Ditemukan 51530 data
12 — 6
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskandengan Verstek;Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapatdijatunkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan daildalilgugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
15 — 6
serta memenuhisyaratsyarat yang ditentukan oleh UndangUndang, maka permintaanbanding tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa danmempelajari secara seksSama berkas perkara dan semua suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan PengadilanNegeri Padang Sidimpuan tanggal 22 Juli 2014, nomor : 388/Pid.Sus/2014/PN.Psp, dan buktibukti surat lain yang bersangkutan,berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
17 — 1
TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana teruraidiatas;~ === $ 222 no Menimbang , bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan kedua belah pihaknamun tidak berhasil; Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta diperkuat olehbukti P.1 maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istriyang Ssah; 20222222 2 2229220 Menimbang ,bahwa yang mendasari gugatan Penggugat adalah sering terjadi perselisihandan
14 — 2
1989 tentang Peradilan Agama yangtelah diadakan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor : 50Tahun 2009, dan pasal 56 Undangundang Nomor 7 tahun 1989,yaitu hakim harus menggali hukum yang hidup sesuai kebutuhanmasyarakat;Menimbang, bahwa perubahan nama suami Pemohon masihdalam peristiwa hukum perkawinan sebagaimana dalam bukti P.3tersebut, maka majelis hakim berpendapat perubahan nama masihada korelasi dengan perkawinan;Artinya :Menimbang, bahwa sesuai dengan adat kebiasaanmasyarakat setempat mendasari
13 — 0
Bukti surat tersebut telah dinatzegelen dan diligalisiroleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuail, lalu olen Ketua Majelis diberi tanda P.6;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan iniditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ParaPemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohonmengajukan
12 — 1
Termohon terikat oleh suatu perkawinan yang sah;Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secararesmi dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidakpula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir, danpula tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkanalasan yang sah, maka dalam hal ini harus dinyatakan Termohon tidakhadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan pasal125 ayat (1) HIR;Menimbang, bahwa dalil yang mendasari
29 — 15
Umumyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara PemeriksaanPersidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berikut surat yang timbuldipersidangan berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusanPengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 12 Nopember 2014 Nomor: 1062/Pid.B/2014/PN.LbpPB, dan memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24Nopember 2014 serta kontra memori banding dari terdakwa tanggal 08 Januari2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertamayang mendasari
13 — 0
datangnya itu disebabkansuatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan Tergugat dalamkeadaan tidak hadir (bukti P.3), dan putusan atas perkara ini dapat dijatunkantanpa hadirnya Tergugat (verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR,ditegaskan bahwa putusan yang dijatunkan tanpa hadirnya Tergugat dapatdikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena ituMajelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalildalil gugatannya;Menimbang, bahwa posita yang mendasari
30 — 12
TatIslam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagaidasar hukum (lega/ standing), dengan demikian Pemohon adalah pihak yangberkepentingan dengan perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai talak(persona standi in judicio);Menimbang, bahwa yang mendasari Permohonan Pemohon dalam Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohontelah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil :Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dikaitkandengan bukti atau
13 — 2
UndangundangNomor 3 Tahun 2006, Majlis Hakim berpendapat perkara aquo termasukkewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukanpermohonan perubahan data Akta Nikah tersebut karena ternyata dalam AktaNikah Nomor 267/11/X1I/2006 tanggal O7 Nopember 2006, yang dikeluarkanoleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlarak,Kabupaten Ponorogo, tertulis Pemohon bernama Mujianto bin Moki alias Moidan Pemohon II bernama Rofigoh binti Mardjuki, padahal yang
30 — 3
Penetapan Nomor 0869/Pdt.P/2020//PA.Pas.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan para Pemohonpada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak paraPemohon yang bernama NAIMADA SAILI RAKHMAH lahir pada tanggal 12 Maret2004 dengan seorang lakilaki yang bernama MOKH. IMRON HAMZAH akan tetapimaksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihak Kantor Urusan AgamaKecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan dengan alasan anak para Pemohon belumcukup umur.
17 — 1
anak tersebut; Bahwa Pemohon dianggap mampu dan dapat memelihara danmengasuh anak tersebut dengan baik;Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih dibawahumur, maka semua hak hak anak tersebut wajib dilindungi hal ini sesuaidengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002Tentang Perlindungan Anak:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas makamajelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untukpenetapan wali sudah patut dipertimbangkan untuk dikabulkan, sebabalasan yang mendasari
31 — 21
kediamanXXKXKXKXKXKXKXKKXKKK KKK KKK KKKMK KKK KKK KKK MK KKM XK ;selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 06 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaCibinong dengan Nomor Register 2936/Pdt.G/2018/PA.Cbn telah mengajukanhalhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari
12 — 8
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
13 — 7
denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2, P3 dan P.4 menunjukkanbahwa Para Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban, karenaitu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di PengadilanAgama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
67 — 19
setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajaridengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa PenuntutUmum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita AcaraPemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Simalungun berikut surat yangtimbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusanPengadilan Negeri Simalungun nomor : 431/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 7Desember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama yang mendasari
10 — 14
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai denganperundangundangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakanditerima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkanbahwa Pemohon dan Pemohon II bertempat tinggal/berdomisili di WilayahTuban, karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon II mengajukanpermohonan ini di Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
12 — 0
No. 0084/Pdt.P/2019/PA.Pas.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohonadalah sebagaimana yang terurai di atas;Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan paraPemohon pada pokok adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkananak para Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIDUWAN lahir padatanggal 02 Desember 2002 dengan seorang perempuan yang bernama SITIFITRIYAH akan tetapi maksud para Pemohon tersebut ditolak oleh pihakKantor Urusan Agama Kecamatan Kraton Kabuapaten
8 — 5
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.2 dan P.3 menunjukkan bahwaPemohon dan Pemohon Il bertempat tinggal/berdomisili di Wilayah Tuban,karena itu telah tepat Pemohon dan Pemohon Il mengajukan permohonan inidi Pengadilan Agama Tuban;Menimbang, bahwa alasan yang mendasari
28 — 2
Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan bandingyang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari penyidik dan di SidangPengadilan Negeri Medan beserta surat yang timbul di sidang yangberhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan PengadilanNegeri Medan tanggal 18 Januari 2017 Nomor.3825/Pid.Sus/2016/PN.Mdn,Halaman 6 dari 8 hal Putusan Nomor.88/Pid.Sus/2017/PT.MDNPengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum PengadilanTingkat Pertama yang mendasari