pemilik mobil setiap bulannya melakukan pembayaran cicilan ataskredit mobil tersebut ;Bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa sebagai Terdakwa adalahSaudara ANDI AMRING dan bukannya Saudara Suleman selaku pemilikmobil, dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa Saudara Sulemanselaku pemilik mobil tidak pernah mengetahui akan tindakan yang dilakukanoleh Terdakwa, dan menurut hukum hak milik harus dilindungi apalagidiperoleh dengan cara yang halal dan atau tidak bertentangan denganhukum;Bahwa mendasari

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16.Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniah Terdakwasendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, dan mengetahuiterjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannyatersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

No. 2947 K/Pid.Sus/2015maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengangkut kayu dari kKawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan;Bahwa mendasari pengertian kayu yang diambil dan berasal darikawasan

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Iwan dan Jumadi (masingmasing dalam berkas perkara terpisah)dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalahkeliru karena masingmasing Terdakwa perannya sama selaku sopir truckyang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapat dikategorikankapasitas dari para Terdakwa hanya sebatas menolong Saudara Herman ;Bahwa mendasari

Dan dari tiga nilai tersebut dalamprakteknya tidak sejalan bahkan sering terjadi saling berlawanan, sehinggamenjadi kewajiban hakim untuk memilinnya dengan lebih mengutamakanrasa keadilan ;Bahwa rasa keadilan yang dihubungkan dengan tujuan hukumnya yaitu untukmencari kebenaran dan keadilan, hak atas keadilan diterjemahkan sebagaihak bukan saja untuk korban, tetapi juga untuk diri Terdakwa atau pihak lainyang berkepentingan dalam suatu perkara, bahwa mendasari putusan Hakimpada pengadilan Negeri Boyolali

No. 0330/Pdt.G/2014/PA.Bdw.Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon untukmenceraikan Termohon adalah karena Termohon suka cemburu denganperempuan lain yang tidak jelas, lalu bertengkar dan akhirnya berpisah tempattinggal selama 3 bulan;Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidakmenyampaikan jawaban baik secara tertulis maupun lisan karena setelahmediasi tidak pernah datang lagi di dalam ruang sidang;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut

dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendakipasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasing bernama TAYYIB bin ASMAWI dan DESI ARIYONO bin EL MUNASO,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalildalil yang mendasari

b> Glo p rH. .w LeoilArtinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ;Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci olehAllah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbII Ul JI J Met pesArtinya: Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian,Namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telahmemenuhi kehendak syara dan ketentuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI I dan SAKSI II telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

JIL castoucatArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencarikemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harusdiakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu' yangdibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAWyang berbunyi ;CEUUUO CaUIUaAC 4 C Ai C 444 CAUBUACpArtinya Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara

Bahwa didalam posita gugatan Penggugat, tidak dielaskan dasar hukum(rechtgrond) yang mendasari timbulnya hubungan hukum antara Penggugatdan Tergugat I dalam perkara a quo.

Hal ini berakibat tidak dipenuhinya asasjelas dan tegas (een dudelijke en bepaalde conclusive) sesuai Pasal 8 RV;Bahwa karena dasar hukum yang mendasari hubungan hukum antaraPenggugat dan Tergugat I tidak jelas, maka kedudukan hukum penggugatdan Tergugat I dalam perkara aquo juga tidak jelas;Bahwa karena dasar hukum gugatan dan kedudukan hukum Penggugat danTergugat tidak jelas, maka berakibat apa yang dituntut oleh Penggugat danpetitumnya juga tidak jelas;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas maka

Praktek peradilan memedomani Pasal 8 Rv sebagairujukan berdasarkan azaz demi kepentingan beracara, yang menyatakan :Pokokpokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu,dari ketentuan itu praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur(obscuur libel)/ eksepsi gugatan tidak jelas;Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur : Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan : posita tidak mendasarkan dasar hukumdan kejadian/ peristiwa yang mendasari gugatan, atau

tidak rinci;o Kontradiksi antara posita dengan petitum;(M.Yahya Harahap,SH, Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan,16Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Halaman448);Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalilgugatan dari penggugat dan dihubungkan dengan petitum atau hal yang dituntut olehpenggugat pada pokoknya terdapat ketidakjelasan dasar hukum dalil gugatan, positatidak mendasarkan dasar hukum dan kejadian/ peristiwa yang mendasari

Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyatatidak berhasil ;5 Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lainuntuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebutdisebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tidak dapat didengar keterangannya sehinggapatut diduga Termohon tidak keberatan dengan permohonan Pemohon tersebut ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SAKSI P.1 dan SAKSI P.2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah yangpada pokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapatabstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumahtangga suami istri telah pecah, maka ketentuan pasal

Bahwa menurut Gugatan total Invoice sebesar Rp 282.135.064, (duaratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribu enam puluh empatrupiah) adalah dibuat Penggugat sendiri, akan tetapi apa dasar hukumyang mendasari Penggugat menentukan nilai Invoice sebesar itu samasekali tidak disebutkan / diuraikan dalam Gugatan.

Bahwa Tergugat mendalilkan oleh karena Penggugat tidak menguraikandi dalam gugatannya apa yang mendasari terbitnya invoice sebesar Rp.282.135.064 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh lima ribuenam puluh empat rupiah) sehingga mengakibatkan gugatan kabur adalahupayaupaya Tergugat untuk menghindar dari kewajibannya;2.

Bahwa apa yang mendasari Penggugat menentukan nilai invoice tersebutakan Penggugat buktikan di dalam pembuktian, sehingga tidak serta mertamembuat gugatan ini kabur;Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pat.G/2019/PN BtmMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebin dahulumenguraikan tentang obscuur libel yaitu Surat gugatan tidak terang isinya ataudisebut formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau

Penghasilan Bruto) sebesar US$94,869.00;bahwa koreksi atas pengurangan penghasilan bruto (Biaya Usaha) sebesar US$ 94,869.00terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari

Penghasilan;bahwa Terbanding melakukan koreksi terhadap Pengurang Penghasilan Bruto (Biaya Usaha)sebesar US$ 94,869.00 yang terdiri dari : Biaya Travel dan Subsistence sebesar US$ 877.00Koreksi karena merupakan pengeluaran untuk kepentingan pribadi direktur yang tidak adahubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak; Biaya Internal Cross Charges sebesar US$ 72,967.00Koreksi karena merupakan share cost dari group yang dibebankan kepada Wajib Pajak dantidak didukung dengan perhitungan dan dokumen yang mendasari

Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang mendasari terbitnya Sertifikat Nomor 358 atas nama ALFIDRA (Tergugat I) ; 9. Menghukum Tergugat I, II, dan III untuk mengosongkan objek sengketa dari segala hak miliknya dan hak orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada para Penggugat jika ingkar dengan bantuan alat Negara ; 10.

disertifikatkan olehTergugat I serta telah diterbutkan sertifikatnya oleh Tergugat IV tanpasepengetahuan ataupun seizin Para Penggugat, dengan demikian perbuatan Para141516Tergugat dapat dikualisifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (On RechtMatigedaad).Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dengan dasar bukti yang cukup dan sahmenurut hukum dan ternyata Para Tergugat telah mensertifikatkan dan atau telahditerbitkan Sertifikat oleh Tergugat IV dan sehingga seluruh suratsurat yanglahir yang mendasari

Berdasarkan Hukum pulalah Sertifikat tersebut dinyatakanLumpuh kekuatan berlakunya.8 Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan Objek Sengketa yang mendasari terbitnya SertifikatNomor 358 atas nama ALFIDRA.9 Menghukum Tergugat I, II, III untuk mengosongkan Objek Sengketa darisegala hak miliknya dan hak milik orang lain yang mendapat hak daripadanya dan setelah kosong menyerahkan kepada Para Penggugat, jikaingkar dengan Bantuan Alat Negara.10 Menghukum Para

para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;7 Menyatakan terhadap objek sengketa yang telah disertifikatkan oleh ALFIDRA(Tergugat I), dan Tergugat IV yang telah mengeluarkan dan menerbitkansertifikat objek sengketa atas nama ALFIDRA (Tergugat I) merupakanperbuatan melawan hukum dan mengandung cacat hukum, berdasarkanHukum pulalah Sertifikat tersebut dinyatakan lumpuh kekuatan berlakunya ;8 Menyatakan tidak sah, lumpuh berlakunya segala macam suratsurat yangberhubungan dengan objek sengketa yang mendasari

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengansungguh sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara danmenganjurkan untuk menempuh jalan mediasi , sebagaimanadikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

orang orang yangdekat dengan kedua belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal76 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPemohon masing masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 telahmemberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telahmenguatkan dalil dalil yang mendasari

(rs10Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWTadalah perceraian ,namun dalil dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebuttelah memenuhi kehendak syara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talakterhadap Termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diaturdalam pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ;aa Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

atau orangorang yang dekat dengan keduabelah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama ANAK I dan ANAK II telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

ube ale p rte xw LaliArtinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWTsebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi ; MbLII UI JI J Mel palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian ,namun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan

melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Halaman 5 dari9 Putusan Nomor : 94/Pid.B/2016/PN.JmrBahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari

Desa Kalisat, kec.Kalisat Kab.Jember Terdakwa telah melakukanpemukulan saksi korban;Bahwa Terdakwa memukul saksi korban dengan cara berdirimenggunakan tangan kosong menggenggam sedangkan saksi NanikWulandari duduk lalu saksi memukul pipi, leher, bahu kiri dan tangankirinya;Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa tersebut saksi korban mengalamimemarmemar;Bahwa seingat Terdakwa, Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali;Bahwa antara Terdakwa dengan saksi telah terjadi perdamaian;Bahwa permasalahan yang mendasari

Jember,dengan kesimpulan : leher sebelah kiri bengkak, anggota gerak atas : bahu kirimemar, pergelangan tangan kiri memar, keadaan tersebut menggangguaktifitas;Menimbang, bahwa permasalahan yang mendasari Terdakwa memukulsaksi korban adalah ketika saksi korban menyewa mobil iou Terdakwa, tapi ituhanya alasan untuk menutupi kesalahannya, bahwa sebenarnya saksi korbaningin dekat dengan bapak Terdakwa, sehingga mencari alasan sewa mobil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat

Hakim Pengadilan Agama Probolinggosebagai Mediator, tetapi upaya tersebut tidak berhasil,selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakansurat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat ; Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telahmemberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalildalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk berceraidengan Penggugat ; Bahwa oleh karena Tergugat telah membenarkan semua dalildalil yang mendasari

2009 jo pasal 39 ayat (1)Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RINomor 1 Tahun 2008, ternyata tidakberhasil ; eee e r r eee Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danTergugat serta keterangan para saksi dengan dibuktikan KutipanAkta Nikah (Bukti P1) harus dinyatakan terbukti bahwa antaraPenggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yangsah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan yang 1 orang7anak meninggal dunia ; Menimbang, bahwa dalil dalil yang mendasari

belah pihak sebagaimana dikehendaki pasal 76 Undang UndangNomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan olehPenggugat masing masing bernama ERIK YULIANTO bin YULIADI danANDI LASMONO bin ABDUL MANAN telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan dalil dalilyang mendasari

karena telah terbukti terjadibanyak pelanggaran prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan lapangan yangmenghasilkan SKPKB, yaitu antara lain pelanggaran hakhak Penggugat dalampemeriksaan, pelanggaranpelanggaran proseduril ini menyebabkan prosespemeriksaan berjalan tidak adil, melanggar banyak peraturan pajak, danmenimbulkan kerugian bagi Penggugat, karena Penggugat harus membayarPajak Penghasilan Pasal 23 yang lebih besar dari jumlah yang seharusnya ;Bahwa selengkapnya, latar belakang kejadian yang mendasari

;Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2003, KPP PMA III mengeluarkanSKPKB yang isinya sama dengan yang tertera dalam SPHP diatas dan sangatmerugikan Penggugat, secara total, SPT Penggugat telah dikoreksi sebesarRp.243.586.858, dan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayaroleh Penggugat telah bertambah sebesar Rp.189.404.332, ;Bahwa SKPKB dikeluarkan tanpa adanya penandatanganan Berita AcaraHasil pemeriksaan oleh Penggugat dan tanpa adanya kesempatan bagiPenggugat untuk menanggapi SPHP yang mendasari

Ketetapan Pajak Kurang Bayarmelalui upaya keberatan dan banding, namun untuk sengketa lain yangberkaitan dengan suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, undangundangtidak melarang Wajib Pajak untuk mengajukan gugatan ;Bahwa atas dasar halhal tersebut diatas, telah jelas bahwa Penggugatdapat mengajukan gugatan terhadap SKPKB, sejauh gugatan ini tidakmenggugat materi atau isi perhitungan SKPkKB ;Bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan atas pelanggaranprosedur Pemeriksaan Pajak Lapangan yang mendasari

Pasal 31 ayat(3) UndangUndang Pengadilan Pajak, Penggugat dapat mengajukan gugatanatas sengketa atas SKPKB dengan syarat sengketa ini bukan sengketamengenai materi atau isi perhitungan SKPKB ;Bahwa dengan demikian, telah jelas bahwa Penggugat mempunyai hakuntuk mengajukan gugatan terhadap SKPKB mengenai pelanggaran prosedurpemeriksaan lapangan yang mendasari SKPkKB ;2.

Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina danmenjaga agar semua hukum dan undangundang di seluruh wilayah Negaraditerapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabilaada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilanbawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudahtepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasipada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim hanya mendasari

No. 1607 K/PID/2013Maret 2009 sekitar jam 06.15 WIB, di Desa Karangreja, RT. 01, RW. 03,Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mana Terdakwa jugamengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat mengakibatkan korban Sarmidimeninggal dunia ;Dengan mendasari pada kemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.

., di Desa Karangreja, RT.01 RW.03Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, yang mengakibatkan korbanSarmidi meninggal dunia ;Dengan mendasari pada kKemampuan berkomunikasi dan ingatan yangbaik serta jelas dari Terdakwa, seharusnya Majelis Hakim mengesampingkanketerangan Ahli Dr. Basiran Sp.

tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Bahwa alasanalasan Pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan, karenaJudex Facti tidak salah dalam penerapan hukum ;Bahwa keberatan pemohon kasasi yang menerangkan bahwa Terdakwadi persidangan dalam sikap dan gerakgerik dapat memahami apa yangditanyakan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta Penasihat hukum serta dapatmengingat dengan jelas kejadian yang dilakukan membacok korban Sarmidi dandapat mengetahui akibat perbuatannya bisa mengakibatkan korban meninggal,dengan mendasari

., akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugatbahkan Penggugat yang pada intinya tetap pada gugatan;Bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasar hukum dankejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalamberita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud

Asmah Arfan, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 19Agustus 2014, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatanPenggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa, posita ( fundamentum petendi) tidak menjelaskan dasarhukum dan kejadian yang mendasari gugatan, atau ada dasar hukum tetapi tidakmenjelaskan fakta kejadian sebagaimana posita angka 4.1. 4.2, dan 4.3, menurut MajelisHakim Penggugat tidak menjelaskan tentang Fakta

tanggal 5 Oktober 2012.bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor : KEP1411/WPJ.04/2012 tanggal 5Oktober 2012 adalah Surat Keputusan tentang Pengurangan SanksiAdministrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010.bahwaberdasarkan penelitian Majelis terhadap surat permohonanPengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor :00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011 Masa Pajak April 2010Nomor 0084/MSALPajak/VI/2012 yang mendasari

jawaban Tergugat denganSurat Keputusan tentang Pengurangan Sanksi Administrasi atas SKPKB PPNBarang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal 15 November 2011Masa Pajak April 2010 diketahui Penggugat mengajukan permohonan ataspengurangan/penghapusan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar Rp91.199.965,00.bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap risalah pembahasanpemeriksaan yang mendasari penerbitan Sanksi Administrasi atas SKPKBPPN Barang dan Jasa Nomor : 00005/207/10/019/11 tanggal

am warnahitam (sudah mai ketika dititipkan), 1 (satu) buah goni plasik warna putih, 1 (satu) buahcelana Lee warna biru, 1 (satu) buah kemeja warna coklat, 1 (satu) buah ceiana boxerwarna hitam ; Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangiperbuatannya lagi;Menimbang bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan petunluk dalampersidangan juga keterangan terdakwa dapat di peroleh faktafakta sebagai beikut: Bahwa pada hai Rabu tanggal 17 Apil 2013 pukul 02.30

Pengertian barang sia pa sebagaisubyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana, dan orang pelaku tersebut mampumempertanggung jawabkan akan perbuatannyaMenimbang, bahwa mendasari pada keterangan para saksi dan keterangan terdak wa sendiiyang membenarkan diinya sebagaimana tersebut dalam idenitas surat dakwaan Jaksa PenuntutUmum, maka dapat diketahui bahwa terdakwa FAHRUDDIN SYAHPUTRA Alias PUTRAdan terdakwa TEGUH SUMARLIN Alias KODRAT adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana melakukan

Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian KepunyaanOrang Lain;Menimbang, bahwa dengan unsur bahwa jelas dalam faktafakta persidangan terdakwa Idan terdakwa II mengambil 3 (tiga) ekor ayam siam warna hitam (sudah mati ketika ditiipkan), 1(satu) buah goni plastik warna putih, 1 (satu) buah celana Lee warna biru, (satu) buah kemejawarna coklat, (satu) buah celana warna hitam yang bukan merupakan barangbarang miluik terdakwanamun barangbarang kepunyaan saksi korban Roza ;Menimbang, bahwa mendasari

Unsur Diiakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan para terdakwa bahwa paraterdakwa yaitu terdakwa Fahruddin Syahputra Alias Putra dan terdakwa Teguh Sumarlin AliasKodrat yang melakukan pengambilan barangbarang dari rumah saksi korban tanpasepengetahuan atau tanpa seizin saksi korban sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp.500.000, (lima ratus ibu rupiah) ;Menimbang, bahwa mendasari pada fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua diatas

Bahwa Penasihat Hukum mendalilkan Saksi1 (Kopda Indro Yudho Prastito)sebagai pengadu melaporkan Terdakwa dengan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 dan baru mengetahui perbuatan yangdilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi2 adalah sekitar tanggal 21 Desember2012, sehingga menuurt Penasihat Hukum dengan mendasari pasal 74 ayat (1)KUHP pengaduan tersebut telah lewat Waktu.2).

Bahwa rentang waktu antara tanggal 20 Maret 2013 ketika Saksi1mengetahui perbuatan susila antara Terdakwa dengan Saksi2 sampai denganSaksi1 melaporkannya berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah belum lewat waktu 6 (enam) bulansebagaimana diamanatkan oleh 74 ayat (1) KUHP, sehingga mendasari fakta inipengduan Saksi1 yang tertuang dalam Laporan Polisi Nomor : LP6/A61/VIII/2013/Jaya/2 tanggal 1982013 adalah syah dan tidak/belum lewat waktuatau kadaluarsa.4)

Bahwa Penasihat Hukum dalam dalilnya menyatakan terhadap Dakwaankesatu yaitu pasal 281 ke1 KUHP ternyata pengadunya adalah Saksi1 sementaraOditur Militer menguraikan dalam Dakwaannya ada pelaku lain dalam hal ini adalahSaksi3, namun hanya mendasari dari 1 laporan Polisi dari Saksi1, sementaraSaksi1 hanya melaporkan terkait perouatan Terdakwa dengan Saksi2 dan tidakterkait dengan Saksi3, seharusnya ada laporan polisi dalam bentuk pengaduanuntuk keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi3 dari yang berhak

keberatan dariPenasiahat hum dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat menerima dan menolaktanggapan dari Oditur Militer sepanjang mengenai hal tersebut.Menimbang, bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum sepanjang mengenaieksepsi/keberatan kedua Tentang Surat kabur (Obscure Libele) terhadap Dakwaan yangKedua (Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP) telah diterima dan Majelis Hakim telah pulamenyatakan Dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/47/V/2014 tanggal 30 Mei 2014 adalahObscure Libele maka dengan mendasari

Nomor 711 K/Pdt.SusPHI/2016yang sangat serius;Bahwa Judex Facti PHI Jayapura telah keliru dalam menilai ataspelanggaran kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi denganmempertimbangkan bahwa pelanggaran kerja yang dilakukan olehTermohon Kasasi adalah pelanggaran kerja biasa, sedangkan sanksiatas pelanggaran kerja itu sendiri adalah Pemutusan Hubungan Kerja(vide bukti P17);Bahwa mendasari pada bukti P17, telah jelas ditentukan dalam ketentuanPasal 17.37 Pedoman Hubungan Industrial PT Freeport Indonesia

apa yang diatur dalam Perjanjian Kerjadan Peraturan Perusahaan, maka sangatlah tidak tepat apabila JudexFacti PHI Jayapura dalam perkara a quo hanya mendasari putusandalam perkara a quo atas dasar ketentuan Pasal 161 UndangUndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tanpamempertimbangkan dan/atau mendasari putusannya denganketentuan hukum yang lain (vide Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 271 K/Pdt.SusPHI/2013, tanggal 25September 2013), yang menjadi dasar hubungan kerja,

Kasasi, telah dinyatakan bahwa antaraPemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terjadi disharmoni dalamhubungan kerja, dikarenakan atas pelanggaran kerja yang telahdilakukan oleh Termohon Kasasi yang sebelumnya telah membuatpernyataan, selain itu atas perobuatan Termohon Kasasi akan menjadipreseden buruk dan contoh yang tidak baik bagi rekan kerja danbawahan Termohon Kasasi, bahkan bagi pekerja lainnya dan ini sudahpasti akan menjadi hal yang tidak baik bagi kelangsungan dan masadepan perusahaan;Mendasari

Judex FactiPHI Jayapura dan karenanya menolak atas putusan a quo, hal manadikarenakan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quo lalai memenuhisyaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yangmengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, danmengancam batalnya putusan Judex Facti PHI Jayapura, dengan alasanalasan yuridis sebagai berikut: Judex Facti PHI Jayapura dalam putusannya tidak mempertimbangkansetiap bukti dan data yang diajukan dalam persidanganBahwa mendasari

gugatan yang dapat dibuktikan oleh Pemohon Kasasi,akan tetapi tidak dijadikan dasar atas pertimbangan hukum dalammemutus perkara a quo;Bahwa dengan demikian didasarkan pada ketentuan Pasal 102 ayat (1)huruf d dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, adalah sah dan berdasarhukum apabila putusan Judex Facti PHI Jayapura dalam perkara a quountuk dinyatakan batalPertimbangan Hukum Judex Facti PHI Jayapura bertentangan denganamar putusan;Bahwa mendasari

KAESNUBE, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa tidak ada masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;Bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasuspemukulan;Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh para terdakwa yaituTerdakwa I Soleman Matamtasa dan terdakwa II Charles Matamtasaterhadap saksi ;Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2014 sekitar jam10.00 Wita bertempat di depan Rumah Thobias Kaesnube diOelnabesi Rt.13 Rw. 06 Dusun III Desa Oetete, Kecamatan Sulamu,Kabupaten Kupang ;Bahwa saksi tidak mengetahui masalah yang mendasari