Dokumen lain berupa :1.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pasir Nomor 68 Tahun 2006 tanggal17 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas dan Pengurus Barangpada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006berikut lampirannya ; 2222202 1 (satu) bundel Keputusan Plt.

Desember 2006 (Form AK.1) ;1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Beban Tetap AnggaranTahun Anggaran 2006 Bulan Desember Nomor : SPP/226/BTDSBN/06 tanggal 7 Desember 2006 (Form AK.2) ;1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor :7803/BT/BL/2006 tanggal 22 Desember 2006 sebesar Rp.1.108.575.000,00 untuk beban tetap guna biaya pengadaan bibitkelapa sawit tahun anggaran 2006 ;1 (satu) lembar kwitansi senilai Rp. 1.108.575.000,00 tanggal 7Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Pemegang Kas

Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur Nomor : R107/PW.17/5/2009 tertanggal 3 April 2009 perihal Laporan Hasil PerhitunganKerugian Keuangan Negara / Daerah atas Dugaan Tindak PidanaKorupsi pada Kegiatan Pengembangan Kelapa Sawit Tahun Anggaran2006 Dinas Perkebunan Kabupaten Paser berikut lampirannya yangditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Grogot ;2. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pasir Nomor 68 Tahun 2006 tanggal17 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,Pemegang Kas

, Pembantu Pemegang Kas dan Pengurus Barang padaHal. 23 dari 41 hal.

Dokumen lain berupa :1.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Pasir Nomor 68 Tahun 2006 tanggal17 April 2006 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,Pemegang Kas, Pembantu Pemegang Kas dan Pengurus Barangpada Dinas Perkebunan Kabupaten Pasir Tahun Anggaran 2006berikut lampirannya ; 2.1 (satu) bundel Keputusan Plt.

Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik BidangTanah atas nama ASTINAIMA, diberi tanda T16;Ts Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor177/KAS/XII/2018, diberi tanda T17;8. Foto Copy Keterangan Hibah, No :260/KAS/XII/2018, diberitanda T18;9. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor177/KAS/ /2018, diberi tanda T19;10. Foto Copy KTP atas nama H. MUH.

T111;12 Foto Copy Kartu Keluarga No. 7310080812110001, atas nama KepalaKeluarga KAMARUDDIN, diberi tanda T112;13 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi dan BangunanTahun 2017, diberi tanda T113;14 Foto Copy Surat Pernyataan atas nama ASTINAIMA, diberi tanda T114;15 Foto Copy Surat Pernyataan atas nama ASTINAIMA, diberi tanda T115;16 Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas namaASTINAIMA, diberi tanda T116;17 Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :177/KAS

/XII/2018, diberitanda T117;18 Foto Copy Keterangan Hibah, No :260/KAS/XII/2018, diberi tanda T118;Halaman 31 dari 39 Putusan Permohonan Keberatan Nomor 19/Pdt.G/2019/PN Pkj.19 Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :177/KAS/ = /2018, diberitanda T119;20.

Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :177/KAS/XII/2018, diberitanda T127;28. Foto Copy Keterangan Hibah, No :260/KAS/XII/2018, diberi tanda T128;29. Foto Copy Surat Keterangan Beda Nama, Nomor :177/KAS/ /2018, diberitanda T129;30. Foto Copy KTP atas nama H. MUH.

Menurut pendMajelis jasa yang disediakan oleh PDAM Tirta Musi tidak termasuk kedalam sebagaimana dimaksud Pasal 4A ayat (3) UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, kaiatas jasa yang diberikan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan, dimana pelangharus membayar sejumlah uang tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan oleh PemoBanding dan biaya yang dibayar oleh pelanggan harus disetor ke kas Pemohon Bandsebagaimana diatur dalam Paragraf Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tin;II Palembang Nomor 9 Tahun

sebagaimdiubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000, pendapatan PDAMpendapatan yang berasal dari non air, tidak termasuk jenis jasa yang tidak dikenaPajak Pertambahan Nilai;2. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2002 tanggaJuli 2002, pendapatan PDAM yang berasal dari non air, tidak dibebaskanpengenaan Pajak Pertambahan Nilai;3. bahwa pelanggan harus membayar atas prestasi yang telah diberikan oleh PemoBanding berupa pembayaran sejumlah uang dan pembayaran tersebut harus diske kas

Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan dengan hadirnya kuasaPenggugat dan kuasa Tergugat pada tanggal 29 Mei 2017 jugadiberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 Juli 2017 kemudianterhadapnya oleh Tergugat juga Pengugat dengan perantaraan kuasanya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2017 dan 20 Juli 2017diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Juni 2017 dan 31 Juli 2017sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor66/Kas

/2017/PHI Mdn., juncto Nomor 42/Pdt.SusPHI/2017/PN Mdn., danNomor 93/Kas/2017/PHI Mdn., juncto Nomor 42/Pdt.SusPHI/2017/PN Madn.

E101 34' 30.83";S 0 4 11.12" dan 101 34' 41.52";S 0 4' 36.57" dan 101 34' 25.58"S 0 4' 36.47" dan 101 33' 47.48"S 0 4' 26.59" dan 101 33' 42.27"S 0 4'11.88" dan 101 33' 47.59";1 (satu) unit alat berat Excavator merk Hitachi EX 2005 Nomorrangka 14 H03150 warna orange;Dirampas untuk Negara.2 (dua) batang bibit sawit;1 (satu) buah buku absensi Karyawan;1 (satu) buah buku produksi/buku panen;3 (tiga) buah DO Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PKSPT Usaha kita Makmur;1 (satu) buah buku belanja harian/kas

Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) buah buku absensi Karyawan;1 (satu) buah buku produksi/buku panen;3 (tiga) buah DO Penjualan Tandan Buah Segar (TBS) ke PKSPT Usaha kita Makmur;1 (satu) buah buku belanja harian/kas;1 (satu) buah buku payroll/ouku gaji Karyawan;dua) buah buku pencatatan keluar/ masuk pupuk dan BBM;tiga) buah nota pembelian pupuk dari CV.

Bahwa Rekening 195.116.01 periode 01 November 2004 s/d 31Mei 2005 adalah rekening buku besar kas dan merupakanrekening internal Bank Mandiri yang sifatnya untuk melakukanpenarikan uang tunai. Bahwa rekening 195.116.01 adalah benar Buku Besar SuspendDeposit. Rekening 195.116.01 merupakan rekening internal BankMandiri yang sifatnya untuk melakukan penarikan uang tunai dariinternal Bank Mandiri.

Bahwa Metode/cara yang dipakai adalah menghitung jumlahpenerimaan negara atas bunga yang diperoleh daripenabungan/penempatan dana Proyek $PemulanganPengungsi Korban Kerusuhan Maluku Utara Tahun 2004tahap II pada rekening Deposit On Call (DOC) Bank Mandiriyang tidak disetor ke kas negara.Tanggapan Terdakwa terhadap Berita Acara PemeriksaanAhli yang telah dibacakan terdakwa membenarkannya.Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwaHi.

Bahwa bunga deposito tersebut dipergunakan oleh terdakwatanpa ada buktibukti laporan pertanggungjawabanpenggunaanya.Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,bunga deposito tersebut seharusnya disetorkan terdakwa ke kas Negara halinisesuai dengan pasal 16 ayat (2) UU.R.

Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004 menyebutkan bungadan/atau jasa giro yang diperoleh Pemerintah merupakan PendapatanNegara / Daerah, seharusnya bunga deposito tersebut disetor ke kas negarakarena bunga deposito tersebut seyogyanya adalah milik negara bukan milikterdakwa, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang tidak menyetor ke kasnegara atau kas pemerintah daerah Maluku Utara bertentangan dengan UUNo 1 tahun 2004 tetang perbendaharaan.Menimbang bahwa dengan

Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan pasal 25 (1) UU No. 1 tahun 2004Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak menyetor bungadeposito ke kas negara atau kas pemerintah Daerah Maluku Utara yaitusejumlah hasil deposito selama 6 (enam) bulan terdakwa meperoleh bungaDeposito sebesar Rp.622.904.109,66 (enam ratus dua puluh dua jutasembilan ratus empat ribu seratus sembilan rupiah enam puluh enam sen).dan tanpa hak dengan melawan hukumterdakwa telah mengelola ataumepergunakan bunga deposito untuk

Pirngadi Medanada menggunakan uang kas tanpa sepengetahuanpimpinannya dan karena akan diadakan PelatihanKebidanan maka terdakwa harus menutupi / menggantiuang yang dipake@hy@l 4rseUt dan terdakwa meminjamuang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima jutarupiah) kepada saksi korban, untuk meyakinkan saksikorban terdakwa mengatakan uang sebesar Rp.25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah) tersebuthanya untuk diperlihatkan kepada Dr.

Pirngadi Medan adamenggunakan uang kas tanpa sepengetahuan pimpinanyadan karena akan diadakan Pelatihan Kebidanan makaterdakwa harus menutupi / ~ mengganti uang yangdipakainya tersebut, dan terdakwa meminjam uangsebesar Rp. 25.000.000, (dua puluh lima juta rupiah)kepada saksi korban, untuk meyakinkan saksi korbanterdakwa mengatakan uang sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya untukdiperlihatkan kepada Dr.

pembetulan nama anak Pemohontersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudustentang perubahan/pembetulan nama tersebut perlu adanya penetapan dariPengadilan;Bahwa untuk perubahan/pembetulan nama perlu adanya penetapan dariPengadilan Negeri Kudus yang memberikan ijin kepada DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus untuk mencatatperubahan/pembetulan nama anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahirananak Pemohon tersebut;Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 95/Padt.P/2017/PN Kas

Rp. 3.300,JUMIAN oo. eect eee ee eee ee eee Rp. 9.300,Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 95/Pat.P/2017/PN Kas.

P10,dan P11 yakin pembelian yang dilakukan melalui Bapak DyjokoSuteadjo/GBI YERIKHO Ambarawa, uang sejumlah Rp. 16.500.000, 00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaranHalaman 5 dari 116 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Unrmembeli sebidang tana hatas nama Bapak Suwandi di desa PasekanAmbarawa secara di bawah tangan tertanggal 31 Agustus 1996, danSurat Permohonan kepada Bendahara Gereja ditempat, berisi Mohondikeluarkan uang Kas sebanayak Rp. 18.000.000, 00 (delapan belasjJuta rupiah

Kalauuntuk arisan tidak dimasukan dalam pembukuan kas umum. Bahwa semua pengeluaran kas umum telah diperiksa jika sudahdikoreksi dan benar ditandatangani oleh pengawas yaitu BapakSugiyatno.

Pemeriksaan buku kas dilakukan sebulan sekali atau 2(dua) bulan sekali; Bahwa GBI sudah menjadi anggota PGI, kapan menjadi anggotaPGI Saksi tidak mengetahul; Bahwa di Gereja saksi berdoa sekitar tahun 1970an saksi masihkecil, kalau GBI saksi tidak mengetahui; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah asset gerejakarena sudah ada bagiannya sendirisendiri, saksi hanyamengurusi masalah uang saja.

GBI Yeriko untuk bukit doa yaitu:1. bulan oktober tanggal 26 Oktober 1999 pemasukan(persembahan dari kas gereja GBI Yeriko) Rp. 20.000.000,00dan keluar (pembelian sebidang tanah) Rp. 23.000.000,002. bulan November tanggal 6/12/99 Kas gereja GBI YerikhoAMbarawa Rp. 5.000.000,003. bulan April tanggal 10/04/2000 pemasukan kas gereja Rp.10.000.000,00 dan keluar (pembelian sebidang tanah YYSYeriko) Rp. 18.000.000,00 (sertifikat dan pengurusannya) Rp.1.000.000,004. bulan mei tanggal 30/05/2000 keluar

Semenjak datangnya Pendeta Davidtersebut, Pendeta Yakub Sulistyo semakin antusias untukmewujudkan bukit doa.Bahwa kemudian di tahun 1996 dilakukanlah pembelian tanah diPuser, Pasekan dengan mengunakan uang kas gereja danHalaman 66 dari 116 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Unrpembangunan dilaksanakan tahun 1998.

Waborobo dengan Nilai Kontrak Rp. 369.780.000,-b. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 837/SP2D-LS/2010 tanggal 20 Oktober 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 99.336.355,-c. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana dari BUD Nomor : 1467/SP2D-LS/2010 tanggal 30 Desember 2010 dengan nomor rekening 004 01 02 000012-3 sebesar Rp. 145.411.867,-d. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran

Usaha Baru) sebesar Rp. 110.934.000,- tanggal 14 Oktober 2010.e. 1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (73,915%) pekerjaan Mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an. Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesar Rp. 162.388.887,- tanggal 28 Desember 2010.f. 1 satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasangan mesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M3 Kel. Labalawa / Kel.

g. 1 (satu) jilid foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannya untuk biaya pembayaran MC I, II, III (95%) Pekerjaan pengadaan / pemasangan pipa GL Kls Medium Diameter 10 mm Kel. Labalawa an. MUHAMMAD HIDAYAT (Direktur PT. BENTENG BAARIA PERKASA) sebesar Rp. 2.230.006.500,- tanggal 28 Desember 2010.h. 1 (satu) jilid fotocopy Back Up Data pekerjaan Pengadaan / pemasangan jaringan pipa Gl Dia. 100 mm Kel.

Usaha Baru)sebesar Rp. 110.934.000, tanggal 14 Oktober 2010.1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannyauntuk biaya pembayaran MC I, Il, Ill (73,915%) pekerjaan Mesinpompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an.Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV.

Jaya NegaraKonsultant selaku Pihak Kedua, serta dibuatkan Tanda Bukti Kas BiayaPembayaran 100% atlas Pekerjaan Pengawasan Teknis KegiatanPeningkatan Distribusi Penyedian Air Baku An. SYAFRI RAHMAN, STDirektur CV.

Usaha Baru)sebesar Rp. 110.934.000, tanggal 14 Oktober 2010.1 (satu) bundel foto copy Tanda Bukti Kas beserta lampirannyauntuk biaya pembayaran MC I, Il, Ill (73,915%) pekerjaan Mesinpompa Kap. 15 L/S Head 100 M Kel. Labalawa / Kel. Waborobo an.Hj. WA ODE KARNIWANTI, SE (Direktris CV. Usaha Baru) sebesarRp. 162.388.887, tanggal 28 Desember 2010.1 satu) jilid Dokumentasi Pelaksanaan pekerjaan pemasanganmesin pompa Kap. 15 L/S Head 100 M8 Kel.

WA ODE KARNIWANTI, SE selakupenyedia adalah sesuai riil prestasi pekerjaan yaitu sebesar 73,915% atau sebesar Rp.273.322.887, (dua ratus tujuh puluh tiga jutatiga ratus dua puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh tujuhrupiah) sedangkan sisanya belum dicairkan dan masih tersimpandalam Kas Negara Cq Kas Derah Kota Baubau;21.

Menetapkan uang sebesar Rp. 295.996.605,-(dua ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus lima rupiah) yang dititipkan pada Rekening Bank BJB Cabang Tangerang dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian negara tersebut diatas untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tangerang;7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;8.

Tangerang bahwa pada tanggal 18 September 2014 telah masuk sebagai penerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tangerang pada PT Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Balaraja sebesar Rp. 374.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).8. 1 (satu) lembar rekening Koran Kas Daerah Kabupaten Tangerang;9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran Pembayaran Kekurangan volume pekerjaan An. CV.

Dirampas untuk Negara untuk disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tangerang;Barang bukti yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum di persidangan sebagai berikut:1. Dokumen / foto pekerjaan Lanjutan Peningkatan Jalan Kp. Santri Sabrang, Desa Kemeri, Kec. Kemeri Kabupaten Tangerang yang di ambil di beberapa titik / segmen pada hari yang berbeda-beda.2.

Tangerang bahwa pada tanggal 18September 2014 telah masuk sebagai penerimaan daerah keRekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Tangerang padaPT Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Balaraja sebesar Rp.374.000.000. (tiga ratus tujuh puluh empat juta rupiah).8. 1 (satu) lembar rekening Koran Kas Daerah KabupatenTangerang.9. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran PembayaranKekurangan volume pekerjaan An. CV.

Menandatangani Bilyet/ Cek Giro rekening Kas umum daerah.. Menandatangani sertifikat deposito.. Menandatangani LRA (Laporan realisasi anggaran).. Menandatangani LAK ( Laporan Arus Kas). Bahwa mekanisme pencairan di DPKAD Kab tangerang :1. Petugas SKPD mengantarkan dokumen pencairan tersebut keLoket DPKAD.2.Putugas loket DPKAD mencocokkan KIPS ( Kartu ldentitasPetugas SKPD).. Menerima berkas serta pendukung dari SKPD.. Meneliti kelengkapan Dokumen sesuai dengan jenis SPM.5.

Meneruskan SPM dan dokumen pendukung pada KepalaBidang dan Kas Daerah.20. Kepala Bidang dan Kas Daerah Meneliti kelengkapan dokumensesuai dengan jenis SPM.oo aAhwp a VaN= CO NPutusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg. Halalman 47 dari 94 Halaman21. Menandatangani cek list persyaratan pengajuan SPM.22. Memperifikasi kesesuaian Nomor, tanggal, nilai jangka waktupelaksanaan dengan berkas pengajuan.23. Memferifikasi nomor kesesuaian NPWP nilai potong pada SSP.24.

Kepala Bidang pembendaharaan dan kas daerah mencocokkanantar SPM dengan net SP2D dan Register SP2D,menandatangani register SP2D dan SP2D, meneruskan SP2Dkepada Kas Daerah ( Kasubid kas daerah).33. Kasubid kas daerah membuat dan menandatangani daftarpenguji ( advist list ), meneruskan daftar penguji ( advist list ) danSSP kepada Bank.34.

Tangerang bahwapada tanggal 18 September 2014 telah masuk sebagaipenerimaan daerah ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)Kabupaten Tangerang pada PT Bank Jabar Banten (BJB)Cabang Balaraja sebesar Rp. 374.000.000, (tiga ratus tujuhpuluh empat juta rupiah)..1 (satu) lembar rekening Koran Kas Daerah KabupatenTangerang;. 1 (satu) lembar foto copy Surat Tanda Setoran PembayaranKekurangan volume pekerjaan An. CV.

Dipertahankannya Koreksi Pajak Masukan Rp 24.500.190,00 atasPemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean berupa LicenseBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksiini, Karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar Pemohon Banding bayarke Kas Negara yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000 Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran.

Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsung danPemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negara sebesar 10%atas besarnya license fee), kKemudian juga menerima PPN dan tambahan hargajual produk Pemohon Banding akibat tidak bisa dikreditkannya Pajak Masukantersebut (cascading effect);Bahwa penolakan diakuinya biaya license juga berarti bahwa PPN yangtelah Pemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajak yangtidak seharusnya terutang.

Dipertahankannya Koreksi Pajak Masukan Rp 6.093.349,00 ataspemanfaatan jasa dan luar daerah pabeanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksiini, karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar dibayar ke Kas Negarayang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 stdd UndangUndang Nomor 18 tahun 2000, Pajak Masukantersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsung danPemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negara sebesar 10%atas besarnya IT service), Kemudian juga menerima PPN dan tambahan hargajual produk Pemohon Banding akibat tidak bisa dikreditkannya Pajak Masukantersebut (cascading effect);Bahwa penolakan diakuinya biaya IT service juga berarti bahwa PPNyang telah Pemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajakyang tidak seharusnya terutang.

KUH Perdata dapat dikenakan pada paraTergugat, karena :a Perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitumelanggar UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndang HukumPidana, UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndangDasar '45 terutama pasal yang rnengatur tentang persamaan hukum dankeadilan serta ratifikast Hak Asasi Manusia yang telah rnasuk menjadibagian UndangUndang Dasar '45.b Adanya kerugian materiil, yaitu dimana dengan perbuatan para Tergugattersebut hak milik Kas

Jikalau kemudian para Penggugat mengingkariperbuatan yang telah terjadi, bahkan tibatiba berdalih tanah tersebut adalahtanah kas desa maka gugatan ini salah alamat.Bahwa selanjutnya mengenai Blok, maka diwilayah Kabupaten Slemandemikian pula di Desa Caturtunggal tidak dikenal adanya Blok, baik itu Blok 81ataupun Blok 82 sebagai asal letter C.

Adalah sangat tidakrasional para Penggugat mendalilkan PBB adalah bukti pemilikan, jikalau tetapberpendirian sedemikian ini lantas bagaimana dengan status tanah kas desa yangdisewa oleh pihak lain dan PBB diatas namakan pihak lain tersebut.Jawaban posita 5 gugatan.Bahwa tidak benar datil para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 5gugatan.Bahwa para Penggugat mendalilkan sangkaan dan panggilan dalam penyidikanharus didasari 2 (dua) alat bukti yang diatur Undang Undang Hukum Acara11Pidana, akan

Akan tetapi kemudian para penggugat mengirim berkas barulagi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk merubah letak danbatasbatas tanah dengan alasan tanah yang dikonversi atas nama Sosro Pawiroadalah tanah kas desa.

Para Penggugatmenuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal1365KUH Perdata menuntut kerugian tanah kas desa seharga nilai jual yang berlakusaat ini, akan. tetapi juga menuntut agar tanahnya dinyatakan sebagai tanah kasdesa dikembalikan kepada Para Penggugat. Bahwa dengan demikian menjaditidak jelas yang dikehendaki para Penggugat, tuntutan ganti rugi ataukahpengembalian tanah kas desa.

Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2008 sebesarRp263.508.203,00 didasari adanya uang masuk yaitu dari mutasikredit pada rekening koran Bank Lippo (no rekening 72530812569) dan Bank BNI (no rekening 0009439607) sejumlahRp263.508.203,00 milik dan atas nama Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), di mana atas aliran danaatau aliran kas dalam rekening tersebut belum dilaporkan dalamSPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);5.2.

Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melakukan permintaan penjelasan dan/ataupembuktian dengan Surat Nomor S168/WPJ.08/BD.06/2011kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), dengan rincian permintaan adalah sebagai berikut:a) Skema atau penjelasan hubungan PT.Sinar Perkasa Abadidan Sinar Mas.b) Surat Perjanjian dengan Sinar Mas.c) Dokumen, bukti dan catatan penjualan Sinar Mas padaPT.Sinar Perkasa Abadi.d) Dokumen, bukti, dan catatan transfer/pengalihan kas

Putusan Nomor 1697/C/PK/PJK/2016Kembali/semula Terbanding Nomor S168/WPJ.08/BD.06/2011), dapat disimpulkan sebagaiberikut:" Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) melakukan permintaan dan/atau pembuktianatas dokumen tersebut untuk menguji perlakuanakuntansi atas setiap penerimaan uang yang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), dimana setiap penerimaan uang seharusnyadicatat dalam buku besar Kas/Bank dalam hubungannyadengan pembukaan faktur pajak oleh TermohonPeninjauan

Kembali (semula Pemohon Banding);" Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yaituFaktur Pajak, Laporan Kas, dan Rekening Koran BankLippo dan Bank BNI, tidak dapat ditelusuri adanya salingketerkaitan yang saling mendukung antara ketigadokumen tersebut;" Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) pernah menanyakan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkaithal tersebut, namun tidak pernah mendapatkan jawabanyang memuaskan

Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas dan sesuai denganPasal 29 ayat (1) UU KUP beserta Penjelasannya, maka PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukan pengujianperedaran usaha dengan uang masuk (rekening koran/kas masuk)yang dibandingkan dokumen yang biasanya terkait denganpenjualan seperti faktur penjualan, buku kas, surat jalan dandokumen lain yang terkait dengan transaksi penjualan, yangmenghasilkan koreksi sebesar Rp263.508.203,00;Berdasarkan hal tersebut, maka metode pemeriksaan

Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksi ini,karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar Pemohon Bandingbayar ke Kas Negara yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat(2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Masukan tersebutdapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsungdari Pemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negarasebesar 10% atas besarnya license fee), kemudian juga menerima PPNdan tambahan harga jual produk Pemohon Banding akibat tidak bisadikreditkannya Pajak Masukan tersebut (cascading effect);5. Penolakan diakuinya biaya license juga berarti bahwa PPN yang telahPemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajak yangtidak seharusnya terutang.

Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksi ini,karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar Pemohon Bandingbayar ke Kas Negara yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat(2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Masukan tersebutdapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.

Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsungdan Pemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negarasebesar 10% atas besarnya IT service), kKemudian juga menerima PPNdari tambahan harga jual produk Pemohon Banding akibat tidak bisadikreditkannya Pajak Masukan tersebut (cascading effect);. Penolakan diakuinya biaya IT service juga berarti bahwa PPN yang telahPemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajak yangtidak seharusnya terutang.

Wahida selaku anak Termohon akantetapi anak termohon menolak peawaran tersebut karena penawaran hargatidak sesuai dengan permintaan, adanya kecemburuan social terhadappembayaran yang telah terbayar sebelumnya; Bahwa saksi membenarkan surat berita acara tentang pernyataankesediaan untuk membayar (pasal 1405 KUHPerdata); Bahwa saksi telah melakukan pemberitahuan akan dilakukanpenyimpanan/konsignasi kas kepaniteraan kepada Termohon pada tanggal19 Februari 2016; Bahwa uang penitipan dari Kepala pelaksanaan

jalan wilayab Sulawesiselatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kejaksaan NegeriPangkajene telah dititipkan di kas kepaniteraan pengadilan NegeriPangkajene untuk disimpan dalam kas penyimpanan uang sebagai uanguntuk konsignasi pada tanggal 19 Februari 2016; Bahwa saksi membenarkan surat Berita acara pemberitahuan akandilakukan penyimpanan/konsignasi kas kepaniteraan dan surat berita acarapenyimpanan/konsignas!

pembayaran kepada siberpiutangpribadi di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya;Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah KetuaPengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentangpernyataan kesediaan untuk membayar (aanbod van gereede betaling);Kepada pihak berpiutang diberikan salinan dari berita acara tersebut;Juru sita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena si berpiutangmenolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan(konsinyasi) di kas

kepaniteraan Pengadilan Negeri yang akan dilakukanpada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut;Pada wakiu yang telah ditentukan tersebut di atas, jurusita dengan disertai2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada PaniteraPengadilan Negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untukdisimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai uangkonsinyasi;Agar supaya pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti denganpenyimpanan tersebut sah dan berharga

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DWI HARTANTI seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan memasang reklame Alifs bakery belum memiliki ijin;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas

Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas DaerahKota Yogyakarta;4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(Seribu rupiah);Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 9 bulan 8 tahun 2021oleh Agus Setiawan,S.H.,Sp.Not selaku Hakim, didampingi oleh MariaLusiati,S.H. selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;Panitera Pengganti HakimMaria Lusiati, S.H. Agus Setiawan,S.H.,Sp.Not

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2006 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah;

Menetapkan agar uang denda tersebut di atas disetorkan ke kas daerahkabupaten wajo;5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000(seriou rupiah)Demikian diputuskan pada hari selasa, tanggal 17 November 2020, olehFITHRIANI, S.H.,M.H, selaku Hakim, didampingi oleh MUHAMMAD YUNUS,S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa.PANITERA PENGGANTI HAKIMMUHAMMAD YUNUS, S.H.,M.H FITHRIANI, S.H.,M.H

tanggal 26 September 2013 s/d 13 Maret 2013;

Junaid / Hj.Rosdiana akan tetapi Para Termohon menolak; Bahwa saksi membenarkan surat berita acara tentang pernyataankesediaan untuk membayar (pasal 1405 KUHPerdata); Bahwa saksi telah melakukan pemberitahuan akan dilakukanpenyimpanan/konsignasi kas kepaniteraan kepada Termohon pada tanggal19 Februari 2016; Bahwa uang penitipan dari Kepala pelaksanaan jalan wilayab Sulawesiselatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kejaksaan NegeriPangkajene telah dititipkan di kas kepaniteraan pengadilan NegeriPangkajene

untuk disimpan dalam kas penyimpanan uang sebagai uanguntuk konsignasi pada tanggal 19 Februari 2016; Bahwa saksi membenarkan surat Berita acara pemberitahuan akandilakukan penyimpanan/konsignasi kas kepaniteraan dan surat berita acarapenyimpanan/konsignasi ;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dantelah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan bagian danmenjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini

Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah KetuaPengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentangpernyataan kesediaan untuk membayar (aanbod van gereede betaling);Kepada pihak berpiutang diberikan salinan dari berita acara tersebut;Juru sita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena si berpiutangmenolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan(konsinyasi) di kas kepaniteraan Pengadilan Negeri yang akan dilakukanpada hari, tanggal, dan jam

Pada waktu yang telah ditentukan tersebut di atas, jurusita dengan disertai2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada PaniteraPengadilan Negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untukdisimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai uangkonsinyasi;9.