Ditemukan 17814 data
72 — 33
Uro25disebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugat463 ;464 ;465 ;A66 ;A67 ;468 ;469 ;A70 ;471 ;A72 ;473 ;ATA ;A75 ;A76 ;477 ;A78 ;479 ;480 ;481 ;482 ;483 ;484 ;485 ;486 ;487 ;488 ;489 ;490 ;491 ;492
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ANDI ARMASARI, SH
70 — 26
No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970,menyatakan Apabila Hakim (Judex Factie) kurang cukupmempertimbangkan sehingga merupakan Pertimbangan Hukum yangkurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka Putusannya adalah CacatHukum dan dapat dibatalkan (vernietigbaar).Uraian tersebut di atas Disamping, Majelis Hakim juga tidak menerapkanatau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaituHalaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 272/PID.SUS/2018/PT.MKSaturan hukum yang dirumuskan dalam Pasal
Terbanding/Penggugat : Hj. Marlah, SE
68 — 31
yangdianggap Penggugat sebagai miliknya, dalam hal ini jelas tindakan Tergugat bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undangundang,kesusilaan atau tidak bertentangan dengan nilal atutan dalam dikuasai oleh Tergugat hanya 534 M* yang apabila dijual, dipergunakandan atau dibisniskan sama sekali tidak menyentuh angka sebagaimanayang dimintakan oleh Penggugat;Bahwa oleh karena kerugian yang dibebankan kepada Tergugatperinciannya tidak jelas dan bertentangan dengan Putusan MahkamahAgung No. 492
40 — 17
Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan suratPutusan Nomor : 113/Pid/2016/PT KPG halaman 1 dari 13kuasa Khusus tanggal 28 September 2016 dibawah register nomor :341/HN.01.10/SK/IX/2016/PN.ATB. tanggal 29 September 201 6;=o Pengadilan Tinggi Tersebut : wn= Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor113/Pid.B/2016/PN Atb, tanggal 22 Nopember 2016 5o Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut UmumNO.REG.PERKARA : PDM 492
82 — 7
Lebihlanjut lagi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal8 Januari 1983 No. 492 K/Kr/1981 antara lain"Pengadilan Tinggi telah tepat dengan pertimbangannyabahwa tuduhan yang samarsamar/kabur harus dinyatakanbatal demi hukum".Berdasarkan uraianuraian disebutkan diatas, makaHukum terdakwa berpendapat bahwa :dakwaan Jaksa PenuntutUmum harus dinyatakan tidak dapat diterima dalam perkaraini karena merupakan perkara perdata karena tidak disusunpada syarat formal dari materi suatu surat dakwaan.Berdasarkan
28 — 13
Bahwa posita dan petitum Penggugat tidak dirinci dengan jelas maka sesuaiputusan Mahkamah Agung No 582 K/Sip/1973 oleh karena pefitum gugatantidak jelas maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;Begitu juga dalam putusan Mahkamah Agung No 492 K/Sip/1970, yangmenyatakan :Gugatan yang tidak sempuma, karena tidak menyebutkan dengan jelas apayang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima, seperti halnya dalamperkara ini dituntutkan; agar dinyatakan sah semua keputusan mentenperhubungan laut,
40 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
TanjungRedeb Hutani bahkan belum adanya kontrak selaku pemenang lelang dari PT.Tanjung Redeb Hutani;Bahwa ganti kerugian uang tertentu tanpa perincian kerugiankerugiandalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, haruslah ditolak atau tidakdapat diterima karena tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna(sesuai dengan MA : 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970) sesuaidengan petitum 10 dalam gugatan Penggugat;Bahwa petitum tentang ganti rugi haruslah dinyatakan tidak dapatditerima karena
69 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 492 K/Sip/1970, yang pada intinya menyatakan:Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalamputusannya itu. hanya menyampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itukembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapanhukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;Sebab Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/Para Pelawan jugamengajukan
167 — 74
PARA TERGUGATadalah samasama sebagai keturunan sah dari almarhum JENGET,maka berdasarkan HUKUM ADAT BALI yang menganut GARIS KEPURUSA (garis kebapaan), sudah sepatutnya PENGGUGAT danPARA TERGUGAT sebagai ahli waris pengganti dari almarhum MadeDjirna dinyatakan sah sebagai ahli waris dari almarhum JENGET (alm);Bahwa keturunan JENGET (alm) yang bernama Geledog(almarhum/Putung) meninggalkan harta warisan berupa bidang tanahsebagaimana tercatat dalam Buku C Desa Denpasar Nomor :110 denganpipil Nomor 492
43 — 20
., dalam bukunya KUHP danPenjelasannya, halaman 492, menyebutkan bahwa orang dikatakan menadah apabila :a Membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, sesuatubarang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa barang itu diperolehkarena kejahatan;bMenjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan ataumenyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya,bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;wana Menimbang, bahwa selain
73 — 113
umur 12 tahunmenurut ketentuan adalah berada dalam asuhan ibu, akan tetapi obyekhukum dan petitum gugatan a quo adalah perceraian, sedangkanPenggugat tidak menguraikan sebab apa anak tersebut dalam asuhanTergugat dan atau menguraikan anak aquo tidak terjaga dengan baik,sehingga antara posita dan petitum gugatan Penggugat salingbertentangan satu dengan yang lainnya, maka telah jelas gugatan a quodapat dikatakan tidak sempurna, maka harus dinyatakan tidak dapatditerima, (Putusan Mahkamah Agung Nomor 492
Terbanding/Tergugat I : PT. Total E & P Indonesia Qq. Total Indonesie Balikpapan
Terbanding/Tergugat II : Pemerintah Republik Indoensia qq Departemen Pertambangan dan Energi qq Pertamina Pusat qq Pertamina Daerah Kalimantan
103 — 63
miliar empat ratus jutarupiah);Ganti rugi sewa tanah, dimana TERGUGATI telah memakai tanah milikPENGGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1975 sampai dengan gugatanaquo didaftarkan di Pengadilan pada tahun 2016 terhitung + 41 Tahun;> Harga sewa tanah, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha =Rp93.750.000,00 (sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah)/ bulan;> Tanahmilik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai olehTERGUGAT secara tanpa Hak, telah selama 41 (empat puluhsatu) tahun = 492
bulan;Jadi hitungan sewa tanah selama + 41 Tahun, Penghitungannyaadalah:457 Ha x Rp93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) x 492 bulan = Rp21.079.125.000.000,00(duapuluh satu trilyun tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh limajuta rupiah);Ganti Rugi keuntungan yang seharusnya diperoleh selama tidakdipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela yaitu sejaktanggal 1 Mei 1975 sampai dengan tahun 2016 terhitung + 41 tahun,dengan asumsi per hektar dapat
miliar empat ratus jutarupiah); Ganti Rugi sewa Tanah, dimana TERGUGAT telah memakai tanah milikPENGGUGAT yaitu sejak tanggal 1 Mei 1975 sampai dengan gugatanaquo didaftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung + 41 Tahun;> Harga sewa tanah, sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha =Rp93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh riburupiah)7 bulan;> Tanah milik PENGGUGAT yang telah dimanfaatkan / dikuasai olehTERGUGAT secara tanpa hak, telah selama 41 (empat puluh satu)tahun = 492
bulan;Jadi hitungan sewa tanah selamat 41Tahun, Penghitungannya adalah:457 Ha x Rp93.750.000,00 (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus limapuluh ribu rupiah) x 492 bulan =Rp21.079.125.000.000,00(dua puluhsatu trilyun tujuh puluh sembilan miliar seratus dua puluh lima jutarupiah);m@ Ganti rugi keuntunganyang seharusnya diperoleh selama tidakdipergunakan lahan tersebut untuk perkebunan ketela yaitu sejak tanggal1 Mei 1975 sampai dengan tahun 2016 terhitung + 41 tahun, denganasumsi per hektar dapat
100 Putusan Nomor 199/PDT/2017/PTSMROo Ganti rugi Sewa tanah,dimana Tergugat Itelah memakai tanah milikPenggugat yaitu sejak tanggal 1 Mei 1975 sampai dengan gugatanaquo di daftarkan di Pengadilan pada Tahun 2016 terhitung +41Tahun;Harga sewa tanah,sesuai harga pasaran adalah Per 1 Ha =Rp93.750.000,00 (Sembiian puluh tiga juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah)/bulan;Tanah milik Penggugat yang telah dimanfaatkan / dikuasai olehTergugat secara tanpa Hak, telah selama 41 ( empat puluh satu)Tahun = 492
102 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970;3. Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/Sip/1969;4.
Yurisprudensi Putusan MARI tanggal 4 Juli 1961 Nomor 384 K/Sip/1961;Bahwa dari beberapa Yurisprudensi tetap Putusan MA di atas, knususnyaNomor 638 K/Sip/1969 dan Nomor 492 K/Sip/1970 dengan jelas memberiketegasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi yangmengenyampingkan keberatankeberatan banding tanpa pemeriksaankembali mengenai fakta dan penerapan hukumnya;Sebenarnya semua alasan yang dikemukakan Pembanding dalam memoribandingnya adalah atas halhal yang mendasar yang tidak pernahdipertimbangkan
116 — 31
No.492 K/TUN/2007 hasilnya Penggugat dinyatakan kalah;Berdasarkan faktafakta dan alasan hukum di atas, Tergugat Il Intervensim oho n kepada Ketua dan Majelis Hakim Anggota yang terhormat yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menjatunkan putusan sebagai berikut :1.Menyatakan, menolak gugatan Penggugat, Drs. H.M. Ilham Alim Bahrie,MBA.,MM seluruhnya, setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugattidak dapat diterima, niet ontvanklijk verklaard;Menghukum Penggugat, Drs. H.M.
Bukti T.ILInt.12 : Foto copy sesuai dengan asli Salinan PutusanMahkamah Agung RI No. 492 K/TUN/2007, tanggal 22 September2008;13. Bukti T.I.Int.13 : Foto copy sesuai dengan asli Surat dari KepalaSatuan Reserse Kriminal Polrestabes Makassar kepada Drs. HajiMuhammad Ilham Alim Bachrie, MBA Nomor : B/3030/XII/2013/Reskrim, tanggal 30 Desember 2014 perihal Surat PemberitahuanPerkembangan Hasil Penyilidikan;14. Bukti T.I.Int.14 : Foto copy dari foto copy potongan cek dariMukkaddam, MS.DJ;15.
102 — 13
Nomor 492.K/Sip/1970 tanggal 21nopember 1970 yang menyatakan Gugatan yang tidak sempurna. Karenatidak menyebutkan dengan jelas apa apa yang di tuntut, harus dinyatakantidak dapat diterima . Dan Yurisprudensi MA. Nomor 582.K/Sip/1973.Tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa Karena petitumgugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.DALAM KONPENSI1.
Hal mana sejalandengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21Halaman 32 dari 35 halamanPutusan Nomor 349/Pdt.G/2020/PA.WngNovember 1970 jo.
HASNAWATI SINAGA
Tergugat:
1.PT BPR INDOBARU Finansia
2.Pemerintahan Replubik Indonesia Cq Kementrian keuangan Replubik Indonesia Cq Direktorat kekayaan Negara Cq kantor wilayah Direktorat Jendral Kekayaan Negara Riau sumatera Barat dan Kepulauan Riau Cq kantor Pelayanan kekayaan Negara Dan Lelang Batam
3.DOMINGGO SIMANUNGKALIT
269 — 176
Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/SIP/1970tanggal 16 Desember 1970, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan:Mengenai tuntutan konvensi:Sub b:segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakantidak sah (onrechtmatige), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatanperbuatan yang mana yang onrechmatig itu;Sub c:karena tuntutantuntutan sub b tersebut tidak jelas, maka dengansendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;Sub d:karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannya
Bahwa menurut Yurisprudensi MA RI no 492/K/SIP/1970 tanggal 16Desember 1970 dan menurut Yahya Harahap dalam bukunya hokum AcaraPerdata 2008 hal 66, menyebutkan antara dalil gugatan harus sejalan denganpetitum gugatan, maka oleh karena tidak sesuai antara dalil dan petitum makaharuslah dinyatakan tidak dapat diterima.h. Bahwa obyek gugatan adalah tanah dan bangunan, tetapi Pengugattidak menyebutkan luas dan batasbatasnya.I.
Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.492.K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 menyatakan bahwa gugatan yang tidaksempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apaapa yang dituntut harusdinyatakan tidak dapat diterima, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.582.K/Sip/1973 tanggal 18 Desember 1975 menyatakan bahwa karena petitumgugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterma;Menimbang bahwa selain itu juga, bahwa gugatan Rekonvensi adalahmerupakan kebalikan dari
Hj UMMI
55 — 3
Nasution,No.492/8/1988 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Penyabungan tangal 20081988, diberi tanda P4;5. Fotocopy Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor823.4/948/2010, An. Hj. Ummi tanggal 22032010, diberi tanda P5;6. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. A 4947324 An.
22 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tinggi sendiri dalammemutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan NegeriGunungsitoli tertanggal 16 Februari 2011 Nomor : 408/Pid.B/2010/PNGSyang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan, sehinggapertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medantersebut yang tidak mempertimbangkan alasan atau keberatan yangdituangkan dalam memori banding yang telah diajukan maka putusanHakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan telah bertentangan denganYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492
75 — 36
cerai gugat tersebut ditujukan kepadaKetua Pengadilan Agama Sekayu sehingga telah memenuhi syarat formil,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta syaratsyaratsyarat lainnyayang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yakni dalamgugatan telah memberikan gambaran tentang kejadian materil yang menjadidasar tuntutan (vide Putusan Nomor 547 K/Sip/1972, tanggal 15 Maret1970), tuntutan disebut dengan jelas (vide Putusan Nomor 492
ALUNG WIJAYA
Tergugat:
AGUS PARDIONO
178 — 98
obscuur libel);Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan hukum tersebut di atasoleh karena gugatan Penggugat tersebut kabur (obscuur libel) maka MajelisHakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(Niet Ontvankelijke verklaard);Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi MARI No. 582/K/Sip/1973,tanggal 18 Desember 1975 yang menyatakan bahwa karena petitum gugatanadalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang, bahwa menurut yurisprudensi MARI No. 492