kedua belahpihak, dimana para pihak telah bersepakat dan mengikatkan diri terhadap isiyang termuat dalam Perjanjian Sewa Menyewa tersebut, sehingga telahmemenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yakni syarat subjektif dansyarat objektif Perjanjian, maka Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat parapihak yakni Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai ketentuan Pasal 1338KUHPerdata perjanjian berlaku sebagai UndangUndang bagi para pihakyang membuatnya, dan perbuatan Tergugat yang tidak melakukanpembayaran tunggakan

Nomor 0521/Pdt.G/2018/PA.Pbg49.123.00, (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah),dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;Menimbang, bahwa Tunggakan para Tergugat terhadap ProyeksiBagi Hasil menurut Penggugat sebesar Rp. 7.560.000,, (tujuh juta lima ratusenam puluh ribu rupiah) Akan tetapi mengenai tunggakan bagi hasil Hakimmenyatakan tidak sesuai dengan prinsip syariah bagi Penggugat, karenaberdasarkan rincian yang dikemukakan Penggugat sendiri bahwa bagi hasilyang tidak

Bahwa Para Tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagihasil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga Penggugatmengalami kerugian materil sisa modal yang belum terbayar sebesar Rp.49.123.540, (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu limaratus empat puluh rupiah), ditambah Proyeksi tunggakan Bagi Hasilsebesar Rp. 7.560.000,(tujuh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah),denda keterlambatan Rp.100.000,(Seratus delapan puluh ribu rupiah)dan biaya kunjungan Rp. 120.000

penyelesaianutangutang tersebut, yang ada hanya Penggugat selalu dituntut kewajibanmelunasi utangutang oleh pihak Tergugat;Bahwa, akibat tidak transparansinya Tergugat, maka mengakibatkan tidakjelasnya kepastian aturan hukum yang dapat melindungi Para Penggugatsebagai konsumen/nasabah/Debitur, sehingga sudah selayaknya secarahukum Para Penggugat harus mendapatkan fasilitas restrukturisasi penurunansuku bunga kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangantunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan

mengatursebagaimana Penjelasan Pasal 8 Ayat (2) huruf e Undang Undang 10/1998tentang Perbankan, demikian juga secara jelas diatur tentang larangandiskriminasi dalam pemberian kredit perbankan, tentang restrukturisasi kreditsesuai PBI 7/2005 Pasal 1 angka 25 merupakan upaya perbaikan yangdilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap Debitur yang mengalamikesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui: Penurunan suku bunga kredit; Perpanjangan jangka waktu kredit; Pengurangan tunggakan

bunga kredit; Pengurangan tunggakan pokok kredit; Penambahan fasilitas kredit; Konversi kredit penyertaan modal sementara;Bahwa pada kenyataannya Tergugat telah melakukan tindakan perbuatanmelawan hukum dengan mengabaikan dan/atau melanggar hukum, olehkarena tidak melaksanakan kewajiban hukum yaitu memberikan fasilitasHalaman 12 dari 22 hal.

ini kepadaTergugat , yang oleh Tergugat II meminta agar keseluruhansisa bilyet giro yang telah Tergugat II berikan kepadaPenggugat tidak dicairkan dan Tergugat II memberitahukanakan mengganti keseluruhan sisa bilyet giro yang belumdicairkan tersebut, namun = sampai saat gugatan inididaftarkan Penggugat, Tergugat Il belum sama sekalimelakukan penggantian bilyet giro tersebut atau punmembayar keseluruhan biaya pemasangan iklan sebagaimanayang disebut bukti P1 sampai dengan bukti P63 ;Bahwa jumlah tunggakan

belum melaksanakanpembayaran kewajiban atau tunggakan pemasangan iklantersebut sebagaimana tersebut diatas ; (bukti P64) ;Bahwa Penggugat pada tanggal 01/11/02 melalui suratnyadengan No: 11 JAG/02.2.3/XI/02, meminta Tergugat II untukmenemui Penggugat guna membicarakan penyelesaian atasutangnya dan dari hasil pertemuan tersebut, Tergugat Ilmenyatakan akan segera menyelesaikan pembayaran = yangmenjadi kewajibannya, pernyataan Tergugat II ini jugadisertai janji dari Tergugat II untuk datang kembali

sehingga terhadap semua perbuatan yangmenimbulkan kerugian baik kepada perusahaan maupun bagipihak ketiga adalah patut menjadi tanggung jawab TergugatIl dan perobuatan Tergugat Il dengan hanya mendiamkan sajaapa yang menjadi kewajiban Tergugat adalah merupakanperbuatan atau tindakan yang melanggar asas Itikad Baik,dengan demikian terbukti Tergugat Il telah melakukanperbuatan melawan hukum dan akibatnya baik sendiri sendirimaupun tanggung renteng bersama Tergugat juga harusmelakukan pembayaran atau tunggakan

Mengabulkan gugatan Pengadu untuk sebahagiannya;Menyatakan bahwa Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna UsahaNo.4021402806 cacat hukum;Menghukum Teradu untuk menyerahkan secara seketika dan sekaligusunit objek 1 (satu) mobil Mitsubishi Fuso Bak Besi BM 8150 JU kepadaPengadu yang ditarik berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan SewaGuna Usaha No.4021402806 yang dinyatakan cacat hukum;Menghukum Pengadu untuk membayar tunggakan yang tertunggak 3(tiga) bulan ditambah denda pertanggal 15 Juli 2015 sebesarRp.31.992.587

.4.653.00,17.Bahwa merujuk pasal 1338 Kitab Undangundang Hukum Perdata(selanjutnya disebut KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut:*"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuaitnya...persetujuanpersetujuan harusdilakukan dengan itikad baik.18.Bahwa mengacu pasal 1338 KUH Perdata tersebut diatas sudahsepatutnya Tergugat melaksanakan pembayaran secara tepat waktu,namun faktanya Tergugat telah menunggak 5 bulan pembayaran kepadaPenggugat, padahal terhadap tunggakan

/atau pemberiansantunan;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajariputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Pekanbaru Nomor 52/Pts/BPSK/VII/2015 tertanggal 8 September 2015, inti permasalahan yangdiajukan oleh Termohon (dahulu Pengadu) kepada Badan PenyelesaianSengketa Konsumen adalah tentang penarikan mobil merk Mitsubishi Fuso FM517 bak besi tahun 2006 BM 8150 JU yang dilakukan Pemohon (dahulu Teradu)akibat Termohon (Pengadu) terlambat melakukan pembayaran angsuran/tunggakan

BJL/015/2012/2422/BNI GRIYA tanggal 13 Agustus 2012 antara Penggugat dengan Tergugat ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II Wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : B.99/5676/10/2015 tanggal 13 Oktober 2015 dengan hanya membayar pokok hutang sebesar Rp67.807.700,00

Bahwa dengan seringnya Para Penggugat menanyakan persoalantersebut, sehingga pada tanggal 14 Oktober 2012, Para Penggugatberniat melunasi tunggakan anggsuran kredit Para Penggugatkepada Tergugat dengan membawa uang sebesarRp.300,000,000,00 (Tiga ratus juta rupiah), namun niat ParaPenggugat untuk melunasi tunggakkan kredit Para Penggugattersebut tidak digubris oleh Tergugat , dengan alasan Tergugat menyatakan kepada Para Penggugat hutanghutang Para Penggugatsudah dilunasi oleh Tergugat III;.

telah melakukan pembayaran kredit di bulan Juli 2008 sampaidengan Oktober 2009, namun akibat terjadinya kebangkrutan usaha yang ParaPenggugat miliki yang dimodali dari uang pinjaman tersebut, maka sejak bulanNopember 2009 Para Penggugat mulai menunggak pembayaran angsurankredit kepada Tergugat I, atas penunggakkan angsuran kredit tersebut tidakada secara resmi pemberitahuan apapun yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat, hingga pada tanggal 14 Oktober 2012, ParaPenggugat berniat melunasi tunggakan

kredit Para Penggugatkepada Tergugat dengan membawa uang sebesar Rp.300,000,000,00 (Tigaratus juta rupiah), namun niat Para Penggugat untuk melunasi tunggakkankredit Para Penggugat tersebut tidak digubris oleh Tergugat , dengan alasanbahwa hutanghutang Para Penggugat sudah dilunasi oleh Tergugat Ill karenaterhadap objek yang menjadi jaminan Para Penggugat telah di lelang melaluiTergugat Il dan dimenangkan oleh Tergugat Ill, namun sebelumnya ParaPenggugat tidak pernah mendapat peringatan tentang tunggakan

ke Bank Danamon di Kisaran untukmempertanyakan hal tersebut, namun Saksi Belajur Benad Surbakti tidak tahuhasil dari pertemuan tersebut karena Saksi Belajur Benad Surbakti tidak ikut31masuk ke dalam Bank Danamon dan selanjutnya Karina Surbakti mewakiliPara Penggugat ada melaporkan tentang pemalsuan tanda tangan ke PolresBatu Bara dan Saksi Misno yang pada pokoknya menerangkan bahwa padatahun 2012 Saksi Misno pernah diajak olen Penggugat untuk menemaninyake Bank Danamon Indra Pura untuk membayar tunggakan

telahdiperjanjikan oleh Para Penggugat dengan Tergugat I, selain itu Saksi Misnotidak tahu secara persis apa yang dilakukan oleh Penggugat di dalam BankDanamon Unit Indra Pura karena pada saat itu Saksi Misno tidak ikut masukdan hanya menunggu diluar gedung Bank Danamon Unit Indra Pura;Menimbang, bahwa dalil tersebut juga bertentangan dengan daliTergugat dan bersesuaian dengan dalil Tergugat II yang menyatakan bahwapihak Tergugat sudah sering mengingatkan Penggugat baik secara lisanmaupun tertulis akan tunggakan

Saat itu) Turut Tergugatmenyarankan agar Para Penggugat menolak kecuali jika bilyet giro tersebutdiganti dengan bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat III demi keamanan dankelancaran pembayaran pelunasannya.Untuk itu Tergugat I dan Tergugat II bersedia dan sanggup mengganti setelahmemperoleh giro bilyet dari Tergugat III dan meminta agar bilyet giro dari Bank Hagakitaditerima dulu sebagai jaminan.Mengingat, kondisi Para Penggugat harus segera menyelesaikan kewajibannyamembayar tunggakan kreditnya

KarenaTurut Tergugat bersedia membantu menagihkan serta keadaan Penggugat I yang terjepitdengan kewajiban membayar tunggakan kreditnya, maka Penggugat I terpaksa menerimasyarat tersebut yakni menerima penggantian bilyet giro yang diterbitkan oleh Tergugat IImeskipun tidak bertanggal.

GEA 756687senilai Rp.200 juta agar ditukarkan dengan uang tunai kepada Tergugat I dan TergugatII untuk membayar sisa kekurangan tunggakan kredit di Bank Hagakita. Bilyet giromana diterima oleh SOEPOMO pegawai Turut Tergugat.

I tersebut ;8 Bahwa ternyata dalam perjalanannya, Tergugat I tidak melakukanpembayaran kewajiban sebagaimana mestinya sebagaimana yangditentukan dalam perjanjian kredit dari pemberian fasilitas kredit yangtelah dinikmati Tergugat I tersebut;9 Bahwa didalam Perjanjian Kredit antara Tergugat I dengan TergugatIll dinyatakan bahwa Debitur wajib melakukan pembayaran ataskewajibankewajibannya secara tepat waktu, dan apabila terjaditunggakan atau keterlambatan pembayaran/penurunan maksimumkredit, balk tunggakan

pokok maupun bunga, maka debitur akandikenakan denda bunga ;10 Bahwa tercatat kewajiban terakhir dari Tergugat I pada posisi 3September 2014 adalah total Rp. 11.990.911.790. dengan tunggakanpokok sebesar Rp. 7.155.041.956 dan tunggakan bunga dan pinaltisebesar Rp. 4.835.869.83411 Bahwa dengan demikian sangatlah wajar clan beralasan hukum apabiladalam rangka untuk mengurangi kewajiban/beban debiturnya sertamencegah kerugian bagi Tergugat III sendiri, maka Tergugat HImenentukan bahwa nilai penebusan

Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.Notaris di Jakarta, dimana berdasarkan catatan pembukuan Terlawan,tunggakan pembayaran oleh Pelawan baik berupa bunga, denda danpokok dengan perincian sebagai berikut : Pokok Rp. 228,499,955,000,Bunga Rp. 72,733,750,368,Denda Rp. 16,782,409,370,Biaya Appraisal Rp. 79,200,000, +TOTAL HUTANG Rp 318,095,314,738,10.

diatas, terbukti bahwa Pelawantelah mengetahui secara jelas dan pasti atas konsekwensinya jika terjadikredit macet maka jaminan kredit akan dilakukan Pelelangan, karenaPelawan telah mengetahui dan menyetujuinya dengan adanya suratsurattersebut diatas;16.Akan tetapi ternyata justru Pelawan tidak beritikad baik yaitu denganmengajukan Perlawanan a quo tanpa dasar dan alasan yang sah sertamengandung penyalahgunaan hukum acara (abuse of legal procedure)guna membebaskan Pelawan dari kewajiban pembayaran tunggakan

uang pengganti sebesar Rp. 204.686.223.777,sebagaimana diputuskan dalam Putusan Pengadilan Tinggi JakartaNo. 13/PID.SUSTPK/2017/PT.DKI tanggal 9 Mei 2017 yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap;18.19.Dengan demikian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwaPelawan telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Kredittertanggal 05 Oktober 2006 Nomor: 22, dibuat dihadapan lvonneBarnetha Sinyal, SH, Notaris di Jakarta dengan segala perubahannyayaitu dengan tidak memenuhi kewajiban pembayaran tunggakan

2016 menjadi sebesar Rp.318.016.114.738, (tiga ratus delapan belas miliar enam belas jutaseratus empat belas ribu tujuh ratus tiga pulu delapan rupiah) yang jatuhtempo pelunasan pada tanggal 6 Juni 2014.20.Bahwa sampai dengan lewatnya' tenggang owaktu)= masategoran/aanmaning yaitu selama 8 hari ternyata Pelawan belumHalaman 25 dari 38 Putusan Nomor 103/PDT/2018/PT BTNmemenuhi kewajibannya membayar pinjaman/kredit kepada Terlawansejumlah tersebut diatas;21.Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian tunggakan

Notaris di Jakarta, dimanaberdasarkan catatan pembukuan Penggugat Dalam Rekonpensi,tunggakan pembayaran oleh Tergugat Dalam Rekonpensi baik berupabunga, denda dan pokok dengan perincian sebagai berikut : Pokok Rp. 228,499,955,000,Bunga Rp. 72,733,750,368,Denda Rp. 16,782,409,370,Biaya Appraisal Rp. 79,200,000, +TOTAL HUTANG Rp 318,095,314,738,9.

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020 Tergugat telah menyampaikanSurat Peringatan kepada Penggugat (vide Surat Nomor 086/SP/AN/II/2020,tanggal 13 Februari 2020), yang kemudian dilanjutkan dengan SuratPeringatan Il pada tanggal 05 Maret 2020 (vide Surat Peringatan I Nomor115/SP/AN/III/2020), yang pada pokoknya mengingat kepada Penggugatuntuk membayar Tunggakan Bunga dan Denda.5.

2020, dimana INDONESIA dan bahkan DUNIA tengah dilanda olehwabah CORONA, yang demi untuk menghindari terjangkitnya virus Coronatersebut oleh pemerintah telah diberlakukan kebijakan SOCIALDISTANCING yang kemudian ditingkatkan dengan kebijakan PEMBATASANSOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) sehingga praktis tidak ada kegiatanHalaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 172/Pdt.G/2020/PN Ginusaha yang bisa dilakukan, termasuk oleh Penggugat sendiri, sehinggaPenggugat belum bias memenuhi kewajiban membayar tunggakan

Bahwa kemudian, Tergugat kKembali mengirimkan Surat Peringatan IIIkepada Penggugat yakni Surat Nomor 132/SP/AN/I/2020 tanggal 13 Maret2020, yang pada pokoknya meminta Penggugat untuk membayar uang yangoleh Tergugat disebutkan sebagai Total Kewajiban sebesar Rp.620.371.200, (enam ratus dua puluh juta rupiah tiga ratus tujuh puluh satu juta duaratus rupiah) yang terdiri dari Baki Debet Rp.600.000.000, (enam ratus jutarupiah), tunggakan bunga Rp.19.200.000, (Sembilan belas juta dua ratusribu rupiah)

Sebab semakin lama terjadi tunggakan, maka bebanbunga dan denda semakin besar;e. Bahwa berdasarkan uraian dalam huruf a hingga d di atas, sudahterbukti dengan jelas bahwa proses lelang yang dilakukan olehTERGUGAT melalui KPKNL Denpasar (TERGUGAT Il), sangatlahberdasar dan beralasan hukum. Oleh karena itu, patutlan apabila MajelisHakim yang memeriksa perkara ini, menolak seluruh dalil keberatan yangdiajukan oleh PNGGUGAT berkaitan dengan proses lelang dimaksud.7.

NYOMAN MERTAYASA: Bahwa, saksi bekerja di Perlindungan Konsumen; Bahwa, saksi tahu dengan Tergugat (BPR Aruna Nirmala duta)karena pernah membantu Penggugat untuk membicarakan masalahtunggakkan pembayaran kreditnya di BPR Aruna Nirmala Duta; Bahwa, saksi sudah kenal dengan Penggugat kurang lebih 3 (tiga)tahun, Bahwa, saksi tidak tahu pada saat Penggugat mengajukanpermohonan kredit di BPR Aruna Nirmala Duta namun yang saksi tahubahwa Penggugat mempunyai tunggakan kewajiban pembayaran di PT.BPR Aruna

Himalaya Abadisebagai marketing/ pemasaran suatu perusahaan yang bergerak di bidangjasa perdagangan obat batik sejak tahun 2010;Bahwa Penggugat selama menjalin bisnis sudah berjalan tujuh (7) tahun,namun terdapat tunggakan hutang sebesar Rp.850.000.000, (delapanratus lima puluh juta rupiah) kepada PT.

Mohon selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.Bahwa Tergugat tidak terbuka memberikan rincian tagihan hutang danjumlah barang yang diterima Penggugat, karena setiap kali pembayaranbarang yang diterima tidak pernah mendapatkan salinan = rincianpembayaran/ bukti kwitansi tertulis;Bahwa untuk menjaga kepercayaan bisnis, Tergugat meminta untukmenyerahkan obyek sengketa dimaksud sebagai bukti kepercayaan kepadaPT Himalaya Abadi sebagai bentuk jaminan kepercayaan bisnis, karenaPenggugat masih ada sisa tunggakan

Agung RI No. 365 K/Pdt/1984tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan ; Gugatan harusmenggugat semua orang yang teribat.Halaman 11 dari 52 Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Pkl Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 546 K/Pdt/1984tanggal 31 Agustus 1985 yang menyatakan ; Gugatan tidakdapat diterima karena dalam perkara kurang pihak.Gugatan Penggugat Kabur atau obscurlibel; Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat a quo pada posita angka2,3,4 dan 6 mendalilkan bahwa Penggugat selama menjalinbisnis , terdapat tunggakan

Kota Pekalongan; Bahwa hubungan bisnis Penggugat menjualkan barang dagangan Tergugat dan Tergugat II; Bahwa hubungan bisnis tersebut berjalan sudah lama dan bertahuntahun; Bahwa saksi pernah diberitahu berapa nilai dan bentuknya tetapi lupa; Bahwa saksi pernah diajak omong oleh Pengugat, Tergugat dan TergugatIl sebelum kasus ini terjadi tetapi mentok deadlock; Bahwa hubungan bisnis dan kerja sama saling percaya antara Penggugat,Tergugat dan Tergugat II; Bahwa yang mendasari adanya gugatan ini, ada tunggakan

Notaris Penggugat tidak melakukan akta jual beli danPenggugat tidak membaca isi dari akta tersebut;Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa sertipikat tersebut;Bahwa setelah akta jual beli tersebut terjadi di notaris, Penggugatmenyatakan tidak pernah menjual tanah dan rumahnya tersebut;Bahwa mengenai pembayaran Tergugat, menurut Tergugat pembayarantersebut adalah pembayaran atas keterlambatan bunga hutang;Bahwa Penggugat memiliki catatan atas pembayaran hutangnya tersebut;Bahwa saksi tidak tahu berapa tunggakan

Pontianak;

Carpediem Aviasi Mandiri (operator) dantanggal 28 Mei 2019 kepada Carpediem Mandiri Corp sehubungandengan Pembelian dengan angsuran 1 (Satu) unit helikopter B407 yangmemiliki nomor seri pabrik 54082, maka Pemohon selaku Penjualmeminta pembayaran segera atas tunggakan beserta bungannya yangharus dibayar kepada Pemohon selaku Penjual (vide bukti P11,P12, P13,P14, P15 dan P16), selain itu Pemohon meminta agar danatersebutditransfer ke rekening sebagai berikut : NamaRekening : PT.

Nomor : 0206 01 003845 308 Bank : BRI Alamat : Keck Sudirman JakartaBahwa Pemohon telah mengirim surat elektronik (Surat Somasi) beberapakali yakni Email tertanggal 18 Maret, 2019 tertanggal 25 Maret 2019, padaintinya surat elektronik/Email tersebut Pemohon Birchmond Helikopter RKRDS melalui (Hendry Harto) memperingatkan kepada Carpediem MandiriHalaman 33 dari 52 Putusan Nomor 19/Pid.B/2019/PN NabCorp selaku Pembeli Helikopter dengan angsuran agar melakukanpenyelesaian untuk tunggakan Helikopter

19, P20, P21).Bahwa berdasarkan jual beli dengan angguran antara Pemohon (Bircmondatau Birchmond Helikopter RKRDS) dan Carpediem Mandiri Corp, makaPemohon telah mengirm surat elektronik/Email (Somasi) tertanggal 11Maret 2019, pada pokoknya Pemohon akan mengajukan gugatanWanprestasi karena Carpediem Mandiri Corp telah gagal bayar untukpembayaran angsuran Helikopter, selain itu Pemohon telah menangguhkangugatan Wanprestasi karena ada pernyataan dari Carpediem MandiriCorp a akan menyelesaikan semua tunggakan

Nomor : 0206 01 003845 308 Bank : BRI Alamat : Kek Sudirman JakartaBahwa bukti (P17, P18, 19, P20, P21), membuktikan Pemohon telahmengirim surat elektronik (Surat Somasi) beberapa kali yakni Email tertanggal18 Maret, 2019 tertanggal 25 Maret 2019, pada intinya surat elektronik/e mailtersebut Pemohon melalui (Hendry Harto) memperingatkan kepada CarpediemMandiri Corp selaku Pembeli Helikopter dengan ansuran agar melakukanpenyelesaian untuk tunggakan Helikopter periode Oktober 2018 sampai denganbulan

membuktikan tentang jual beli dengan angguranantara Pemohon = (Bircmond atau Birchmond Helikopter RKRDS) danCarpediem Mandiri Corp, karena itu Pemohon telah mengirm suratelektronik/email (Surat Somasi) tertanggal 11 Maret 2019, pada pokoknyaPemohon akan mengajukan gugatan Wanprestasi karena Carpediem MandiriCorp telah gagal bayar untuk pembayaran angsuran Helikopter, selain ituPemohon telah menangguhkan gugatan Wanprestasi karena ada pernyataandari Carpediem Mandiri Corp, akan menyelesaikan semua tunggakan

.:0098/Srt.FARD/MS1/012017, tanggal 18 Januari 2017, PerihalPemberitahuan Pengurangan Jumlah Tunggakan Kewajiban,menegaskan bahwa Terbantah I masih melakukan perhitungan mengenainilai jumlah kewajiban Pembantah yang tertunggak menjadi senilai Rp.94.993.000.000, (Sembilan puluh empat milyar sembilan ratus sembilanpuluh tiga juta rupiah), jumlah tersebut belum disepakati..

Terbantah I, melalui kuasa hukumnya, jugatelah mengirim surat Nomor 079/GL/PP+PPP/XI/16 tertanggal 1September 2016 kepada kuasa hukum Turut Terbantah, padaintinya menyampaikan bahwa Terbantah menolak usulanpenyelesaian utang yang diajukan oleh Turut Terbantah danmemutuskan untuk melanjutkan proses eksekusi terhadapjaminanjaminan utang Turut Terbantah;Bahwa meskipun Terbantah telah beberapa kali memberikanteguran/peringatan secara tertulis maupun lisan, Turut Terbantahbelum juga melunasi seluruh tunggakan

Hal tersebutmenunjukkan bahwa Turut Terbantah tidak memiliki itikad baikuntuk menyelesaikan kewajibannya;Oleh karenanya, merujuk pada doktrin mengenai cidera janji daripara pendapat hukum sebagaimana dijabarkan pada poin 56 diatas, dengan demikian Turut Terbantah telah melakukan ciderajanji dengan tidak melaksanakan prestasi sama sekali terhadapTerbantah ;Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa terkait tunggakan utang TurutTerbantah, sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian No.78, terdapatpula jaminan fidusia

,Hal. 31 Putusan No.485PDT/2018/PT.DKI68.69.70.notaris Kota Jakarta Pusat, tertanggal 28 November 2014(Perjanjian Gadai Rekening Deposito).Selanjutnya, atas pencairan Bilyet Giro No.000683 tersebut,Terbantah juga telah mengirimkan Surat No.Ref:0098/Srt.FARD/MSI/012017 tertanggal 18 Januari 2017 PerihalPemberitahuan Pengurangan Jumlah Tunggakan Kewajibankepada Turut Terbantah yang pada intinya memberitahukantentang pencairan Bilyet Giro No.000683, yang hasilpencairannya digunakan sebagai pembayaran

jumlah total tunggakan utang Turut Terbantahmenjadi Rp. 94.993.000.000, (Sembilan puluh empat milyarsembilan ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).Bahwa hingga saat Jawaban Terbantah ini diajukan, TurutTerbantah masih belum melunasi kewajiban pembayaran utangyang telah jatun tempo dan belum dibayar tersebut, termasukutang pokok dan margin serta denda keterlambatan, yang manaberdasarkan perhitungan per 26 Mei 2017 yaitu sejumlah Rp.127.708.496.109,44 (Seratus dua puluh tujuh miliar tujuh ratusdelapan

Putusan No.425/Padt.G/2019/PA.JSmampu mangatur keuangan sehingga banyak tunggakan seperti bayar rumahbiaya anak sekolah dan kurang menghargai orang tua dari Pemohon hal manaberpuncak pada akhir bulan Juni 2018 sebab Temohon tidak amanah dalammenjalankan kewajiban sebagai istri dari Pemohon sehingga terjadi perselishanterus menerus akibatnya Pemohon dan Termohon pisah ranjang dan masingmasing sudah tidak menjalankan kewajibannya lagi sebagai suam1 istri;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon hanya dapat

Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT II;Dalam rangka mengakhiri perkara perdata gugatan sederhana, denganini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut :Pasal 1Bahwa pihak Para Tergugat sanggup membayar uang sejumlahRp. 25. 267.849, (dua puluh lima juta dua ratus enam puluh tujuh ribudelapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sebagai uang pembayarantunggakan kredit kepada Pihak Penggugat.Pasal 2Bahwa Pihak para Tergugat akan membayar tunggakan

,Notaris di Kabupaten Kediri sebagaimana diubah terakhir dengan AktaPersetujuan Perpanjangan Kredit Nomor 148 tanggal 25 Agustus 2010,dengan jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan;Bahwa oleh karena Para Penggugat memiliki tunggakan pembayarandan telah diberi surat teguran dan somasi oleh Tergugat sebanyak 3 kali dantetap tidak dapat memenuhi kewajibannya, oleh karenanya Para Penggugattelah wanprestasi, sehingga Tergugat berhak melakukan pelelangan atasbarang jaminan;Bahwa pelelangan yang

dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan,karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafanHakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya dengan pertimbangansebagai berikut; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugatbelum menyelesaikan kewajibannya melunasi tunggakan

Bahwa PIHAK KEDUA / DEBITUR akan menyelesaikan / membayar /melunasi seluruh tunggakan kewajiban hutang pokok, bunga dan penaltysebesar Rp. 49.026.727, (empat puluh Sembilan juta dua puluh enamribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).Dari total kewajiban tunggakandan angsuran sebesar Rp. 49.026.727, Akan diangsur sampai dengantanggal 30 September 2020.