Pencalonan, huruf h sebagaiyang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yangmerupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangancalon yang diajukan oleh partai Politik atau gabungan partai politik, telahdidaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masingmasing :No. Nama Partai1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Des Partai Bulan Bintang (PBB)3. Partai Kedaulatan (PK)4.

Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2. Partai Bulan Bintang (PBB) 2156 1ie Partai Kedaulatan (PK) 4172 14.

Pengurus DPD Partai HANURA Propinsi SulawesiSelatan waktu itu; Bahwa...39 Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon yang menjadi perhatian dan fokusutama penilaian adalah adanya suatu Surat Pencalonan dari Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Sebagaimana ketentuan ini ditegaskan

dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, tersebut sebagai berikut : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWKKPU PARTAIPOLITIK) beserta lampirannya yang ditandalangani oleh pimpinan partai politikatau para pimpinan partai politik yang bergabung; Pimpinan partai politik sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdirr dari Ketuadan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan

Sinjai sebagai pasangancalon dengan mendasarkan pada SURAT PENCALONAN Gabungan Partai Politik,yaitu Partai GOLKAR yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua danSekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai serta Partai HANURA yangditandatangani oleh unsur pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yangmenjabat saat itu, yaitu Sdr. MUH. IDRIS, SE. (selaku Ketua DPC) dan Sdr.IRWAN, S.Pd.

yang akan duduk sebagai anggota dewantersebut saudara SARJONO ternyata bermasalah sehingga diberhentikan darianggota dan kepengurusan partai dan tidak bisa duduk sebagai anggota dewandari perwakilan partai PKPI.Bahwa saudara SARJONO yang memperoleh suara urutan pertama terbanyakdan saudara B.

Penggugat tanpa bukti yaitu memfitnah Penggugat pada awal Mel2014 kepada Ketua Partai PKPI DPD tingkat provinsi dan menurut fitnahTergugat tersebut, Penggugat ada menjual suara ke partai lain, sehinggaPenggugat oleh pengurus DPD Partai PKPI tingkat provinsi melaporkan ketingkat pusat di Jakarta dan kemudian oleh pimpinan partai tingkat pusatPenggugat diberhentikan pada tanggal 21 Mei 2014 dari kepengurusan partaldan juga dari keanggotaan partai.Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G

dari perwakilan partai PKPI daerah pemilinan Landak IIkarena Penggugat sesuai dengan aturan partai dan KPU yang manaPenggugat memperoleh suara dengan urutan ketiga yang terbanyaksedangkan urutan yang pertama, kedua bermasalan dan seharusnyaPenggugat lah untuk jatah yang satu orang yang berhak untuk duduk sebagaianggota Dewan Perwakilan Rakyat perwakilan Partai PKPI dari daerahpemilinan Landak Il Kab.

oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa Penggugat diFitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Tergugat memfitnah Penggugat menjual suara kepada partai lainsaksi diberi tahu oleh penggugat; Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan antara Penggugat danTergugat: Bahwa saksi tidak tahu kejadian sebenarnya dan kerugian yang dialamiPenggugat sampai Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan; Bahwa saksi tidak

menjadi anggota Dewan disebabkan Penggugat diFitnah oleh Tergugat sesama anggota partai yang suaranya dibawahPenggugat; Bahwa penggugat difitnah oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa Penggugat difitnan oleh Tergugat dengan mengatakan bahwaPenggugat menjual suara kepada Caleg partai lain; Bahwa saksi sebagai pengawas pemilu Desa maka saksi tahu Penggugatsebagai Caleg dari partai PKPI; Bahwa saksi juga sebagai pengurus Adat saat Penggugat melaporkan

kepartai lain yaitu : Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dansudah terdaftar didalam Daftar Calon Tetap (DCT) di KPUD KotaLubuklinggau.Bahwa Kesefakatan Calon Anggota Legislatif Partai Gerindra KotaLubuklinggau Periode 20142019 hanya berlaku bagi Calon AnggotaAnggota Legislatif Partai Gerindra Kota Lubuklinggau (Kader PartaiGerindra), Karena sejak Penggugat pindah ke Partai lain danmencalonkan diri selaku Calon Anggota Legislatif Kota LubuklinggauPeriode 20192024 dari Partai lain yaitu : Partai SolidaritasIndonesia

Pindah ke partai lain.Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 02/Pat.G/2019/PN.

LigBerdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Gerakan IndonesiaRaya tersebut, Maka oleh karena Penggugat sudah pindah ke partaiPartai Solidaritas Indonesia (PSI) maka Penggugat (Andry Tanzil)bukan lagi merupakan anggota/kader Partai Gerindra danKesefakatan tanggal 13 Maret 2014 tersebut hanya berlaku bagiCaleg Partai Gerindra.Bahwa selain itu didalam BAB VI KESEFAKATAN ANGGOTACALON LEGISLATIF PARTAI GERINDRA KOTA LUBUKLINGGAUPERIODE 20142019 TENTANG SANKSI, Pasal 9 pada angka 3disebutkan secara jelas

yaitu:Caleg yang belum berhasil, pindah Partai atau Keluar dariKepengurusan Partai maka hilang haknya dari kompensasikesefakatan.Berdasarkan Pasal 9 pada angka 3 BAB VI tersebut, MakaPENGGUGAT (ANDRY TANZIL) yang telah pindah ke Partai PSItelah hilang haknya untuk menuntuk dari kompensasisebagaimana tersebut didalam kesefakatan tersebut.4.

hal ini diatur secara jelas didalam kesefakatan tersebut danjuga diatur didalam ADRT Partai Gerindra;.

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KabupatenMalang tanggal 12 Mei 2014 Nomor: 328/Kpts/KPUKab014.329781/2014tentang Penetapan Perolehan Suara Dan Kursi Partai Politik Serta PenetapanCalon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten MalangPemilihan Umum Tahun 2014, Penggugat merupakan calon terpilih untukanggota DPRD Kabupaten Malang dari Partai Golongan Karya ;3.

UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik ;Pasal 16ayat (1)ayat (3) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotannya dari Partai Politik apabila :a. meninggal dunia; a. mengundurkan diri secara tertulis; b. menjadi anggota Partai Politik lain; atau ;c. melanggar AD dan ART ; Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentiandarikeanggotaanPartaiPolitikdiikutidenganpemberhentiandarikeanggotaandilembagaperwakilanrakyat

ACHMAD ANDI, SH. dari keanggotaan danjabatan di DPRD Kabupaten Malang periode 20142019 tanggal 31 Juli 2018 dari Partai Golongan Karya ;Hal. 20 dari 36 hal. Putusan No. 159/G/2018/PTUN.SBY.b. Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malangtanggal 04 Agustus 2018 Nomor Kep.045/DPD II/P.GOLKAR/VIII/2018 tentangPemberhentian Sdr. H. Achmad Andi, SH., M.Hum dari Anggota Partai Golkar.6.

Dengan demikian, dalam hal PENGGUGAT yang telah mengajukansurat pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kabupaten Malang ternyata jugadiikuti penerbitan keputusan pemberhentian dari keanggotaan partai politiksepenuhnya adalah menjadi urusan internal partai politik bersangkutan yang tidakdapat dicampuri dan tidak dapat dinilai kebenarannya oleh TERGUGAT ;Bahwa, sedangkan TERGUGAT dalam hal mencermati usulan pemberhentianPENGGUGAT yang disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik melalui PimpinanDPRD Kabupaten

ACHMAD ANDI, S.H, kepada Ketua Dewan PimpinanDaerah Partai Golongan Karya Kabupaten Malang dan kepada KetuaDPRD Kabupaten Malang tanggal 31 Juli 2018 Perihal PernyataanPengunduran Diri, (fotocopy sesuai dengan aslinya);6. T6 : Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya KabupatenMalang Nomor : Kep045/DPD.II/P.GOLKAR/VIII/2018, tanggal 4Agustus 2018 Tentang Pemberhentian H.

Belitung di Partai Perindo dan juga selaku CalonAnggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4Belitung Belitung Timur dari Partai Perindo bersamasama dengan iaTerdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik danSMP Negeri Selat Nasik atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum

BBLMUSTAR DEDE, S.AP (MUSTAR) dengan Nomor Partai 9 (Sembilan) danNomor Urut Caleg 2 (dua);Terdakwa Il MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) juga memberikanbeberapa rangkap tumpukan amplop undangan yang dibungkus denganplastik transparan yang tidak diketahui beberapa jumlahnya dengan masingmasing rangkap berisi : 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang KARTU WAKIL RAKYATPEDULI, Bergambarkan Foto MUSTAR, S.AP dengan Nomor Partai: 9(Sembilan) Partai PERINDO, Nomor Urut Caleg: 2 (dua), DAPIL BabelNomor

Ketua Dewan Pendidikan dan KomiteSekolah beserta Orang Tua/Wali Siswa;e 1 (satu) buah selebaran yang berisi tentang KARTU WAKIL RAKYATPEDULI, Nomor Seri Kartu: P2: 0964, Bergambarkan Foto MUSTAR,S.AP dengan Nomor Partai: 9 (Sembilan) Partai PERINDO, Nomor UrutHalaman 7 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.

Belitung di Partai Perindo dan juga selaku CalonAnggota DPRD Provinsi dari Partai Perindo dengan nomor urut 2 Dapil Babel 4Belitung Belitung Timur dari Partai Perindo bersamasama dengan iaTerdakwa II MUHAMAD Bin SULAIMAN UMAR (Alm) pada hari Senin Tanggal28 Januari 2019 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam Tahun 2019 bertempat SDN 3 Selat Nasik, SMK Negeri 1 Selat Nasik danHalaman 10 dari 38 Putusan Nomor 25/PID.SUS/2019/PT.

, bersama dengan bendahara bertanggungjawab atas seluruhpembiayaan operasional organisasi dan kegiatan partai;e Bahwa sumber dana yang didapat sesuai AD/ART partai adalah berasal dariiuran anggota partai, sumbangan yang tidak mengikat dari donator partai,bantuan parpol, subsidi dari DPD atau DPP yang bersifat incidental / sesuaidengan kepentingannya;e Bahwa dalam pelaksanaan keuangan partai ternyata terdapat penyimpanganyang dilakukan terdakwa antara lain pertama : adanya bingkisan hari Rayabantuan

;Bahwa mekanisme keuangan di partai, semua kegiatan keluar masuknyakeuangan melalui bendahara, tetapi penggunaan keuangan terserah pada ketua,yang penting ketua bertanggung lawab ;Bahwa kerugian partai dengan adanya indikasi penyelewengan tersebut adalahsebesar Rp. 37.500.000, (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;Bahwa yang harus bertanggung jawab tentang keuangan partai sesuai denganAD / ART partai, adalah ketua bertanggung jawab penuh tentang penggunaankeuangan partai ;Bahwa benar saksi

dan bertanggungjawab dalam mengelolasystem keuangan dan perbendaharaan partai " ;Bahwa dari bunyi AD / ART partai tersebut, berarti ketua partai yangbertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan partai;Bahwa ada upaya klarifikasi terhadap laporan keuangan tersebut kepadaketuanya bahkan terakhir pada tanggal 5 April 2009, dan ketua menjawab "ya"terhadap klarifikasi tersebut ;Bahwa dengan "ya" nya tersebut, terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan partai ;Bahwa Ketua

setiap ada pemasukan / pengeluaran uang selalu saksi catat dalamharian ;Bahwa terdakwa tanda tangan di kuitansi karena kapasitasnya sebagai ketuafraksi ;Bahwa mekanisme partai terhadap penerimaan sumbangan termasuk sumberdana, seharusnya melalui bendahara partai ;Bahwa setiap ada kegiatan partai yang membentuk panitia adalah penguruspartai dengan terlebih dulu di rapatkan ;Bahwa benar setiap ada kegiatan partai, kegiatan keuangan harus melaluibendahara partai ;Bahwa laporan keuangan / neraca yang

Toni ;Bahwa sebelum Joko Supriyanto, yang jadi ketua partai Sdr.

Pasal 12 huruf b UU No. 2 Tahun 2008, yang berbunyi : Partai Politik berhakmengatur dan mengurus rumah tangga organisasi Secara mandiri;2. Pasal 32 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Perselisihan Partai Politikdiselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur dalam AD danART;3.

Pasal 32 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)Halaman 29 Putusan Nomor : 157/G/2018/PTUNMDNdilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik;4.

Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2). Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3). Susunan Mahkamah sebagimana dimaksud pada ayat (2) disampaikanoleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian;(4).

DewanHalaman 33 Putusan Nomor : 157/G/2018/PTUNMDNPimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) di Jakarta Cq.Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara(DPW PPP) Cq.

Maruli Malau dari keanggotaanPartai Persatuan Pembangunan, tanggal 31 Mei 2017;Fotokopi Buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga(AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan hasil ketetapanMuktamar VIII Partai Pembangunan2016;Fotokopi Surat Dewan Pimpinan Cabang Partai PersatuanPembangunan Kota Binjai, Nomor 206/EXT/B/VIII/2017, halusulan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota BinjaiHalaman 39 Putusan Nomor : 157/G/2018/PTUNMDNPeriode 20142019 dari Partai Persatuan Pembangunan, tanggal2 Agustus 2017

Tahun berakhir;

yang bersumberdari Perselisihan Partai Politik sebagaimana dimaksud oleh Pasal 32 dan Pasal33 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ;Bahwa prosedur Penyelesaian Perselisihan Partai Politik sebagaimanabunyi Pasal 32 ayat (1), (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik adalah sebagai berikut :1.

Perselisihan Partai Politik diselesaikan dengan cara musyawarah untukmufakat ;2. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidaktercapai, Penyelesaian Perselisihan Partai Politik ditempuh melaluipengadilan atau di luar pengadilan ;3.

nyatanyata perbuatan yangbertentangan dengan AD/ART serta Peraturan Partai PKB ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) ART PKB disebutkanbahwa Pemberhentian Sementara Personalia Dewan Pengurus Partai hanyadapat dilakukan melalui Rapat Pleno Dewan Pengurus Partai berdasarkanalasanalasan yang kuat secara organisatoris dan tidak bertentangan denganAD, ART, putusan forumforum permusyawaratan partai dan Peraturan Partai ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Partai PKBNomor 0534

dahulu) dalam forum internal partai sebelummengajukannya ke lembaga/badan peradilan.

No. 570 K/Pdt.SUS/2010 3.3.3.4.Jabatan Antar Waktu Partai Kebangkitan Bangsa, disebutkan bahwaPersonalia Dewan Pengurus Partai bisa diberhentikan karena :a. Tidak aktif selama enam bulan ;b. Jelasjelas melanggar AD/ART Partai ;c.

BUSTOMI (terdakwa dalamberkas terpisah) Selaku Sekretaris Partai PKP! DPC Kab.

USMAN Bin USMANmenerangkan bahwa dalam kepengurusan Partai PKPI Lampung Utaraadalah Sebagai Sekretaris Partai PKPI dalam keteranganya bahwa Saksitidak pernah menerima uang / honor dari uang bantuan untuk Partai PKPIyang berasal dari APBD Tahun Anggaran 2012 s/d 2015, bahwa saksiABDULLAH S.

berkaitan dengan Anggaran Bantuan Partai Politik.Bahwa selanjutnya Saksi ABDULLAH S.

Tahun 2012 sebesar Rp.28.000.000 dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;b. Tahun 2013 sebesar Rp.25.000.000, dari Rp.33.171.865 yangditerima Partai;c. Tahun 2014 sebesar Rp.21.800.000 dari Rp. 29.500.000 yangditerima partai;d.

Samarinda, padahal dalam internal partai belumada penyelesaiannya.

Hanura, Partai NasDem dan Partai Golongan Karya;maupun Perbuatan Pihak Tergugat III yang menerbitkan Surat Nomor: 171.3/1215/020tanggal 31 Oktober 2018 Perihal: Laporan Proses Pemberhentian AnggotaDPRD Kota Samarinda dari Partai Hanura dan Partai NasDem dan Surat Nomor:171/1212/020 tanggal 1 November 2018 Perihal: Laporan Proses PemberhentianAnggota DPRD Kota Samarinda dari Partai Golongan Karya Seharusnya sengketa tersebut diuji melalui Pengadilan Tata Usaha Negaraberdasarkan Ketentuan Pasal 1

Fotocpy Surat Walikota Samarinad Nomor : 171/3392/011.01, tanggal 27November Tahun 2018, perihal Usulan Pemberhentian Anggota DPRD KotaSamarinda dari Partai Habura, Partai Nasdem dan Partai Golongan Karya,diberi tanda P2;3.

Hanura, PartaiNasdem dan Partai Golongan Karya yang diterbitkan oleh Tergugat II dan Suratlaporan perihal proses pemberhentian Anggota DPRD Kota Samarinda dari PartaiHanura dan Partai Nasdem yang diterbitkan oleh Tergugat Ill.

,terkait dengan Pernyataan Kehendak dari seorang Anggota Partai, olehkarena seorang Anggota Partai dan Kader Partai terlebihlebih apabilaAnggota Partai dan Kader Partai itu juga adalah seorang Anggota DPRDmaka disitu melekat sejumlah hak dan kewajiban secara timbal balik bukansaja melekat antara hak dan kewajiban sebagai Anggota Partai dan KaderPartai terhadap Partai Politik sebagai induk organisasinya, akan tetapi jugamelekat Hak dan Kewajiban dari seorang Anggota Partai dan Kader Partaisebagai

PKB maupun DPP.PKB. mengabaikan Proses Pemberhentian melalui MAHKAMAH PARTAIPOLITIK, sehingga dengan demikian Pemberhentian PENGGUGAT darikeanggotaan Partai PKB menjadi belum memenuhi syarat yuridis formildan materil Pemberhentian Keanggotaan Partai Politik, karenamengundurkan diri oleh seseorang Anggota Partai yang adalah Kader Partaisekaligus Anggota DPRD adalah salah satu alasan pemberhentianseseorang dari Keanggotaan Partai Politik.

Surat Pernyataan PengunduranDiri dari keanggotaan sebuah Partai Politik merupakan syarat yangdiperlukan oleh Instansi lain yaitu KPU di dalam memproses seoranganggota Partai Politik yang pindah partai untuk menjadi Calon Legislatif diPartai Politik lain, sementara Surat Keputusan Pemberhentian KeanggotaanPartai Politik seorang Anggota Partai asal adalah sebuah syarat yang mutlakdiperlukan ketika seorang Anggota Partai yang adalah Anggota DPR/DPRDakan diberhentikan dari Keanggotaan di Fraksi Partai

PKB yangperan dan fungsinya sebagai lembaga Peradilan Internal Partai untukmemproses segala hal mengenai Kepengurusan, keanggotaan danPemberhentian Keanggotaan seseorang Anggota Partai, Kader Partai bahkananggota DPRD dari DPW. PKB PROVINSI dan Kabupaten/Kotasekalipun ; Bahwa oleh karena tindakan DPP. PKB dan DPW.

PKB, maka tindakantersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang dikualifikasisebagai Perselisihan Partai Politik Tentang Keanggotaan Partai PKBdengan PENGGUGAT ; Bahwa sebagai Anggota Partai dan Kader Partai dari PKB pada waktu itu,maka ketika DPP. PKB dan DPW. PKB PROVINSI LAMPUNG menerimaSurat Pernyataan Pengunduran Diri dari PENGGUGAT, seharusnyaPENGGUGAT diberikan ruang dan waktu yang cukup melaluiMAHKAMAH PARTAIT POLITIK untuk memberikan pertanggung jawabankepada DPP. PKB dan DPW.

Tebet Barat IX No.17, Jakarta 12810 selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Tergugat III/Terbanding;4. H. ASRUL SANI, S.H., Jl. Diponegoro No.60 Jakarta 10310 atau Jl. Tebet Barat IX No.17, Jakarta 12810 selaku Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan, sebagai Tergugat IV/Terbanding;Para Tergugat I sd IV/Terbanding tersebut diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M.

., dkk,Advokat/Pengacara pada Bidang Hukum Dewan PengurusPusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), beralamatdi JI. Diponegoro No.60 atau JI.

Bahwa PENGGUGAT adalah Kader Partai Persatuan PembangunanDewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan ProvinsiJambi dengan Nomor Anggota :05.12.070.2.00010.50 ;. Bahwa saat ini Penggugat adalah Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Propinsi Jambi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan,dengan masa periode 20142019 ;Hal. 2 Putusan No.13/PDT/2018/ PT JMB.

H.Hasan Ibrahim SpdlDari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan tanggal 16 Maret2017 M atau 17 Jumadil Akhir 1438 H maka Tergugat Ill selaku KetuaUmum Partai Persatuan Pembangunan Dewan Pimpinan PusatPartai Persatuan Pembangunan dan Tergugat IV selaku SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunanmengeluarkan Surat Keputusan Nomor 158/ SK/ DPP/W/ W/ 2017Tentang : Pemberhentian Sdr.

Selainbertentangan dengan semangat partai yang tunduk kepada AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga juga bertentangan danmengganggu sikap partai yang teduh memberikan pelayanan kepadakader dan anggota partai ;16.Bahwa melihat selurun penjelasan dan menjabaran pasalpasal yangmenjadi dasar Surat Keputusan Nomor 159/ SK/ E/ IlV 2017 TentangPemberhentian Sementara Sdr.

Persatuan Pembangunan,yang penyelesainnya telah diatur dalam Anggaran Dasar/AnggaranRumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, harus diselesaikanlebih dahulu oleh Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik in casu Partai Persatuan Pembangunan,maka majelis hakim menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidakberwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan PartaiPolitik antara Penggugat dengan Para Tergugat.Menimbang bahwa majelis hakim tingkat banding setelahmempelajari

menjadi calon legislatifpada pemilu tahun 2014, maka Penggugat harus menjadi Anggota PartaiPolitik yang lolos vertifikasi pada pemilu tahun 2014, yaitu partai PDIPerjuangan, untuk menjadi anggota Partai;Politik yang lolos verifikasi Penggugat harus mengundurkan diri dariPartai Patriot untuk menjadi Anggota Partai PDI Perjuangan, hal tersebutdilakukan oleh Penggugat dengan surat pernyataan pengunduran diripada tanggal 22 Juli 2013, dengan alasan bukan karena ingin berhentiatau tidak bersedia lagi

Cabang (DPC) Partai PatriotKota Balikpapan, mengajukan Permohonan Pergantian Antar Waktu atasnama: Ir.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;Halaman 4 dari 20 halaman. Putusan Nomor 07 K/TUN/2015c.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagimenjadi peserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politiktersebut sudah tidak ada lagi;b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidakditarik oleh Partai Politik yang mencalonkannya;c. Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidakdimaknai. Dikecualikan bagi anggota DPR atau DPR dandalam Daftar Calon Tetap dari Partai yang mencalonkannya;2.

Partai Politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadipeserta Pemilu atau kepengurusan Partai Politik tersebut sudah tidakada lagi:b. Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik olehPartai Politik yang mencalonkannya;c.

JAMAL ADI SUSANTO,Melawan :Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN), Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tanjung Pinang,Walikota Tanjung Pinang, Gubernur Kepulauan Riau, Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Tanjung Pinang,

diatas, maka Caleg lainnya Dapil II Kota Tanjung Pinang dari Partai AmanatNasional, termasuk Sdri.

internal Partai Politik,sebagaimana ditentukan dalam Pasal 32 UndangUndang Nomor192 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi sebagaiberikut :1 Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;3.

Susunan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat(2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;4 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud ayat (2)harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari ;5 Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikatsecara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan ;Pasal 33 :1 Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam

Tanjung Pinang Periode 20092014 Daerah Pemilihan IIDari Partai Amanat Nasional ;2 Surat Keputusan DPP Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/B/KWSJ/041/VIII/2009, tertanggal 25 Agustus 2009, tentang Penetapan PenggantianAntarwaktu Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang Periode 20092014, Dapil IIdari Partai Amanat Nasional ;3 Surat Keputusan DPD Partai Amanat Nasional Kota Tanjung Pinang, Nomor:PAN/033.01/A/KS/024/X/2009, tertanggal 20 Oktober 2009 TentangPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kota Tanjung

No.2 tahun 2008 tentang Partai politik ;Menimbang, bahwa pasal 32 Undangundang Partai Politik menentukan :1 Perselisihan Partai politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diaturdalam AD dan ART ;2 Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk olehPartai Politik ;Hal. 47 dari 51 hal.

bahwa :Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 186/PDT/2019/PT KPG(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimana diaturdi dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentukoleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur lebih lanjut secara tegas dalam Pasal 52 ART PartaiGolkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisihan

Hukum dan PeraturanOrganisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/ VII/2017 tentangPERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAMPERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DI MAHKAMAH PARTAI GOLKARBahwa dalam gugatan Penggugat poin 6 dijelaskan bahwa terhadap Kebijakan Partaitersebut, Penggugat tidak mengajukan permohonan penyelesaian perselisinan tersebutkepada Mahkamah Partai, Penggugat hanya mengajukan Surat yang ditujukan kepadaKetua

Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ART PartaiGolkar yang mengatur tentang Penyelesaian

Perselisinan Hukum dan PeraturanOrganisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/ VII/2017 tentangPERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAI GOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKARIV/2014.

Partai GOLKAR.

Bahwa selama menjalankan tugas sebagai Anggota Legislatif di DPRDKabupaten Kampar, sebagai seorang kader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN), Penggugat selalu menjaga marwah partai dengan baik terutamakepada konstituen dan kaderkader Partai Peduli Rakyat Nasional(PPRN) secara berkesinambungan, hubungan mana dilakukandengan selalu menjalin silaturrahmi dan komunikasi antar sesamakader Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) dan juga hubungan denganpara pengurus Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) baik

YANT selaku Ketua Umum Partai DewanPimpinan Pusat dan TEDI BUDIMAN, SE sebagai Wakil SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)DPRD Kampar.

Calon Anggota DPRD yang bersangkutan bisa dilakukan PemberhentianAntar Waktu (PAW) karena diusulkan melalui Partai Politik Asal;Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka terlihat jelas Para Tergugat tidak memilikihak dan wewenang untuk mengajukan usulan Pemberhentian Antar Waktu (PAW)Penggugat, karena Para Tergugat bukanlah Pengurus Partai PPRN yang SAH secarahukum12.

Bahwa Saudara tidak lagi Anggota PPRN atas dasar butir (satu) dan hal tersebuttelah terbukti dengan dengan pengumuman KPU Kabupaten Kampar sebagauDaftar Calon Tetap DPRD Kabupaten Kampar untuk periode 20142019dari Partai Demokratl sebagaiamana terse but dalam BBS pada KPU danmengacu. kepada keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 39/ PPU/TX/2013, UU No: 2 Tahun 2011 danketentuan hukum terkait partai politik..

(PAW) atas keterwakilan DPRD Kabupaten Kampar dari PPRNsesuai ketentuan aturan partai da ketentuan UndangUndang terkait partaipolitik.3.3. Saudara Hefrijon telah membuktikan, bahwa saudara bukan anggota PPRNdan tidak berhak atas keterwakilan DPRD Kab. Kampar dari PPRN Ssebagaimana tersebut dalam BB5, DCT KPU Kab. Kampar dari Partai DemokratKabupaten Kampar.3.4. Saudara Hefrijon telah melanggar AD/ART PPRN, UU Nomor 8, Tahun2011 Dan Undang undang terkait Partai Politik4.

/Kota Desa Sumberker daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor2 dimana perolehan suara sah Partai Politik dan Calon yangtermuat dalam lampiran Model C 1 DPRD Kab./Kota DesaSumberker, Daerah Pemilihan (dapil) Biak Numfor 2 harus samadengan rincian jumlah perolehan suara Partai Politik dan suaraCalon pada Model D1 DPRD Kab.

yang diutus olehpartai PDI Perjuangan untuk mengikuti pleno rekapitulasi perhitungansuara di tingkat desa/kelurahan Sumberker dan saksi yangbertanggung jawab terhadap saksi tersebut;Bahwa setelah saksi AGUS NARAHA melapor kepada saksi dansetelah mendapat foto copy hasil rekapitulasi perhitungan suara ditingkat desa Sumberker berupa format D1, maka saksi melaporkanke partai dalam hal ini ketua Partai PDI Perjuangan, dan partai yangmeneruskan laporan ke Panwas Kabupaten Biak;Bahwa ketidaksesuaian

PAN sedangkan pada Partai PDI Perjuangansaksi tahu setelah melihat Format D1 pada hari Minggu malam tanggal20 April 2014, namun pada saat itu saksi melihat hasil suara dari PartaiPAN sudah kembali normal sedangkan untuk Partai PDI Perjuanganmasih tidak sesuai;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakanyang Terdakwa ketahui hanya perubahan perhitungan suara dari Partai PDIPerjuangan sedangkan dari Partai PAN, Terdakwa tidak tahu;3.AGUS NARAHA, yang dibacakan di persidangan pada

menyurat kePanwas Kabupaten;e Bahwa yang dirugikan dengan adanya perubahan hasil suara tersebutadalah Partai karena hasil suara yang ada di partai sudah berkurang danyang diuntungkan adalah salah satu calon legeslatif yang mendapatpenambahan suara;Menimbang, bahwa terhadap ' keterangan saksi, Terdakwamembenarkan;Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:e Bahwa pada hari kamis, tanggal 17 April 2014 sekitar pukul 16.00 WITsaat penghitungan

suara di tingkat Desa Sumberker, Terdakwamerubah hasil penghitungan suara di TPS yang tercantum dalamformat C1 dengan cara menambah suara yang diperoleh oleh calonanggota legislatif nomor urut 3 (tiga) dari partai PDI Perjuangan atasnama Yeheskiel Randongkir yang diambil dari suara yang diperoleholeh calon anggota legislatif nomor urut 4 (empat) dari Partai yangsama yaitu Cristine Randongkir dan dituangkan dalam format D1;Bahwa format C1 adalah hasil perolehan suara pada TPS sedangkanformat D1 adalah

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, dikembalikan kepada saksi Chofiyah, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1.

JALIL yang rumahnya dipakai sebagai Posko PartaiDemokrat yang rencananya akan dipergunakan sebagai atribut mengikutikampanye Partai Demokrat di Stadion Kanjuruhan Kepanjen akan tetapi sudahhabis sehingga kemudian oleh Sdr.

Jalil untuk meminta kaos partai Demokrat,dan karena di tempat P. Jalil kKehabisan stok kaos, makaoleh P. Jalil saksi bersama Bu Inung disarankan pergi kerumah terdakwa Dodik Herdianto di JI.

ABS PrawirodirjoPts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ10RT.01 RW.04 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen,Kabupaten Malang ;Bahwa sesampai di rumah terdakwa saksi berdua diberikaos partai demokrat sebanyak 30 buah, lalu saksi mintasticker dan pamit pulang, akan tetapi oleh terdakwa saksiberdua disuruh menunggu sebentar dan diberi uang sebesarRp. 600.000, untuk dibagikan dan katanya untuk uangtransport ;Bahwa saksi mau diajak mengambil kaos oleh Bu Inungkarena saksi ingin menghadiri kampanye partai demokrat

;Bahwa benar kaos partai Demokrat dan uang penggantitransport tersebut berasal dari DPP Partai Demokratyang diberikan kepada masyarakat yang mengikutikampanye melalui para caleg partai Demokrat dan parapengurus partai ;Pts No. 03/Pid.S/2014/PN.KPJ16e Bahwa benar terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa benar dari DPP Partai

Bu Inung dengan maksud sebagai biaya penggantitransport ;e Bahwa terdakwa tidak pernah mengarahkan atauberpesan kepada Bu Inung agar pada hari pencoblosanuntuk mencoblos partai demokrat atau memberikansuara pada dirinya sebagai caleg DPRD KabupatenMalang periode tahun 20142019 ;e Bahwa kaos partai Demokrat dan uang yang dibagikanterdakwa kepada masyarakat yang akan mengikutikampanye pemilu semuanya berasal dari DPP PartaiDemokrat, sedangkan sticker berasal dari terdakwa ;mennnnen Menimbang, bahwa

PUTUSANNomor 101 K/Pdt.SusParpol/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada tingkat kasasimemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:1K.H. ABDUL ADZIM SUHAIMI, M.A., selaku Ketua DewanSyura Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU);K.H. MB. FIRJAUN BARLAMAN, selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Drs. H.

CHOIRUL ANAM, selaku Ketua Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);TOHADI, S.H., M.Si., selaku Sekretaris Dewan Tanfidz DewanPengurus Pusat Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU);Keempatnya dalam jabatannya berkedudukan hukum di Jalan Kramat VINomor 8 Jakarta Pusat;5K.H. UBAIDILLAH FAQIH, selaku Ketua Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama Jawa Timur;K.H.

., selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H. MOCH. ARIF JUNAIDY, S.H., selaku Ketua Dewan TanfidzDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama JawaTimur;H.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan SyuraDewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama(DPW PKNU) Jawa Timur sebagai Tergugat VI, H. Moch. ArifJunaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU)Jawa Timur sebagai Tergugat VII;e =H. Hidayat, M.SI.

Luthfi Abdul Hadi, S.H. selaku Sekretaris Dewan Syura DewanPengurus Wilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) JawaTimur sebagai Tergugat VI;e H. Moch. Arif Junaidi, S.H. selaku Ketua Dewan Tanfidz Dewan PengurusWilayah Partai Kebangkitan Nasional Ulama (DPW PKNU) Jawa Timur,sebagai Tergugat VII. H.