Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tahun 2011 antaraPenggugat

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkanHal. 12 dari 14 Hal. Put. Perkara No.

Pasal 115Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telahterpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf bPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajibdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah pada bulan Oktober tahun 2018kehidupan

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanHalaman 9 dari 14 hal. Put. No. 196/Pdt.G/2019/PA.TPIhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil gugatan Penggugat,dihubungkan dengan fakta dari alat

No. 196/Pdt.G/2019/PA.TPIInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, dan talakyang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talakbain shughra, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untukmengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapatdalam amar putusan ini;Menimbang,

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSills AaNL ALN 18) adaArtinya: Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agjilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan untuk mendapatkanHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0086

Ilsudah benar dan beralasan hukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,ijad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

bahwa menurut ketentuan Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa seperangkat alat shalat, maka menurut Majelis Hakimtelah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

suamiisteri dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Padt.P/2018/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:ald! alates!

51.5 UiarsclsArtinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon

ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jab dan kabul, di persidangan Pemohon dan Peohon Il telah dapatHalaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Tbhmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Pasal 30 dan 32 InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon 1) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yangdiatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapatdilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohonmengajukan permohonan perceraian dalam perkara ini karena sejak Agustus2018 keadaan rumah tangga

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1)Hal. 7 dari 14 hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksuddalam huruf f pada kedua aturan perundangundangan di atas dapatditerima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengarpihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P2",fakta dari keterangan saksisaksi

Pasal 116huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jis. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalildalil syarak jis.

bukti P yang diajukan penggugat adalah aktaautentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang untuk itu dan merupakan prima facie evidence (bukti utama)terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurnadan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugattelah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satupersatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksisehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimanaketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekalserta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tanggapenggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yangterus menerus dan sulit untuk disatukan kembali, maka gugatanpenggugat telan memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas,serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka = majelis hakim dalamHalaman 14 dari 16 hin.

Putusan Nomor 224/Pdt.G/2019/PA Tl.permusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatsecara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatunkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989

dalam surat gugatan tersebut, dengan jalanperdamaian melalui proses mediasi dan untuk itu telah mengadakan persetujuansebagai berikut :Pasal 1Bahwa Para Pihak sepakat akan menyelesaikan perkara nomor 5/Pdt.G/2018/PN Lbhdengan Perdamaian;Pasal 2Bahwa Tergugat sepakat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepadaPenggugat, terhadap sebidang tanah kebun yang terletak di Desa Tomori KecamatanBacan Kabupaten Halmahera Selatan, yang jumlahnya akan disesuaikan denganketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden

Nomor 148 tahun 2015 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdengan menggunakan Jasa Penilai (KJPP);Pasal 3Bahwa Tergugat dalam jangka waktu 9 hari terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018sampai dengan tanggal 8 September 2018, akan mendatangkan Jasa Penilai (KJPP)untuk melakukan penilaian terhadap tanah sebagaimana tersebut diatas sekaligusmemutuskan/mengeluarkan hasil Penilaiannya tersebut

Pasal 87 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untukdikabulkan;Halaman 10 dari 13 hlm., Putusan PA. Batulicin Nomor 143/Pdt.G/2020/PA.

Bicn.Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan olehPengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf cInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka sebagaimana petitum 2 (dua) Penggugat agar Pengadilan menjatuhkantalak terhadap pernikahannya dengan Tergugat, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernahbercerai di Pengadilan, sehingga apabila terjadi perceraian lagi, makaperceraian tersebut adalah perceraian

Pasal16 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namunbelum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1)UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Pasal 15 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahunsehingga belum memenuhi ketentuan persyaratan umur sebagaimana diatur olehUndangUndang Perkawinan, namun menurut pandangan majelis hakim anak Pemohontelah aqil dan baligh serta memiliki perilaku orang dewasa dan memiliki kesanggupanuntuk menjalani kewajiban sebagai suami atau kepala rumah tangga yang baik;Halaman 11 dari 15 Halaman Penetapan Nomor 0045

Pasal 18 danPasal 39 hingga Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa kedekatan anak Pemohon dan calon isterinya yang telahmelampui batas kewajaran karena keduanya sering melakukan hubungan badan (zina)bahkan calon isteri telah hamil 3 bulan merupakan sebuah kondisi yang segeramemerlukan penyelesaian untuk memberikan perlindungan terhadap janinhasilhubungan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk menghindari berlanjutnyaperbuatan dosa yang

dilakukan anak Pemohon dan calon isterinya;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon isterinyadi persidangan telah terbukti bahwa kehamilan calon isteri disebabkan hubungan badanantara anak Pemohon dan calon isteri, bukan hubungan calon isteri dengan pria lain,sehingga kehamilan calon isteri bukan merupakan penghalang terjadinya perkawinanantara anak Pemohon dan calon isterinya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor Tahun 1991 tentang Kompilasi

kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadikewenangan absolut Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di KecamatanNanga Taman, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau,maka sesuai dengan maksud pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal132 ayat (1) Instruksi Presiden

tidakmungkin bersatu dalam membina rumah tangga dengan baik dan apabila rumah tanggayang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudharatyang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan perkawinan11untuk membentuk rumah tangga yang bahagia tenteram, kekal dan damai (sakinahmawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh AlQuran dalam surahArRum ayat 21 dan pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo. pasal 2 dan pasal 3 Instruksi Presiden

didahulukan dari pada menarikkebaikan/kemashlahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atasMajelis Hakim berpendapat dalildalil gugatan Penggugat telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) beserta penjelasannya huruf (a) dan(f) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (a) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (a) dan (f) Instruksi Presiden

alasanyang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut,maka sesuai dengan pasal 149 angka (1) R.Bg. perkara ini diputus dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang12Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo. pasal 147 ayat (2 ) Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

telah dilakukan namun gagalbahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediamanhingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.1039/Pdt.G/2017/PA Spg.kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman 405 yang selanjutnyadiambil

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 9 hal. Put.

Pasal 77 ayat (2)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari faktafakta kejadian di muka, tidak mungkin lagi dapatmewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah danrahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangHal. 7 dari 9 hal. Put.

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang autentik

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohonsudah hidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.1008/Pdt.G/2018/PA Spg.dikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat ahlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz II halaman 405 yang selanjutnyadiambil alin menjadi pendapat hukum dan pertimbangan majelis yang lafalnya

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak dan atau data perceraian kepada pegawaipencatat nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan(2) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperihal identitas dan status kKependudukan Pemohon yang beragama Islam danbertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum Pengadilan Agama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang

telahdilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidupberpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleenall Gila (cle arde as Licll 5 9Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumIslam5 222 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnnMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Hal. 5 dari 10 hal. Put.

dilakukan namun gagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudahhidup berpisah tempat kediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

majelis yang lafalnya sebagai berikut:Celleenall Gila (cle arde as Licll 5 53Artinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman KTPel perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat

telah dilakukan namungagal bahkan antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempatkediaman hingga sekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

ynArtinya: menolak (menghindari) kerusakan lebih didahulukan dari padamendapatkan (mendatangkan) kemaslahatan (kebaikan).Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon sebagai suami istri tidakberhasil menegakkan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum IslamHal. 7 dari 10 hal

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti, antaraPenggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, perkawinan kedua belahpihak sudah tidak mungkin lagi memberikan mamfaat, justru telah medatangkan mudharat,maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum, dan telah sesuai denganketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah nomor : 9 tahun 1975, tentangpelaksanaan UndangUndang nomor tahun 1974, tentang Perkawainan, jo pasal 116huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan telah sesuai pula dengan ibarat nash dalamKitab Al Fighul Islami Wa Adilatuhu Juz VII halaman 529 yangberbunyi :Artinya : Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudahtidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talaksatu ba in;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di

perkawinan sebagaimanayang dikehendaki oleh pasal 1 UndangUndang nomor : tahun 1974, tentang Perkawinan,dan maksud dari Firman Allah dalam Alquran surat Arrum ayat 21, tidak akan dapatdiwujudkan lagi oleh kedua belahMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, MajelisHakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satubain Syhugro Tergugat terhadap Penggugat, hal tersebut sesuai dengan pasal 119 ayat (2)huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 154tahun 1991, tanggal 22 Juli 1991, tentang pelaksanaan Instruksi Presiden RepublikIndonesia, tentang Kompilasi HukumMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 7Tahun 1989, Jo. UndangUndang nomor 3 tahun 2006, dan pasal 64.

Pasal 7 ayat(1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa bukti P2 berupa fotokopi yang memuat keteranganperekaman eKTP perihal identitas dan status kependudukan Pemohon yangberagama Islam dan bertempat tinggal di wilayah jurisdiksi hukum PengadilanAgama Sampang;Menimbang, bahwa bukti P1 dan bukti P2 telah dinazegelen dan telahdicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka buktibukti surat tersebut secaraformal dan materil telah memenuhi syarat sebagai alat

dilakukan namun gagal bahkan antaraPemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah tempat kediaman hinggasekarang;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil permohonan Pemohonsebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon dan Termohon sebagai suami istrisudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sebagaimanadikehendaki Pasal 33 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perklawinan jo.Pasal 77 ayat (2) Instruksi Presiden

No.0853/Pdt.G/2017/PA Spg.kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimanadikehendaki Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islamsudah tidak dapat dicapai, oleh karena itu ikatan perkawinan Pemohon danTermohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;Menimbang, bahwa majelis hakim perlu merujuk kepada pendapat abhlihukum Islam dalam Kitab Ahkam alQuran Juz halaman 405 yang selanjutnyadiambil

Pasal 116 huruf (f)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, olehkarenanya tuntutan Pemohon pada petitum angka (2) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sampang harusmengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah setempatsebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo.