Ditemukan 11437 data
188 — 163 — Berkekuatan Hukum Tetap
AGUNG LAKSONO dan ZAINUDDIN AMALI, MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD BANDU dan PRIYONO JOKO ALAM, ; DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI GOLONGAN KARYA (DPP GOLKAR),
Partai Politikbelum dapat ditindaklanjuti karena masih terdapat perselisinan internalKepengurusan Partai Golongan Karya.
Bahwa perselisinan tentang Kepengurusan partai politik adalah salah satudari Perselisihan Partai Politik sebagaimana diatur dalam UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik, dimana pada Pasal 32 berbunyi:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai
Artinya (1) penyelesaianperselisihan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan laintersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian (4) bahwa penyelesaian perselisihan di internal Partai
Jadikhusus yang berkaitan dengan perselisihan internal Partai Politikdiselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik.
Artinya (1) penyelesaianperselisinan di internal Partai Politik harus diselesaikan berdasarkanAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik (2) bahwapenyelesaian perselisihan internal Partai Politik tersebut dilakukan olehsuatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh PartaiPolitik (3) bahwa susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan laintersebut harus disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian (4) bahwa penyelesaian perselisinan di internal Partai
215 — 123
pertemuan tersebut turut hadir pula 5 (lima ) calek dari partai PKS, danjuga Pembina partai politik PKS Sdr.TEOFILUS YAAM yang merupakanpegawai Negeri Sipil dengan jabatan Pjs Kepala Bappeda merangkap sebagaisekertari Bappeda Kabupaten Maybrat, bahwa dalam pertemuan tersebut halhal yang disampaikan oleh Sdr.TEOFILUS YAAM yaitu ( MASYARAKATJANGAN RAGU UNTUK MEMILIH PARTAI PKS KARENA DIBELAKANGPKS ADA KEPALA BAPPEDA ( TEOFILUS YAAM ) YANG AKANMENDUKUNG MEREKA, PETA POLITIK DIMAYBRAT SUDAH DIBAGISECARA
FARLI SAMPE TODING REGO sedang dalam perjalanan keKampung susumuk untuk mengawasi permasalahan antara partai HANURAdan partai PKS terkait perintah dari ketua bawaslu kabupaten maybrat,padaHal 10 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Sonsaat saksi sampai di kampung susumuk saksi langsung melihat ada kegiatandari partai PKS maka saksi di perintahkan oleh Sdr.FARLI SAMPE TODINGREGO untuk mengawasi kegiatan di maksud karna saksi mengetahui kalaukegiatan di maksud tidak ada persetujuan dari bawaslu kabupaten
menyampaikan di depan khalayak ramai bahwa janganragu untuk memilih partai PKS karna di belakang partai PKS ada kepalaHal 11 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/PN.Sonbapeda ( yang di maksud kepala bapeda adalah dirinya sendiri Sdr.THEOFILUS YAAM)Terdakwa menyampaikan bahwa partai politik di maybrat secara khususdaerah aifat raya di mana ada 2 kursi dan aifat selatan 2 kursi serta aifattimur 2 kursiTerdakwa menyampaikan bahwa politik identik dengan kekuasaan dankewenangan dan hal tersebut di miliki oleh
partai PKSTerdakwa menyampaikan bahwa dalam datarn system sudah di atur dandomain tingkat atas tekah di mainkan dan sekarang hanya sebuah prosesTerdakwa menyampaikan di depan masyarakat susumuk bahwa pegawainegeri yang hanya punya partai adalah saya (dalam hal ini Sdr.
tersebut kepada saksi Topan Baho selaku Ketua Bawaslu ;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Terdakwatelah mengajak dan mengarahkan masyarakat agar memilih partai KeadilanSejahtera yang mana ajakan atau seruan Terdakwa pada saat Acara Deklarasi TimPemenangan Sahabat Seby dan Penyampaian Arah Politik Partai PKS tersebutdapat mempengaruhi masyarakat dan menurut Majelis telah menunjukan adanyakeberpihakan Terdakwa terhadap partai PKS ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2
SUKATMINI, SH
Terdakwa:
Heryd Swanto Bin Hermanto
78 — 13
terhadap barang sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke Satu Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah baliho ukuran 2 x 3 m yang bergambarkan Lambang Partai
- 1 (satu) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang ada sobekan ukuran 3 x 4 M.
- 1 (satu) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang putus tali ukuran 3 x 4 M
- 3 (tiga) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang putus talinya ukuran 1 x 1 M
- 1 (satu) lembar bendera partai Demokrat warna biru yang ada sobekan ukuran 3 x 4 M
- 1 (satu) lembar spanduk partai Demokrat warna biru yang bergambarkan pak SBY dengan bertuliskan Selamat Datang Bapak SBY dan Ibu Ani beserta rombongan di Bumi Lancang Kuning Riau dan photo Sayed Abu Bakar Assegaf
- 1 (satu) spanduk partai Demokrat warna biru yang bergambarkan pak SBY dengan bertuliskan Selamat Datang Bapak SBY di Propinsi Riau Rakyat tidak boleh susah harus semakin sejahtera dan photo RAMLI FE caleg DPR RI periode 2019 Dapil Daerah II (Pelalawan, INHU, INHIL, Kampar dan Kuansing) ukuran 1 x 4 M
- 2 (dua) batang bambu yang ada ikatan lebih kurang 2,5 M.
- 2 (dua) batang kayu bulat yang ada bekas ikatan panjang lebih kurang 2,5 M.
73 — 9
TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PERKARA INTERNAL PARTAI POLITIK.1.
atas UU Nomor 2 Tahun2088 tentang Partai Politik yang diundangkan pada tanggal 15 Januari2011 :1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD ART ; 2) Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksudpada ayat 1 dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentik oleh partai politik ;3) Susunan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksudayat 2 disampaikan oleh pimpinan partai politik kepada
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 32 UU nomor 2 Tahun 2011 tentangperubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yangdiundangkan pada tanggal 15 Januari 2011 menyatakan : a. Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur didalam AD ART ; b. Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Mahkamah partai politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik ; c.
dan masih menjadi kewenangan Majelis Tahkim sebagai Mahkaham Partai ;B.
sesuaidengan aturan yang berlaku ,khususnya di internal Partai Kebangkitan Bangsa, baikdalam Anggaran Dasar , Anggaran Rumah Tanggga, maupun dalam kebiasaan yangberlaku di internal Partai Kebangkitan Bangsa, Bahwa Tergugat juga menyatakanbahwa secara organisatoris di internal Partai Kebangkitan Bangsa berhak danberwenang untuk melaksanakan Musyawarah Cabang III Partai Kebngkitan BangsaKab.Lumajang, karena Kepengurusan Dewan Pengurus Cabang Partai KebangkitanBangsa telah berkahir masa jabatannya
97 — 4
Bahwa sedangkan di dalam dalil gugatanPenggugat juga tampak jelas mempersoalkanKoalisi Koalisi Besar Wonogiri (KBWB) yangdibentuk dan/ atau diusung oleh 3.3 (tiga)Partai Besar di Wonogiri yaitu Partai Golkar,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat(vide dalil gugatan Penggugat point 1).4.
Bahwa pada tanggal 10 April 2010 Partai GolkarKabupaten Wonogiri yang diwakili oleh KetuaDPD Partai Golkar (Edy Santoso, SH) bersamasama dengan Partai Keadilan SejahteraKabupaten Wonogiri yang saat itu diwakili olehPjs ketua DPD PKS ( Ir.
Bahwa KBWB sebagai forum lintas partai politikyang dibentuk oleh tiga partai politik diWonogiri yang terdiri dari Partai Golkar,Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokratyang memiliki tujuan sebagaimana telah21diuraikan di dalam eksepsi adalah betul betulingin menjalin kerjasama dalam prosespenjaringan dan pemenangan pasangan calonBupati dan Wakil Bupati yang disepakati olehKetiga partai politik tersebut.
partai besarmaupun kecil, yaitu H.
Paryanti yang diusungoleh Partai Golkar. Drs. H.
96 — 116
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN)
UM.06.08tahun 2005 tertanggal 8 Juni 2005, yang isinya menerimapermohonan pendaftaran Perubahan AD/ART Partai AmanatNasional (PARTAI AMANAT NASIONAL) yangdinyatakan/berdasarkan akta Notaris Mihamad Hanafi, SH,No. 1 tanggal 1 Juni 2005 dan pergantian kepengurusanDEWAN PIMPI NAN PUSAT PARTAI AMANAT NASIONAL periode2005 2010Bahwa kemudian diketahui perubahan AD/ART yangdiaktakan di Notaris Muhamad Hanafi, SH, akta No.1tanggal 1 Juni 2005 adalah bukan AD/ART (asli) yangdisahkan dalam kongres keI1 PARTAI
PARTAI AMANAT NASI ONALharusnya dilaksanakan berdasarkan AD/ART PAN hasilkongres PARTAI AMANAT NASIONAL ke II di Semarang April2005 yang sah (asli), karena pelaksanaan kongres nyatanyata diatur dalam AD/ART PAN tersebut.
agar PARTAI AMANATNASIONAL tidak menyalahi ketentuan Perundang undanganyang berlaku serta tidak bertentangan dengan maksud dantujuan didirikannya PARTAI AMANAT NASIONAL tahun 1998 ;KEPUTUSAH TERGUGAT TELAH BERTENTANGAN DENGAN PERATURANPERUNDANGUNDANGAN YANG BERLAKU.21.
,mediasi, atau arbitrase Partai Politik yangmekanismenya diatur dalam AD dan ART ;1.3.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dan atauPartai Amanat Nasional sebagai Partai Politiksebagaimana ditentukan oleh Undangundang tersebuttidak pernah digugat atau menjadi pihak dalamperkara Perdata dimaksud ;3.
66 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak adalagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehpartai politik yang mencalonkannya;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar CalonTetap dari partai yang mencalonkannya;B.
AndiAnsar Chalid, S.E. yang sebenarnya adalah menjabat sebagai SekretarisDPC Partai Patriot Bintan, sesuai Surat Keputusan dari Dewan PimpinanWilayah Partai Patriot Provinsi Kepri Nomor 2.07/DPW/PATRIOT/ Sl/VII/2008, 25 Juli 2008 tentang Komposisi Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Patriot Bintan (Bukti P10);. Bahwa sebenarnya Ketua DPC Partai Patriot Bintan, adalah SyamsulBahri.
Dan dalam Bukti P5, Andi Ansar Chalid, S.E. mempergunakanKop Surat Partai Patriot Bintan dengan Cap atau Stempel Partai PatriotPancasila Bintan. Padahal Partai Patriot dan Partai Patriot Pancasilamerupakan dua Partai politik yang mempunyai badan hukum yangberbeda, dan Partai Patriot Pancasila, bukan sebagai partai pesertapemilu untuk Tahun 2009;.
Padahal Partai Patriot dan Partai PatriotPancasila merupakan dua partai politik yang mempunyai badanhukum yang berbeda, dan Partai Patriot Pancasila, bukan sebagaipartai peserta pemilu Tahun 2009;c. Menurut AD/ART Partai Patriot, maka yang berwenangmengusulkan PAW terhadap Penggugat bukan DPC PartaiPatriot.
Padahal menurut ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran RumahTangga Partai Patriot, dan surat DPP Partai Patriot, Nomor 570/ SE/DPPPatriot/VII/2013, tanggal 30 Juli 2013 yang ditujukan kepadaKetua KPU Bintan, tembusannya disampaikan kepada Tergugat,Ketua KPU Kepri, Bupati Bintan dan Ketua DPRD Bintan (BuktiP11). Yang pada intinya disebutkan bahwa, yang berwenang untukmengusulkan dilakukannya PAW adalah DPP Partai Patriot sesuaiAD/ART Partai Patriot.
96 — 51
PDIP milik AIP,1 (satu) buah bendera partai PKNU, 3 (tiga)buah bendera partai Pelopor milik SdrHidayat, 2 buah baligo partai Gollar = milikToto Sugiarto yang kesemuanya dipasangdilokasi Jalan Kampung Pungangan, DesaRancabango, Kecamatan Patoekbesi, KabupatenSubang ;Bahwa Terdakwa MUSTAIN BILLAH bin ROMLI dalammenghilangkan alat peraga kampanye pesertapemilu tahun 2009 ~sittersebut dengan caramencabut tiang dari belahan bambu~ dimanatiang tersebut tempat memasang bendera partaidan belahan bambu i
Menyatakan agar barang bukti berupaa. 48 (empat puluh delapan) bendera PDIP milik AIPb. 1 buah atribut/bendera parta PKNU ;c. 3 (tiga) buah atribut .........c. 3 (tiga) buah atribut bendera partai Polopor milikSdr Hidayat ;d. 2 (dua) buah Baligo partai Golkar bergambar SdrToto Sugiarto ;e. 30 (tiga puluh) batang bamboo antara ukuran 100 cmsampai denagn 200 cm.Dikembalikan kepada yang berhak, yakni PartaiPDIP, PKNU, PELOPOR dan partai GOLKAR ;4.
Memerintahkan agar barang bukti berupaa. 48 (empat puluh delapan) bendera PDIP milik AIPb. 1 buah atribut/bendera partai PKNU ;c. 3 (tiga) buah atribut bendera partai Polopor milikSdr Hidayat ;d. 2 (dua) buah Baligo partai Golkar bergambar SdrToto Sugiarto ;e. 30 (tiga puluh) batang bamboo antara ukuran 100 cmsampai denagn 200 cm.Dikembalikan kepada yang berhak, yakni PartaiPDIP, PKNU, PELOPOR dan partai GIOLKAR ;4. Menghukum Terdakwa ..........4.
Sbg, Majelis hakim Pengadilan Negerimenanyakan baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupunTerdakwa/Penasihat hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidakada lagi yang akan ditanyakan dan menyatakan sudah cukupMenimbang, bahwa dengan adanya surat pencabutanperkara dari pelapor, yakni dari pengurus Partai PDIP,Partai Golkar maupun Partai Pelopor, Majelis bandingberpendapat bahwa hal tersebut tidak berarti membebaskanTerdakwa dari sanksi atas perbuatannya, akan tetapitermasuk dalam hal yang dipertimbangkan untuk
kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pemungutansuara (vide Peraturan KPU No. 19 tahun 2008) ;Menimbang, bahwa berdasarkan~ keterangan saksiTatang Badrutama sebagai Panwas Lapangan, DesaRancabango, Kecamatan Patoekbesi, KabupatenSubang menyatakan, ...........Subang menyatakan, bahwa selama menjadi Panwas Lapangantidak pernah menerima laporan dari masyarakat yang merasakeberatan tehadap pemasangan atribut partai, hal tersebutdikuatkan dengan keterangan saksi Ridwan sebagai Teamsukses Partai Golkar yang
1.H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., MA.
2.H. Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT.
Tergugat:
2.Muhammad Rahmad
3.Dr. Yus Sudarso, SH., MH.
4.Syofwatillah Mohzaib
5.Max Sopacua
6.Dr. H. Achmad Yahya, SE., MM.
7.Ir. Darmizal, MS
8.Dr. H. Marzuki Alie, SE., MM.
9.H. Tri Julianto
10.Supandi R. Sugondo
11.Boyke Novrizon
12.Jhoni Allen Marbun
13.Aswin Ali Nasution
134 — 49
kebijakan partai (vide.
Pasal 23 dan Pasal 25Anggaran Dasar AD Partai Demokrat). Dalam kapasitasnya sebagai KetuaUmum Partai Demokrat Penggugat juga menjabat sebagai Wakil KetuaMajelis Tinggi Partai dari Partai Demokrat sebagai badan yang tugas dalampengambilan keputusankeputusan strategis Partai (vide.
Dengan demikian, para Tergugat bukan lagi anggota Patai Demokrat,sudah tidak menjadi Anggota Partai Demokrat dan/atau tidak mendudukijabatan kepengurusan didalam partai yang memiliki hak dan kewenanganuntuk menjalankan kepentingan Partai Demokrat.
bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UndangUndang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang No, 2 Tahun 2011 tentang Perubahan AtasUndangUndang No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menjelaskanbahwa: Anggota Partai yang berhenti atau yang diberhentikan darikepengurusan dan/atau keanggotaan partai opolitiknya tidak dapatmembentuk kepengurusan dan/atau partai politik yang sama.
Selain itu,tindakan dimaksud juga bertentangan dengan Anggaran Dasar (AD) danAnggran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat yakni Dalam pelaksanaanyatidak dilakukan oleh DPP Partai Demokrat; tidak atas permintaan dari MajelisTinggi Partai; tidak atas permintaan 2/3 DPD Partai Demokrat; tidak ataspermintaan DPC Partai Demokrat, dan tidak disetujui oleh Majelis Tingg!Partai.
112 — 46
diusulkan oleh Partai Politik atau GabunganPartai Politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politikatau Gabungan Partai Politik lainnya.3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yangsudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak boleh menarik dukungannya.4) Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (3) menarik dukunganterhadap bakal pasangan calon
T1 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya yaitu suratDewan Pimpinan Daerah partai Karya Peduli Bangsa29. T3.
Bahwa menurut keterangan KPU parpol PKPB mencabutdukungannya pada tanggal 21 Maret 2010.33Bahwa reaksi dari. gabungan partai politik yang lainadalah langsung menambahkan dengan partai pendukungBahwa partai yang masuk ~ adalah Partai HANURA.Bahwa saksi lupa kapan menyerahkan penambahan partaitersebut, pokoknya sebelum batas waktu berakhir,sekitar tanggal 8 April 2010.Bahwa batas akhir pendaftaran adalah pada tanggal 9April 2010.
Bahwa kekurangan persyaratan adalah sebagimanatercantum dalam bukti P7c, P7df, P7e, P 7fBahwa ada surat dari parpol yang mendukung pasangancalon bupati dan wakil bupati dan ditandatangani olehketua dan sekretaris masing masing parpol. 35Bahwa yang ikut mendaftar ke KPU Lombok Tengah adalahsemua partai pengusung yaitu) PPRN, PDK, PPP, PPPI,Bahwa partai pendukung yang tidak hadir pada waktumendaftar ada dua yaitu Partai Matahari Bangsa danPartai Republikan.Bahwa Partai Republikan tidak hadir karena
;At Bahwa saksi tahu sekali partai partai apa saja yangmendukung pasangan SAMASAMA ada delapan partaipolitik yaitu) PPPI, PPP, PPRN, PKPB, PDK, PMB,PPIdanREPUBLIKA.; 2 errr errr eee Bahwa kesepakatan ditanda tangani tanggal 10 Maret2010.
194 — 146
Partai Persatuan Nasional (PPN).
Tidak menjadi Anggota Partai politik lain.
Pusat Partai Hati NuraniRakyat.
MUNASLUB tahun 2016 Partai HANURA.
Umum Partai Hanura;4.
110 — 42
Nama Surya Dharma Paloh, selaku Ketua Umum DewanPimpinan Pusat(DPP) Partai NasDem.Ttl : Banda Aceh 16 juli 1951.Pekerjaan :Pengurus DPP Partai NasDem.Agama Islam.Alamat : Jin. R.P Soeroso No. 44 Gondangdia lama, Jakarta.selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT 2. Nama Nining Indra Shaleh, selaku Plt.
Jacki Uly, M.H, selaku Ketua Dewan PimpinanWilayah (DPW) Partai NasDem Provinsi NTT.Ttl Kupang 29 September 1952.Pekerjaan :Pengurus DPW Partai NasDem Provinsi NTT.Agama Kristen Protestan.Alamat Jin.
Merujuk surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor 094SVDPPNasDem/II/2016 tentang usulan PAW dan No. 095S/DPPNasDem/ll/ 2016 perihal rekomendasi pemberhentian antar waktuAnggotaDPRD Kabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. PiterYulius Takoy ; 22 222 nnn nnn non ron nen nnn nen ne nnn ne neb.
Merujuk surat Dewan Pimpinan Wilayah Partai NasDem Provinsi NTTNomor : 16/Sl1/DPWNasDemNTT/IV/2016 tanggal 11 April 2016perihal Instruksi dan surat Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDemNomor : No. 095SVDPPNasDem/ll/) 2016 tanggal 16 Maret 2016perihal Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRDKabupaten Kupang dari Partai NasDem Sadr. Piter Yulius Takoy ; Halaman4dari25Putusan Perdata Nomor : 31/Pdt.G/2016/PN.OLMb.
DPD Partai NasDem Kabupaten Kupang mengajukan usulanPergantian Antar Waktu Anggota DPRD dari Partai NasDem atasnama Sdr.
120 — 56
NamaPartai Politik PSI ; VII Bahwa adanya Pengangkatan DPRD Kota Batu dari Partai Serikat Indonesia atasnama Nissom sangat bertentangan dengan rekomendasi partai dan bahkan Sdr.
Ismini sebagai calon terpilih anggota DPRD KotaBatu dari Partai Sertikat Indonesia No.
Olehkarena itu gugatan tidak cermat, jelas22.dan terang maka gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima serta harus ditolak ; Bahwa Perkara ini saat ini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Surabayadengan Register Perkara Nomor 449/Pdt.G/2004/PN.SBY. tentang Sengketa ( konflik )intern Partai ditubuh Partai Sarikat Indonesia ( DPD PSI ) Jawa Timur, DewanPimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia ( DPP PSI ) dan Suami Penggugat denganDewan Pimpinan Cabang Partai Sarikat
DPP Partai Serikat Indonesia No. 067/SK/DPP/V1I/2004, tanggal 24 Juni2004, tentang Pemberhentian sebagai Pengurus dan Anggota Partai Serikat Indonesia ; 8 Bukti TIL Int7:Copy SK DPP Partai Serikat Indonesia No. 017P1/SK/DPP/C31/V1I/2004, tanggal 24Juni 2004, tentang Perobahan Struktur, Komposisi dan Personalia DPC Partai SerikatIndonesia Kota Batu Masa Bakti 20032008 ;9 Bukti T.ILInt8 :Copy Dokumen Pendirian Pedoman Teknis Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Partai Serikat Indonesia ; 10 Bukti
DewanPimpinan Cabang Partai Serikat Indonesia Kota Batu ) maka berdasarkanketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) ART Partai Serikat Indonesia ( vide buktiP15=T.II.Int8 ) yang berwenang memberhentikan Sdr. NISSOM adalah Dewan PimpinanPusat Partai Serikat Indonesia. Dimana Sdr.
220 — 114
dari Partai Politikapabila:a.
,Serta Pembelaan Diri Pengurus Dan/Atau Anggota Partai GolonganKarya, pada Bab V Mahkamah Partai.
THl1 : Fotocopy Undangan Rapat DPD Il Partai GolkarKab.
Politik;Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 tentangPartai Politik menyebutkan:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan
dibentuk Mahkamah Partai.
Terbanding/Terdakwa : MGS BUSTOMI Bin MGS ABDUL HALIM
103 — 50
.,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
Menetapkan barang bukti berupa:Buku tabungan Bank Lampung Partai PKPI DPK LU dan copy
rekening tabungan;
Copy
Laporan Pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan Partai PKPI DPK LU Tahun 2012,2013,2014 tahap I dan Tahap II, 2015;
Copy Rencana Penggunaan Dana bantuan keuangan partai PKPI DPK LU Tahun 2013 dan 2014;
Copy SP2D Pencairan dana hibah Partai PKPI DPK LU Th.2012 s/d Th.2015;
Peraturan Daerah Kab.Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2006 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 24 Tahun 2009;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
Peraturan Badan Pemeriksaan Keuangan RI Nomor 2 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah RI Nomor 83 Tahun 2012;
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 77 Tahun 2014;Dikembalikan kepada sekretariat Partai PKPI DPK LU.
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANI terdakwa dalam berkas terpisah)menyampaikan suratpermohonan bantuan keuangan partai politik kepada BupatiLampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupae Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan
keuangan partai politikHal 5 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJKe Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan = bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyae Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.
Terdakwa selaku selaku Wakil Sekretaris bersamasama denganKetua Partai Keadilan dan Kesatuan Indonesia (DARWAN, SE BinHUSIN ENANIyang penuntutannya dalam berkas terpisah)Hal 28 dari 61 hal Put No 6/Pid.SusTPK/2019/PT TJK menyampaikan surat permohonan bantuan keuangan partai politikkepada Bupati LampungUtara menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik,ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris partai politik sertamelampirkansebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasiberupa :Surat Keputusan
DPP Partai Politik yang menetapkan susunankepengurusan DPC Partai Politik tingkat kabupaten/kota yangdilegalisir Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PartaiPolitikFotocopy surat keterangan NPWPSurat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dansuara partai politik hasil pemilihan umum DPRD. tingkatkabupaten/kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KomisiPemilihan Umum kabupaten/kotaNomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan denganpernyataan pembukaan rekening dari bank
yang bersangkutanRencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politikLaporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuankeuangan tahun anggaran sebelumnyaSurat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntutsesuai peraturan perundangan apabila memberikan keteranganyang tidak benar yang ditandatangani ketua dan seketaris DPCdiatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik2.
383 — 95
BASRI DAMIS, SH, MH, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Sam Ratulangi (Gang Arab) Kota Ambon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;2. SALEH TUAHUNS, S.Sos, pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Manusela RT.12, Kel.
Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (DPC PKB) Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;
dalam rezim Lex Speasialist, maka mekanisme penyelesaianPerselisihan Partai Politik secara absolute harus mengacu kepadaUndangUndang Partai Politik yang secara positif telah secara rigidmengatur bentuk dan tata cara penyelesaian perselisihan partai politikdimaksud, dengan demikian maka gugatan Penggugat sangat tidakberalasan hukum;3.
Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal partaipolitik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.Ayat (2) ... Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Ayat (3) ....
internal atas segala produk kebijakan partai;4.
Amahai, Tehoru dan Banda;e Bahwa kader dari Seram Utara selalu memenuhi kewajibannyamenyetor kontribusi ke partai. Ada rekening partai sehingga kaderlangsung bisa memasukkan ke rekening tersebut.
Bahwa gugatan Penggugat sangat prematur dan keliru oleh karenaberdasarkan UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai PolitikPasal 32 ayat (1) , (2), (8) dan (4) mengenai perselisihan partai politikharuslah diselesaikan oleh internal partai politik sebagaimana diatur dalamAD dan ART yang dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik;Putusan Perkara Perdata No.06/Pdt.G/2012/PN.MSH halaman 40 dari 44 halaman2.
49 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
tetap dan kepengurusan Partai Politik yangHalaman 8 dari 42 halaman.
Kepengurusan Partai Politik disetiaptingkatan dipilin secara demokratis (Pasal 22 UndangUndangNomor 2 Tahun 2011) melalui musyawarah sesuai dengan AD/ARTdan pergantian Kepengurusan Partai Politik disetiap tingkatandilakukan sesuai AD/ART (vide Pasal 22 dan Pasal 23 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik);Bahwa Menteri Hukum dan HAM RI dalam menerbitkan suatupengesahan kepengurusan Partai Politik mutlak bersandar kepadaUndangUndang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2011 yaitu Pasal 23sebagai
politik atau gabungan partai politik pesertaPemilu dan/atau Calon Perseorangan.
KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politiktingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon;4. Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik Tingkat Provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU;5.
Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkatkabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai PolitikTingkat Pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusanPartai Politik Tingkat Kabupaten/Kota kepada Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Provinsi sebelum masa Pendaftaran PasanganCalon dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinankeputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6),Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon;Halaman 33 dari 42 halaman.
Tergugat:
1.MARDIANTO
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Jambi
Turut Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Bungo
2.KOMISI PEMILIHAN UUM (KPU) Kabupaten Bungo
38 — 0
Tergugat:
1.MARDIANTO
2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang (DPP PBB)
3.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bulan Bintang (DPW PBB) Provinsi Jambi
Turut Tergugat:
1.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) Kabupaten Bungo
2.KOMISI PEMILIHAN UUM (KPU) Kabupaten Bungo
229 — 47
HATTA RAJASA, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasional (PAN) alamat Jl. TB. Simatupang No. 88 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutdisebut sebagai TERGUGAT I;2 ALI TAHER PARASONG, selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai AmanatNasional (PAN) alamat Jl. TB. Simatupang No. 88 Pasar Minggu Jakarta Selatan, selanjutdisebut sebagai TERGUGAT II;3. H. BABAY TAMIMI, selalu Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional(PAN) Kabupaten Garut, alamat Jl.
Amanat Nasional adalah merupakan perselisihan internal partaipolitik yang tata cara penyelesaiannya sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 2tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah dirubah dengan UndangundangNomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 2 tahun 2008 tentangPartai Politik, dimana berdasarkan pada pasal 32 secara jelas dan tegas menyebutkanbahwa:Ayat (1)Penyelesaian Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadimaksud dalam AD dan
c (2) yang menyebutkan : pemberhentian tetap pengurus partaiditetapkan oleh Dewan pimpinan partai dua tingkat di atasnya setelah mendapatrekomendasi dari dewan pimpinan partai satu tingkat di atasnya..Bahwa Penggugat telah diberhentikan secara tetap dari keanggotaan partai karenadinilai telah melanggat AD/ ART partai yaitu :Melakukan wan prestasi atas pengingkaran kesepakatan yang telah dibuatdihadapan Tergugat IV sebagaimana Akta Notaris Nomor 33 tertanggal 22 April2010Tindakan pengingkaran Penggugat
pertanggungjawababkeuangan; dan/ atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik (vide penjelasan pasal 32UU.
menyatakan diri sebagai tidakberwenang memeriksa Perkara yang bersangkutan (Niet Ontvankelijkverldaarct) dan SuratEdaran Nomor 11 tahun 2008 Tentang Gugatan Yang berkaitan Dengan Partai Politik pada point3 menyebutkan bahwa gugatan kepada fungsionaris Partai dalam tubuh partai yang diajukanpada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajibberhatihati dalam penyelesaiannya jangan sampai Putusan tersebut akan menghambat tahapandalam proses Pemilu;Menimbang, bahwa
116 — 91
Calon WakilKepala Daerah Kab Pulang Pisau adalah dengan dukungan 9 Partai Politiksebagai pengusung/pendukung pencalonan para Penggugat sebagai BakalCalon Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten Pulang Pisauadalah masingmasing :1) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra ) ;2) Partai Damai Sejahtera (PDS) ; 3) Partai Indonesia Sejahtera (PIS) ; 4) Partai Bulan Bintang (PBB) ; 5) Partai Persatuan Daerah (PPD) ;6) Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ;7) Partai Barisan Nasional (Barnas) ;8)
Partai Serikat Indonesia (PSI);9) Partai Pemuda Indonesia ;3.
Terhadap penolakan pendaftaran para Penggugat sebagai bakal Calon KepalaDaerah dan Wakil Kepala Daerah, yang didukung 9 (Sembilan) gabungan partaipolitik sebagai pengusung yaitu : Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA),Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Indonesia Sejahtera (PIS), Partai BulanBintang (PBB), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai SerikatIndonesia (PSI), dan Partai PN MARHAENISME yang dilakukan oleh
Kabupaten PulangPisau tahun 2009, sedangkan yang dimaksud dengan Pimpinan Partai Politikmenurut ketentuan tersebut pada huruf B angka 6 Pimpinan Partai Politik adalahKetua dan Sekretaris Partai Politik atau sebutan Pimpinan partai lainnya atau paraKetua dan Sekretaris gabungan Partai Politik tingkat Kabupaten Pulang Pisau sesuaidengan kewenangannya berdasarkan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapatbahwa partai atau gabungan partai
T13, Partai Bulan Bintang (PBB)sebagai partai pengusung pasangan bakal calon KETUT WINANDA calon kepaladaerah dan H.R.