Ditemukan 55618 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 554/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
3522 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dipertahankannya Koreksi Pajak Masukan Rp 24.500.190,00 atasPemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean berupa LicenseBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksiini, Karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar Pemohon Banding bayarke Kas Negara yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000 Pajak Masukan tersebut dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran.
    Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsung danPemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negara sebesar 10%atas besarnya license fee), kKemudian juga menerima PPN dan tambahan hargajual produk Pemohon Banding akibat tidak bisa dikreditkannya Pajak Masukantersebut (cascading effect);Bahwa penolakan diakuinya biaya license juga berarti bahwa PPN yangtelah Pemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajak yangtidak seharusnya terutang.
    Dipertahankannya Koreksi Pajak Masukan Rp 6.093.349,00 ataspemanfaatan jasa dan luar daerah pabeanBahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksiini, karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar dibayar ke Kas Negarayang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 stdd UndangUndang Nomor 18 tahun 2000, Pajak Masukantersebut dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
    Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsung danPemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negara sebesar 10%atas besarnya IT service), Kemudian juga menerima PPN dan tambahan hargajual produk Pemohon Banding akibat tidak bisa dikreditkannya Pajak Masukantersebut (cascading effect);Bahwa penolakan diakuinya biaya IT service juga berarti bahwa PPNyang telah Pemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajakyang tidak seharusnya terutang.
Register : 22-04-2013 — Putus : 14-11-2013 — Upload : 20-11-2014
Putusan PN SLEMAN Nomor 71/Pdt.G/2013/PN.Slmn
Tanggal 14 Nopember 2013 — AGUS SANTOSO,S.Psi,DK VS HERI SUTRISMAN,SIK.DKK
11852
  • KUH Perdata dapat dikenakan pada paraTergugat, karena :a Perbuatan para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yaitumelanggar UndangUndang Hukum Acara Pidana, UndangUndang HukumPidana, UndangUndang tentang Hak Asasi Manusia dan UndangUndangDasar '45 terutama pasal yang rnengatur tentang persamaan hukum dankeadilan serta ratifikast Hak Asasi Manusia yang telah rnasuk menjadibagian UndangUndang Dasar '45.b Adanya kerugian materiil, yaitu dimana dengan perbuatan para Tergugattersebut hak milik Kas
    Jikalau kemudian para Penggugat mengingkariperbuatan yang telah terjadi, bahkan tibatiba berdalih tanah tersebut adalahtanah kas desa maka gugatan ini salah alamat.Bahwa selanjutnya mengenai Blok, maka diwilayah Kabupaten Slemandemikian pula di Desa Caturtunggal tidak dikenal adanya Blok, baik itu Blok 81ataupun Blok 82 sebagai asal letter C.
    Adalah sangat tidakrasional para Penggugat mendalilkan PBB adalah bukti pemilikan, jikalau tetapberpendirian sedemikian ini lantas bagaimana dengan status tanah kas desa yangdisewa oleh pihak lain dan PBB diatas namakan pihak lain tersebut.Jawaban posita 5 gugatan.Bahwa tidak benar datil para Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 5gugatan.Bahwa para Penggugat mendalilkan sangkaan dan panggilan dalam penyidikanharus didasari 2 (dua) alat bukti yang diatur Undang Undang Hukum Acara11Pidana, akan
    Akan tetapi kemudian para penggugat mengirim berkas barulagi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk merubah letak danbatasbatas tanah dengan alasan tanah yang dikonversi atas nama Sosro Pawiroadalah tanah kas desa.
    Para Penggugatmenuntut ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal1365KUH Perdata menuntut kerugian tanah kas desa seharga nilai jual yang berlakusaat ini, akan. tetapi juga menuntut agar tanahnya dinyatakan sebagai tanah kasdesa dikembalikan kepada Para Penggugat. Bahwa dengan demikian menjaditidak jelas yang dikehendaki para Penggugat, tuntutan ganti rugi ataukahpengembalian tanah kas desa.
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 C/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR PERKASA ABADI;
3310 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa koreksi DPP PPN Masa Pajak Maret 2008 sebesarRp263.508.203,00 didasari adanya uang masuk yaitu dari mutasikredit pada rekening koran Bank Lippo (no rekening 72530812569) dan Bank BNI (no rekening 0009439607) sejumlahRp263.508.203,00 milik dan atas nama Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding), di mana atas aliran danaatau aliran kas dalam rekening tersebut belum dilaporkan dalamSPT Masa PPN Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding);5.2.
    Banding) tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melakukan permintaan penjelasan dan/ataupembuktian dengan Surat Nomor S168/WPJ.08/BD.06/2011kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), dengan rincian permintaan adalah sebagai berikut:a) Skema atau penjelasan hubungan PT.Sinar Perkasa Abadidan Sinar Mas.b) Surat Perjanjian dengan Sinar Mas.c) Dokumen, bukti dan catatan penjualan Sinar Mas padaPT.Sinar Perkasa Abadi.d) Dokumen, bukti, dan catatan transfer/pengalihan kas
    Putusan Nomor 1697/C/PK/PJK/2016Kembali/semula Terbanding Nomor S168/WPJ.08/BD.06/2011), dapat disimpulkan sebagaiberikut:" Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (SemulaTerbanding) melakukan permintaan dan/atau pembuktianatas dokumen tersebut untuk menguji perlakuanakuntansi atas setiap penerimaan uang yang diterimaoleh Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding), dimana setiap penerimaan uang seharusnyadicatat dalam buku besar Kas/Bank dalam hubungannyadengan pembukaan faktur pajak oleh TermohonPeninjauan
    Kembali (semula Pemohon Banding);" Bahwa dari bukti yang disampaikan oleh TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yaituFaktur Pajak, Laporan Kas, dan Rekening Koran BankLippo dan Bank BNI, tidak dapat ditelusuri adanya salingketerkaitan yang saling mendukung antara ketigadokumen tersebut;" Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaTerbanding) pernah menanyakan kepada TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) terkaithal tersebut, namun tidak pernah mendapatkan jawabanyang memuaskan
    Bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas dan sesuai denganPasal 29 ayat (1) UU KUP beserta Penjelasannya, maka PemohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) melakukan pengujianperedaran usaha dengan uang masuk (rekening koran/kas masuk)yang dibandingkan dokumen yang biasanya terkait denganpenjualan seperti faktur penjualan, buku kas, surat jalan dandokumen lain yang terkait dengan transaksi penjualan, yangmenghasilkan koreksi sebesar Rp263.508.203,00;Berdasarkan hal tersebut, maka metode pemeriksaan
Putus : 30-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 555/B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. BAYER MATERIALSCIENCE INDONESIA
3143 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksi ini,karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar Pemohon Bandingbayar ke Kas Negara yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat(2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Masukan tersebutdapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
    Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsungdari Pemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negarasebesar 10% atas besarnya license fee), kemudian juga menerima PPNdan tambahan harga jual produk Pemohon Banding akibat tidak bisadikreditkannya Pajak Masukan tersebut (cascading effect);5. Penolakan diakuinya biaya license juga berarti bahwa PPN yang telahPemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajak yangtidak seharusnya terutang.
    Pemohon Banding tidak setuju dengan dipertahankannya koreksi ini,karena Pajak Masukan tersebut telah benarbenar Pemohon Bandingbayar ke Kas Negara yang mana sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat(2) Undangundang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 Pajak Masukan tersebutdapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran.
    Pertama negara mendapat penerimaan PPN langsungdan Pemohon Banding (dari setoran PPN langsung ke Kas Negarasebesar 10% atas besarnya IT service), kKemudian juga menerima PPNdari tambahan harga jual produk Pemohon Banding akibat tidak bisadikreditkannya Pajak Masukan tersebut (cascading effect);. Penolakan diakuinya biaya IT service juga berarti bahwa PPN yang telahPemohon Banding bayar ke Kas Negara menjadi pembayaran pajak yangtidak seharusnya terutang.
Putus : 20-04-2016 — Upload : 06-09-2016
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 14/Pdt.P/2016/PN.Pkj
Tanggal 20 April 2016 — Pemohon NURNI FARAHYANTI,S.H., M.H, Termohon H. HAMJA COKE
7415
  • Wahida selaku anak Termohon akantetapi anak termohon menolak peawaran tersebut karena penawaran hargatidak sesuai dengan permintaan, adanya kecemburuan social terhadappembayaran yang telah terbayar sebelumnya; Bahwa saksi membenarkan surat berita acara tentang pernyataankesediaan untuk membayar (pasal 1405 KUHPerdata); Bahwa saksi telah melakukan pemberitahuan akan dilakukanpenyimpanan/konsignasi kas kepaniteraan kepada Termohon pada tanggal19 Februari 2016; Bahwa uang penitipan dari Kepala pelaksanaan
    jalan wilayab Sulawesiselatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kejaksaan NegeriPangkajene telah dititipkan di kas kepaniteraan pengadilan NegeriPangkajene untuk disimpan dalam kas penyimpanan uang sebagai uanguntuk konsignasi pada tanggal 19 Februari 2016; Bahwa saksi membenarkan surat Berita acara pemberitahuan akandilakukan penyimpanan/konsignasi kas kepaniteraan dan surat berita acarapenyimpanan/konsignas!
    pembayaran kepada siberpiutangpribadi di tempat tinggal atau tempat tinggal pilihannya;Jurusita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah KetuaPengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam berita acara tentangpernyataan kesediaan untuk membayar (aanbod van gereede betaling);Kepada pihak berpiutang diberikan salinan dari berita acara tersebut;Juru sita membuat berita acara pemberitahuan bahwa karena si berpiutangmenolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan(konsinyasi) di kas
    kepaniteraan Pengadilan Negeri yang akan dilakukanpada hari, tanggal, dan jam yang ditentukan dalam berita acara tersebut;Pada wakiu yang telah ditentukan tersebut di atas, jurusita dengan disertai2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada PaniteraPengadilan Negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untukdisimpan dalam kas kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagai uangkonsinyasi;Agar supaya pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti denganpenyimpanan tersebut sah dan berharga
Register : 06-12-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN BUKITTINGGI Nomor 55/Pid.C/2018/PN Bkt
Tanggal 6 Desember 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
TOGU M SIMARMATA, SH
Terdakwa:
HEDRIKO
658
  • Nomor Reg :TANDA BUKTI EKSEKUSI CATATAN JAKSA :Uang DendaBanyak Rp (woonn ane = ) Beserta Biaya Perka Sebanyak Rpwanna nena anne nnn nnnn nn an Sebagaimana Telah Diputuskan OlehPengadilan Negeri Bukittinggi, Tanggal 2018.Perkara No.Telah Terima Dengan Cukup Untuk Selanjutnya DisetorkanKe Kas Negara / Daerah.KEJAKSAAN NEGERIBUKITINGGIJAKSACAP /STEMPELT.Tangan :>>5 =Nena UGA DHAJabatan
Register : 27-11-2018 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
HARTANTO, SH.
Terdakwa:
EKO STIYO SUPRIHANTORO BIN SINAREP RUSWANDI
6822
  • sehingga saksi membuatbuku kas tersebut dan mengikuti laporan realisasi pelaksanaanAPBDes yang sudah ditanda tangani oleh Kades;Bahwa buku kas yang saksi buat saksi tidak mengetahui apakahsesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan atau tidak karena saksihanya mengikuti laporan realisasi pelaksanaan APBDes yang dibuatoleh Kaur Keuangan dan sudah ditanda tangani oleh Kades;Bahwa Saksi tidak tahu kegiatan apa saja yang dilaksanakan olehTim Pengelola Kegiatan, karena saksi tidak pernah dilibatkan dalampelaksanaan
    Setelah di verifikasi persyaratan pengajuanlengkap diajukan ke BPKAD keuangan PEMDA.Bahwa mekanisme untuk pencairan DD dari pusat sebagai berikut :Tahap :o Peraturan Bupati mengenai tatacara pembagian dan penetapanrincian DD setiap Desa;o Laporan Penyaluran dan Konsolidasi Dana Desa tahunsebelumnya.Tahap II :o Laporan Realisasi penyaluran dan Konsolidasi penggunaan DanaDesa tahap minimal 50%;o Laporan transfer Dana Desa dari RKUD (rekening kas umumdaerah) ke RKDes (rekening kas desa) dan yang dipakai
    NilalSiLPA/saldo kas tahun lalu; 2.
    YANSYAH transfer melalui ATM ke rekening tujuan Bank mandirinomor rekening nomor 90000 36516723 atas nama YANSYAHsebesar Rp5.000.000;e Bahwa dalam hal pengelolaan kKeuangan desa Long Tungu untuk kegiatanADD dan DD terdapat ketidak sesuai Jumlah kas/dana yang tersedia yangdana tersebut di kuasai oleh terdakwa yaitu : 1. Nilai SiLPA/saldo kas tahunlalu; 2.
    NilaiSiLPA/saldo kas tahun lalu; 2.
Putus : 04-07-2017 — Upload : 19-07-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 1029/Pid.B/2017/PN Lbp
Tanggal 4 Juli 2017 — 1. Nama lengkap : MUHAMMAD REZA PAHLEVI MARPAUNG 2. Tempat lahir : Klang; 3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 1 Agustus 1994; 4. Jenis kelamin : Laki-laki; 5. Kebangsaan : Indonesia; 6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai; 7. Agama : Islam; 8. Pekerjaan : Mocok-mocok / Tidak tetap;
103
  • Menetapkan barang bukti berupa :- 1 (satu) lembar Surat FORMCEK KAS TOKO PT. INDOMARCO PRISMA TAMA CAB. MEDAN pada tanggal 01 Nopember 2016;- 1 (satu) lembar surat berita acara pada tanggal 2 Januari 2017 yang di tanda tangani oleh M. REZA PAHELVI MARPAUNG; Terlampir dalam berkas perkara;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);
    Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat FORMCEK KAS TOKO PT. INDOMARCOPRISMA TAMA CAB. MEDAN pada tanggal 01 Nopember 2016; 1 (satu) lembar surat berita acara pada tanggal 2 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh M. REZA PAHELVI MARPAUNG;tetap terlampir dalam berkas perkara;4.
    Indomarco Frismatamadan terdakwa juga belum ada membayar uang tersebut kepada pihak PT.Indomarco Frismatama;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut:1 (satu) lembar Surat FORMCEK KAS TOKO PT. INDOMARCO PRISMATAMA CAB. MEDAN pada tanggal 01 Nopember 2016;1 (satu) lembar surat berita acara pada tanggal 2 Januari 2017 yang di tandatangani oleh M.
    Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Surat FORMCEK KAS TOKO PT. INDOMARCO PRISMATAMA CAB. MEDAN pada tanggal 01 Nopember 2016; 1 (satu) lembar surat berita acara pada tanggal 2 Januari 2017 yang di tandatangani oleh M. REZA PAHELVI MARPAUNG;Terlampir dalam berkas perkara;6.
Putus : 18-12-2007 — Upload : 28-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 49 PK/Pdt/2007
Tanggal 18 Desember 2007 — PAIDI bin PAWIROREJO alias WAGIMIN ; PAIDIN bin PAWIROREJO alias WAGIMIN, dkk ; MBOK HARJOLOSO alias MARIYEM ; BROTO, dkk
206 Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terletak di dalamwilayah Dukuh Godegan, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, KabupatenSragen, dengan batasbatas :Sebelah Utara : Jalan Desa ;Sebelah Timur : Pekarangan Juwadi ;Sebelah Selatan : Sawah kas ;Sebelah Barat : Pekarangan Joyosuparto Satimin, Kemis, Widodo,Suparno, Kromosemitro Giyo ;Adalah harta peninggalannya almarhum dan almarhumah Pawirorejo aliasWagimin dengan mbok Pawirorejo alias Giyem yang belum pernah dibagiwaris ;Menyatakan bahwa penguasaan tanah pekarangan sengketa oleh paraTergugat
    yang terletak di dalamwilayah Dukuh Godehan, Desa Kragilan, Kecamatan Gemolong, KabupatenSragen, dengan batasbatas :Sebelah Utara: Jalan Desa ;Sebelah Timur : Pekarangan Juwadi ;Sebelah Selatan : Sawah kas ;Sebelah Barat : Pekarangan Joyosuparto Satimin, Kemis, Widodo,Suparno , Kromosemito Giyo ;Adalah harta peninggalannya almarhum dan almarhumah Pawirorejo aliasWagimin dengan Mbok Pawirorejo alias Giyem yang belum pernah dibagiwaris : harus dinyatakan ditolak ;Bahwa selama proses persidangan di
    di Godehan, KelurahanKragilan, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen dengan batasbatas :Sebelah Utara: Jalan Desa ;Sebelah Timur : Pekarangan Juhadi ;Sebelah Selatan : Sawah kas ;Sebelah Barat : Pekarangan Kromosemito dan Joyosuparto ;Adalah milik almarhum lrodikromo yang belum dibagi waris ;Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah pekarangan tersebutkepada Penggugat untuk dibagi waris antara Penggugat dan Tergugat ;.
Register : 12-07-2012 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-44785/PP/M.XVII/19/2013
Tanggal 29 April 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
10122
  • applicationtransfer, bukti pembayaran asuransi dalam negeri, bukti pembayaran pengangkutanbarang (freight), rekening koran dan bank confirmation,SPT Masa PPN impor, faktur pajak standar,Brosur/katalog dan/atau data teknis/spesifikasi barang,Certificate of Origin dan/atau Certificate of Analysis,Faktur penjualan dan/atau Price List,Data importasi barang yang sama/identik yang telah diterima nilai pabeannya,Pencatatan/pembukuan atas transaksi antara lain: jurnal umum, buku besar (generalledger), buku hutang, buku kas
    melakukan penelitian lebih lanjut atas buktibukti yangdiberikan oleh Pemohon Banding.bahwa atas pernyataan Terbanding yang menyatakan dokumen pendukungyang dilampirkan tidak memadai untuk mendukung pembuktian bahwa hargayang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnyadibayar, tidak dapat diterima oleh Majelis karena Pemohon Banding dalampersidangan memberikan dokumen pendukung nilai transaksi antara lain,Invoice, Packing List, Bill of Lading, Asuransi, Rekening Koran, T/T, BukuBesar Kas
    Pemohon Banding menyampaikandokumen pendukung nilai transaksi;Commercial Invoice Nomor: SXJY024 tanggal 1 Maret 2012,Packing List tanggal Maret 2012,Bill of Lading Nomor: 740200028830 tanggal 19 Maret 2012;Cargo Transportation Insurance Policy Nomor: PYIE201233020019E00566tanggal 19 Maret 2012,PIB Nomor: 126796 tanggal 2 April 2012,Aplikasi T/T Bank Ekonomi tangal 28 Maret 2012 sebesarRp137.993.960,00,Rekening Koran Bank Ekonomi, Nomor Rekening: 2041863636 bulan Maret2012,Kartu Stock,General Ledger Kas
Putus : 02-12-2014 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1278 K/PID/2014
Tanggal 2 Desember 2014 — NUR SALIM Bin KATMIJO
7640 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Garuda NusantaraRealty ; Satu lembar foto copy Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 30 September2012; Satu lembar brosur dan harga jual rumah Puri Indah Kencana ; Satu lembar bukti penerimaan uang tanda jadi sebesar Ro250.000,00tanggal 14 Juli 2012 ; Satu lembar bukti penerimaan uang DP rumah Rp30.000.000,00 tanggal10 Januari 2013 ; 529 (lima ratus dua puluh sembilan) lembar arsip bukti penerimaan uangDP para konsumen ; 1lembar laporan harian kas tanggal 18 April 2012 ; Berkas akta pendirian PT.
    No. 1278 K/Pid/2014 Satu lembar brosur dan harga jual rumah Puri Indah Kencana ; Satu lembar bukti penerimaan uang tanda jadi sebesar Ro250.000,00tanggal 14 Juli 2012 ; Satu lembar bukti penerimaan uang DP rumah Rp30.000.000,00 tanggal10 Januari 2013 ; 529 (lima ratus dua puluh sembilan) lembar Arsip Bukti Penerimaan UangDP para konsumen ;1 (satu) lembar laporan harian kas tanggal 18 April 2012 ;1 (satu) Berkas akta pendirian PT Garuda Nusantara Realty ;1 (satu) Berkas siteplan yang syah dari Dinas
    Padahal, jika melihat fakta persidangan, uangkonsumen tersebut masuk ke kas perusahaan saat Sunarto, S.T., menjabatselaku Direktur Utama PT. Garuda Nusantara Realty, yang memasarkanperumahan tersebut melalui petugas marketingnya ;4. Bahwa Pengadilan Tinggi Samarinda, telah melakukan kekeliruan dengantidak melihat secara jernih dan atau sengaja mengenyampingkan telahterjadinya pembunuhan karakter yang sengaja dilakukan oleh DirekturUtama PT. Garuda Nusantara Realty yang baru yakni sdr.
Putus : 09-04-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017
Tanggal 9 April 2018 — MOH. SAFARI
8042 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 265 PK/Pid.Sus/2017Donggala 2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Arsip Kas BNS Donggala (Map merah) ;1 (satu) eksemplar gambar/denah Mini Swalayan Banawa BNS MartDonggala ;1 (satu) eksemplar Engineering Estimate (EE) BNS Mart DonggalaPekerjaan Rehabilitasi BNS Mart Donggala Lokasi Kota Donggala ;1 (satu) bundel Berkas Renovasi Listrik BNS 2008 (Map merah) ;1 (satu) eksemplar copy Addendum = Kontrak Nomor09.04/ADD.KONTFSK/GK/VII/2007 tanggal 23 Juli 2007 KegiatanPembangunan Gedung Kantor, Pekerjaan
    Nomor 265 PK/Pid.Sus/20171 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/61/KONT/Perindagkop/IX/2008 tanggal 04 Nopember 2008 ;1 (satu) bundel berkas pengadaan computer BNS 2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Berkas Pengadaan AC BNS Donggala 2008 (Mapmerah);1 (satu) bundel Berkas Sisa Pembayaran Genset BNS Donggala2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Berkas Pengdaan Rak / Perlengkapan BNSDonggala 2008 (Map merah) ;1 (satu) bundel Arsip Kas BNS Donggala (Map merah) ;1 (satu) eksemplar gambar/denah Mini Swalayan
    Swalayan Donggala 2008(Map merah);1 (satu) Bundel TA. 2009 Belanja langsung Nomor 2.06 01 18 105 2;1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Nomor 511.2/61/KONT/Perindagkop/IX/2008 tanggal 04 November 2008;1 (satu) bundel berkas Pengadaan Komputer BNS 2008 (Mapmerah);1 (satu) bundel Berkas Pengadaan AC BNS Donggala 2008 (Mapmerah);1 (satu) bundel Berkas Sisa Pembayaran Genset BNS Donggala2008 (Map merah);1 (satu) bundel Berkas Pengadaan Rak/Perlengkapan BNSDonggala 2008 (Map merah);1 (satu) bundel Arsip Kas
Register : 21-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 10-03-2020
Putusan PT JAYAPURA Nomor 5/PDT/2020/PT JAP
Tanggal 10 Maret 2020 — Pembanding/Tergugat : JONSEN
Terbanding/Penggugat : TRIESYE VERA MONIYUNG
4411
  • Menyatakan barang bukti berupa: 81 (delapan puluh satu) lembar uang tunai pecahanRp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.4.050.000,00 (empatjuta lima puluh ribu rupiah); Kertas berwarna putih, yang berisikan Berita Acara PemeriksaanUang ATM (sisa retoking uang ATM) yang dilakukan pada hari Selasatanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul 11.35 Wit, dengan kodeterminal ATM : S1EMWI1LOHC (keloaan KACE Manokwarl) lokasi ATMEks Kantor Gubernur Pa Bar nomor rekening kas ATM298.360.1.00006.002 No
    Menetapkan barang bukti berupa: 81 (delapan puluh satu) lembar uang tunai pecahanRp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) senilai Rp.4.050.000,00 (empatjuta lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) lembar kertas berwarna putih yang berisikan BeritaAcara Pemeriksaan Uang ATM (sisa restocking uang ATM) yangdilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019, sekitar pukul11.35 Wit, dengan kode terminal ATM SLEMWI10HC (kelolaan KCManokwari), lokasi ATM Eks Kantor Gubernur Papua Barat, Nomorrekening kas ATM 29S
    Putusan Nomor 24/PID/2020/PT JAPGubernur Papua Barat, Nomor rekening kas ATM:298.360.100006.002, No.record: 407, dari Bank BNI CabangManokwari; 1 (satu) unit Hoper/cassete reject berwarna hitam dalamkeadaan rusak; 1 (Satu) unit Hoper/cassete nomor 1 (satu) berwarna abuabumerek Wincore dalam keadaan rusak atau lubang; 1 (satu) unit brangkas mesin ATM berwarna abuabu dalamkeadaan terlepas pintunya, dalam keadaan bekas terbakar; 2 (dua) lembaran lapisan pintu brangkas mesin ATM berwarnaabuabu merk Wincore
Register : 23-11-2011 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 14-07-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.43361/PP/M.VII/19/2013
Tanggal 21 Februari 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
11330
  • Pemohon Banding menyerahkan dokumendokumenpendukung importasi;bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepadaMajelis dokumendokumen pendukung berupa :Pemberitahuan Impor Barang (PIB);Purchase Order;Invoice;Packing List;Bill of Lading;Shipping Insurance;Freight Cost;Form E;Clarification if companies nolved in Freight BL No NBFFD1170400JAK;Telegraphic Transfer;Rekening Koran Bank;Bank Voucher;Pemberitahuan Jalur;DNP;Surat Pemberitahuan Pengeluaran Barang (SPPB);Buku Besar Kas
    huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :f Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum padaPemberitahuan Pabean Impor;bahwa untuk menguji kembali kewajaran pemberitahuan nilai pabean yangtercantum dalam Pemberitahuan Pabean Impor, diperlukan dokumendokumenpendukung nilai transaksi yang dimiliki Pemohon Banding antara lain : Letter ofCredit (L/C) atau Telegraphic Transfer, Rekening Koran Bank, Cash/Bank voucher,Buku Besar Kas
    diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukanpembayaran kepada Edtoy Co Ltd melalui /ndustrial Bank of Korea, Inchem, Koreasebesar USD 19,613.00;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran, diketahui bahwaPemohon Banding tidak melampirkan Rekening Koran Bank Danamon berkaitandengan aplikasi transfer tanggal 27 Juli 2011, Pemohon Banding tidakmenjelaskan/membuktikan pembayaran untuk invoice nomor ED1105231CCtangggal 23 Mei 2011;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Besar Kas
Putus : 14-11-2017 — Upload : 13-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 195/Pid.Sus/2017/PT SMG
Tanggal 14 Nopember 2017 — KIM KWANG HWAN
308130
  • Mejong Furniture Indonesia; 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian PT. Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) lembar Laporan Tagihan Pembayaran Supplier PT. Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) berkas Packing List Cont 5 PT. Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) berkas Stock PT. Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) berkas Tanda Terima Pembelian Barang PT. Mejong Furniture Indonesia supplier ; 1 (satu) lembar Kontrak Kerja PT.
    Mejong Furniture Indonesia;1 (satu) lembar Laporan Kas Harian PT. Mejong Furniture Indonesia ;1 (satu) lembar Laporan Tagihan Pembayaran Supplier PT. MejongFurniture Indonesia ;1 (satu) berkas Packing List Cont 5 PT. Mejong Furniture Indonesia ;1 (satu) berkas Stock PT. Mejong Furniture Indonesia ;1 (satu) berkas Tanda Terima Pembelian Barang PT. Mejong FurnitureIndonesia supplier ;1 (satu) lembar Kontrak Kerja PT.
    Mejong Furniture Indonesia; 1(satu) lembar Laporan Kas Harian PT. Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) lembar Laporan Tagihan Pembayaran Supplier PT. MejongFurniture Indonesia ; 1 (satu) berkas Packing List Cont 5 PT. Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) berkas Stock PT. Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) berkas Tanda Terima Pembelian Barang PT. Mejong FurnitureIndonesia supplier ;Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan nomor 195/Pid.Sus/2017/PT SMG1 (satu) lembar Kontrak Kerja PT.
    Mejong FurnitureIndonesia; 1 (satu) lembar Laporan Kas Harian PT. Mejong FurnitureIndonesia ; 1 (satu) lembar Laporan Tagihan Pembayaran Supplier PT.Mejong Furniture Indonesia ; 1 (satu) berkas Packing List Cont 5 PT. Mejong FurnitureIndonesia ;Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan nomor 195/Pid.Sus/2017/PT SMG1 (satu) berkas Stock PT. Mejong Furniture Indonesia ;1 (satu) berkas Tanda Terima Pembelian Barang PT. MejongFurniture Indonesia supplier ; 1 (satu) lembar Kontrak Kerja PT.
Putus : 05-06-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Tjk.
Tanggal 5 Juni 2015 — - INDRA SETIAWAN Bin ROMLI FAQIH
9321
  • Danpajak tersebut sudah dibayarkan ke Kas Negara pada tanggal 12 Juli 2013.Bahwa selanjutnya saudara UZIANTO, ST selaku Direktur PT. Bella Teknik telahmenandatangani Laporan PT.
    Dan sudahdisetorkan pajak tersebut ke kas Negara pada tanggal 29 Agustus 2013.Bahwa sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013, total pembayaran untuk KegiatanPengadaan dan Pemasangan LPJU di Kecamatan Kedondong, Punduh Pedada danPadang Cermin TA. 2013, yang telah dilakukan dari Kas Umum DaerahKabupaten Pesawaran Kepada PT.
    Sebesar Rp. 1.310.722.480.,00 (satu milyar tiga ratus sepuluh juta tujuhratus dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah) dikurangi realisasipekerjaan di lapangan sebesar Rp. 602.913.666,20 (enam ratus dua juta sembilanratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah koma dua puluh sen),dikurangi pajakpajak ke kas negara, maka jumlah uang yang telah dinikmati olehsaksi MUSTOWI TOHIR sebesar Rp. 564.820.907,80 (lima ratus juta enam ratusempat puluh juta delapan ratus dua puluh ribu
Register : 02-05-2019 — Putus : 05-12-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan PN KAB SEMARANG Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Unr
Tanggal 5 Desember 2019 — Penggugat:
PAULUS RADITYA PRABA
Tergugat:
1.YAKUB SULISTYO
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang
3.Kepala Desa Pasekan Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang
15021
  • P10,dan P11 yakin pembelian yang dilakukan melalui Bapak DyjokoSuteadjo/GBI YERIKHO Ambarawa, uang sejumlah Rp. 16.500.000, 00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu untuk pembayaranHalaman 5 dari 116 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Unrmembeli sebidang tana hatas nama Bapak Suwandi di desa PasekanAmbarawa secara di bawah tangan tertanggal 31 Agustus 1996, danSurat Permohonan kepada Bendahara Gereja ditempat, berisi Mohondikeluarkan uang Kas sebanayak Rp. 18.000.000, 00 (delapan belasjJuta rupiah
    Kalauuntuk arisan tidak dimasukan dalam pembukuan kas umum. Bahwa semua pengeluaran kas umum telah diperiksa jika sudahdikoreksi dan benar ditandatangani oleh pengawas yaitu BapakSugiyatno.
    Pemeriksaan buku kas dilakukan sebulan sekali atau 2(dua) bulan sekali; Bahwa GBI sudah menjadi anggota PGI, kapan menjadi anggotaPGI Saksi tidak mengetahul; Bahwa di Gereja saksi berdoa sekitar tahun 1970an saksi masihkecil, kalau GBI saksi tidak mengetahui; Bahwa saksi tidak mengetahui tentang masalah asset gerejakarena sudah ada bagiannya sendirisendiri, saksi hanyamengurusi masalah uang saja.
    GBI Yeriko untuk bukit doa yaitu:1. bulan oktober tanggal 26 Oktober 1999 pemasukan(persembahan dari kas gereja GBI Yeriko) Rp. 20.000.000,00dan keluar (pembelian sebidang tanah) Rp. 23.000.000,002. bulan November tanggal 6/12/99 Kas gereja GBI YerikhoAMbarawa Rp. 5.000.000,003. bulan April tanggal 10/04/2000 pemasukan kas gereja Rp.10.000.000,00 dan keluar (pembelian sebidang tanah YYSYeriko) Rp. 18.000.000,00 (sertifikat dan pengurusannya) Rp.1.000.000,004. bulan mei tanggal 30/05/2000 keluar
    Semenjak datangnya Pendeta Davidtersebut, Pendeta Yakub Sulistyo semakin antusias untukmewujudkan bukit doa.Bahwa kemudian di tahun 1996 dilakukanlah pembelian tanah diPuser, Pasekan dengan mengunakan uang kas gereja danHalaman 66 dari 116 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Unrpembangunan dilaksanakan tahun 1998.
Register : 03-01-2019 — Putus : 01-04-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN TANJUNG Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tjg
Tanggal 1 April 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG TRI RADITYO, SH
Terdakwa:
ARIF HIDAYATULLAH
12438
  • BPR Muara Uya adalah:1.onMencatat setiap penerimaan kas yang antara lain berasal dari angsurankredit, setoran tabungan, setoran Deposito, penarikan dana antar bankaktiva.. Membuat bukti pengeluaran kas :Biaya Pembelian barang dan jasa.Penyaluran Kredit.Biaya Insentif untuk Nasabah dan kredit.Biaya Gaji PD BPR Muara Uya.Biaya Tunjangan lainnya.Biayabiaya lainnya yang berkaitan dengan keperluan PD BPR92905Muara Uya.g.
    Penyetoran Dana kepada antar bank Aktiva.Membuat Berita Acara Kas Harian.Menyerahkan hasil pencatatan transaksi harian kepada bagianPembukuan.Melaporkan kepada Direksi untuk mempersiapkan dana kas harian.Menyelesaikan dan bertanggung jawab atas terjadinya tidak sesuaianantara pencatatan dengan jumlah uang kas.. Melaksanakan tugastugas lain yang diperintahkan oleh Direksi.Halaman 91 dari 212 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN TjgTGL 04102016 200.000244 M.
    Setelahmenerima copy perjanjian kredit atas nama Sugiansyah, saksimembuat bukti pengeluaran kas sebesar Rp. 17.000.000. Kemudiansaksi dan Sugiansyah menandatangani bukti pengeluaran kas tersebut.Selanjutnya, saksi mengambil uang dari brankas dan menyerahkanuang pencairan kredit kepada Sugiansyah sesuai Rincian Kredit yaitusebesar Rp. 15.887.900 (pembulatan).
    Saksi hanya melihat ada dokumen Perjanjian Kredit dan rincian kreditsebagai dasar saksi untuk mengeluarkan dana di kas teller.d. Selanjutnya, saksi hanya mencairkan dana tersebut danmenyerahkan dananya kepada Budi Wardhana secara kas danmenandatangani bukti pengeluaran kas yang saksi buat.Halaman 99 dari 212 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2019/PN Tjge. Pada sekitar tanggal 7 Februari 2016, Saksi mendapatkan Perjanjiankredit atas nama debitur a.n Budi Wardhana dengan nilai Plafon Rp.100.000.000,00.
    Setelah itu, kreditdicairkan secara tunai sebesar Rp. 70.000.000, sesuai buktipengeluaran kas yang ditandatangani oleh saksi Zainal Arifin dansaksi Ismi Yuniarti (selaku staf pembukuan).
Register : 16-10-2018 — Putus : 03-10-2018 — Upload : 16-10-2018
Putusan PT BANTEN Nomor 122/PDT/2018/PT BTN
Tanggal 3 Oktober 2018 — PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TANGERANG, yang berkedudukan di Jl. H. Somawinata No.1 Kelurahan Kaduagung, Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. DEDEN SYUQRON, S.H., M.H., RINA, S.H., M.H., AMALIYAH, S.H. dan SUPRIYANTI, S.H., Para Advokat dan Law Office ”SYUQRON & PARTNER, Advokat, Mediator, Kurator & Pengurus, berkantor di Jl. Hartono Boulevard Blok R 27, Modernland Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/4918-Huk tanggal 15 Desember 2017; Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat; L a w a n DR.H. TABRANI, M.Pd, sebagai ketua yayasan Usaha peningkatan Pendidikan teknologi (YUPPENTEK), yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I No.1 Cikokol Kota Tangerang Provinsi Banten, sesuai Akta Notaris R. Santoso, SH Nomor : 58 Tanggal 16 Februari 1979 dan Akta Notaris Liana Dewi Santosa, SH Nomor : 21 tanggal 26 November 1997, jo Akta Pendirian Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi (YUPPENTEK) Nomor : 12 tanggal 3 Juni 2011, jo Akta “ Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri dan Pengurus “Yayasan Usaha Peningkatan Pendidikan Teknologi (YUPPENTEK) Nomor : 03 tanggal 15 Mei 2015, dalam hal ini diwakili oleh Ismail Fahmi, SH, Hero Panuturi Pardede,SH, Bambang Setyono,SH, Para Advokat, Pengacara berkantor pada “Kantor Hukum ISMAIL FAHMI, SH & REKAN” beralamat di Jl. Maulana Hasanudin Gang Swadaya No.75 RT.03/RW.03, Kelurahan Porisgaga Kecamatan Batu Ceper Kota Tangerang Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 35/ SKIF/V/2018 tanggal 9 Mei 2018; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;
19761
  • Membayar uang pemasukan ke Kas Daerah atas penggunaantanah sesuai Keputusan Bupati Tangerang.b. Menyerahkan tanah seluas 49.000 m? di Desa Karang TengahKecamatan Pegedangan dan menyelesaikan kelengkapanadministrasi kepemilikan tanah dimaksud kepada Pihak Kedua.Melunasi pembayaran PBB atas tanah yang digunakan.Melengkapi persyaratan tehnis sesuai petunjuk Dinas/Instansiyang berwenang.e.
    Bahwa Ternyata ada syarat yang dirasakan mengandung kekeliruan dankekhilapan dimana Penggugat Sangat Keberatan atas ketentuan yang diaturdalam kewajiban Pihak Penggugat yaitu :a.Membayar uang pemasukan ke Kas Daerah atas penggunaan tanahsesuai Keputusan Bupati Tangerang.Menyerahkan tanah seluas 49.000 m?
    Dalam hal ini Penggugat sudah pernah membayarkansebagian dari kewajiban uang pemasukan atas penggunaan tanahfasilitas sosial ke kas Daerah Kabupaten Tangerang, yang kemudianPihak Penggugat (YUPPENTEK) mengirim surat permohonan untukHalaman 8 dari 58 Putusan Nomor 122/PDT/2018/PT BTNkeringanan pembayaran ke kas Daerah Kabupaten Tangerang yangsampai saat ini tidak ada respon / tanggapan dari Pihak Tergugat(Bupati Kabupaten Tangerang).8.
    Membayar uang pemasukan ke Kas Daerah atas penggunaantanah sesuai Keputusan Bupati Tangerang.b. Menyerahkan tanah seluas 49.000 M2 di Desa Karang TengahKecamatan Pagedangan dan menyelesaikan kelengkapanadministrasi kepemilikan tanah dimaksud kepada Pihak Kedua.c. Melunasi pembayaran PBB atas tanah yang digunakan.d. Melengkapi persyaratan tehnis sesuai petunjuk dinas/instansi yangberwenang.e.
    Membayar uang pemasukan ke Kas Daerah atas penggunaan tanahsesuail Keputusan Bupati Tangerang.b. Menyerahkan tanah seluas 49.000 m2 di Desa Karang TengahKecamatan Pagedangan dan menyelesaikan kelengkapan administrasikepemilikan tanah dimaksud kepada Pihak Kedua.c. Melunasi pembayaran PBB atas tanah yang digunakan.d. Melengkapi persyaratan tehnis sesuai petunjuk Dinas/Instansi yangberwenang.e.
Putus : 18-12-2012 — Upload : 06-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1889 K/PID.SUS/2012
Tanggal 18 Desember 2012 — H. ACHMAD DJUNAEDI, S.E. Bin SOEMA DAN KAWAN-KAWAN
7021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;e 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/80DPRD, tanggal 12 April 2004;e 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/168DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;54QOe. a> mmkK.I.e 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/169DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;e 1(satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;e 1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD KotaCirebon TA. 2004;e 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008yang ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH
    DPRD Kota Cirebon TA. 2004;1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD KotaCirebon TA. 2004;1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008yang ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH,, S.H.;1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) DPRD KotaCirebon yang berasal dari Anggaran Belanja Barang & JasaSekretariat DPRD Kota Cirebon TA. 2004, berupa:a.> 1 (satu) berkas Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bantuan DanaTaktis;1 (satu) berkas SPJ Biaya Bantuan LSM, Wartawan, Ormas;1 (satu) berkas
    Nomor 1889 K/PID.SUS/2012e 2 (dua) lembar fotocopy Surat Kuasa Khusus Nomor 180/169DPRD, tanggal 5 Agustus 2004;e 1(satu) berkas Buku Kas DPRD Kota Cirebon TA. 2004;e 1 (satu) berkas Buku Besar Kas Sekretariat DPRD KotaCirebon TA. 2004;e 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan, tanggal 19 Maret 2008yang ditandatangani oleh DAN BILDANSYAH,, S.H.
    pemeriksaan kas yang dikelola olehSatuan Pemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali;e Bahwa Pasal 49 menyebutkan:Ayat (5):Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;e Bahwa Pasal 50 menyebutkan:Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan ataumengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kasbertangggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan buktitersebut;e Bahwa Pasal 51 ayat (1) menyebutkan:Untuk
    yang dikelola oleh SatuanPemegang Kas minimal 3 (tiga) bulan sekali.Bahwa Pasal 49 ayat (5) menyebutkan:Setiap pengeluaran kas harus didukung bukti yang lengkap dan sahmengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;Bahwa Pasal 50 menyebutkan:Setiap orang yang diberi kewenangan menandatangani dan ataumengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran kasbertangggung jawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan buktitersebut;Bahwa Pasal 51 ayat (1) menyebutkan:Untuk yang melaksanakan pengeluarkan