Ditemukan 17766 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : 492/pid.b/2016/pn.bks 492/pdt.p/2012/pn.stb. 492/pdt.p/2012/pn.sky
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 07-12-2009 — Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2397 K/PDT/2008
Tanggal 7 Desember 2009 — NGARU BIN PASE, dkk VS MALENG BINTI NUSI
24 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tingkatbanding.Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut secara nyata telahlalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh undangundang, yangselain sangat merugikan pihak Pemohon Kasasi juga telah bertentangandengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 1974 danYurisprudensi MARI Tanggal 11 April 1956 No. 112 K/Sip/1995 yangberbunyi " Putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan karena keberatan keberatan dari Pembanding samasekali tidak diperhatikan sertaYurisprudensi MARI Tanggal 16 Desember 197 No. 492
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 847/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 23 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : WIBOWO SUSANTO Diwakili Oleh : Agung Hartanto,S.H
Pembanding/Penggugat II : RUSLINAWATI Diwakili Oleh : Agung Hartanto,S.H
Terbanding/Tergugat : DONNY HARTONO selaku pimpinan cabang PT Bank Panin Bojonegoro
90 — 81
  • Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16121970Reg.No.492.K/Sip/1970, Putusan M.A.R.I tanggal 2121980Reg.No.820.K/Sip/1977 dan Putusan M.A.R.I tanggal 2662003Reg.No.2778.K/Pdt/2000 yang berbunyi Apabila Hakim ( Judex Factie)kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbanganHakim yang kurang cukup (onvoldoende gemotiveerd), maka putusanadalah cacat Hukum dan dapat dibatalkan ( Vernietigbaar );b.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-03-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Maret 2016 — 1. JUHARKAM PALUPESSY, DKK VS PT TRAKINDO UTAMA
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain itu putusan JudexFacti dapat dikatakan onvoldoende gemotiveerd dengan tidak mengulasfaktafakta persidangan secara lengkap dalam putusannya;Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 joPutusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 252/1968 PT Pdt Jo PutusanPengadilan Negeri Jakarta Nomor 502/67G menyebutkan bahwa kaidahhukum berikut:1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-12-2013 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 16 Desember 2013 — I WAYAN SUIRYA, S.H.
92 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 180 PK/Pid.Sus/201315.16.17.hukumnya, sehingga pertimbangan hukum Majelis a quo adalah kuranglengkap dan harus dibatalkan (Putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970) ;Bahwa selain telah terjadi kekhilafan yang nyata oleh Hakim yangmemeriksa dan memutus perkara a quo tersebut di atas. Bahwa jugatelah diketemukan Keadaan Baru sebagaimana yang diatur dalam Pasal263 ayat (2) huruf a KUHAP sebagai berikut:15.1.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1271 K/Pdt/2011
Tanggal 24 Oktober 2011 — HENDRI WIJAYA ; EDDY CAHYADI
24 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970putusan a quo harus dibatalkan ;1.4. bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, maka putusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor 288/Pdt/2010/PT.Bdg. tidaklah dapatdipertahankan lagi dan karenanya harus dibatalkan, dan sesuai denganketentuan Pasal 50 ayat (2) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 Jo.UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 Jo.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 02-07-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2392K/PID/2007
Tanggal 2 Juli 2008 — DJADAL BENDA alias DJADAL
87 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tampak jelas dimana MajelisTingkat Banding tidak memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, dan tidak meneliti dan mencermati fakta fakta hukum sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi langsungmembenarkan/menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan TingkatPertama/Pengadilan Negeri Luwuk, tanoa memperdulikan ketentuan hukumyang berlaku dan memiliki sinkronisasi yuridis dengan perkara ini.Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 16Desember 1970 Nomor 492
Pengadilan PN KARANGAYAR Pidana Umum Penadahan
Register : 05-03-2015 — Putus : 26-01-2015 — Upload : 05-03-2015
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 244/Pid.B/2014/PN.Krg
Tanggal 26 Januari 2015 — Terdakwa SEMJOKO UNTUNG Alias UNTUNG Bin SUYATNO
62 — 12
  • Hal.492.).Menimbang, bahwa barang yang dapat digolongkan sebagai barang yangdiperoleh karena kejahatan misalnya barang asal dari pencurian, penggelapan,penipuan, pemalsuan uang, perampokan dan lain sebagainya..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3134 K/PDT/2010
Tanggal 26 Juli 2011 — KNIGHT ALAN JAMES VS. MULJADI SUMALI, DK.
184 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dalam menjatuhkan putusan tersebut Hakim Pengadilan TinggiDKI Jakarta telah salah dan keliru menerapkan Hukum Acara Perdatadalam mengadili dan memutuskan perkara tersebut, dikarenakan putusantersebut menyatakan : tidak ada fakta hukum baru yang perludipertimbangkan", padahal seharusnya Pengadilan Tinggi memeriksaperkara itu kembali baik mengenai fakta faktanya maupun mengenaisoal pengetrapan hukumnya, sebagaimana Putusan Mahkamah AgungRI No. 492 K/Sip/1070, tertanggal 16 Desember 1970, dinyatakanbahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 07-10-2013 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/Pdt/2013
Tanggal 7 Oktober 2013 — 1. FATIMAH SYAM, S.H. binti HASYIM, DKK VS 1. M. AMIN, DKK
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • suatu tuntutan (fundamentum petendi/posita) serta menyertakan tuntutan(petitum) itu sendiri dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI. juga menyatakanbahwa syarat penyusunan gugatan adalah:aOrang bebas menyusun dan merumuskan surat gugatan asal cukup memberikangambaran tentang kejadian materil yang menjadi dasar tuntutan (YurisprudensiMahkamah Agung RI tanggal 15 Maret 1970 Nomor 547 K/Sip/1972);Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi Mahkamah AgungRI tanggal 21 November 1970 Nomor 492
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-05-2012 — Upload : 13-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 116 K/Pdt.Sus/2012
Tanggal 15 Mei 2012 — SUHENRY THJIN MEBEL vs SORI ALAM NM SIMORANGKIR
61 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat menjadikabur/obscuur libel adanya sehingga tidak dapat dijawab dengan mudaholeh Tergugat ( vide Putusan Mahkamah Agung RI No.492 K/SIP/1970tertanggal 16 Desember 1970);6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 12-10-2016 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2549 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Oktober 2016 — H. ZUWIRMAN DKK VS SYAMSUNIAR DKK
43 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, Tertanggal 16Desember 1970, yang menyatakan bahwa: "...Putusan PengadilanTinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya(onvoldoende gemovtiveerd), yaitu karena dalam Putusannya ituhanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatankeberatan yang diajukan dalam Memori Banding dan tanpamemeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta faktanyamaupun soal penerapan hukumnya dan terus menguatkanputusan pengadilan negeri begitu saja..."
Pengadilan PT MALUKU UTARA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-11-2019 — Upload : 21-11-2019
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 20/Pdt/2019/PT.Tte
Tanggal 19 Nopember 2019 — FAHRIA BAHMID VS PT SINAR MITRA SEPADAN FINANCE
170 — 308
  • No. 492.K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung R.tanggal 21 Februari 1980 Reg. No. 820.K/Sip/1977 dan putusanPutusan Mahkamah Agung R.I tanggal 26 Juni 2003 Reg. No.2778.K/Pdv/2000 Yang berbunyi: Apabila Hakim (Judex Facti)kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakanpertimbangan hakim yang kurang cukup maka putusan adalah cacathukum dan dapat di batalkan;b) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 10 Desember1985 dengan Reg.
Pengadilan PA KAB MALANG Perdata Agama
Register : 16-09-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5495/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
3 — 4
  • Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan denganTERGUGAT pada hari Senin tanggal 18 September 2000 DihadapanPejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPoncokusumo Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta NikahNomor: 492/91/IX/2000 tanggal 18 September 2000 yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Register : 21-12-2010 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 10-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2534 K / Pdt / 2010
Tanggal 25 Mei 2011 — 1. H. SOEPANGAT (Pemilik UD. SABAR MOTOR), 2. NY. SITI MARFUAH, VS. PT. TUNGGUL SAKSI SEJATI
25 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepadapara Hakim oleh Panitera (paniterapanitera pengganti) dalam lingkunganPengadilan yang Saudara pimpin ;Bahwa selain itu, keharusan bagi Judex Facti untuk memberikan pertimbanganhukum yang cukup dan memeriksa/mempelajari kembali suatu perkara baikmengenai fakta fakta hukumnya maupun tentang penerapan hukumnya dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik IndonesiaNo.492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970, yang berbunyi
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata
Register : 10-02-2016 — Putus : 29-06-2016 — Upload : 30-12-2016
Putusan PN BANGKINANG Nomor 12 / Pdt.Plw / 2016 /PN.Bkn.
Tanggal 29 Juni 2016 — N U R A S I A H melawan FAHLAWAN SIREGAR dkk
96 — 67
  • ZiadisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutdisebutselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugatselanjutnyaPenggugat466 ;A67 ;468 ;469 ;470 ;471;A72 ;A73 ;AT74 ;AT75 ;A76 ;A77 ;A78 ;479 ;480 ;481 ;482 ;483 ;484 ;485 ;486 ;487 ;488 ;489 ;490 ;491 ;492
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2630 K/Pdt/2013
Tanggal 20 Oktober 2014 — NUR TIPIN, DKK VS SUANI, DKK
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • mauHal. 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 2630 K/Padt/2013dibatalkan tentunya Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengikutserta Pejabat Pembuat Akta Hibah tersebut, karena jika dimasukkansebagai pihak dalam perkara a quo tentunya akan menjadikan gugatantersebut tidak lengkap atau tidak sempurna (obscuur libel), karena gugatandiajukan dalam kwalifikasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna, makagugatan Penggugat/Termohon Kasasi tersebut tidak dapat diterima (videYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 858 K/Pdt/2014
Tanggal 20 Oktober 2014 — DEWI RAHAYU, DK VS NANIK WIJAYA, DKK
40 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 492 K/Sip/1970, yang intinyamenyatakan:Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukuppertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd), yaitu karena dalamputusannya itu hanya mengesampingkan keberatankeberatan yangdiajukan dalam memori banding dan tanoa memeriksa perkara itukembali baik mengenai faktafaktanya maupun mengenai soal penerapanhukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja;dan Judex Facti telah mengabaikan/tidak mempertimbangkan adanyaMemori Banding dari
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 04-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 373/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 18 September 2019 — Pembanding/Tergugat I : PT. BUANA PERMATA HIJAU
Terbanding/Penggugat I : Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Terbanding/Penggugat II : PT. Agung Podomoro
Turut Terbanding/Tergugat II : PT. NARPATI ESTATE
76 — 891
  • Perlawanan a quo tidak berdasar hukum;Bahwa dalam gugatannya poin B halaman 5 sampai 7, para Pelawan padapokoknya menyatakan bahwa perlawanan a quo didasarkan padaketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Pasal 378, 379 dan 382 RV sertapraktek peradilan dalam Perkara No. 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS.Hal. 37 Putusan Nomor 373/PDT/2019/PT.DKIKEBERAITAN :Terlawan membantah dengan tegas dalildalil tersebut dan menyatakanbahwa perlawanan a quo tidak berdasar hukum, karena alasanalasan,sebagai berikut :a.Bahwa amar
    Adapaun ketentuanyurisprudensi tersebut, dikutip, sebagai berikut :Suatu gugatan yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan tidakdapat diterimaBahwa adapun Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.492/PDT.PLW/2010/PN.DPS. yang dijadikan rujukan oleh para Pelawanguna mencari pembenaran atas upaya hukum a quo, ternyatabukanlah Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,karena telah dibatalkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi berdasarkanPutusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 41/PDT/2012/PT.DPStertanggal
    13 Juni 2012 yang amarnya antara lain dikutip, sebagaiberikut :MENGADILI :e Menerima permohonan banding dari Terlawan I/Pembanding;Hal. 38 Putusan Nomor 373/PDT/2019/PT.DKIe Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22Agustus 2011 Nomor 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS yang dimohonkanbanding tersebut.DENGAN MENGADILI SENDIRI :e Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;e Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan/Terbanding tidak dapatditerima;e Membebankan biaya perkara kepada Pelawan
    Bahwa adapun pertimbangan yang menjadi alasan pembatalan PutusanPengadilan Negeri Denpasar No. 492/PDT.PLW/2010/PN.DPS yaknikarena gugatan perlawanan yang diajukan dalam perkara tersebut tidakberdasar hukum.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 22-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3070 K/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — PT. SURYA SAWIT SEJATI VS PT. GRAHA CAKRAMULIA
137 — 429 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 jo. PutusanMahkamah Agung R.I. Nomor: 897/K/Sip/Pdt/1997 yang pada pokoknyaHalaman 20 dari 67 hal. Put.
    Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21Nopember 1970 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor:897/K/Sip/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa:penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasidalam satu gugatan melanggar tertib beracara, karena keduanyaHalaman 52 dari 67 hal. Put.
    Nomor 3070 K/Pdt/2017(2)harus diselesaikan secara sendirisendiri, sehingga berdasarkan haltersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yangseperti itu adalah kabur;Kaidah hukum dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I.Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970 juncto PutusanMahkamah Agung R..
    Nomor: 492 K/Sip/1970tanggal 21 Nopember 1970 jo. Putusan Mahkamah Agung R..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-05-2016 — Upload : 30-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — PT. HOTEL DANAU TOBA INTERNATIONAL (HDTI), VS YUDI SAPUTRA, ST
131 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • gugatana quo sehingga antara posita dengan petitum saling bertentangan;Bahwa dengan uraian di atas, menurut hukum gugatan Penggugat tidakjelas dan menjadi kabur (obscuur libel) yang menyebabkan gugatan tidakdapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);ini didukung: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal28 November 1956, Nomor 195 K/Sip/1955 yang menyatakan dalampertimbangannya: Surat gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakantidak dapat diterima;Hal ini didukung: Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 492