pada tanggal 18 Agustus2015;Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Imam Safii, Bambang Waluyo, Sukarni,Sudarto dan Indra, Asset Kelompok tani Karya Bakti telah berkurang danmengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.90.000.000,00 (sembilan jutarupiah);Bahwa setelah ada pelaporan ke pihak kepolisian, ada Revisi KelompokTani Karya Bakti, yang diketuai oleh saudara Sulaiman namun revisitersebut tanpa melibatkan Saksi selaku Ketua Kelompok serta penguruspengurus lainnya, dan selama ini Saksi belum pernah mengundurkan

Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga merupakananggota kelompok tani Karya Bakti;Bahwa kemudian sapisapi bantuan tersebut menjadi aset kelompok tani,lalu dibuatkan SPK yang intinya aturan dalam SPK tersebut sapi tidak bolehdijual atau dipidahtangankan kepada pihak lain tanoa persetujuan KelompokTani Karya Bakti;Bahwa terhadap sapisapi bantuan tersebut, Suparso selaku KetuaKelompok pernah menjual dua ekor sapi bantuan kepada Rohmanto,dimana asal sapinya satu ekor dari Juwarianto yang mengundurkan

Sedangkan mengenai siapa saja yang tidak dapat didengarketerangannya sebagai saksi dan dapat mengundurkan diri terdapat dalam Pasal168 dan Pasal 169 KUHAP:Yaitu Pasal 168 KUHAP:Kecuali ditentukan lain dalam undangundang ini, maka tidak dapat didengarketerangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi:a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawahsampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagaiterdakwa;b.

Namun adasebagian Pekerja yang menolak isi Anjuran tersebut yang telah disepakati bersama.Maka Pekerja yang menolak harus menanggung segala resiko akibat dari tindakan yangtelah diambil, dan semestinya walaupun proses hukum berjalan Pekerja harus tetapmelaksanakan kewajiban sebagai Pekerja, akan tetapi ini tidak dilaksanakan olehPekerja, sehingga Tergugat menganggap Pekerja telah mengundurkan diri karena tidakmasuk bekerja selama 5 (lima) hari berturutturut ;Bahwa sesuai UndangUndang Nomor : 13 Tahun

Artinya Majelis Hakim perkaraNomor. 22/G/2009/PHI.Sby (telah inkract) tidak mempertimbangkan danatau memutuskan hakhak Termohon Kasasi yang telah mengundurkan dirisecara baik atas kemauan sendiri, karena secara hukum Termohon Kasasitidak berhak ataupun dari Pemohon Kasasi;Bahwa dari alasanalasan Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agungberpendapat mengenai alasanalasan Pemohon kasasi/Tergugat asli diatasantara lain :Bahwa alasanalasan tersebut diatas tidak dapat dibenarkan, oleh karenajudex facti tidak

bahwa sesuai dengan bukti P.10 berupa PeraturanPemerintah No.49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanPemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, pada Pasal132A disebutkan sebagai berikut : Ayat (1): Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerahsebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), sertaPasal 131 ayat (4), atau yang diangkat mengisi kekosongan jabatankepala daerah karena mengundurkan

diri untukmencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/ wakil kepaladaerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kKepala daerahyang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untukmencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepaladaerah dilarang :a. melakukan mutasi pegawai ;24b. membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabatsebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yangbertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya ;Cc. membuat kebijakan tentang

Oleh karenanya kesaksiannya dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat in casu Aminuddin Aziz bin Sarjonoadalah sepupu Penggugat, menurut ketentuan hukum saksi tersebut tidak termasuk saksiyang dilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bgdan tidak pula termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagaisaksi sebagaimana ketentuan pasall74 R.Bg.

bersesuaian pula dengan putusan MARI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 13 Maret1971 dan putusan MARI Nomor 983 K/Sip/1975 tanggal 28 Agustus 1975 yangselanjutnya pendapat tersebut diambil oleh Majelis Hakim untuk perkara a quo;Menimbang, bahwa saksi Tergugat in casu Wanjir bin Maruf adalah kakaksepupu Tergugat, menurut ketentuan hukum saksi tersebut tidak termasuk saksi yangdilarang memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg dantidak pula termasuk mereka yang memiliki hak untuk mengundurkan

KerjaYang Tidak Sah Pasal 6 yang saya kutip berbunyi sebagai berikut:Pasal 6:1 Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir.2 Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogoksebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan olehpengusaha 2 kali berturutturut dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dantertulis.3 Pekerja/buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) maka dianggap mengundurkan

Tahun 2003 tidak mempunyaikekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berkekuatan hukum tetap,menurut pendapat Majelis Hakim amar putusan tersebut belum dapat serta mertaditerapkan karena masih memerlukan peraturan perundangundangan yang aplikatif,konkrit, jelas dan terang dari pihak apakah itu legislatif atau eksekutif, karena amartersebut menimbulkan pertanyaan seperti apakah terhadap pekerja/buruh yang olehPengadilan dinyatakan putus hubungan kerjanya dari pengusaha karena terbuktisudah mengundurkan

diri masih wajib dibayar upahnya 100 % (seratus persen) sejakpekerja/buruh mengundurkan diri sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap(in kracht van gewijsde), apakah juga terhadap pekerja/buruh yang diputus hubungankerjanya oleh Pengadilan karena pekerja/buruh tersebut misalnya terbukti melakukanpelanggaran/kesalahan berat seperti mencuri, atau pekerja/buruh tersebut diputushubungan kerjanya sesuai dengan Pasal 167 UU No.13 Tahun 2003 tetap mewajibkanpengusaha untuk membayar uapah proses 100

Bahwa berdasarkan data yang ada pada TURUT TERGUGAT, sudah beberapa kaliPENGGUGAT untuk mengundurkan diri atau = membatalkan LoA,a. Berdasarkan Risalah Rapat tertanggal 14 Juni 2007 (Bukti TT11) ;b. Berdasarkan Risalah Rapat tertanggai 21 Juni 2007 (vide Bukti TT6)c.

Bukti TT12 :TentangKeterangan13 Bukti TT13 :TentangKeteranganFoto copy sesuai dengan foto copy Risalah Rapat tanggal 14 Juni: Antara lain tentang : Penegasan TURUT TERGUGAT kepada PENGGUGAT untukrangkarangka alumunium cladding proyek Menara Palma adalahmenggunakan produku YKK ; Dengan ditetapkannya penggunaan alumunium produk YKKkemungkinan PENGGUGAT akan mengundurkan diri daripekerjaan cladding (membatalkan kontrak) dan ; PENGGUGAT diberi batas waktu hingga minggu ini mengenaikelanjutan kontrak

Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY10.11.12.13.14.15.16.Af1 (Satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 171tanggal 25 bulan April tahun 20171 (Satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor 8tanggal 17 bulan Juli tahun 20061 (Satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notarisTatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 20161 (Satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV.CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCI) tanggal 31 Juli 20171 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan

salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor171 tanggal 25 bulan April tahun 2017;1 (Satu) berkas salinan Akta PT CAHAYA INDO PERSADA nomor8 tanggal 17 bulan Juli tahun 2006;1 (Satu) berkas salinan akta PT CAHAYA INDO PERSADA notarisTatang Taryana Nomor 06 tanggal 11 Juli 2016;1 (Satu) lembar surat pengunduran diri sebagai kepala pabrik CV.CAHAYA CITRA SURYA INDROPRIMA (CCl) tanggal 31 Juli 2017;Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 823/PID.SUS/2020/PT SBY32.33.34.35.1 (satu) lembar surat pernyataan mengundurkan

Mengundurkan diri, atau;c. Diberhentikan(2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kotaselama 3 (tiga) bulan berturutturut tanpa keterangan apapun.b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRDKabupaten/Kota.c.

Mengundurkan dir;c. Diberhentikan;(2) Anggota DPRD kabupaten/kota = diberhentikan antarwaktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atauberhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama3 (tiga) bulan berturutturut tanpa keterangan apapun;b. Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRDkabupaten/kota;c.

pesangon karena Penggugat telahdiberhentikan dengan tidak hormat; Hal tersebut sesuai denganKeputusan Direksi Perusahaan Air Minum Way Rilau Kota BandarLampung Nomor : KP/847/PDAM/05/IX/2010 tanggal 6 September2010 tentang Pemberian Pesangon untuk Karyawan/karyawatiPerusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung, yangmemutuskan; menetapkan :KESATU : Memberikan pesangon kepada karyawan/karyawati PDAMWay Rilau Kota Bandar Lampung yang telah memasuki usia pensiunnormal, pensiun dini dan yang mengundurkan

diberikan pesangon karena ketentuan tentangpesangon pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Way RilauKota Bandar Lampung telah diterbitkan Keputusan Direksi Nomor :KP/847/PDAM/05/IX/2010 tentang Pemberian Pesangon untukNomor 6/Pdt.SusPHI/2014/PN Tjk Karyawan/Karyawati Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau KotaBandar Lampung; Memutuskan : Menetapkan :KESATU : Memberikan pesangon kepada karyawan/karyawati PDAM WayRilau Kota Bandar Lampung yang telah memasuki usia pensiunnormal, pensiun dini dan yang mengundurkan

Nomor 103/Pdt.SusPHI/2018/PN Sby10.15Pekerja/ouruh yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksuddalam ayat (1) harus memenuhi syarat :a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulisselambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal mulaipengunduran diri;b. tidak terikat dalam ikatan dinas; danc. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulaipengunduran diri.Berdasarkan fakta yang didapat bahwa Penggugat tidak mengajukanpermohonan pegunduran diri kepada Tergugat, dan Penggugat jugatidak

pinjamannya ; Bahwa saksi pernah memberikan kuasa kepada Penggugat karena diajakoleh Penggugat untuk menggugat Perusahaan, sebenarnya saksi tidakada niatan untuk menggugat ; Bahwa saksi pernah melakukan mediasi ke Disnaker dan tidak adatekanan dari Perusahaan ; Bahwa sejak diistirahatkan saksi tidak bekerja s/d bulan Februari 2018,pada bulan Maret 2018 saksi ditawari Tergugat untuk kerja kembali, tetapisaksi menolak dikarenakan sudah ada kontrak dengan perusahaan lain,tetapi setelah 6 bulan bekerja saksi mengundurkan

Adapun dasartelah diterbitkannya Objek Sengketa adalah Surat FPPP DPR Rl,namun alasan pemberhentian dalam surat tersebut tidak sesuai denganPasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Tenaga Ahli DPR, sepertidikutip sebagai berikut:Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUNJKT.16.17.Pasal 47 ayat (1)Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota dapat diberhentikan karena:a. meninggal dunia;b. mengundurkan diri; atauc. diberhentikan.Pasal 47 ayat (2)Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota

Indonesia (vide bukti P5=T1);Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemberhentian Tenaga Ahli Fraksidiatur dalam Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (1), (2), Pasal 48 ayat (1), (2), (8)Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2014 (vide bukti P5=T1)yaitu sebagai berikut :Pasal 46(3) Tenaga Ahli Fraksi diberhentikan oleh pimpinan fraksi.Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor: 224/G/2016/PTUNJKT.Pasal 47(1) Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota diberhentikan karena :a. meninggal dunia;b. mengundurkan

Lentera Mas Perkasa sebagaiKaryawan Koordinator Teknik sampai Saksi mengundurkan diri padatahun 2018;Bahwa Saksi pernah melihat Site Plan Masjid saat masih bekerja di PT.Lentera Mas Perkasa;Bahwa Saksi yang melakukan pembangunan Masjid atas perintahPerusahaan;Bahwa Masjid yang letaknya dipindahkan dari depan rumah milikPenggugat dengan alasan lahannya tidak cukup luas dan dikhawatirkantidak mampu menampung banyak jamaah;Bahwa Pengembang yang menentukan pembangunan Masjid diPerumahan Wonderland Palace

Wonderland Palaceyang sudah melakukan pelunasan, namun belum diberikan sertifikat olehTergugat;Bahwa Saksi tidak tahu tentang kanopi yang didrop denganpembangunan yang kurang karena itu) bagian keuangan yangmengelolanya;Hal. 29 dari 48 Halaman Putusan Nomor 302/Pdt.G/2019/PN Cbi" Bahwa Saksi dibagian perencanaan yang hanya menandatanganitentang masjid;" Bahwa atas perintah Perusahaan, Saksi melakukan pembangunanmasjid tersebut; Bahwa Saksi tidak ada masalah keluar dari PT Lentera Mas Perkasanamun Saksi mengundurkan

tanggal lahir 3 Oktober 1984, AgamaIslam, Jenis kelamin lakilaki, Kebangsaan Indonesia,tempat tinggal di Dusun Karangjati Rt.04 Rw.03 DesaArdimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang,Pekerjaan karyawan swasta.Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 431/Pid.Sus/2020/PN KpnSaksi mengaku kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung Terdakwa.Menimbang, bahwa oleh karena para saksi yang meringankan masih adahubungan keluarga yang dekat, kemudian Majelis Hakim menerangkan bahwaoleh undangundang saksi bisa mengundurkan

Namun demikian para saksijika ingin tetap bersaksi tetap diambil sumpahnya dengan konsekuensi darisumpah tersebut jika tidak benar ada ancaman pidananya, dan atas penjelasantersebut, para saksi menyatakan untuk mengundurkan diri.Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti saksi, Penuntut Umumjuga mengajukan dan membacakan alat bukti Surat berupa BAP LaboratoriumForensik Polri cabang Surabaya Nomor : 4444/NNF/2020 tanggal 5 Mei 2020yang dibuat dan ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.

Auke dan saat itu sudahselesai tetapi saat saksi pakai masih banyak masalah, namun apakahmasalah tersebut berlanjut atau tidak, saksi tidak tahu karena saksisudah mengundurkan diri dari PT.

Auke selaku programer mengetahuipermasalahan tersebut dan saat itu pernah datang dan sudahdilakukan perbaikan tetapi hasilnya belum maksimal;e Bahwa saksi tidak mengetahui masalah perjanjian antara penggugatdan tergugat;e Bahwa pada saat saksi mengundurkan diri program tersebut tidakbisa dijalankan;e Bahwa saksi tidak ikut saat presentasi tetapi ikut saat pelatihanpelatihan;Menimbang, bahwa untuk mendukung dalildalil bantahannya, kuasatergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :1.10

.01/G/2012/PHLYK151617Bahwa dalil Nomor 12 dari gugatan Penggugat yang mengatakan dengandikeluarkannya Surat Nomor 143/KB.10/2012 tertanggal 2 Januari 2012,Tergugat I pada dasarnya telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)dan dengan demikian melanggar UU Nomor 13 Tahun 2003, adalah tidak benar.Surat tersebut isinya bukan PHK, melainkan tanggapan atas ketidakhadiranPenggugat untuk mengikuti tes dalam rangka penerimaannya sebagai karyawantetap RS Bethesda Yogyakarta, yakni Penggugat dianggap mengundurkan

saksi yang menjadi awal perselisihan dalam proses mediasi pada bulanFebruari 2012 dari Bu Niken untyuk proses Bipartit ; Bahwa saksi bekerja setelah ditunjuk ; Bahwa saksi pada waktu Bipartit I tidak tahu; Bahwa menurut saksi pada waktu undangan ke 2 melihat perselisihan ada perselisihanhak terkait dengan PHK ; Bahwa saksi dalam kesimpulannya berpendapat PHK karena Penggugat melakukankesalahan ringan yaitu tidak tandatangani daftar hadir yang disediakan ; Bahwa saksi kemudian menyimpulkan Penggugat mengundurkan

/Tergugat Rekonvensi tidak mendapatkanpembayaran karena tidak bersedia bekerja dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah atau tetap menyediakan lahan atau tempatbekerja bagi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Bahwa akan tetapi apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensimasih tetap tidak bersedia untuk bekerja lagi di tempat TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi maka mohon Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan pemutusan hubungankerja (PHK) dengan kategori mengundurkan

gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensiseluruhnya;Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi masukkerja kembali untuk mempertanggungjawabkan pekerjaan yang diberikankepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;Menyatakan apabila Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidakmenerima untuk masuk kerja kembali, maka mohon Majelis Hakim yangmemeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan atau menyatakankepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diputus PHK dengandikategorikan mengundurkan

Hendy Yudha Pramana telah mengundurkan diri darijabatannya sebagai Direktur Perseroan (Pemohon PeninjauanKembali) (halaman 14 alinea 5 Putusan Pengadilan Pajak); Bukti PK13. Bahwa berdasarkan uraianuraian pada butir 12 di atas, persoalanpersoalan hukum yang seharusnya diperiksa dan diputus oleh PengadilanPajak dalam perkara a quo adalah apakah Sdr.

HendyYudha Pramana telah mengundurkan diri sebagai Direktur PemohonPeninjauan Kembali dengan Surat Pengunduran Diri tanggal 26Januari 2009 (lihat pula Lampiran Nomor 5 Memori PeninjauanKembali ini, yakni Akta Nomor 04 tanggal 26 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Bonardo Nasution, S.H., Notaris di Jakarta, yang menyetujuipenunjukan Komisaris PT.

., telah menerbitkan Surat Perintah Memulai Kerja (SPMk)kepada Perusahaan Tergugat Intervensi dengan SPMK Nomor KU.602/ASDW/4251/2010, tanggal 30 Desember 2010, namun satu hari kemudianyaitu tanggal 31 Dember 2010 disebabkan oleh sesuatu hal, makaTergugat Intervensi telah menyatakan mengundurkan diri untukmelaksanakan pekerjaan yang diperintahkan dalam SPMKtersebutHal. 11 dari 29 Hal.

hukum, putusan danpertimbangannya sudah tepat dan benar, yaitu mengabulkan untuk seluruhnyagugatan Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi, sebab Penggugat Intervensi/Termohon Kasasi dapat membuktikan dalilnya yaitu bahwa pihak pelaksanaproyek pekerjaan penanggulangan bencana alam dalam perkara a quo adalahPenggugat Intervensi/Termohon Kasasi, karena itu berhak untuk mendapatkanpembayaran atas pekerjaan tersebut;Bahwa terbukti setelah menerima Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Penggugat/Pemohon Kasasi mengundurkan