Ditemukan 60818 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Informasi publik
Akuntan publik
Keterbukaan publik
Kebijakan publik
Keterbukaan informasi publik
Register : 22-01-2018 — Putus : 24-04-2018 — Upload : 08-05-2018
Putusan PT PEKANBARU Nomor 36/PID.B/2018/PT PBR Tanggal 24 April 2018 — SYAHRANI ADRIAN, S.Sos. M.si.
88 — 34
88 — 34
SYAHRANI ADRIAN sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada akuntan publik KBAA yang diterima oleh sdr. DIRGA; 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan sdr. M.SALEH LATIF Nomor: 11/SP/FKP/XI/2014; 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV. Rian Mandiri Januari s/d Desember 2013 (Bruto : sebelum dipotong PPh.23 = 2 %); 1 (satu) lembar Rekapitulasi Pembayaran Sewa Bus Kepada CV.
Rian Mandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013; Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H.
Riduan Moh Nil, M Saleh Latif dan Syahrani Adrian pada Tanggal 21 Februari Tahun 2017 yang dibuat di POLDA Riau, tentang kesepakatan untuk melakukan audit keuangan CV Rian Mandiri Periode Tahun 2013 yang ditunjuk secara bersama karena audit keuangan sebelumnya yang dibuat oleh akuntan Publik Laudin Purba ditunjuk sepihak oleh M Saleh latih, sesuai petunjuk Jaksa; Fotokopi Surat Pernyataan telah menunjuk Akuntan publik Alchudri, MM, CPA, CA dari Kantor Akuntan Griselda, Wisnu & Arum, yang ditunjuk
RianMandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013;Halaman 49 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR** Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H.
Riduan Moh Nil, MSaleh Latif dan Syahrani Adrian pada Tanggal 21 Februari Tahun 2017yang dibuat di POLDA Riau, tentang kesepakatan untuk melakukanaudit kKeuangan CV Rian Mandiri Periode Tahun 2013 yang ditunjuksecara bersama karena audit keuangan sebelumnya yang dibuat olehakuntan Publik Laudin Purba ditunjuk sepihak oleh M Saleh latih,sesuai petunjuk Jaksa;+ Fotokopi Surat Pernyataan telah menunjuk Akuntan publik Alchudri,MM, CPA, CA dari Kantor Antuntan Griselda, Wisnu & Arum, yangditunjuk ole
(Akuntan Publik): Halaman 70 dari 103 halaman. Putusan Nomor 36/PID.B/2018/PT.PBR Bahwa Saksi adalah Akuntan Publik, dan Saksi mendapat surat dariPOLDA Riau untuk melakukan Audit di CV. Rian Mandiri; Bahwa dasar Saksi melakukan tugas Akuntan Independen terhadapperseroan Komanditer CV.
Rian Mandiri Kota Dumai adalah SuratPerjanjian Kerja (SPK) Nomor: 001/SALEH/RM/2014, dan SuratKesepakatan Kerja (SKK) Nomor: 001/ KK/KAPPL/IX/2014, masingmasing tanggal 9 September 2014 yaitu tentang Penerapan Proseduryang disepakati dan berdasarkan Surat dari Polda Riau Nomor:B/597/IX/2014/Reskrimum, tanggal 09 Setember 2014 tentang Mohonbantuan melakukan AUP; Bahwa AUP yang Saksi lakukan selaku Jasa Profesi Akuntan Publik dariKantor Akuntan Publik (KAP) PURBALAUDDIN & REKAN adalah AUPArus Kas (
RianMandiri Tahun 2013 dari Kantor Akuntan Publik KBAA sebesar Rp.4.000.000, (empat juta rupiah), Tanggal 04 Februari 2013;Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara H.
Register : 01-04-2019 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 01-07-2019
Putusan PA SEMARANG Nomor 911/Pdt.G/2019/PA.Smg Tanggal 10 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 0
5 — 0
Kypo> J all pawDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam persidanganMajelis dalam perkara Cerai Gugat antara:Penggugat,, Lahir di Kudus, 23 Maret 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanPegawai Honorer UIN Walisongo, bertempat tinggal di KotaSemarang, sebagai Penggugat;LAWANTergugat,, Lahir di Semarang, 16 Juni 1979, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaanKonsultan Publik
Register : 16-01-2019 — Putus : 20-06-2019 — Upload : 20-06-2019
Putusan PA SLAWI Nomor 0294/Pdt.G/2019/PA.Slw Tanggal 20 Juni 2019 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 3
5 — 3
secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal 21Januari 2019 dan tanggal 24 Mei 2019 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halanganyang sah;Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanyayang sah dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halanganyang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui LembagaPenyiaran Publik
Register : 13-03-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 25-04-2019
Putusan PA JEMBER Nomor 359/Pdt.P/2019/PA.Jr Tanggal 25 April 2019 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
11 — 0
11 — 0
Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;Subsider :Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadiladilnya;Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telahhadir sendiri.Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, PengadilanAgama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yangdiajukan oleh para pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio RepublikIndonesia (RRI) Jember.Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah
Register : 19-10-2012 — Putus : 04-03-2013 — Upload : 19-09-2015
Putusan PA PURWOKERTO Nomor 2301/Pdt.G/2012/PA.Pwt Tanggal 4 Maret 2013 — Penggugat Melawan Tergugat
12 — 0
12 — 0
Penggugat sanggup membayar biaya perkara;Atau apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon menjatuhkanputusan yang seadiladilnya;0"Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidakpula mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, walaupun menurut berita acarapemanggilan (Relaas) Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Purwokerto melaluimass media Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Register : 09-10-2020 — Putus : 09-10-2020 — Upload : 12-10-2020
Putusan PN PURWOKERTO Nomor 237/Pid.C/2020/PN Pwt Tanggal 9 Oktober 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
REFLI DWI DANANTO
24 — 2
KUSNO SLAMET RIYADI, S.H.,
Terdakwa:
REFLI DWI DANANTO
24 — 2
Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utaratelah dilakukan kegiatan operasi yustisi penegakan peraturan daerah olehSatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyumas dan terdakwa atas namaREFLI DWI DANANTO kedapatan tidak memakai masker saat beraktivitasdi luar atau di dalam ruangan publik dan bertemu orang lain dengan barangbukti berupa 1 (Satu) buah KTP atas nama REFLI DWI DANANTO Atasperbuatannya, terdakwa diduga telah melanggar pasal 24 ayat (2) huruf aPeraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020
Register : 30-11-2020 — Putus : 06-04-2021 — Upload : 06-04-2021
Putusan PA SLAWI Nomor 3609/Pdt.G/2020/PA.Slw Tanggal 6 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 21
58 — 21
hukumnya meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggaldan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tanggal01 Desember 2020 dan 31 Maret 2021 yang dibacakan di dalam sidang,sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatuhalangan yang sah;Bahwa, demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagaiwakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil Secara resmi dan patut melaluiLembaga Penyiaran Publik
Register : 22-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 450/Pdt.P/2020/PA.Mks Tanggal 15 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
6 — 4
6 — 4
Membebankan Kepada Pemohon dan pemohon II untuk membayarbiaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yangberlaku;Bahwa, sebelum hari persidangan atas perkara ini dilaksanakan, majelishakim telah memerintahkan kepada jurusita Pengadilan Agama Makassar untukmengumumkan kepada khalayak publik atas adanya permohonan Pemohon dan Pemohon II tersebut melalui papan pengumuman pada kantor PengadilanAgama Makassar selama 14 hari;Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
Register : 01-11-2013 — Putus : 29-11-2013 — Upload : 01-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 980/Pdt.P/2013/PA.Jr Tanggal 29 Nopember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
8 — 0
8 — 0
Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.nonoe Menimbang bahwa kemudian oleh Ketua dibacakanlah permohonanPemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohonlela Mengajukan BURG BEP UP mane neseme senna easennnnnsaeemmnnnnnnnaememmnnnnmnBukti
Register : 01-11-2013 — Putus : 29-11-2013 — Upload : 02-12-2013
Putusan PA JEMBER Nomor 1099/Pdt.P/2013/PA.Jr Tanggal 29 Nopember 2013 — PEMOHON I DAN PEMOHON II
7 — 0
7 — 0
~~n nnn nnn nnn enn nnn nennnnn nn noma nme nenonanmenenennasanananannsAtau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yangS@adil adilnya; === anne se einena Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, paraPemohon telah hadir sendiri.o Menimbang bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebutdisidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonanPengesahan Nikah yang diajukan oleh para pemohon melalui lembagapenyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember
Register : 20-01-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.43223/PP/M.XIII/99/2013 Tanggal 12 Februari 2013 — Penggugat dan Tergugat
142 — 45
142 — 45
rangka penggabungan usaha dengan surat Nomor 062/PAN/JSS/IX/11 tanggal 7September 2011 yang diterima Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus pada tanggal 7September 2011;bahwa pada tanggal 27 September 2011 Penggugat mengajukan Surat PermohonanPenggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta Dalam Rangka Penggabungan Usaha dengansurat Nomor S062/PAN/JSS/1X/11;bahwa menurut Penggugat, dasar permohonan izin penggunaan nilai buku atas pengalihanharta dalam rangka penggabungan usaha Penggugat karena sejak Go Publik
Putus : 10-03-2016 — Upload : 01-08-2016
Putusan PN KETAPANG Nomor 24/Pdt.G/2015/PN Ktp Tanggal 10 Maret 2016 — PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE, Tbk, yang diwakili oleh I Dewa Made Susila, jabatan Direktur Utama dari perseroan tersebut dan Ho Lioeng Min, jabatan Direktur dari perseroan tersebut, berkedudukan sama di Jakarta Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta Selatan 12910, dalam hal ini kantor Cabang Ketapang Kalimantan Barat, beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.................................Selanjutnya disebut PELAWAN
Yang dalam hal ini selanjutnya diwakili oleh kuasanya :
ROBERT P. PANGGABEAN, SH
ANANG FAUZI CHOTMAN, SH
EDUARD FERNANDO REY NONG, SH
GUNAWAN, SH
Advokat-Pengacara dan Legal Litigation kesemuanya bertempat di ROBERT PANGGABEAN & PARTNERS Law Firm, beralamat di Jalan Letjen Sutoyo No. 20 Waru Sidoarjo, Telp/Fax. 031.855 4698, Mobile 0811 345 548, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK.Dir.31/SK/LGL/VIII/2015 tertanggal 19 Agustus 2015(terlampir), untuk sementara ini guna kemudahan surat menyurat memilih tempat dan beralamat di Jl.R. Suprapto No. 16, RT 14 RW 07, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan hukum perseroan tersebut diatas;
LAWAN
1.Pemerintah Negara Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Cq. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Cq. Kejaksaan Negeri Ketapang, Cq. Jaksa/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Ketapang, yang mewakili kepentingan Negara dalam perkara pidana No. 94/ Pid.Sus/2015/PN.Ketapang, beralamat di Jl.MT Haryono No. 76 Ketapang, Kalimantan Barat,.........â¦........................ Selanjutnya disebut TERLAWAN;
2.ABDUL JAMIN atau ditulis juga ABDUL JAMIN alias JAMIN bin MATRAWI, Pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun Jati Mulia, Desa Mas Bangun, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.............................................Selanjutnya disebut
138 — 10
138 — 10
Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnyahakhak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atasbenda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapatmencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syaratharus didasari oleh undangundang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25Ayat (1) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia,terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang menjadi objek jaminanfiducia.
Olehkarena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk memintakendaran a quo yang berada dalam penguasaan terlawan untukdiserahkan kepada Pelawan, karena terlawan hanya menjalankanperaturan perundangundangan dimana yang didahulukan adalahkepentingan publik dari pada kepentian privat.9.
SelanjutnyaKejaksaan Negeri Ketapang melaksanakan Eksekusi Barang Rampasan tersebut,menguasakan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pontianak, Untuk itu sudah sepatutnya secara hukum Terlawan tidak diperbolehkanmelaksanakan eksekusi pelelangan terhadap barang bukti a quo milik Pelawanyang di dalamnya masih melekat hukum fiducia, tidak memiliki dasar hukumyang jelas, karena terlawan hanya menjalankan peraturan perundangundangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik
Dirampas untuk negaraadalah pencabutan hak penguasaan publik untuk mencabut hak kepemilikanseseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undangundang yaitu Undangundang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan joPasal 78 Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangkehutanan, maka tuntutan ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum no.4 Memerintahkan kepada Terlawansupaya tidak melaksanakan pelelangan atas: 1 (satu) unit mobil Pick UpDaihatsu Grand Max dengan
Dirampas untuk negaraadalah pencabutan hak penguasaan publik untuk mencabut hak kepemilikanseseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undangundang yaitu Undangundang Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Kehutanan joPasal 78 Ayat (15) UndangUndang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentangkehutanan, maka tuntutan ini haruslah ditolak;Menimbang, bahwa mengenai petitum no.7 Menghukum agar TurutTerlawan supaya tunduk dan patuh pada isi putusan ini;Menimbang, bahwa timbulnya perlawanan ini berkaitan
Register : 14-06-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN BALIGE Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Blg Tanggal 12 Juli 2021 — Pemohon:
1.Jabiat Sagala
2.Sardo Sirumapea
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Medan cq Kepala Kejaksaan Negeri Samosir
106 — 68
1.Jabiat Sagala
2.Sardo Sirumapea
Termohon:
Kepala Kejaksaan Agung RI cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Medan cq Kepala Kejaksaan Negeri Samosir
106 — 68
Koordinator Area dan Transportasi Publik : Kepala DinasPerhubungan Kabupaten Samosir (/.c. PEMOHON II);Halaman 4 dari 65 Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2021/PN Big5.9. Koordinator Bidang Komunikasi Publik : Kepala DinasKomunikasi dan Informatika Kabupaten Samosir;5.10. Koordinator Bidang Kepariwisataan : Kepala DinasParawisata Kabupaten Samosir;5.11. Koordinator Bidang Ketersediaan Bahan Pokok danLogistik : Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Perindustrian danPerdagangan Kabupaten Samosir;6.
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan PenangananVirus Corona (Covid19) terdiri dari 6 (enam) Satgas, yaitu SatgasKesehatan, Satgas Area Tranportasi Publik, Satgas AreaPendidikan, Satgas Dermaga, Satgas Obyek Wisata Strategis danSatgas Lingkungan Pemerintaha.n. Selanjutnya sebagaiPenanggung Jawab~ ditunjuk Dinas Kesehatan, DinasPerhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Kominfo, BPDB, BagianPembangunan dan Bagian Hukum;6.2.
PEMOHON selaku Ketua Pelaksana GugusTugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19)mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 40 Tahun 2020 tentang SATUANTUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019(COVID19) DI KABUPATEN SAMOSIR, sekaligus membentuk danmenetapkan Susunan Kepanitiaan/Kepengurusan yang terdiri dari 7(tujuh) Bidang dan 12 (dua belas) Satuan Tugas atau Satgas, dimanaPEMOHON II selaku Kepala Dinas Perhubungaan Kabupaten Samosirditugaskan di Bidang Area dan Transportasi Publik
sekaligus menjadiKoordinator Bidang Area dan Transportasi Publik;8.
SahatSirait, SE;12.5. untuk Rencana Kebutuhan Barang/Jasa pada KegiatanBidang Komunikasi Publik sebesar Rp 111.206.250, dan PembuatKomitmen (PPK) a.n. Rohani Bakkara S.Pd, MM, (Lampiran SKNomor :45/2020);13.
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — PT. BHUMIREKSA NUSASEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
44 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
untukmenentukan kembali besarnya Peredaran Usaha Pemohon Banding karenatidak terdapat peraturan atau ketentuan perpajakan yang mengharuskanPemohon Banding untuk memenuhi kuota produksi seperti yang tertera padabuku saku statistik tersebut;Bahwa jumlah penjualan yang Pemohon Banding laporkan pada SPT TahunanPPh Badan Tahun Pajak 2006 merupakan jumlah penjualan selama tahun 2006berdasarkan laporan keuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Terbanding (Sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah melakukan koreksi tehadap peredaran usaha atasSPT PPh Badan Tahun 2006, dengan menggunakan dasar indeks produksi dankelas lahan, sebagaimana tersebut dalam buku panduan penggalian potensipajak sektor usaha kelapa sawit yang menjadi lampiran surat Terbanding NomorS119/PJ.08/2007 tanggal 26 September 2007 sebesar Rp202.438.186.024,00;Bahwa dengan alasan inkonsistensi pada pembukuan Pemohon PeninjauanKembali sekalipun telah diaudit Kantor Akuntan Publik
atas SPTPPh Badan Tahun Pajak 2006 tersebut, sesuai dengan surat EdaranTerbanding Nomor SE10/WP.07/2006 tanggal 20 Desember 2006mengenai konfirmasi atas pembahasan hasil pemeriksaan yang menyatakanbahwa Tim Pemeriksa Pajak harus menyebutkan dasar hukum pajak danperaturan yang lainnya untuk setiap temuan dalam daftar temuanpemeriksaan;Dugaan adanya Inkonsistensi pada pembukuan Pemohon PeninjauanKembali, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seharusnya ditanyakanlebih dahulu kepada Kantor Akuntan Publik
sekarangPemohon Peninjauan Kembali) karena tidak terdapat peraturan atau ketentuanperpajakan yang mengharuskan Pemohon Banding untuk memenuhi kuotaproduksi seperti tertera pada buku saku statistik tersebut;Bahwa jumlah penjualan yang Pemohon Banding (Ssekarang PemohonPeninjauan Kembali) laporkan pada SPT tahunan PPh Badan Tahunn 2006merupakan jumlah penjualan selama tahun 2006 berdasarkan laporankeuangan perusahaan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2006yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
Putusan Nomor 180/B/PK/PJK/2015Badan Tahun Pajak 2006 merupakan jumlah penjualan selama tahun 2006berdasarkan laporan keuangan perusahan untuk periode yang berakhir tanggal31 Desember 2006 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Prasetio,Sarwoko & Sandjaja (KAP). Pemohon Banding berpendapat bahwa pada waktuproses audit dilaksanakan, pihak KAP tersebut telah melakukan verifikasi atasdata penjualan tahun 2006;11.2.
Register : 06-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 16-05-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 10/Pdt.P/2017/PN Tng Tanggal 6 Februari 2017 — Pemohon
1.ERMIN DALI
2.AMINULLAH
3.MARIYO
4.MUJIYANTO
5.ISMAYATI
Termohon
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang
2.KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
246 — 61
246 — 61
Bahwa penilaian ganti kerugian obyek pengadaan tanah bukankewenangan Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam hal iniTermohon I, tetapi oleh Jasa Penilai/ Penilai Publik sebagaimanadijelaskan pada Pasal 63 Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor : 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;4.
SITOMPUL:Bahwasaksi sebagai penilai publik.Bahwa sejak tahun 2001 sebagai Penilai Publik yang berkantor diGraha Sucofindo Lt. 10 Jalan Pasar Minggu.Bahwa sudah sering dalam menilai berbagai bidang, dengan bekerjaTim.Bahwa yang meminta Kantor Badan Pertanahan. Dan yangmenunjuk Tim adalah saksi sendiri.
dan Termohon Il;Bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan jalan tol KunciranSerpong telah sesuai Undang undang Nomor 02 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum dan PeratutanPelaksanaannya serta telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71Tahhun 2012 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagipembangunan untuk kepentingan umum;Bahwa penilaian ganti kerugian yang menentukan besarnya gantikerugian bukanlah Termohon dan Termohon Il, melainkan ditentukan olehJasa Penilai atau Penilai Publik
SitompulDan saksi Dany Tri Haryadi yang pada pokoknya menerangkan bawahsetahu laporan penilaian pengadaan tanah jalan tol Kunciran Serpongyang terletak di Kelurahan Kunciran Indanh, Kecamatan Pinang KotaTangerang disampaikan ke Kementrian Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat, semua hasil kajian input dilapangan dalam penelitian yangdilakukan penilai publik sudah dipaparkan atau dikonsultasikan terlebihdahulu dihadapan penanggung jawab penilaian;Menimbang, bahwa dari ketterangan para saksi Termohon
Tngkerugian, hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 38 Ayat (2) Undang undang Nomor 2 Tahun 2012;Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai pihak yang berhakmendapat ganti rugi dalam hal mengajukan besaran nilai ganti rugi dalampermohonan keberatan ini tanpa dilandasi adanya suatu bukti keteranganatau pendapat dari Penilai Publik yang ahli dibidang tersebut, sehinggamenurut Hakim tuntutan Para Pemohon Petitum Point 2 dan 3 mengenaiperubahan besaran ganti rugi atas tanah Para Pemohon oleh karena tidakdilandasi
Register : 20-11-2023 — Putus : 06-12-2023 — Upload : 06-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5429/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 6 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 6
5 — 6
kepada Penggugat nafkah dua orang anak yang bernama Rendy Andika Fratama Putra bin Riyadi dan Noval Vernan Ardiansyah Putra bin Riyadi minimal sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 20-03-2024 — Putus : 30-04-2024 — Upload : 30-04-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 1578/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 30 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat
13 — 0
13 — 0
Rasyid Binti Abdilah Rosyid, Lahir di Surabaya, pada tanggal 18 Oktober 2017 minimal sebesar Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 26-10-2023 — Putus : 18-03-2024 — Upload : 18-03-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 4991/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 18 Maret 2024 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 5
7 — 5
% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mutah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 22-01-2024 — Putus : 15-02-2024 — Upload : 15-02-2024
Putusan PA SURABAYA Nomor 692/Pdt.G/2024/PA.Sby Tanggal 15 Februari 2024 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
memberi kepada Penggugat nafkah seorang anak yang bernama Rayyan Dhinakara Arvinza Bin Robby Susanto minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, dibayar minimal setiap enam bulan sekali sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik
Register : 20-11-2023 — Putus : 13-12-2023 — Upload : 13-12-2023
Putusan PA SURABAYA Nomor 5448/Pdt.G/2023/PA.Sby Tanggal 13 Desember 2023 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 12
12 — 12
Menghukum Tergugat untuk memberi kepada Penggugat nafkah anak sebgaimana dalam diktum nomor 4 di atas minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik