 — 103
Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 13Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.4.
Bahwa perbuatan Tergugat dalam memproses Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (SuratUkur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal12=8=1998. telah sesuai dengan Undang Undang Dasar Nomor 5 Tahun1960Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria, Pasal 14 sampaidengan 23
denganPasal 45 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.5.Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak GunaBangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan TerbatasPancajaya Aneka Karsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2 (Surat UkurNo.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195
/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, sehingga Penggugatseharusnya juga menggugat Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional Provinsi Sumatera Utara selaku pihak yang menerbitkanKeputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional PropinsiSumatera Utara No.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998 yang kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Guna BangunanPutusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 16No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama Perseroan Terbatas PancajayaAnekakarsa.6.Bahwa Sertipikat
Bahwa benar sebelumnya Tergugat juga ada menerbitkan Sertipikat HakGuna Bangunan No.648/Lau Bakeri terdaftar atas nama PerseroanTerbatas Pancajaya Anekakarsa, untuk bidang tanah seluas 90.823 M2(Surat Ukur No.552/Lau Bakeri/1998 berdasarkan Keputusan KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera UtaraNo.195/HGB/22.04/98 tanggal 1451998, Penerbitan tanggal 12=8=1998.Putusan No. 47/G/2018/PTUNMDN him. 185.
321 — 90
Bahwa Pasal 195 ayat (6) HIR menyatakan :Perlawanan terhadap Putusan juga dari orang lain yang menyatakanHal 4 dari 95 halaman. Putusan Nomor: 08/PDTSUSGugatan LainLain/2016/PN.NIAGA.JKT.PST.Jo.
Pasal 195 ayat (6) HIR jo.Pasal 206 ayat (6) RBG, maka perlawanan oleh pihak ketiga (derdenverzet) mengenai boedel harta pailit, tersebut harus diajukan terhadapkurator melalui Pengadilan Niaga Dalam perkara a quo, diajukan melaluiPengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Bahwa sebagai bahan pertimbangan, Mahkamah Agung RI melalui PutusanNomor: 46K/ PDT/2007 tanggal 16 Mei 2007 dalam pertimbangannya padahalaman 45 angka 4 menyatakan bahwa :Bahva dengan memperhatikan pengertian kepailitan
sebagai sita umumtersebut diatas, Pasal 1 butir 1, Pasal 3 ayat 1 beserta penje/asannya,Pasal 7 butir 1, Pasal 26 ayat 1 dan Pasal 299 Undangundang Nomor37Tahun 2004 serta Pasal 195 ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agungberpendapat perlananan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenaibudel pailit, tersebut harus diajukan terhadap kurator mela/ui Pengadi/anHal 5 dari 95 halaman.
12 — 5
Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohontersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untukmelaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur,sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor:B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021.4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus perawan dan sudah siap pulamenjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga.5.
Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan TempeKabupaten Wajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021, tanggal 18Maret 2021.8.2. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor:460/671/DINSOSP2KBP3A tanggal 23 Maret 2021.8.3. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/162/Pusk.Tp tanggal23 Maret 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD PuskesmasTempe;8.4.
Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe KabupatenWajo Nomor B.195/Kua.21.24.14/PW.01/3/2021. Bukti tersebut bermeteralcukup dan telah dicap pos kemudian diberi kode P4.5. Surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial PengendalianPenduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnak.
78 — 31
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barangberkegerak dan barang tidak bergerak diatur dalam pasal 207HIR atau Pasal 225 RBg ; Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoir dan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilikatau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disitadan diajukan kepada ketua pengadilan negeri dari pengadilan negeriyang secara nyata menyita (Pasal 195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg ; Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita
eksekusi hanyadapat didasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal206 (6) RBg) jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik barang, dengandemikian bahwa Penyewa, Pemegang hipotik atau creditverband, tidakdibenarkan mengajukan perlawanan ; Bahwa Pelawan dan Pelawan II memperoleh sewa dari TerlawanTersita (Oktovianus Kalami), bahwa Pemilik tanah adat yang sah adalahMarga Kwaktolo Ulim yang telah melepaskan tanah kepada TerlawanPenyita berdasarkan putusan perkara nomor 46/Pdt.G/ 2016/PN.Son diPengadilan
Perlawanan Pihak ketiga terhadap sita conservatoir, sita revindacatoirdan sita eksekusi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasabahwa ia adalah pemilik barang yang disita dan diajukan kepada KetuaPengadilan Negeri dari Pengadilan Negeri yang secara nyata menyita (Pasal195 (6) HIR atau Pasal 206 (6) RBg Bahwa Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi hanya dapatdidasarkan atas pemilik hak, (Vide Pasal 195 (6) HIR/Pasal 206 (6) RBg) jadihanya dapat diajukan oleh pemilik barang,