Ditemukan 359361 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : keuasaan
Penelusuran terkait : 21 Pdt Sleman Kejaksaan 2015 Moh. sidiq vs kejaksaan negeri sumenep; Achmad sugandhi Sh vs kepala kejaksaan negeri batu;; Jaksa/penuntut umum pada kejaksaan negeri lubuk pakam Pt. ricobana abadi vs kepala kejaksaan negeri jakarta pusat;; 100/pdt/2016/pt kpg 6/pdt.plw/2016/pn.kfm Drs edmundus fallo M.m. Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung republik indonesia cq. kejaksaan tinggi ntt cq kejaksaan negeri kefamananu 143/pdt/2016/pt kpg 10/pdt.g/2016/pn kfm Drs. edmundus fallo Kejaksaan agung ri cq kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq kejaksaan negeri kefamenanu Jaksa/penuntut umum pada cabang kejaksaan negeri poso di kolonodale 105/pdt/2016/pt kpg 4/pdt.g/2016/pn kfm Drs. vinsensius saba Pemerintah republik indonesia cq. kejaksaan agung ri cq. kejaksaan tinggi provinsi nusa tenggara timur cq. kejaksaan negeri kefamenanu Dr. johanis tanak S.h. M.h vs kepala kejaksaan agung republik indonesia;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 08-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4488 K/Pid.Sus/2022
Tanggal 8 September 2022 — NOPAN alias IPAN bin LILI SAPUTRA;
18 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KOTA BOGOR tersebut;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 23-02-2011 — Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2007 K/PID/2009
Tanggal 23 Februari 2011 — NURSUBAGYO Bin MUKINI
21 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tersebut ;
    No. 2007K/Pid/2009Membaca surat surat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebuttelah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung pada tanggal27 Agustus 2009 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umummengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2009serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 09 September 2009dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya
    TermohonKasasi/Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan Undang Undang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan Undang Undang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang undanganlain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JaksaPenuntut Umum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-10-2021 — Upload : 04-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3822 K/Pid.Sus/2021
Tanggal 15 Oktober 2021 — ARIF FIRMANSYAH alias ARIEL bin SUDARSONO
19 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN MOJOKERTO tersebut;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 16-07-2010 — Upload : 28-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/PID/2010
Tanggal 16 Juli 2010 — RAHMINUDIN Als PAK WO Bin ABDUL MAJID
25 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/ PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tersebut ;
    ditangkap oleh pihak kepolisian dansetelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merkYamaha Jupiter warna ungu No.Pol BH 6763 SD ternyata benar adalah miliksaksi BIN Bin BOYMIN.Akibat perobuatan Terdakwa tersebut, saksi BIN Bin BOYMIN mengalamikerugian yang di perkirakan sebesar Rp. 7.000.000, (tujuh juta rupiah).Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai denganpasal 480 ayat (1) KUHPidana;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Kasasi/Terdakwa dipidana,maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biayaperkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Perusakan
Putus : 30-11-2010 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 K/Pid/2009
Tanggal 30 Nopember 2010 — DIDIK Br BARUS
78 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK PAKAM tersebut
    (lima ratus ribu rupiah) ;Sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 335 ayat (1)KUHPidana ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriLubuk Pakam tanggal 21 Januari 2009 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa : DIDIK Br BARUS telah bersalah melakukan tindakpidana "Perusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan : Pasal 406 (1) KUHPidana, di dalam surat dakwaan kami JaksaPenuntut Umum ;2.
    No. 1127 K/Pid/2009yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Februari 2009 Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2009 dari JaksaPenuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Februari 2009 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatunkandengan
    oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndangNo. 8 Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 tahun 2004 danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2012 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2432 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 30 April 2012 — MASYKUR EFENDI bin KHOLIDI
55 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung tersebut ;
    Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKayu Agung tanggal 27 Juni 2011 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa MASYKUR EFENDI Bin KHOLIDI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana "Korupsi sebagai diatur di dalam Pasal 2ayat (1) Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 18 ayat (1)Hal. 15 dari 31 hal. Put.
    Kayu Agung tanggal 27 Juli 2011Nomor : 98/Pid.B/2011/PN.KAG. yang dimintakan banding tersebut ; Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2011/PN.KAG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 31 Oktober 2011 Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan
    Oloan Siagian, SE) yang diperiksa di bawah sumpah di persidangan menerangkan bahwa kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatanTerdakwa adalah sebesar Rp.70.875.000, (tujun puluh juta delapan ratustujuh puluh lima ribu rupiah) yang mana kesimpulan tersebut diperoleh saksiahli pada saat mengaudit/menghitung jumlah kerugian negara atas dasarpermintaan penghitungan kerugian negara yang disampaikan oleh tim JaksaPenyidik pada Kejaksaan Negeri Kayu Agung kepada BPKP ProvinsiSumatera Selatan dengan perincian
    ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana,maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndangNo.8 Tahun 1981 dan UndangUndang No.14 Tahun 1985, sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No.5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 08-07-2019 — Upload : 06-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 660 K/PID.SUS/2019
Tanggal 8 Juli 2019 — AKBAR, S.Sos bin H. AIDIL
43 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • - Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PENAJAM PASER UTARA tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2015
Tanggal 1 September 2016 — Ir. IRWANSYAH bin MANSYUR, dkk
180 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpang tersebut;
    Putusan No. 2405 K/Pid.Sus/2015Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKuala Simpang tanggal 24 Februari 2015 sebagai berikut:1. Menyatakan mereka Terdakwa I. Ir.
    Membebankan biaya perkara kepada negara;Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 24/Pid.SusTPK/2014/PN.Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan, bahwa pada tanggal27 April 2015, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Simpangmengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;Memerhatikan memori kasasi tanggal 7 Mei 2015 dari Jaksa/PenuntutUmum tersebut
    terhadap tindak lanjut dari Auditor BPKP Perwakilan Aceh yangtidak memasukkan hasil perhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan UmumKota Langsa sebesar Rp678.573.755,18 dalam penjumlahan penghitungan kerugian keuangan negara dan hanya mencantumkannya dalamtindak lanjut hasil audit saja, dalam hal ini kami keberatan dikarenakanperhitungan Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Langsa tersebutmerupakan salah satu alat bukti yang diperoleh Jaksa Penyidik sebagaimana atas permintaan secara resmi dari Kepala Kejaksaan
    UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI,Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 12-01-2012 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2310 K/PID.SUS/2011
Tanggal 12 Januari 2012 — HERRIYANTO AS Pgl. HERI ;
29 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tersebut ;
    DutaPabasko) ;Terdakwa berada di dalam tahanan :1.Penyidik Kejaksaan sejak tanggal 01 Desember 2010 sampai dengantanggal 20 Desember 2010 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2010 sampaidengan tanggal 29 Januari 2010 ;Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal06 Februari 2011 ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2011 sampaidengan tanggal 03 Maret 2011 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2011sampai dengan tanggal
    (Tujuh puluhsembilan juta enam ratus delapan puluh juta rupiah) setelah dikurangkandengan denda sebanyak Rp.320.000, (Tiga ratus dua puluh ribu rupiah),yang disetorkan langsung ke rekening Terdakwa HERRIYANTO AS PGLHERVCV.Duta Pabasko dengan Nomor Rekening 02.514.354.2.202.000.pada BPD Cabang Padang Panjang ;Bahwa kemudian pada bulan Januari 2010, turunlah tim bersama antaraPenyelidik Kejaksaan Negeri Padang Panjang bersamasama dengan PanitiaPemeriksa Barang melakukan penelitian barang, diketahui
    Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikeduatingkat peradilan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 10/Pid/2011/PN.PP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjangyang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Oktober 2011 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Oktober
    Nomor 31Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI.Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, UndangUndang No. 48Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, UndangUndang No.14 Tahun1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Padang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 03-12-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 924 K/PID.SUS/2015
Tanggal 3 Desember 2015 — SURYANTO alias ANTO
25 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut
    Putusan No. 924 K/PID.SUS/2015Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 15/Akta.Pid/2014/PN.Tjb. yg dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungbalaiyang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2014 Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut;Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Oktober 2014 dari PenuntutUmum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan
    Putusan No. 924 K/PID.SUS/2015Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai Asahan tersebut;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Kamis, tanggal 3 Desember 2015 oleh Sri Murwahyuni, S.H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-12-2019 — Upload : 05-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4101 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 12 Desember 2019 — SONIA PRIANSYAH bin ABDURRAHMAN
24 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 22-02-2024 — Upload : 07-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 K/Pid.Sus/2024
Tanggal 22 Februari 2024 — ENDYKA RIFIYANTO LUBIS alias REFI
36 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUMpada KEJAKSAAN NEGERI PADANG LAWAS UTARA tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 17-10-2013 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1506 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 17 Oktober 2013 — IR. MUZTAV SJAB
83 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, tersebut ;
    Sus/2011Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana di atur dandiancam pidana dalam Pasal 78 ayat (6) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g UndangUndangNomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri MuaraEnim tanggal 28 Oktober 2010 sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa Ir.
    Pid/2011/ PN.ME. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Enim yang menerangkan,bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMuara Enim telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan tinggitersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal 25 Maret 2011 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriMuara Enim pada tanggal 28 Maret 2011 ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan
    Acara Pidanadan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yangtelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 tentangPerubahan UndangUndang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung danperubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umumpada Kejaksaan
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Khusus Perikanan
Register : 02-07-2013 — Putus : 03-09-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PT JAYAPURA Nomor 32/PID/2013/PT.JPR
Tanggal 3 September 2013 — DARWIS
87 — 25
  • Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakfakMemperbaiki putusan Pengadilan Negeri Fakfak
    Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Fakfak Nomor:Reg.Perkara: PDS01/FAKFK/05/2013 tanggal 02 Mei 2013 yang isinyasebagai berikut; ~~~~~~~DAKWAAN:KESATUween Bahwa terdakwa Darwis, Nahkoda KM.
    Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri FakfakNomor:Reg.Perk:PDS 01/FAKFK/05/2013 tanggal 03 Juni 2013, denganisinya sebagai berikut: ~~~~~~~~1. Menyatakan terdakwa DARWIS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana melakukan usaha dan/atau kegiatanpengelolaan10/perikanan...10 perikanan melanggar ketentuan mengenai jenis, jumlah dan ukuran alatpenangkapan ikan sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (2) huruf a jo.
    Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarVI.Rp.5.000, (lima ribu rupiah);NR mmm wow wweAkta Permintaan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh PaniteraPengadilan Negeri Fakfak, yang menerangkan bahwa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Fakfak menyatakan banding pada tanggal 07 Juni2013 atas Putusan Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: 25/Pid.Sus/2013/PN.F, tanggal 05 Juni 2013 dan permintaanbanding tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa secara sempurna dan saksamapada tanggal
    perkara di KepaniteraanPengadilan Negeri Fakfak kepada Penasihat Hukum/Terdakwa danPenuntut Umum yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera PengadilanNegeri Fakfak, dengan nomor surat dan tanggal yang sama yakni Nomor:W30U6/507/HK.01/VI/2013, tanggal 14 Juni 2013 dimana PenasihatHukum/Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan selama 7(tujuh) hari sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;www12/Menimbang...e 12wn Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan
    Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri FakfaktersebUt; ~~~~~~~ ~~~ www ee ee een2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-08-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1702 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Agustus 2011 — RESTO, SP
32 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tersebut ;
    UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.pasal 55 ayat (1) ke1 UndangUndang Nomor : 1 Tahun 1946 tentang KitabUndangUndang Hukum Pidana ;30Mahkamah Agung tersebut ; Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKuala Kurun tanggal 01 Februari 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan
    Hut selakuPejabat Pembuat Komitmen ;18.1 (satu) lembar Surat Perjanjian Penitipan Barang SecaraSukarela (asli);19.1 (satu) lembar Nota Pembelian Barang dari CV.SEIRAMA (foto copy) ;20.1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Barang dari CV.SEIRAMA (foto copy);Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun untuk dipergunakandalam perkara lain atas nama BENTES, S.Hut. ;1.
    UndangUndang No. 20 Tahun 2001, UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981, UndangUndang No.14Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tersebut ;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara padatingkat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum
Putus : 22-11-2018 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 616 K/Pid/2018
Tanggal 22 Nopember 2018 — Rendy Febri Renata bin Sahid, dk
149 — 98 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi PemohonKasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tersebut
    PUTUSANNomor 616 K/Pid/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, telan memutus perkaraPara Terdakwa :NamaTempat LahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanNamaTempat LahirUmur/Tanggal Lahir :Jenis KelaminKewarganegaraanTempat TinggalAgamaPekerjaanRENDY FEBRI RENATA bin SAHID;Surabaya;23 Tahun/16 Februari 1993;Lakilaki;
    Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya Nomor Reg.Perkara : PDM989/Epp.2/11/2016 tanggal 4Januari 2017 atas nama Terdakwa : RENDY FEBRI RENATA binSAHID dan Terdakwa II : ARISTA WAHYU WIDJAYANTO aliasARISTA bin MUDJIONO adalah batal demi hukum;5. Menyatakan pemeriksaan perkara Register No.29/Pid.B/2017/PN.Sbyatas nama Terdakwa : RENDY FEBRI RENATA bin SAHID danTerdakwa Il : ARISTA WAHYU WIDJAYANTO alias ARISTA binMUDJIONO tersebut tidak dapat dilanjutkan;6.
    Memerintahkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya untuk membebaskan Para Terdakwa tersebut daripenahanan in casu penahanan kota segera setelah putusan inidiucapkan;7. Membebankan biaya perkara kepada Negara;Hal. 2 dari 5 hal. Put.
    Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7Maret 2017 Nomor 29/Pid.B/2017/PN Sby; Membebankan biaya perkara dalam perlawanan ini kepada Negara;Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 29/Akta Pid.B/2017/PN Sbyyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yangmenerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2018, Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Surabaya mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Maret 2018 dari Penuntut Umumpada Kejaksaan
    Negeri Surabaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15Maret 2018;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSurabaya pada tanggal 1 Maret 2018 dan Penuntut Umum tersebutmengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Maret 2018 serta memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya padatanggal
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 29-10-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 6/Pid.Pra/2018/PN Cbi
Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
DIMAS KUNTO AJI
Termohon:
1.KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG CQ PENUNTUT UMUM
2.KEPOLISIAN RI POLRES BOGOR UNIT RESKRIM
55 — 28
  • Pemohon:
    DIMAS KUNTO AJI
    Termohon:
    1.KEPALA SEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG CQ PENUNTUT UMUM
    2.KEPOLISIAN RI POLRES BOGOR UNIT RESKRIM
    KEPALA KEJAKSAAN AGUNG R.I. cg. KEPALA KEJAKSAAN TINGGIJAWA BARAT CQ. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG CQ. KEPALASEKSI PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI CIBINONG CQ. JAKSAPENUNTUT UMUM yang menangani perkara pada Kejaksaan Negeri Cibinong,untuk selanjutnya disebut Se@DAQGAl ou... ccccccceeeeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesTERMOHON I;2. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALAKEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT CQ. SATUAN SERSE KRIMINALPOLRES BOGOR, selanjutnya disebut Sebagal ..............
Pengadilan PN STABAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 12-01-2016 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN STABAT Nomor 14/PDT.G/2015/PN STB
Tanggal 12 Januari 2016 — Kepala Kejaksaan Negeri Stabat Lawan 1.SITI KHADIZAH GINTING 2.M. SYAFI’I GINTING 3.JULIANDI GINTING 4.ALI HANAFIAH GINTING 5.AHMAD YANI GINTING
60 — 66
  • Kepala Kejaksaan Negeri Stabat Lawan1.SITI KHADIZAH GINTING2.M. SYAFII GINTING3.JULIANDI GINTING4.ALI HANAFIAH GINTING5.AHMAD YANI GINTING
    ., masingmasing Jaksa Pengacara Negaradi Kejaksaan Negeri Stabat, bertindak sendirisendiri maupunbersamasama mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Stabatberdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : SK03/N.2.25/Gph.2/02/2015, tertanggal 26 Pebruari 2015,yang selanjutnyaGISCDUL....... eee eeeececeseeeeeeeeeeeeeeeesneeeeseeeeees PENGGUGAT ;MELAWAN :1.
    Bahwa Penggugat adalah Kepala Kejaksaan Negeri Stabat yangberdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan : " Di bidangPerdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapatbertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas namaNegara atau Pemerintah ;2.
    Bahwa sebagai pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan TataUsaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,diantaranya Kegiatan Penegakan Hukum yang tertuang dalam INSJA No.INS001/G/9/1994 yang dimaksud dengan Penegakan Hukum, yaitu :Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negarasebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangundangan atauberdasarkan putusan pengadilan di dalam rangka memelihara
    Bahwa pelaksanaan tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata UsahaNegara juga diatur dalam Perpres RI Nomor 38 Tahun 2010 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Rl, yaitu :e Pasal 24 ayat (1) : "Jaksa Agung Muda Perdata dan TataUsaha Negara mempunyal tugas dan wewenangmelaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidangperdata dan tatausaha negara." .e Pasal 24 ayal 2) : "Lingkup bidang perdata dan tata usahanegara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum,bantuan hukum, pertimbangan hukum
    Fotokopi Surat Kepala Kejaksaan Negeri Stabat Tanda TerimaPembayaran Uang Pengganti Angsuran 2115 tanggal 19 Nopember2007, selanjutnya diberi tanda P 8 ;9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 30-11-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1375 K/Pid/2011
Tanggal 30 Nopember 2011 — JUFRIZAL bin M. DAUD
13 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH tersebut tidak dapat diterima
    Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.39/Pid.B/2011/PN.BNA. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Acehyang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 April 2011 Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan memori kasasi bertanggal Banda Aceh, 26 April2011 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri
    No.1375 K/Pid/201 1kedua dengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEHtersebut tidak dapat diterima ;Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepadaNegara ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari : RABU, TANGGAL 30 NOVEMBER 2011, oleh H.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 15-05-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/PID/ 2017
Tanggal 15 Mei 2017 — FEBRI SUITELA alias TIBO
79 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menolak permohonan dari Pemohon kasasi I /Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Ambon dan Pemohon kasasi II /Para Terdakwa tersebut
    Selain itu didapatkan luka terbuka di kepalabagian belakang korban yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana pada Pasal 351 Ayat (8) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriAmbon, tanggal 10 Oktober 2016 sebagai berikut :1.
    rep dengan ukuran panjang 96,5 cm danlebar 5,5 cm;Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dijadikan barang buktidalam perkara lain;e Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing masing sebesarRp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 2/Akta.Pid.K/2017/PNAmb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan,bahwa pada tanggal 6 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan