Ditemukan 25460 data
14 — 8
Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sahapabila dilakukan menurut hukum masingmasing agamanya yang dalamperkara ini menurut hukum Islam;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakannyapernikahan Pemohon dan Pemohon II
8 — 5
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 05 Oktober 2018, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
9 — 3
bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 08 November 2018, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2019/PA.MORTBMenimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
15 — 4
1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebutHalaman 7 / 10 Penetapan Nomor 213/Padt.P/2016/PA MORTBtidaklah menjadi penghalang
10 — 4
., waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon II untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
12 — 3
Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itubukan disebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon II untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Halaman 7 / 10 Penetapan Nomor 1645/Pdt.P/2016/PA MORTBMenimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
16 — 5
2000, waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
15 — 9
DeciPuspitasari umur 15 tahun sebagai anak kandung, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil,maka kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimanadikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;Menimbang, bahwa para keluarga pewaris (PEWARIS) yang terdiri dariPEMOHON binti Mohd.Rekan, PEMOHON II, PEMOHON III, dan ANAK IIIPEMOHON terbukti mempunyai hubungan darah maupun hubunganperkawinan dan beragama Islam serta tidak ada penghalang
8 — 1
asl aalb lgalb lag colBahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat buktiyang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedangadanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsunganpergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istrilain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasilmendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminyaterhadap diri penggugat dengan talak bain).
14 — 5
plas azo glleiuy Y Looaul aalb gall Login cloBahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yangdiajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanyagangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup(suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadandengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, makahakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talakbain.
14 — 3
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 30 Agustus 2018, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
10 — 1
jrcg Laglliol yu pire"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yangdiajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanyagangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup(suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadandengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, makahakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri penggugat dengan talakbain.
8 — 3
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il terjadi padatanggal 01 Maret 2017, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat padaKantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
11 — 6
Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 05 Mei 1982, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 801/Pdt.P/2019/PA.MORTBTahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
9 — 5
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya;Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon Il terjadi padatanggal 29 September 2016, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon Il tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
18 — 7
, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 03 Agustus 2012, waktu mana telah berlakunya UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidaktercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;Halaman 8 / 11 Penetapan Nomor 938/Pdt.P/2019/PA.MORTBMenimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
12 — 4
Oleh karenanya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat(1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakan dispensasi kepadaPengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon dan Pemohon II;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi HukumIslam (KHI) bahwa seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan denganpria yang menghamilinya, maka kehamilan calon istri anak Pemohon danPemohon Il tersebut tidak menjadi penghalang
11 — 7
berarti belum cukup untuk menikah;Bahwa anak Para Pemohon dalam usianya sekarang sudahmengenal dan menjalin hubungan cinta dengan seorang lakilaki,yang berarti dia sedang memasuki masa masa puber ;Bahwa hubungan cinta antara anak Para Pemohon dengan calonsuaminya sudah sedemikian eratnya, dan sudah berjalan dalamwaktu yang relatif lama dan sekarang telah hamil 5 bulan ;Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya secara syariatIslam maupun peraturan perundangundangan tidak ada hubunganyang menjadi penghalang
1.Sirajuddin bin Sahering
2.Lilis Karlina binti M. Rais Dg Nappa
11 — 11
1999 waktu mana telah berlakunya Undang Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat, yang tidak dicatatkannya itu bukandisebabkan kesengajaan Pemohon dan Pemohon Il untuk melanggarperaturan pencatatan perkawinan;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang UndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang
13 — 6
permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya,Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Pemohon II terjadi padatanggal 08 Juni 2017, waktu mana telah berlakunya UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan tersebut tidak tercatatpada Kantor Urusan Agama setempat;Menimbang, bahwa tidak tercatatnya perkawinan Pemohon danPemohon II tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap UndangUndangPerkawinan, sehingga Hakim berpendapat bahwa sematamata alasan tersebuttidaklah menjadi penghalang