Ditemukan 17731 data
53 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 492 K/SIP/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 Jo.No. 565 K/SIP/1973 tertanggal 21 Agustus 1974, oleh karenanyagugatan para penggugat haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima (Neit Onvankelijke Verklard).Bahwa gugatan para penggugat kurang lengkap karenakekurangan subyek hukum (Exceptio Plurium Litis Consortium)bahwa para penggugat seperti diakuinya sendiri dalam akta No.199 yang dibuat di hadapan Tergugat Ill yang pada pokoknyamengajukan kredit di Bank Internasional Indonesia
No.492 K/SIP/1970 tertanggal 21 Nopember 1970 Jo.
(Vide Mspridensi MARINo. 492 K/Sip/1970 tertanqqal 16 Desember 1970). ;Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukansebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio)Bahwa suatu gugatan didasari oleh adanya suatu sengketa atauperselisinan diantara para pihak dan suatu sengketa atauperselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukumdiantara para pihak tersebut.Bahwa dalam perkara a quo, Para Penggugat tidak mempunyaihubungan sama sekali dengan Tergugat V.
13 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Mahkamah Agung No. 492/K/Sip/1970 tanggal 16 Februari1972 putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurangcukup pertimbangannya (onvodoende gemotiveerd) yaitu suatuputusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkankeberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksaperkara itu kembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenaihalhal menerapkan hukumnya terus menguatkan putusan PengadilanNegeri begitu saja;c.
104 — 35
mengajukan Kontra Memori Banding ;Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum bandingnya,Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding ;Menimbang, bahwa terhadap Jaksa/Penuntut Umum dan PenasihatHukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara,sebagaimana surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual , yangmasingmasing kepada Jaksa/Penuntut Umum tanggal 12 Juni 2017 NomorW27U3/491/HK.07/VV/2017, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal12 Juni 2017 Nomor W27U3/492
36 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
disamping itu Penggugat juga tidak menyebutkan secarakonkrit ...konkrit produk mana dari Munas itu yang tidak sah, keputusan dan kegiatanmana yang merusak sendisendi partai, instruksiinstruksi mana yangbertentangan dengan AD, pula pasalpasal mana dari AD yang dilanggar olehinstruksiinstruksi itu, dan perbuatan mana yang sangat tercela, quod non, dankarenanya sudah sepatutnya gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima,sesuai dengan pendirian Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 21November 1970 No. 492
79 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970;Gugatan Penggugat yang tidak sempurna karena tidak menyebutkandengan jelas apa yang dituntut haruslah ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa berdasarkan halhal tersebut maka cukup alasan bagi MajelisHakim untuk menolak gugatan atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor299/G/2007/PHI.PN.JKT.PST
Terbanding/Penuntut Umum : JULITA RISMAYADI PURBA, SH
25 — 15
hari, terhitung sejaktanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke PengadilanTinggi Medan;Bahwa, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknyaberbunyi sebagai berikut:Bahwa putusan Majelis Hakim Yang Mulia di dalam Putusan Nomor2195/Pid.Sus/2020/PN.Mdn yang tidak mempertimbangkan faktafaktapersidangan bahkan mempertimbangkan putusannya kurang lengkap, makaseharusnya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor2195/Pid.Sus/2020/PN.Mdn harus dibatalkan,Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492
220 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini juga diperkuat olehyurisprudensi Nomor 492 K/Sip/1970 yang pada intinya menyebutkan PutusanPengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan(onvaldoende gemotiveered) ;I Judex Facti Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan atau melanggarhukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara a quosebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
20 — 3 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penggugat belum waktunyamengajukan gugatan tersebut kepada Tergugat yang hanya sebagaianaknya Djarkasi sedangkan istri Djarkasi sekarang ini masih hidup, karenaistri Djarkasi yaitu Suprihatin masih sehat maka seharusnya diikutkansebagai pihak dalam gugatan perkara a quo;Bahwa karena gugatan Penggugat tidak sempurna dan kekurangan pihakmaka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaktidaknyagugatan Penggugat tidak dapat diterima sebagaimana bunyi YurisprudensiMahkamah Agung Republik Nomor 492
Pembanding/Tergugat III : SONIARTI binti Y. SURACHMAT Diwakili Oleh : Beni Bakary, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : SARWO EDHIE WIBOWO Diwakili Oleh : Beni Bakary, S.H.
Terbanding/Penggugat I : AMIDA EVA HARYANTI WIBOWO binti H.R. SUGENG WIBOWO Diwakili Oleh : Fuad, S.H.
Terbanding/Penggugat II : SRI SUHARTINI binti MASNUN Diwakili Oleh : Fuad, S.H.
Turut Terbanding/Tergugat I : Hj. Siti Sugiarti alias Hj. Maesyarah Siti Sugiarti Binti Raden Ratmo
Turut Terbanding/Tergugat V : SUPAEDI
Turut Terbanding/Turut Tergugat : SATRIYO HARYO WIBOWO
135 — 79
Oleh karenanya gugatan tentang hartapeninggalan almarhum yang menjadi obyek sengketa tersebut patutdinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungNomor 492 K/Sip/1970, tanggal 21 November 1970).Menimbang, bahwa subtansi dari gugatan waris adalah untukmembagi harta warisan yang menjadi satu kesatuan dengan ahli warisnya,dan ternyata harta warisan tersebut tidak diterima, maka penetapan tentangahli waris sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dan lainlain yangmenyangkut tentang
38 — 1
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 492/107/VII/1996,tanggal 28 Juli 1996, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Batam Timur, Kota Batam.Bukti tersebut telah dibubuhi meterai Rp6.000,00 (enam riburupiah), dinazzegelen di Kantor Pos, dan dicocokkan denganaslinya, ternyata sesuai (P.2);2. Saksi:a.
Terbanding/Penggugat : CHRISTIN MORITA HITIPEUW
152 — 79
Said Perintah Kota Ambon,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05April 2019 Nomor 019/SK/JKLF/V/2019, yangtelah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanNegeri Ambon tanggal 29 Mei 2019 dibawahregister Nomor 492/2019, semulaPENGGUGAT sekarang TERBANDING ;Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 59 /PDT/2019/PT AMB1.Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 20 Nopember 2019 Nomor59/PDT/2019/PT AMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa danmengadili
41 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970, putusandemikian harus dibatalkan.Bahwa Judex Juris salah menerapkan Hukum Pembuktian dan lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dalam pemeriksaanuntuk dapat memenuhi kebenaran formil, hal ini terbukti karena jelasjelas judex juristidak memperhatikan / mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangansebagai berikut : Poin 3 gugatan mendalilkan : "bahwa tanah sengketa mulai dikuasai H. Ramli als.Bp.
NIRWANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALOPO
Intervensi:
AISIYAH KOTA PALOPO diwakili Dra.DURIANI, M.Pd.I
71 — 74
memperoleh data dan informasi dari KantorTergugat sebagai Lembaga Pencatat yang mempunyai Tugas danWewenang mencatat dan mengatur hubungan hukum atara Subjekdengan Objeknya (PP No. 24/1997) yang pelaksanaannya diaturdalam PMNA Nomor: 3 Tashun 1997, sejak tanggal 29052017,maka Gugatan Penggugat sudah kadaluarsa dan beralasan hukumuntuk ditolak atau setidaktidaknya Gugatan Penggugat tidak dapatditerima;Gugatan seperti ini pula ditegaskan dalam Yurisprudensi MahkamahAgung, tanggal 16121970, Nomor: 492
56 — 22
., tanggal 08 Desember 2016 Masehi bertepatandengan tanggal 08 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, sebagaimana terurai dalamMemori Bandingnya tertanggal 27 Desember 2016, Pembandingmengemukakan alasan dan dalil dalam Memori Bandingnya yang padapokoknya sebagai berikut: Bahwa putusan judex factie a quo jelasjelas tidak didasarkan padapertimbangan hukum yang cukup (niet onvoldeonde gemotiverd) dimanaberdasarkan yurisprudensi MARI tanggal 22 Juli 1970 No.638K/Sip/1969, dan tanggal 16 Desember 1970 No. 492 K/
BADRIYAH, SH
Terdakwa:
KHAERODIN Als WARKUB Bin Alm KHUSAINI
32 — 4
AHMAD Alias SABET melalui SMS dari nomor 085875878698ke nomor hand pHone Tersangka dengan nomor 085742645756 yaitu:492=5, 373=3, 346=2, 3373=2, 532=5, 6933=1, 46=5, 92=5, 22=5, 36=15,Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 138/PID.B/2019/PN Pkl25=15, 32=3, 60=3, 55=3, 22=3, 51=3, 59=3, 20=2, 86=2, O8=2, 87=5, 30=5,60=3, 10=3, 30=3, 66=3, 11=3, 80=3, 09=3, 28=5, 31=5, 810=2, 583=3,92=5, 87=5, 40=3, 90=3, 30=3 jumlah keseluruhannya dengan yang smsyaitu Rp. 115.000, (Seratus lima belas ribu rupiah)
AHMAD Alias SABET melalui SMS dari nomor 085875878698ke nomor hand phone terdakwa dengan nomor 085742645756 yaitu:492=5, 373=3, 346=2, 3373=2, 532=5, 6933=1, 46=5, 92=5, 22=5, 36=15,25=15, 32=3, 60=3, 55=3, 22=3, 51=3, 59=3, 20=2, 86=2, O8=2, 87=5, 30=5,60=3, 10=3, 30=3, 66=3, 11=3, 80=3, 09=3, 28=5, 31=5, 810=2, 583=3,92=5, 87=5, 40=3, 90=3, 30=3 jumlah keseluruhannya dengan yang smsyaitu Rp. 115.000, (Seratus lima belas ribu rupiah), Sdr.
AHMAD Alias SABET melalui SMS dari nomor085875878698 ke nomor hand phone terdakwa dengan nomor085742645756 yaitu: 492=5, 373=3, 346=2, 3373=2, 532=5, 6933=1,46=5, 92=5, 22=5, 36=15, 25=15, 32=3, 60=3, 55=3, 22=3, 51=3, 59=3,20=2, 86=2, 08=2, 87=5, 30=5, 60=3, 10=3, 30=3, 66=3, 11=3, 80=3,09=3, 28=5, 31=5, 810=2, 583=3, 92=5, 87=5, 40=3, 90=3, 30=3 jumlahkeseluruhannya dengan yang sms yaitu Rp. 115.000, (Seratus limabelas ribu rupiah), Sdr.
108 — 64
Bahwa dalildalil PARA TERGUGAT tersebut di atas telahsejalan dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalamPutusan No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. PutusanMahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yangpada pokoknya menyatakan bahwa gugatan yang kabur, tidak jelas dantidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima.
Adapun Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam PutusanNo. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 Jo. Putusan MahkamahAgung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dapat PARATERGUGAT kutip sebagai berikut:Putusan Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970Gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan denganJelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima.Putusan Mahkamah Agung No. 565 K/Sip/1973Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima.15.
108 — 182 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Jaminan Kualitas Mutu Air Hasil Olahan kepada Pokja PengadaanKonstruksi Kota Sabang SKPA Dinas Cipta Karya Aceh Tahun Anggaran2013 untuk pembangunan WTP Kota Sabang yang memenuhi standarkualitas air minum sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/SK/VII/2010 tentang Kualitas Air Minum;e.
Hasilpemeriksaan terhadap sampel air tersebut adalah baku mutu/kadar maksimumdiperbolehkan menurut ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Ist/Inst/PDAM/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh saksi IRWANDI,mengetahui Sdr. MURDANI, AG.
No. 1551 K/Pid.Sus/2017kualitas air minum sesuai peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/SK/VII/2010 tentang Kualitas Air Minum;e. Surat Dukungan Penyediaan Tenaga Teknis untuk instalasi dan pelatihantentang memberikan dukungan tenaga teknis untuk instalasi dan pelatinan;f. 1 (satu) eksemplar Memo Desain Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 40L/Dtk;g. 1 (satu) lembar Sertifikat Inspeksi Teknis Instalasi Pengolahan Air IPAdengan nomor II/SERT. UJI/PNBP/Lp/2012;h. Profil PT.
No. 1551 K/Pid.Sus/2017diperbolehkan menurut ketentuan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor Ist/Inst/PDAM/2014 tanggal 28 Februari 2014 yang ditandatangani oleh saksi IRWANDI,mengetahui Sdr. MURDANI, AG.
117 — 108 — Berkekuatan Hukum Tetap
, Gambar Situasi Nomor 492/1983 tanggal 3Mei 1983, a/n Hendra Gunawan (bukti P91) demikianberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 751/STG/V1/1990 tanggal 11juni 1990, yang di buat di hadapan Ny. Liliana Tedjosaputro,Hal. 17 dari 79 hal. Putusan Nomor 448 PK/Pdt/20141.39.1.40.1.41.1.42.SH.MH.
dariSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 145, demikian bedasarkanAkta Jual Beli Nomor 2/STG/X1/1994 tanggal 9 November 1994,yang dibuat di hadapan Ny.Liliana Tedjo saputro, SH.MH.Notaris/PPAT di Semarang (bukti P90);2.38.Bahwa Penggugat XXXVIII (Hendra Gunawan) adalah satusatunyapemilik sah atas sebidang tanah dan 1 (satu) unit bangunan ruko yaitu:Di Komplek Kanjengan Blok E Nomor 16 Semarang yang berdiri diatas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 149, seluaskurang lebih 50 m2, Gambar Situasi Nomor 492
,Gambar Situasi Nomor 13795/1994 tanggal 17 Desember 1994, atasnama Siauw Mei No (Vide bukti P89);Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 149,seluas kurang lebih 50 m,gambar situasi Nomor 492/1983 tanggal 3 Mei 1983, atas nama HendraHal. 44 dari 79 hal. Putusan Nomor 448 PK/Pdt/20145.Gunawan (Vide bukti P91);49. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 265, seluas kurang lebih 60 m?,Gambar Situasi Nomor 7858/1984 tanggal 8 Mei 1984, atas nama OieKiok Nio (Vide bukti P93);50.
, Gambar Situasi Nomor 492/1983 tanggal 3 Mei1983, a/n Hendra Gunawan (bukti P91) demikian berdasarkan AktaJual Beli Nomor 751/STG/V1/1990 tanggal 11 Juni 1990, yang dibuat di hadapan Ny. Liliana Tedjosaputro, SH.MH. Notaris/PPAT diSemarang (bukti P92);2.39.
,Gambar Situasi Nomor 492/1983 tanggal 3 Mei 1983, atas nama HendraGunawan (Vide bukti P91);49.
109 — 18
Bahwa secara teoritis yuridis Gugatan Para Penggugat tidak secarategas dan jelas, adalali gugatan yang tidak sempurna atau Obscuurlibell, oleh karena itu secara hukum gugatan Para Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard ), sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149K/Sip/1970, tanggal 1704 1970 dan Yuriprudensi Mahkamah Agung RINo.492 K / Sip/1970, tanggal 16 12 1970 ;Bahwa mengingat Eksepsi tersebut bersifat sangat mendasar, serta sesuaiazas
Bahwa secara teoritis yuridis Gugatan Para Penggugat tidak secarategas dan jelas, adalah gugatan yang tidak sempurna atau Obscuurlibell, oleh karena itu secara hukum gugatan Para Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvanklijke verklaard), sesuaiYurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K/Sip/1970, tanggal 1704 1970dan Yuriprudensi Mahkamah Agung RINo.492 K / Sip/1970, tanggal 16 12 1970 ;Halaman 19 dari46 Putusan Nomor 08/Pdt.G/2014/PN Sbr.Bahwa mengingat Eksepsi tersebut
menuntut membayar uang paksa kepada Tergugat ,Tergugat Ill Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, masingmasing sebesarRp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) perbulan apabila tidak mentaati putusan.Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut sangat mengadaada dan dalil tersebut jugatidak berdasarkan hukum sama sekali oleh sebab itu sudah sepatutnya ditolakoleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo.Bahwa selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiatanggal 16 Desember 1970 No. 492
26 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 3 Januari 1971, memang Hakim tidak terikatpada apa yang diuraikan dalam memori banding, akan tetapiHakim wajib memeriksa perkara dalam keseluruhannya, baikyang mengenai fakta maupun penerapan hukumnya;Dasar dan sifat dalam pemeriksaan banding itu ialahmengulangi seluruh segi pemeriksaan perkaranya sesuaidengan yang namanya pemeriksaan ulangan, menunjukkandiulanginya semua segi pemeriksaan, baik mengenai duduknya perkara maupun mengenai hukumnya;Karena dalam pemeriksaan
Dalam putusan Hakim Banding sendiri tidak ternyata bahwabahwa Hakim Banding telah memeriksa kembali perkara inibaik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya sebagaimana yang telah kami uraikan di atas;Karena Majelis Hakim Banding telah mengambil alih pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri tanopa memeriksa ulangperkara, maka putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah salah,atau. tidak cukup dalam pertimbangan hukumnya(onvoldoende gemotiveerd) sehingga harus dibatalkan:Vide: Putusan Mahkamah Agung Nomor 492
Nomor 492 K/Sip/1970 jo.Mahkamah Agung Nomor 663 K/Sip/1971, tanggal 6 Agustus 1973);. Dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638 K/Sip/1969tanggal 27 Juli 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R.I.