Panut ketika saksi menjabat sebagaiSekretaris Paguyuban Perangkat Desa;Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa sejak Tahun 2000 sampai dengan Tahun 2017, saksi mengundurkandiri pada usia 51 Tahun karena saksi masuk partai;Bahwa Anggota Forum Paguyuban Perangkat Desa berjumlah 1.300orang;Bahwa pengganti saksi sebagai Sekretaris Forum Komunikasi PerangkatDesa yaitu Pak Sohib;Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Plt Sekretaris Desa dari 2015sampai dengan Bulan Februari

Pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan:Isi yang tercantum dalam akta pengakuan sepihak harusmerupakan pernyataan pengakuan sepihak dari penanda tangan,dan tidak bersifat persetujuan partai, dan isinya tidakmenyimpang dari pernyataan sepihak dari orang yang menandatangani akta;.

Nurhayati;Menimbang bahwa bukti P.5 tersebut tidak dilengkapi dengan detaillokasi rumah yang dimaksud almarhumah Sitti Aisyah dan juga tidak adatanggal kapan pembuatan surat pernyataan tersebut;Menimbang bahwa syarat formil akta di bawah tangan yang diatur dalampasal 1874 KUH Perdata dan pasal 286 R.Bg merupakan syarat kumulatif,adapun syaratsyarat untuk akta di bawah tangan adalah sebagai berikut : a)berbentuk tulisan, b) dibuat secara partai tanpa bantuan atau di hadapanseorang pejabat umum, c)

diartikansebagai Faksi Akun Palsu sangatlah tidak tepat jika dikaitkan dengan maksud tujuan terdakwaberkomentar didalam group facebook tersebut, selain itu secara harafiah dilihat dari huruf per hurufistilah F dimaknai sebagai Faksi, A dimaknai sebagai Akun dan S dimaknai sebagai Palsu adalahsangat tidak sesuai jika dikaitkan dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar, danjikadikaitkan dari pengertan kata Faksi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyaiarti kKelompok di dalam suatu partai

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;. menjadi pengurus partai

(fotokopi dari fotokopi);Surat Satgas Khusus Partai DemokrasiIndonesia Perjuangan No. 01/01/2016 tanggal16 Januari 2016 yang ditandatangani KadimanSutedy (Yongky) . (fotokopi dari fotokopi) ;Bukti Foto. (fotokopi sesuai foto) ;Menimbang bahwa Pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) orangAhli bernama :DR. GUNAWAN DJAJAPUTRA, S.H.,S.S.

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 38 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

Tapteng 3725209/06/2017104509/06/2017Mengikuti Bimtek Nasional dengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBDsesuai Permendagri No. 11 Tahun 2017 danOptimalisasi peran DPRD dalampertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One KramatJati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 2017 3826016/06/2017108316/06/2017Konsultasi ke :1. Biro Otda Setda Prov.

,pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max One Kramat Jati Jakartasesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal 10 Mei 201738 260 16/06/2017 1083 16/06/2017 Konsultasi ke : 1. Biro Otda Setda Prov. Sumut masalah PP No. 18Tahun 2017 tentang Hak Keuangan~ danadministrative Pimpinan danAnggota DPRD Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Pidana Nomor.1/Pid.SusTPK/2020/PT MDN 2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan TerpaduSatu Pintu Prov.

Soemodikromomenguasasi dan mengusahakan bidang tanah obyek sengketa,sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30 SeptemberPemberontakan Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenaldengan Peristiwa G. 30 S PKI Tahun 1965 hingga akhirnyaSoemodikromo pindah dan bermukim di Stabat, KabupatenLangkat Sumatera Utara, Pada tahun 1965 tanah tersebut dipinjamoleh SOBSI.

Bahwa Para dalam dalil gugatan Nomor 4 mendalilkan tentangPeristiwa/Fakta yaitu: Bahwa semasa hidupnya alm.Soemodikromo menguasai dan mengusahakan bidang tanahobjek sengketa, sampai dengan meletusnya Peristiwa Gerakan 30September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau lebihHalaman 20 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDNdikenal dengan Peristiwa G.30 S PKO Tahun 1965 hinggaakhirnya Soemodikromo pindah dan bermukim di Stabat,Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Pada Tahun 1965 tanahtersebut

Reorganisasi Tanah Sumatra Timurtertanggal 14031955 (Empat belas Maret tahun seriou sembilan ratus limapuluh lima);Bahwa benar sebagaimana yang diakui oleh Penggugat I, Penggugat II danPenggugat Ill, Almarhum SUMODIKROMO telah menguasai danHalaman 69 dari 140, Putusan Nomor 190/Pdt /2021/PTMDN10.mengusahai tanah miliknya tersebut sampai tahun 1965 yang kemudianAlmarhum SUMIDIKROMO mengungsi ke Stabat Kabupaten Langkat,Provinsi Sumatera Utara dikarenakan meletusnya peristiwa 30 Septemberpemberontakan Partai

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir ;e Bahwa setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ;e Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi WilayahVII : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

DENNI AGUSTIAWAN yang mengaku sebagai kuasaeksportir.e Bahwa Setelah kegiatan pemeriksaan selesai, atas partai barang yangdiperiksa dilakukan penyegelan kembali ; Bahwa pihak yang turut serta dan/atau menyaksikan pemeriksaan fisikbarang adalah : Saksi dan ANDRIS WARIYANTO, Petugas dari Ditjen BinaUsaha Kehutanan Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah20Vill : JUHARINANTO, HENDRO SISWANTO, dan AWAL HURHADIYANTO, PPJK :MOCH.

Tapteng. 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalampertanggungjawaban BantuanKeuangan Partai, bertempat diHotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No.042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai BesarPelaksanaan JalanNasional Prov.

Tapteng 3625209/06/201710309/06/2017Mengikuti Bimtek Nasionaldengan tema Pedomanevaluasi pertanggungjawabanpelaksanaan APBD sesuaiPermendagri No. 11 Tahun 2017dan Optimalisasi peran DPRDdalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai,bertempat di Hotel Max OneKramat Jati Jakarta sesuai SuratLPPMUniversitas AZZAHRANo. 042 / LPPMAZZAHRA / V /2017 tanggal 10 Mei 2017 3726416/06/201611116/06/2017Konsultasi ke:1. Balai Besar PelaksanaanJalan Nasional Prov.

Tapteng 36 252 09/06/2017 09/06/2017 Mengikuti Bimtek Nasional dengantema Pedoman evaluasipertanggungjawaban pelaksanaan Halaman 79 dari 223 Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2020/PT MDN APBD sesuai Permendagri No. 11Tahun 2017 dan Optimalisasi peranDPRD dalam pertanggungjawabanBantuan Keuangan Partai, bertempatdi Hotel Max One Kramat JatiJakarta sesuai Surat LPPMUniversitas AZZAHRA No. 042 /LPPMAZZAHRA / V / 2017 tanggal10 Mei 2017 3726416/06/2016Or FP BR16/06/2017Konsultasi ke:1, Balai Besar Pelaksanaan

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah (BB.168)169 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;168 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Mardiyanto selaku Gubernur Jawa Tengah(BB.168) ;162 3 (tiga) lembar Foto copy Legalisir Surat Keputusan DPD PDIPerjuangan Jawa Tengah No. 11.45/ DPP/KPTS/IX/2003, tanggal 16 September2003 tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia DewanPimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Tengahyang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan SekretarisJenderal Ir.

Dana yang di simpan oleh Widya Feronika1) Saksi ambil dengan status pinjaman sebesar Rp. 9.000.000.pada tanggal 21 februari 20182) Saksi ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakartadalam rangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar SukaMakmur yang mana saat itu Saksi berangkat ke jakartabersama dengan sdr Edi yang menjabat sebagai anggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi ( DPRD Propinsi )Bengkulu dari Partai Kebangkitan Bangsa (

Saksi terima di rumah sdriWidya Feronika dan kemudian Saksi pergunakan untuk keperluanpribadi Saksi dalam hal ini untuk pelaksanaan kegiatan di Desa.2) Terdakwa ambil dari sdr Widya Feronika sebesar Rp. 10.000.000.dan Saksi gunakan untuk keperluan perjalanan ke Jakarta dalamrangka pengajuan proposal Pembangunan Pasar Suka Makmur yangmana saat itu Saksi berangkat ke jakarta bersama dengan sdr Ediyang menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPropinsi ( DPRD Propinsi ) Bengkulu dari Partai

Bahwa sepengetahuan Ahli dalam hal pemberhentian harusmemenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.67 Tahun2017 disebabkan : meninggal dunia, atas permintaan sendiri dandiberhentikan, SK Pemberhentian harus memuat rekomendasi Camat,kalau tidak ada SK tersebut dianggap cacat hukum ;Bahwa pelanggaran apa saja terhadap pemberhentian PerangkatDesa, yaitu menurut UU No.6 Tahun 2014 disebutkan antara lain :merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang,melakukan korupsi, menjadi Pengurus Partai

Surat Persetujuan dari istri13.Surat pernyataan tidak mengurus partai politik;14. Daftar riwayat hidup;15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir;Halaman 118 Putusan Nomor 33/G/2020/PTUN.PLG25.26.16.

melakukan penertiban bangunan pagar dilokasi Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putihdan sekaligus mengamankan lokasi tersebut hingga saat ini yang secara terangterangan telah mencaplok dan menenggelamkan hak keperdataan Kami pemilikasal tanah adat yang sah dan secara melawan hukum kemudian dipancangpapan besar yang bertuliskan "Lokasi/Tanah Dalam Pengawasan Pemda KotaMadya Jakarta Pusat";Bahwa atas tindakan Turut Tergugat IV tersebut ternyata telah didalangi olehoknum dari Partai

mengenaisemua fakta yang relevan maupun semua kepentingan yangtersangkut termasuk kepentingan Pemohon Kasasi II/PenggugatII Intervensi 3;Bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah salah dan keliru dalammemutuskan/menerbitkan Objek Sengketa a quo kepada TermohonKasasi/Tergugat II Intervensi dengan tidak cermat/tidak teliti bahkan telahmengabaikan faktafakta yang terungkap sebagaimana di atas, dan didugaditerbitkannya Objek Sengketa a quo hanya didasarkan pada kepentingankepentingan politik Golkarnya yang notabene partai

Put.No.23/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELISPENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600 (enam ratus ) lembar uangpecahan Rp.100.000, (seratus ribu rupiah) an.

Magelang16) 1 (satu) bendel Surat Keputusan NomorPAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006tentang PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINANWILAYAH PARTAI AMANAT NASIOAL JAWA TENGA PERIODE20052010 Berseta Lampirannya17) 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP /11.0 / D / 2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentangPENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNAN MAJELIS PENDIDIKANDASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH18) Uang sebesar Rp 60.000.000, (enam puluh jutarupiah) yang terdiri dari 600

17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasHalaman 52 dari 82 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2019/PN TjbDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Bahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

dengan saksi Nur Famizal bin Ramdan saat akanberangkat ke Medan;Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan saksi Nur Famizal bin Ramdan datang keTanjung Balai;Bahwa saksi Agusyanto Alias Agus tidak ada cerita kepada Terdakwa kalausaksi Nur Famizal bin Ramdan akan datang ke Tanjung Balai;Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Agusyanto Alias Agus sejak Terdakwatugas di Polres Tanjung Balai, karena saat itu saksi Agusyanto Alias AgusPHL;Bahwa setahu Terdakwa saat ini saksi Agusyanto Alias Agus menjabatsebagai Ketua Partai

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program :a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut:a.

BAB II Huruf D Jenis Kegiatan yang dilarang dalam program:a. butir 1 : pembangunan/ rehabilitasi bangunan kantor atau tempat ibadah;b. butir 2 : pembiayaan gaji pegawai negeri;c. butir 3 : Pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik;(3). BAB IV Huruf G Pencairan Tahap :Pengajuan dana tahap dapat dilakukan apabila kampung secaraadministratif telah siap berkas pengajuannya. Tahapan yang harusdilaksanakan adalah sebagai berikut :Hal. 61 dari 94 hal. Put. No. 43/Pid.SusTPK/2016/PT JAPa.

Dengan demikian, kalimat tersebutmengandung arti bahwa kalau orangorang pandai (ahli) dalam pengetahuanagama Islam (sekaligus melekat) sebagai penjahat kelas kakap berbicaratentang politik atau masuk ke dalam partai politik, ayat Alquran bukanlah lagipedoman (pegangan/aturan) sebagai kebenaran mutlak.

P.51/Menhut11/2006 yang diubah pada pasal yang sama ayat (3)dijelaskan bahwa pengangkutan lanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyatmenggunakan Nota yang diterbitkan oleh pemilik kayu dengan mencantumkannomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai kayu olahan tersebutberasal dari hutan negara atau hutan hak. Sebab jika kayukayu tersebut berasaldari hutan negara, maka tata cara pengukuran dan pengujiannya dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.

penerbitan SKAU sebagaimana ditanyakan padapertanyaan no.19 adalah tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1)Permenhut No.P.51/MenhutII/2006 jo Permenhut No.P.33/MenhutII/2007.Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Permenhut No.P.51/MenhutII/2006yang diubah pada pasal yang sama ayat (3) dijelaskan bahwa pengangkutanlanjutan kayu bulat/kayu olahan rakyat menggunakan Nota yang diterbitkanoleh pemilik kayu dengan mencantumkan nomor SKAU/SKSKB cap KR asalBahwa harus dapat dipastikan terlebih dahulu partai

17 Desember 2018 sekira pukul23.00 Wib, saksi bersama dengan Terdakwa, saksi Dicky Purwanto AliasDicky, Rio dan Al ada karokean di Hotel Nusa Indah Kisaran dimana saksiberangkat ke Kisaran bersama dengan Terdakwa dan saksi Dicky PurwantoAlias Dicky;Halaman 50 dari 82 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN TjbBahwa saksi kenal dengan Al (DPO) saat bertemu di hotel Tresya dan saksiada menyuruh Al (DPO) untuk memesan kamar di hotel Tresya, karenasaksi segan memesan kamar berhubung saksi adalah anggota partai

Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat akan berangkat ke Medanbersama dengan saksi Agus Yanto Alias Agus; Bahwa saksi tidak tahu kapan Terdakwa datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi Agus Yanto Alias Agus tidak ada cerita kepada saksi kalauTerdakwa akan datang ke Tanjung Balai; Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Yanto Alias Agus sejak saksi tugasdi Polres Tanjung Balai, Karena saat itu saksi Agus Yanto Alias Agus PHL; Bahwa setahu saksi saat ini saksi Agus Yanto Alias Agus menjabat sebagaiKetua Partai