Pasal 143ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa karena termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka maksud ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) PeraturanHal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terusmenerus yang melanda rumah tangga penggugat dan tergugat, berujungpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun sehingga tidak adaharapan untuk dirukunkan kembali.Menimbang, bahwa termohon telah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap di persidangan akan tetapi tidak datang dan tidakpula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau

TklMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpemohon serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwapemohon dan termohon adalah pasangan suami isteri sah, oleh karena itupemohon mempunyai /egal standing untuk mengajukan permohonan ceralterhadap termohon.Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa rumah tangganyapemohon telah mengajukan dua orang

Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran rumahtangga pemohon dan termohon sudah sangat dalam, tidak ada harapanuntuk dirukunkan lagi, mempertahankannya justru bisa berdampak padatimbulnya mudharat yang lebih besar.

Pasal 116huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, majelis hakim menyatakan permohonan pemohon untukmenjatuhkan talak terhadap termohon dapat dikabulkan, denganmemberikan izin kepada pemohon mengikrarkan talak satu raj?

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangPutusan No. 0127/Pdt.G/2015/PA.Tlm Page : 11 of 19dekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut undangundang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisinan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebin banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( adanf ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa

talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang UndangNomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

saat ini tidak ada seorangopun yang keberatan atas pernikahanpara pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon Iltersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon Il tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon IIdalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Tengah, tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RINomor

bukti P yang diajukan penggugat adalah aktaoutentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yangberwenang untuk itu dan merupakan prima facie evidence (bukti utama)terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundangundangan, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurnadan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg.Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan olehpenggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1)Instruksi Presiden

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh penggugattelah memberikan keterangan di bawah sumpah, telah diperiksa satupersatu dalam persidangan dan keduanya tidak terhalang menjadi saksisehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi sebagaimanaketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekalserta sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud.Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tanggapenggugat dan tergugat yang demikian, maka dapat dikategorikan rumahtangga penggugat dan tergugat telah dilanda perselisihan danpertengkaran yang teruS menerus dan sulit untuk disatukan kembalisehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraiansebagaimana

dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., jugaternyata gugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sertatelah terbukti menurut hukum, maka = majelis hakim dalampermusyawaratannya telah sepakat mengabulkan gugatan penggugatsecara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatunkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden

Pasal 153ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 (tiga)kali Suci atau sekurangkurangnya 90 (Sembilan puluh) hari.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, biayaperkara dibebankan kepada penggugat.Memperhatikan segala peraturan

Pasal 7 ayat (3) KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Majelis menilaiperkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bertempattinggal dalam wilayah Kabupaten Ketapang dan perkara yang diajukanPemohon dan Pemohon II ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkanketentuan Pasal 4 ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentangperubahan pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeMuhammad Lubislan

Bahwa hingga saat ini Pemohon dan Pemohon II tidak pernah bercerai;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (Suryan bin Suryadi)dengan Pemohon II (Dini Farikha binti Supriadi) telah memenuhi rukun dankewajiban pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 dan 30 KompilasiHukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (Suryan

Pasal 39Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (Suryan bin Suryadi)dengan Pemohon II (Dini Farikha binti Supriadi) tidak melanggar laranganuntuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf e danf, Pasal 9, dan 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinanjo.

Kompilasi Hukum Islam dalam InstruksiPresiden Nomor 1 Tahun 1991;Hal. 10 dari 14 Halaman Penetapan No. 94/Pdt.P/2019/PA.KtpMenimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, Majelisberpendapat pelaksanaan pernikahan Pemohon (Suryan bin Suryadi)dengan Pemohon II (Dini Farikha binti Supriadi) hingga saat ini belumdicatatkan di Kantor Urusan Agama sehingga belum memenuhi ketentuanPasal 2 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden

Pasal 69 Peraturan Presiden RI Nomor 25Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 di Indonesia jis.

Nomor 251/Pdt.G/2017/PA Jnp.Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI. Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi sebagaimana Peraturan MahkamahAgung RI.

Nomor 251/Pdt.G/2017/PA Jnp.Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam, maka harus dinyatakan telah terbukti penggugat dan tergugatadalah pasangan suami isteri sah, sehingga penggugat memiliki /egalstanding untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat.Menimbang, bahwa untuk membuktikan peristiwa perselisihan danpertengkaran dalam rumah tangganya, penggugat telah mengajukan duaorang saksi di persidangan yaitu i co.

Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa gugatan penggugat untuk bercerai dengantergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diaturdalam Pasal 39 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan, jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dantergugat tetap dipertahankan, hanya akan mendatangkan mudharat yanglebih besar, hal ini perlu dihindari sesuai gaidah fighiyah selanjutnyadiambil alin sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:wile pro Ju looJl we P)wd LaoJI ubArtinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarikkemaslahatan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

sertadengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyatagugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telahterbukti menurut hukum, maka majelis hakim dalam permusyawaratannyatelah sepakat mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan,maka perlu ditetapbkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilanadalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkanketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden

Pasal 4, 5, dan 6 Peraturan Presiden RI Nomor25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil, dan isinya diantaranya menjelaskan identitas diri seseorangbernama XXXXXXXXXXX dan N XXXXXXXXXXX yang bertempat tinggal di wilayahKabupaten Kepulauan Anambas.

Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan PencatatanSipil, yang isinya menjelaskan seorang perempuan bernama XxxXXXXXXXX saatini baru berusia 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan adalan anak kandungpasangan XXXXXXXXXxX (Pemohon ) dan Xxxxxxxxxxx (Pemohon Il).

Pasal 15 ayat (1)Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, olehkarenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon danPemohon sebagai orang tua dari XXxxxxxxxxxxx mohon dispensasi kawinuntuk anaknya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 di atas, antaraXXXXXXXXXXXXX Wan XXXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan nasab, semenda,maupun sesusuan.

Pasal 39Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 di atas,XXXXXXXXXXXXX saat ini berstatus gadis dan Xxxxxxxxxxxxx berstatus jejaka sertakeduanya samasama beragama Islam.

Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 dan 8 diatas,XXXXXXXXXXXXX Mengaku di depan sidang telah sering pergi berdua denganHalaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2020/PA.TrpXXXXXXXXXXXXX dan hubungan keduanya telah sedemikian erat dan tak bisadipisahkan lagi bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saatini Rintan Riana dalam keadaan hamil 11 (sebelas) minggu.

Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dansecara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara inilebih lanjut;Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil (vide Pasal 26ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun

Pasal143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang KompilasiHukum Islam;Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalamsidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon,yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalildalil permohonannya tanpa adaperubahan atau tambahan;Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, maka MajelisHakim mengkategorikan jawaban Termohon dalam dua kategori, yaitu :1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas,maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasanhukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo.Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi HukumIslam, yang berbunyi : perceraian dapat terjadi dengan alasanalasan : (f).

(bertetap hati untuk) talak, Maka SesungguhnyaAllan Maha mendengar lagi Maha mengetahui;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas danberdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepadaPengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, olehkarena itu Majelis Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yangsecara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai denganketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden

Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Termohon tidakterbukti nusyuz dan berhak mendapatkan nafkah iddah selama tiga bulan, (videPasal 152 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa selama tiga bulan Termohon tidak boleh menerimapinangan atau lamaran lakilaki lain karena Pemohon masih memberikan nafkahkepada Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepadaTermohon

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian pada perkara ini adalah sejak tanggal 8 Maret Tahun 2019,antara

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami Istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Hal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, dan apabila dihubungkanpula dengan Pasal 113, 114, dan 119 ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa gugatanperceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinanyangdijatuhkan oleh Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk talak bainshughra maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkangugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amarputusan ini;Menimbang, bahwa oleh karena

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang

atas pernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IlPenetapan Nomor 0127/Pdt.P/2016/PA Dgl 9 dari 12tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehinggaperkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan,Kabupaten Donggala;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/

Kepala Kantor UrusanAgama Kecamatan Banawa Selatan, Kabupaten Donggala sebagai tempattinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon Ildalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai PencatatNikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Selatan tidaktermasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasiPengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agamatelah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukangugatan perceraian dalam perkara ini adalah karena tidak ada lagikeharmohisan dan persesuaian

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari alat bukti tertulis "P.1", faktadari keterangan saksi

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena sejak tanggal 27 Mel2018 antara

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islammengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaHal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena bulan September 2018antara Pemohon

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihak berperkara, telahterpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBgmengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harusdiputus dengan verstek;Hal. 7 dari 14 Hal. Put.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam duaperaturan perundangundangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua)Hal. 9 dari 14 Hal. Put.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiMajelis Hakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebutdan setelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengansuami istri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dialildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku 5 dari 13Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum,sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan,sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundangundangan yang berlaku,oleh karenanya telah bersandar pada hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndangNomor

saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan ataspernikahan para pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahapkonstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Pemohon IItersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, Ssesuai dengan Pasal14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku Kompilasi Hukum Islam(Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden

Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku KompilasiHukum Islam (Keputusan baca Peraturan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum dan pertimbanganHakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telahberkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwapermohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbuktisecara sah menurut hukum;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan

Pasal 5 Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan baca Peraturan MenteriAgama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor UrusanAgama , Kabupaten Donggala;10 dari 13Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, danwalaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohonagar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor

UrusanAgama , Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untukmencatatkan perkawinan Pemohon dan Pemohon II dalam daftar yangdisediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/KepalaKantor Urusan Agama. tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidakdi bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal manaorganisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RIberdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkanargumentasi analogi

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 dan Pasal 143 ayat (1)dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yangdibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkanoleh suatu

Putusan No.582/Padt.G/2020/PA.Mtpsudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimanalayaknya Suamiistri Sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu) Majelis Hakimberpendapat gugatan tersebut dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diajukan kePengadilan Agama Martapura dan melihat dari segi unsurunsur surat gugatantersebut

Pasal 138Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidakHal. 10 dari 14 Hal.

Dan hal ini menurut pendapatMajelis Hakim memenuhi unsur penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalamrumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dan telah memenuhiunsurunsur perselisihnan (dalam hal ini Majelis Hakim menafsirkan kalimatperselisihan menjadi tidak harmonis), dalam rumah tangga dan syarat untukmelakukan perceraian, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991Kompilasi Hukum Islam;Menimbang,

bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimberpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecahsedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa (vide Pasal 1 UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapatterwujud dalam rumah tangga Penggugat

Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah hidup bersama sebagaimanalayaknya suamiisteri dan telah mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan selamaitu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan ataumenyangsikan atas hubungan Pemohon dan Pemohon II dengan suaminyatersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelisberpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syariah Islam sebagaimana diaturdalam Pasal 14 Instruksi Presiden

Pasal 7 ayat (3) huruf eInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, makapernikahan Pemohon dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan pendapatulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yangselanjutnya diambil alin sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:clSally Atal AML 1 8) ads gArtinya :Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang agilbaligh;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UndangUndangNomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi KependudukanHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.Tbhsebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun2013, bahwa untuk menciptakan kepastian hukun dan tertib administrasinegara, maka permohonan Pemohon dan Pemohon II untuk mengesahkanpernikahan Pemohon dan Pemohon II yang bertujuan

II sudah benar dan beralasanhukum;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Instruksi PresidenNomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam untuk melaksanakanperkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi,jad dan kabul, di persidangan Pemohon dan Pemohon Il telah dapatmembuktikan kebenaran pelaksanaan pernikahannya tersebut berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan ayat (2)huruf (a) Instruksi Presiden

Kompilasi Hukum Islam, di persidangantelah ditemukan fakta yang menjelaskan tentang calon pengantin pria(Pemohon ) telah memberikan mahar kepada calon pengantin wanita(Pemohon Il) berupa uang sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah), makamenurut Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlakudan hukum Islam;Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 0051/Pdt.P/2019/PA.TbhMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Instruksi Presiden

Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka ketentuan mengenai mediasi sebagaimana yang diaturdalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukanpermohonan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Pemohondengan Termohon terjadi

Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihakpihakberperkara, telah terpenuhi.

Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terusmenerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatanperceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturanperundangundangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagiHakim mengenai sebabsebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dansetelah mendengar pihak keluarga serta orangorang yang dekat dengan suamiistri tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan Pemohon,dihubungkan dengan fakta dari alat bukti

Pasal 134Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dandalildalil syarak jis.

Pasal 134 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penggugat telah menghadirkan orangdekatnya untuk didengar keterangannya sekaligus menjadi saksi dalam perkaraini.Menimbang, bahwa saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidaktermasuk orang yang terlarang menurut UndangUndang dan keterangan yangdiberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain,sehingga saksi tersebut

Pasal 3Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaperselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukanlah perselisihanbiasa melainkan telah mencapai puncaknya yang menyebabkan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembalisehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakanperbuatan siasia yang bahkan akan lebih banyak mudharatnya darimanfaatnya.Menimbang

Pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidakmelawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugatharus dikabulkan dan diputus secara verstek.Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggalbersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perluditetapkan bahwa talak

yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bainshughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi HukumIslam di Indonesia.Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putuskarena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masaiddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan PemerintahPutusan No. 625/Pdt.G/2017/PA.

Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, masa iddahyang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurangkurangnya 90 hari.Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasimengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis

(Pewaris) telah meninggal dunia padatanggal 21 Januari 2020 karena sakit, sebagaimana telah dikemukakan di atas,maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan tuntutan paraPemohon pada petitum angka 2, sebagaimana terdapat dalam amar penetapandi bawah ini:Menimbang, bahwa mengenai tuntutan para Pemohon pada angka 3,yaitu agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxx (Pewaris),Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf a Instruksi Presiden

beberapa kali danterakhir dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, sebagaimanadisebutkan dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik IndonesiaNomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi Tahun 2014,halaman 59, yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang kewarisanyang pewarisnya beragama Islam, maka ditetapbkan hukumnya di PengadilanAgama berdasarkan hukum Islam;Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf b Instruksi Presiden

Nomor 1Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan ahliwaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungandarah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidakterhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.Menimbang, bahwa adapun halangan menjadi ahli waris tersebutsebagaimana diatur dalam Pasal 173 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan Seorangterhalang menjadi ahli waris apabila

dengan putusan Hakim yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, dinukum karena: a dipersalankan telahmembunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris,dan b dipersalankan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwapewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukum 5 tahunpenjara atau hukuman yang lebih berat;Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan pula:Ayat (1) Kelompokkelompok

mendapatkanwarisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil permohonan para Pemohon,dinubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan Wan Rosmawati binti WanAli (Pewaris) wafat karena sakit, ia beragama Islam, dan meninggalkan suamiyaitu Lahmuddin bin Ilyas (Pemohon 1), agama islam, dan meninggalkan 1(satu) orang anak kandung yaitu Pemohon Il, agama Islam dan dihubungkandengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 171 huruf a, Pasal 173 sertaPasal 174 huruf a dan b Instruksi Presiden

Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa untuk bercerai dengan tergugat, penggugat dalamgugatannya mengemukakan dalildalil yang pada pokoknya bahwa rumah tanggapenggugat dan tergugat sudah tidak rukun sejak awal bulan Januari 2002 karenasering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering memukulpenggugat jika tergugat marah dan tergugat sering pulang larut malam tanpa alasanyang jelas dan puncak perselisihan dan

gugatan penggugattersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antarapenggugat dengan tergugat;Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya penggugat telahmengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yangsah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikanketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden

Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991 TentangKompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia dan kekaltidak dapat terwujud;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perselisihanpenggugat dan tergugat telah dapat dikategorikan perselisihan terus menerus yangsudah tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu gugatan penggugat tersebut telahmemenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UndangUndang Nomor Tahun 1974 jo.

Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor Tahun 1991Tentang Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara penggugat dan tergugat tetapdipertahankan, sementara antara keduanya sudah tidak saling mempedulikan dantelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun, hanya akanmendatangkan mudharat yang lebih besar kepada penggugat dan hal tersebutmerupakan larangan Allah sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah alBaqarah ayat 231 sebagai berikut :Artinya:Hal. 11

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas juga ternyatagugatan penggugat tidak melawan hukum dan beralasan serta telah terbukti menuruthukum, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat mengabulkangugatan penggugat;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka perluditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughratergugat terhadap penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)Instruksi Presiden RI Nomor