Ditemukan 248185 data
34 — 2
yang menjadi walinikahnya adalah adik kandung Pemohon II yang bernama DAVID ABDI karenaayah Pemohon II telah meninggal dunia;Menimbang bahwa yang menikahkan Pemohon II bukan orang yangberhak menjadi wali Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Pemohon II tidak memenuhi kualitas hukum sebagai pihakpihak dalamperkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.Karena itu status Pemohon dan Pemohon II dalam perkara ini tidakmempunyai landasan hukum yang jelas (/egal
63 — 17
permohonan Itsbat Nikah yangterjadi sesudah tahun 1974, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadilidan memutus perkara a quo.Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 04Oktober 2014 di Desa parmonangan, Kecamatan Pakkat, Kabupaten HumbangHasundutan , maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi HukumIslam Pemohon dan Pemohon II mempunyai /egal
8 — 0
uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaiBerita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang terlebih dahulu, oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugatyang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan, sebagaimana ternyatadari bukti P.2 maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secarahukum (/egal
30 — 5
SS# )+ # # OHS tH #Halaman 9 dari 13 halamanPutusan Nomor 0742/Pdt.G/2014/PA.CNpSin Jars gl IpiSuail Lely jl pSauail yo eS SLs ul ail vosUg Xaiu egal coy 5 a) vl doF 9 BIQ0.SI'HC #! So #! # t F! FO FL # ( (4%) FH!O TH SHSH SF 32+! +( + $) $68) S # S , LS)+se 1B 603 ! +1" #! i) #l # ( *# #!/ 4D! S,# S(#!6 '# S#! # # + #)# (#)S #! +) #4et ee ee S(S#! S$ + & L# 6& !# #* # #! #6 #!(#+ '#I" & BEG1S S#I"O# & tt (#! * S I"#!6* S I"#! ) &+# #)O#, SS) #(9 & * ! FF SH &t+( S S#4# + # FINE !#!
Terbanding/Tergugat : TRIANA AGUSTIN Binti MACHMUDI KARWANTO
67 — 28
PTA.Btn. tanggal 29 Maret 2021;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihakPemohon dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu. berdasarkanPasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan ulangandi Jawa dan Madura jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaiman telah diubah dengan Undang UndangNomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 ,maka Pembanding adalah pihak yang menpunyai /egal
16 — 6
bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai denganketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatifPengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agamaIslam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Moutong dan olehkarenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Pemohon dan Pemohon II mempunyai /egal
24 — 8
UndangUndang Nomor7 tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadiwewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 1 gugatan Penggugat,harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikatdalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 2 Undang UndangNomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu Penggugat memiliki /egal
39 — 8
hal ihwal sebagaiBerita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang terlebih dahulu, oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugatyang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Cilincing Jakarta Utara,sebagaimana ternyata dari bukti P.2 maka patut dinyatakan Penggugat memilikikapasitas secara hukum (/egal
14 — 2
tanggal 26Juni 2018 dan 13 Juli 2018;Bahwa untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara pemeriksaantelah termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon,sebagaimana diuraikan diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon = yangmerupakan ayah kandung dari Rahmad Malengga oleh karena itu, sesualdengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974tentang Perkawinan, Pemohon memiliki /egal
11 — 3
Oleh karena itu Pemohon memilikikepentingan hukum terhadap perkara ini (persona standi in judicio), danberdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki kedudukanhukum (/egal standing) untuk mengajukan perkara a quo;Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahliwaris dengan dailildalil yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara:Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang dilakukan olehPemohon tanpa merubah pokok perkara, sehingga perubahan tersebut telahmemenuhi syarat
10 — 9
binti Ardimansyah, lahir di Kota Besi pada tanggal 9November 2003 (umur 17 tahun), kehendak Pemohon untuk menikahkan anaktersebut telah ditolak olen Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Besi, karenaanak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7ayat 2 UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pemohonmerupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi inJudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (/egal
7 — 0
Pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndang undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenangrelatif Pengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telahmenikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Juni 2010 dan ikatan perkawinantersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengandemikian Penggugat mempunyai /egal
11 — 1
Pasal 63 ayat(1* undangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip/syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut pengadHn agama untukmemeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapathubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehinggapara pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka parapihak memiliki /egal standing dalam perkara ini;Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian
12 — 2
Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, penyelesaianperkara a quo menjadi kKewenangan relatif Pengadilan Agama Sekayu, dan olehkarena Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo adalah pasangan suami Halaman 4 dari 7 halamanPutusan Nomor 0322/Pdt.G/2017/PA.Sky.ister, maka Pemohon dan Termohon mempunyai kepentingan hukum secaralangsung dan melekat (persona standi in judicio) dan memiliki kedudukanhukum (/egal standing) dalam perkara a quo, dan oleh karena itu, sebagaimanayang telah diatur di dalam Pasal 66
11 — 6
bertempatkediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai denganketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatifPengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkan bahwaPemohon dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agamaIslam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan olehkarenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,Pemohon dan Pemohon II mempunyai /egal
11 — 1
meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaiBerita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan di atas;Menimbang terlebin dahulu, oleh karena Penggugat adalah isteri Tergugatyang pernikahannya dilakukan dihadapan dan dicatat olen Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan sebagaimana ternyatadari bukti P.2 maka patut dinyatakan Penggugat memiliki kapasitas secarahukum (/egal
7 — 0
) dan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatifPengadilan Agama Tulungagung;Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan telahmenikah dengan Tergugat pada tanggal ... dan ikatan perkawinan tersebut tidakpernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Penggugatmempunyai /egal
10 — 2
Halaman 3 dari 8 halamanMenimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagimengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian penetapan ini di tunjuk beritaacara sidang perkara ini sebagai kesatuan dalam penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa bukti (P1) Pemohon bertempat tinggal di wilayahkabupaten Blitar sehingga Pemohon adalah /egal standing
20 — 3
Karena itu status Pemohon dalam perkara ini tidakmempunyai landasan hukum yang jelas (/egal standing) sebagai Pemohon ;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas majelisberpendapat bahwa Pemohon belum layak melakukan perkawinan denganPemohon Il, karena itu pula Pemohon tidak mempunyai dasar hukum untukbertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmajelis berpendapat bahwa Pemohon bukan orang yang layak menjadi pihakHal 5 dari 7
21 — 1
Karena itu status Pemohon dan Pemohon IIdalam perkara ini tidak mempunyai landasan hukum yang jelas (/egal standing)sebagai Pemohon dan Pemohon Il;Menimbang, bahwa dari pertimbanganpertimbangan tersebut di atasmajelis berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon dan Pemohon IIharus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankellijkverklart/NO);Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun