Ditemukan 60632 data
128 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
MARSONO vs DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DAN Para Turut Termohon : 1. INSIN SUTRISNO., 2. NGATINAH., 3. TRI HANDAYANI., 4. FAHIMAH;;
795 — 1156 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL RI., II. PT. ANEKA TAMBANG, TBK VS I. PT. KARYA MURNI SEJATI 27., II. PT. JAMES & ARMANDO PUNDIMAS., III. PT. HAFAR INDOTECH;
., kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala BiroHukum, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 05.Ks/06/DJB/2018, tanggal 15 Mei 2018;PT ANEKA TAMBANG TBK, beralamat di Jalan T.B.Simatupang Nomor 1, Jakarta Selatan;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Chandra M.
DIREKTURJENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGISUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, II. PT ANEKATAMBANG Tbk;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara JakartaNomor 34/B/2019/PT.TUN.JKT. tanggal 11 April 2019 yangHalaman 8 dari 10 halaman.
86 — 17
BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk (T) ;- KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TIMUR, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG Jember (T) ;
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA, Cq.
78 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA., III. PT. BINTANG DELAPAN WAHANA;;
42 — 14
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAI WILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, dkk
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT cq.DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR cq. BALAIWILAYAH SUNGAI NUSA TENGGARA II, Beralamat di JalanFrans Seda, Bundaran PU Kota Kupang, selanjutnya disebutTerbanding semula Tergugat ;2. PEMERINTAH RI cq. PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR cq.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHANRAKYAT cq.
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DANPERUMAHAN RAKYAT cq. KEPALA DINAS PEKERJAANHalaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 37/PDT/2018/PT KPGUMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR cq. KEPALADINAS PENGAIRAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMURcq.
494 — 200 — Berkekuatan Hukum Tetap
JARASMAN SIHOMBING DAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
Jarasman Sihombing, jabatan Ketua PucukPimpinan Gereja Pentakosta;Termohon Peninjauan Kembali;DanDIREKTUR JENDERAL MKEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan diJalan H.R. Rasuna Said Kav. 89, Kuningan, Jakarta Selatan12190;Turut Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Halaman 1 dari 6 halaman.
115 — 0
Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Propinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Cq. Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Sula
45 — 16
Direktur Jendral Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia CQ. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Provinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Maumere
DirekturJendral Imigrasi Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia CQ. KepalaKantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HamProvinsi Nusa Tenggara Timur C.Q. Kepala KantorImigrasi Kelas II Maumere, berkedudukan di JalanAdi Sucipto No. 24 Waioti Alok Timur, Maumere,Kabupaten Sika pasessessesseseresteeeseenc eesDalam hal ini diwakili oleh kuasa Marianus Moa, SH,Marianus Renaldy Laka, S.H, dan FalentinusPogon, S.H, ketiganya Tim Penasehat Hukum dariKantor LBH.
145 — 37
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATEN HALMAHERA UTARA LAWAN UMIAN MAKPAL, DKK
PUTUSANNomor 4/PDT/2021/PT TTEDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkaraperdata pada tingkat banding, telah menjatunkan putusan sebagai berikut dalamperkara antara:PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERIcq PEMERINTAH DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA cq KABUPATENHALMAHERA UTARA, dalam hal ini diwakili oleh IR.
239 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL, DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. GEREJA PENTAKOSTA diwakili oleh : Ev. Diane Evapora Siburian, D.Th;
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAANINTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 89,Kuningan, Jakarta Selatan 12190:Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Fathlurachman, S.H.,M.M., jabatan Direktur Merek dan Indikasi Geografis,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 22 Mei 2018;ll.
Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat KeputusanDirektur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor HKI.HI.06.0303 tertanggal15 Februari 2018, perihal Pembekuan Merek Pentakosta TerdaftarNomor IDM000461745, sampai adanya putusan berkekuatan hukumtetap dalam perkara ini:6.
75 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA., IV. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
143 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTUR PERSYARATAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRISL DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA KEMENTERIAN TENAGA KERJA RI., II. PT. JAKARTA TOURISINDO;
Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat selaku Direktur Persyaratan Kerja DirektoratJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Kementerian Tenaga Kerja RI, berupa Surat Keputusan DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial TenagaKerja Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang PerjanjianKerja Bersama antara PT Jakarta Tourisindo dengan SP. PAR.
menyelesaikan perkara ini:Menetapkan perkara a quo dilanjutkan;Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dari perkaraSengketa Tata Usaha Negara ini;Dalam Pokok Perkara :Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selaku PejabatTata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia, berupaSurat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial danJaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja RI, NomorKEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentang Perjanjian Kerja Bersamaantara PT Jakarta Tourisindo dengan SP PAR PT Jakarta Tourisindo(SP PAR JAK TOUR), FSP PAR REF PT Jakarta Tourisindo Unit KerjaGrand Cempaka Resort & Convention Hotel.
SP PAR REF HotelCempaka Jakarta, Tanggal 18 Mei 2018:Mewajibkan kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi selakuPejabat Tata Usaha Negara, dengan Jabatan Direktur Persyaratan KerjaDirektorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan SosialTenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, untukmencabut Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan HubunganIndustrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia, Nomor KEP.093/PHIJSKPK/PKB/V/2018, tentangPerjanjian
66 — 28
KEMENTERIAN DALAM NEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq. KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATI HALMAHERA UTARA vsRUDI SUMAMPOW, DKK
KEMENTERIAN DALAMNEGERI CQ. PEMERINTAH DAERAH PROPINSI MALUKU UTARA Cq.KABUPATEN HALMAHERA UTARA,YANG DI WAKILI OLEH BUPATIHALMAHERA UTARA, beralamat di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1A,Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,dalamhalini memberi kuasa kepada:1. SILVANUS BUNGA, S.H.,M.H., Staf Khusus Bupati Bidang Koordinasi2.3.4.Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;HAIRUDIN DODO, S.H.
213 — 86
Kementerian Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Cq. Bupati Halmahera Selatan,bertempat di Kantor Bupati Halmahera Selatan
Kementerian Dalam Negeri Cq.Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara Cq. Pemerintah KabupatenHalmahera Selatan Cq.
101 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTURAT JENDERAL MINERAL DAN BATU BARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA VS 1. PT. DAYA GUNA GEMILANG., 2. PT. HANRI SEJAHTERA LAMBERA DAN Turut Termohon : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN;;
31 — 0
ARIESCORP LUPEX >< KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN DIKLAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TANAH DATAR,
266 — 145
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA : TJANDI WONGSONEGORO
Masyarakat, Direktorat JenderalKekayaan Negara, Kementerian Keungan RI;Ajeng Susilowati., Pelaksanaan Seksi Barang Milik Negaralll D, Subdit Barang Milik Negara Ill, Direktorat Barang MilikNegara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,Kementerian Kekuangan RI;Aditya Febrianto., Pelaksanaan Seksi Penyuluhan danLayanan Informasi, Subdit Hubungan Masyarakat,Direktorat Jenderal Kekayaan Negara KementerianKeuangan RI;Semuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegeriSipil pada kantor Kementerian
karena Tidak adaKepastian Hukum, Maka Saksi dari Kementerian Agraria Wajib di Hadirkan,Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum.
Bahwa Termohon Keberatan dahuluPemohon Informasi Pernah Mengajukan Surat Nomor 906, Tanggal: 8Juni2018,Perihal: Permintaan Kepastian Hukum yang di Tujukan Kepada MenteriAgraria Bapak Sofan Djalil dan PPID kementerian Agraria dan telah diterimaoleh Kementerian Agraria pada Tanggal; 28Juni2018, kini waktu telah lewathampir 3 bulan lamanya , ternyata Tidak ada Respon atau Kementerian AgrariaTidak dapat Memberikan Kepastian Hukum.
SK Nomor 365/KM.6/2016 TentangPenetapan Status Penggunaan BMN pada Kementerian Pariwisata.b.
Pariwisata, kemudian tahun 2016 dipanggil oleh ombudsmanHalaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 207/G/KI/2018/PTUNJKT.selain Kementerian Pariwisata juga ada dari kementerian ATAPPN terkaitadanya surat pengaduan Pak Tjandi ke Ombudsman.
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Keuangan
38 — 0
Tergugat:
1.Kementerian Dalam Negeri
2.Kementerian Keuangan
138 — 99
Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia;Antoni Fernando
.; : Staf Ahli Menteri PU Bidang Sosial Budaya danPeran Masyarakat (selaku PPID Kementerian PU);: Ir. WASKITO PANDU, MSc.; : Kepala Pusat Komunikasi Publik, SekretariatJenderal, Kementerian Pekerjaan Umum (selakuWakil PPID I); : Ir. DANIS HIDAYAT SUMADILAGA, M.Eng.Sc.; : Kepala Pusat Pengolahan Data, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pekerjaan Umum (selaku Wakil PPIDHIm 1 dari 38 hlm Perkara No. 160/G/2011/PTUNJKTJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan. NamaJabatan.
Nama: Kepala Bagian Bantuan Hukum IJ, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: Ir. YANI SULIASTRI SIREGAR, Dipl.HE.; : Kasubdit Wilayah I, Direktorat Sungai dan Pantai,Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan: Dra.
.; =: Kepala Bidang Humas, Pusat Komunikasi Publik,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: NILAWATI LUBIS, SH.MM.; : Kepala Bagian Hukum dan Perundang UndanganSekretariat Direktur Jenderal Sumber Daya Air,Kementerian Pekerjaan Umum; : HIKMAD BATARA REZA LUBIS, SH.MH., : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Bidang SumberDaya Air, Bagian Bantuan Hukum II, Biro Hukum,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;: MILA KAYANTHI, SH.
Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 156/KPTS/M/2011 pada tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Organisasidan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi diLingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka pelayanan informasidi lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi tanggung jawabPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);b. Bahwa semua informasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umumdapat diakses melalui website www.pu.go.id; c.
2010 tentang Kedudukan, Tugas,Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, DanFungsi Eselon I Kementerian Negara;16.