Ditemukan 11447 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Partai politik
Register : 02-05-2019 — Putus : 12-08-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 140/G/2019/PTUN.MDN Tanggal 12 Agustus 2019 — Penggugat:
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
ZIMROBEN OMPUSUNGGU
Tergugat:
Bupati Humbang Hasundutan
85 — 99
Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; ataud.
Register : 14-01-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 5/G/2020/PTUN.SBY Tanggal 5 Agustus 2020 — Penggugat:
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
403 — 200
DEVI APRILIANITA, A.Md.Keb.
Tergugat:
BUPATI SUMENEP
403 — 200
hormat tidak atas permintaan sendiri karenamelakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat; (4) PNS diberhentikan tidak hormat Karena : a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndangDasar Republik Indonesia Tahun 1945; b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilanyang telah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindakpidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. menjadi anggota dan/atau partai
Register : 23-05-2019 — Putus : 23-09-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PA PALEMBANG Nomor 1290/Pdt.G/2019/PA.PLG Tanggal 23 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 6
23 — 6
Put.Nmr 1290/Pdt.G/2019/PA.PLGTermohon sudah tidak rukun lagi; bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Anggota DewanPerwakilan Rakyat di Kabupaten Banyuasin dari partai sejak priode20142019, namun saksi tidak tahu penghasilan Pemohon setiapbulannya; bahwa saksi tidak tahu selama pisah tersebut, Pemohon ada atau tidakmemberikan nafkah kepada Termohon, namun saksi tahu Pemohonada mengirim nafkah untuk kebutuhan anaknya; bahwa saksi tahu selama Termohon mengasuh dan memeliharaanaknya tersebut, anak
Register : 16-08-2011 — Putus : 03-11-2011 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 807/Pid.B/2011/PN.Bwi Tanggal 3 Nopember 2011 — - H. AKHMADI ;
67 — 80
67 — 80
saksi menderita kerugian sebesar Rp. 158.500.000, (seratus lima puluhdelapan juta lima ratus ribu rupiah), didukung pula oleh keterangan terdakwa sendiriyang menerangkan benar awalnya terdakwa bertemu dengan NUR ZEIN, waktu ituNUR ZEIN mengaku sebagai Kepala Sekolah SD di Surabaya dan mengatakan bisamemasukkan Orang untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Jalur NonAPBD di Pemprov Jatim, nanti yang mengurus di Pemprov Jatim adalah ELIZABETHSUSANTI, ELIZABETH SUSANTI mengaku sebagai Bendahara Partai
Register : 13-02-2018 — Putus : 16-08-2018 — Upload : 26-04-2019
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 0457/Pdt.G/2018/PA.Pwt Tanggal 16 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
20 — 3
20 — 3
Pasal 1(huruf) a dan f, dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan HargaNominal yang Dikenakan Bea Meteral;Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang tidakbersifat partai, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggaldan tahun pembuatan dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, makabukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;Menimbang, bahwa berdasarkan
Register : 01-02-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 28-11-2013
Putusan PN DOMPU Nomor 6/PDT.G/2012/PN.DOM Tanggal 11 Oktober 2012 — - SITI FATIMAH
MELAWAN
- MUHAMMAD TAUFAN
79 — 52
79 — 52
Penggugat membersihkan hutansemak belukar dan membuat pematang untuk menjadi sawah dan sampaidengan tanah tersebut bersih dan berbentuk tanah sawah dan setiap tahunnyaditanami padi dan kacang kedelai ; Bahwa sekitar tahun 1982 MANSYUR A.A.RASUL (suami Tergugat I/orang tua Tergugat II) datang menemui Penggugat bermaksud memintakepada Penggugat untuk menggarap sementara tanah obyek sengketa danlagi pula karena kesibukan Penggugat pada saat itu Penggugat statusAnggota DPRD Kabupaten Dompu dan pengurus partai
Register : 13-05-2015 — Putus : 12-03-2015 — Upload : 13-05-2015
Putusan PN ARGA MAKMUR Nomor 05/Pdt.G/2014/PN.AM Tanggal 12 Maret 2015 — MARIA Binti ABIN Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan PNS, beralamat di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, yang dalam hal diwakili Kuasa Hukumnya AHMAD KUSWANDI, SH., dan IRWAN, SH., masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM CAHAYA SINGARAN PATI, beralamat di Jalan S. Parman No. 18 A Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Argamakmur dengan nomor register 15/SK/Pdt/2014/PN.AM tertanggal 03 Juni 2014, untuk selanjutnya disebut sebagai .....................................................Penggugat ;
MELAWAN :
1. NAHUYA Binti ABIN Umur 43 Tahun, Pekerjaan Tani, beralamat di Desa Karang Tengah Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai ...................................................... Tergugat I ;
2. M. YASIN Binti ABIN Umur 58 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Jl. Merpati 2 No. 5A RT. 12 RW.1 Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai ...........................Tergugat II ;
3. FARIZAL FUADI Bin SUTAMAN Umur 47 Tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di Kelurahan Taba Penanjung Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai .....................................................Tergugat III ;
133 — 47
133 — 47
dan menurut pasal di atas, ABT :e Tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan ;e =Tidak dibuat dan ditandatangani di hadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum),tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak ;e Secara umum terdiri dari segala jenis tulisan yang tidak dibuat oleh atau di hadapanpejabat, meliputi :e Suratsurat ;e Registerregister ;e Suratsurat urusan rumah tangga ;e Lainlain tulisan yang dibuat tanpa permintaan pejabat umum ;e Secara khusus ada ABT yang bersifat partai
Register : 11-10-2021 — Putus : 06-01-2022 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN CIBINONG Nomor 503/Pid.B/2021/PN Cbi Tanggal 6 Januari 2022 — Penuntut Umum:
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
1.BAGAS SASONGKO, SH
2.HARIS MAHARDIKA, SH.
Terdakwa:
HENDRIYANI als HENY H. DOELBARI Binti H. DOELBARI
74 — 48
sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); Bahwa selain orderan catering dari BMKG dan REI, ada orderancatering dari partai politik juga, ada orderan catering di tempat lain, tetapiSaksi lupa namanya; Bahwa untuk seluruh kegiatan catering, Saksi yang memodali, dimana untuk tahun 2017 ada 2 kali kKegiatan catering (di BMKG dan REI),tetapi untuk kegiatan yang kecilkecil yang hanya butuh modal sekitarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai Rp30.000.000,00 (tigapuluh juta rupiah), Saksi
Putus : 16-12-2010 — Upload : 29-06-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 86/Pid.B/2010/PN. MKL Tanggal 16 Desember 2010 — HISKYA SUTRISNO alias HISKYA
79 — 30
79 — 30
UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang PerubahanKedua Atas UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 TentangPemerintahan Daerah adalah ditujukan kepada setiap orang, tanpamemandang apakah dia warga negara biasa, anggota partai politik,anggota tim kampanye apapun sebutan atau istilahnya baik yangmemiliki kepentingan secara langsung terhadap' pelaksanaanpemilukada atau tidak, demikian pula apakah dia memiliki kKepentinganterhadap calon kepala daerah yang ikut dalam pemilukada ataupun tidak ;Menimbang, bahwa
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO
2.YAP SO GWAT
114 — 39
114 — 39
SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) kepada tergugatuntuk mewakili penggugat dalam menghadap PPAT (pejabat pembuatakta tanah) yang berwenang membuat akta pemindahan hak atasatas tanah, yang ditandatangani penggugat adalah perjanjian kredit(PK) dan akta pemberian hak tanggungan (APHT), karena tidak adaSKMHT, olehnya tergugat tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan perbuatan hukum terhadap obyek aquo dalammengalihkan hak;.Bahwa Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)bersifat partai
Register : 22-09-2014 — Upload : 23-03-2016
Putusan MS LHOK SUKON Nomor 394/Pdt.G/2014/MS-Lsk Penggugat dan Tergugat
65 — 9
65 — 9
Oleh karena itu mohon agar Hak Asuh kedua orang anaktersebut diberikan kepada Tergugat;Bahwa sebaliknya Penggugatselaku seorang ayah saat ini tidak mampumemberikan jaminan keselamatan jasmani dan rohani kedua anakTergugat dikarenakan kesibukkan Penggugat sebagai anggota DPRAdari partai Demokrat untuk periode 20142019 daerah pemilihan AcehUtara dan Lhokseumawe sehingga dikhawatirkan sulit membagi waktuuntuk kedua orang buah hatinya, ditambah lagi kondisi kesehatanPenggugat (terkena stroke) tentunya
Register : 18-02-2019 — Putus : 29-05-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG Tanggal 29 Mei 2019 — Penggugat:
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
Heri Khaeruman S STP
Tergugat:
BUPATI CIANJUR
125 — 51
sebagaimana dikutip : PNSdiberhentikan tidak dengan hormat karena :1) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor 7/G/2019/PTUN.BDG2) Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilanyang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;3) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai
Register : 28-02-2018 — Putus : 04-07-2018 — Upload : 16-07-2018
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 8/G/2018/PTUN.BJM Tanggal 4 Juli 2018 — Penggugat:
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
Muhammad Yusran
Tergugat:
Bupati Tabalong
122 — 86
bertentangandengan UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara Pasal 87 ayat (4) :Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat karena :a) Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUDNegara RI Tahun 1945;b) Di hukum penjara atau kurungan berdasarkan PUTUSANPENGADILAN YANG TELAH MEMILIKI KEKUATAN HUKUMTETAP, bahwa melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan / ataupidana umum;c) Menjadi anggota dan / atau pengurus partai
Register : 21-12-2016 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PN BONTANG Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Bon Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
ROSIANNA MANURUNG
Tergugat:
Pemerintah Kota Bontang. Cq.Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang
121 — 56
121 — 56
., menerangkan :Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi mengertidihadirkan dipersidangan ini karena saksi pada tahun 2004 sampaidengan 2009 sebagai Sekretaris di Komisi Ill DPRD Kota Bontang dariFraksi Partai Golkar;Bahwa pengusulan aspirasi dari masyarakat kami melakukan reses danreses tersebut diserahkan kepada Pemkot Bontang melalui KetuaDPRD;Bahwa saksi dikomisi C Ketua Komisi saat itu Sdr.
Putus : 30-03-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 244 K/PID/2013 Tanggal 30 Maret 2015 — MHD. ISKANDINATA Bin MHD. FADEL
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MC BIN OING TOHIR di depan persidangandibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagaiberikut:Bahwa benar saksi Darnita (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah)adalah teman 1 (satu) partai dengan saksi sejak awal tahun 2007;Bahwa benar uang titipan sebesar Rp125.000.000,00 (sertaus dua puluhlima juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan di titipkan kepadasaksi Nelson untuk masalah pekerjaan/proyek;Bahwa benar saksi diberikan kuasa oleh. sdr.
Register : 30-06-2014 — Putus : 15-08-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan PN MUARO Nomor 56/Pid.Sus/2014/PN Mrj Tanggal 15 Agustus 2014 — ADRIMON Pgl AD
395 — 11
395 — 11
yang dipakai oleh Bapak RudiHartono, selaku Pimpinan/Ketua DPRD Kab.Dharmasraya, yang menjadi barang bukti dalam perkaraini;Bahwa Plat Dinas/merahnya mobil Fortuner itu adalahBA 2 V dan untuk plat rahasianya/plat hitam BA 1022BS;Bahwa statusnya mobil Fortuner tersebut adalah milik/aset sebagai Pemerintah Daerah kabupaten Dharmasraya,dengan hak pakai sebagai fasilitas jabatan untuk MobilDinas Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya;Bahwa benar Ketua DPRD Dharmasraya adalah BapakRudi Hartono, S.Sos, dari Partai
Register : 19-12-2013 — Putus : 19-05-2013 — Upload : 11-07-2014
Putusan PN SINTANG Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Stg Tanggal 19 Mei 2013 — Hj. ENNY JAMILAH
MELAWAN
AMINAH R. W, Dkk
157 — 31
157 — 31
Dalamgugatan Penggugat adalah gugatan Contentiosa yang mengandung sengketadiantara pihak yang berpekara pemeriksaan penyelesaiannya diajukan kepadaPengadilan dengan posisi para pihak :Ada yang bertindak sebagai Penggugat.Ada pihak lawan yang bertindak sebagai Tergugat.Permasalahan hukum yang diajukan kepengadilan mengandung sengketa.Sengketa teijadi antara para pihak, setidaknya ada 2 (dua) pihak.Bersifat partai, yang satu berkedudukan dan bertindak selaku Penggugat dan lainberkedudukan sebagai Tergugat.Berdasarkan
Register : 07-05-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 76/Pid.B/2021/PN Gst Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
105 — 13
1.YAATULO HULU, SH
2.ERWINTA TARIGAN, SH
Terdakwa:
ALIRAN DUHA
105 — 13
Nias Selatan adalahKepala Sub Bidang (Kasubbid) Organisasi Kemasyarakatan yang manatanggungjawab saksi adalah mendata partai politik, LSM dan OrganisasiKemasyarakatan (Ormas) yang ada di wilayah Kab.
Putus : 29-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3042 K/Pdt/2013 Tanggal 29 April 2014 — PT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD VS ETHNA JUNA SIBY
353 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
353 — 248 — Berkekuatan Hukum Tetap
Itupun dengan syarat, jangan sampai memutus151.4.3.perkara voluntair yang mengandung sengketa secara partai yangharus diputus secara contentious.
Register : 14-03-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 30-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 56/G/2016/PTUN-JKT Tanggal 28 Juni 2016 — FIRMANSYAH CHOMSANI, S.Sos ; MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
80 — 39
80 — 39
Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor 56/G/2016/PTUNJKT Bahwa, berkaitan dengan Pasal 87 ayat (4) Undangundang ASN, yang berbunyiPegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat : a) Melakukanpenyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945. b) Dihukum kurunganpenjara berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, karenamelakukan Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Jabatan atau Tindak PidanaYang Berkaitan Dengan Jabatan dan/atau Tindak Pidana Umum. c) Menjadianggota atau pengurus partai