• Amin bersamaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendatangikantor DPW Partai Aceh Wilayah Kabupaten Aceh Tengah secara bersamasama dalam 1 (satu) mobil dengan menggunakan mobil milik orang tuaMahbengi bin Zakaruddin (Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkanMunaswinsyah alias Munas bin Zulkifli (Terdakwa dalam berkas terpisah)datang ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah bersama dengansalah satu massa yang tidak dikenali namanya dari Bank BPD Aceh CabangTakengon menuju

  ke Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

  No. 707 K/PID/2015Ketua DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah untuk meminta penjelasandan agar dapat mempertanggungjawabkan dana yang hilang milik massatersebut karena telah terjadi pengalihan dana bantuan rumah BRA darimasyarakat yang berhak menerima kepada masyarakat lain yang tidak sesuaidengan surat keterangan korban konflik (SK3) yang telah diputuskan olehsaksi korban Ismuddin alias Renggali selaku Ketua Partai Aceh WilayahKabupaten Aceh Tengah;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

  menuju ke kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah diikutidengan massa lainnya;Bahwa Amri alias Aman Rahmat bin M.

• Nikolaus Tangayo dari anggota partai HANURA tidakmempunyai kekuatan hukum;.

  Halbar, BupatiHalbar, DPC Partai HANURA Halbar, DPD Partai HANURA Halbar dankepada yang bersangkutan.

  Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) CqDewan Kehormatan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ;3. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)Provinsi Maluku Utara ;4.

  Partai Hanura No.

  Pergantian Antar Waktu AnggotaDPRD Partai HANURA Kabupaten Halmahera Barat.Copy dari copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai HatiNurani Rakyat Kepada Ketua DPD Partai HANURA ProvinsiMaluku Utara, Nomor:

• menuju ke Kantor DPW Partai Aceh KabupatenAceh Tengah diikuti dengan massa lainnya;Bahwa Amri Alias Aman Rahmat Bin M.

  kaitannya dengan Partai Aceh;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwamembenarkan dan tidak keberatan;3.

  Bahwa benar pada saat terjadi pengerusakan Kantor DPW Partai Aceh wilayahKabupaten Aceh Tengah serta pemukulan terhadap saksi Chalidin Gayo terdakwaAmri Alias Aman Rahmat Bin M. Amin berada dilokasi kejadian dan ikut sertamasuk kedalam Kantor DPW Partai Aceh Kabupaten Aceh Tengah;5.

• Politik yaitu :Partai Barisan Nasional (BARNAS), Partai Pemuda Indonesia (PPI), PartaiPengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) dan Partai Demokrasi Kebangsaan(PDK);Bahwa Empat Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugat telah masingmasing memperoleh jumlah kursi DPRD Kabupaten Paniai mencapai 20% yaituPartai BARNAS memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai PemudaIndonesia (PPI) memperoleh kursi DPRD Kabupaten Paniai, Partai Pengusahadan Pekerja Indonesia (PPPI) memperoleh 1 Kursi DPRD Kaupaten

  Dewan Pimpinan Pusat Partai BARNAS dan Dewan PimpinanPusat Partai PPI serta Para pengurus Partai dari DPC masingmasing hadir padaruangan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai dalam Penyerahanseluruh Dokumen Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati serta Surat PenegasanPartai ulang ditujukan kepada Tergugat untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuanyang berlaku serta para Penggugat telah memenuhi Permintaan dari Tergugat;9 Bahwa pada tanggal 20 April 2012, Dewan Pimpinan Pusat Partai BarisanNasional

  Keiya adalah Ketua DPC Partai BARNASKabupaten Paniai berdasarkan Surat keputusan DPP Partai BARNAS Nomor011/SK/PLT/DPP.Partai BARNAS/II/2012 tentang Pengangkatan Pelaksanaantugas Dewan Pimpinan Cabang Partai BARNAS Kabupaten Paniai Tahun 2012;Bahwa Para Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Paniai HenkyKayame, SH., MH.

  Dan Yohanes You tidak dicalonkan dari Partai BarisanNasional (BARNAS) dan Partai Pemuda Indonesia (PPI) berdasarkan Suratrekomendasi Pancalonan dan Surat Penegasan DPP Partai BARNAS dan DPPPPI yang disampaikan pada rapat antara DPP Partai BARNAS dan DPP PartaiPPI pada tanggal 20 April 2012 di Ruangan Kantor Komisi Pemilihan UmumKabupaten Paniai;Bahwa Tergugat tidak cermat dalam melaksanakan tahapan Penelitian terhadapseluruh kelengkapan Persyaratan yang diajukan oleh Para Penggugat sebagaiCalon Bupati

  keabsahan dukungan Partai politik terhadapCalon Bupati Dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh Partai politik, jadi KPUKabupaten Paniai hanya punya tugas melakukan verifikasi faktual terhadapkeabsahan dukungan Partai politik yang mengusulkan Calon Bupati dan WakilBupati Paniai, untuk itu seharusnya Penggugat menggugat Ketua Partai PemudaIndonesia (PPI) dan Ketua Partai Barisan Nasional (Barnas) sebagai Tergugat dalamperkara ini;Oleh karena gugatan Penggugat sudah jelas kurang pihak, maka sudah patut

• , Partai Hanura, PAN, dan PIB.

  , apabila terdapat adanyadua atau lebih Kepengurusan Partai Politik di tingkatPusat.Bahwa di tingkat DPP Partai Demokrat tidak terdapat duaatau lebih Kepengurusan.

  SINGAL, MBA dan YULISA BARAMULI, SH yang diusung olehPartai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai PerjuanganIndonesia Baru dan Partai Hati Nurani Rakyat adalah sah.Selanjutnya pasangan calon Drs. SOMPIE S.F. SINGAL, MBA danYULISA BARAMULI, SH beserta 4 (empat) pasangan calon lainnyayaitu. : NETTY A.

  wakti ituadalah saksi sampai pada tanggal 28 Mei 2010 dan sekarangmenjadi Ketua Dewan Penasehat Partai Hanura di Minut ;Bahwa pendaftaran di KPU tanggal 24 Mei s/d 27 Mei 2010 jam12 malam ;Bahwa Partai Hanura mendukung SBY tetapi selanjutnya tidakdukung SBY lagi ;Bahwa Partai Hanura tidak mendukung SBY lagi karena padabulan Maret 2010 Partai Hanura hanya mendapat 2 (dua) kursisehingga berkoalisi dengn Partai PKPI dan Barnas' sehinggamenjadi 4 (empat) kursi dan mencapai 15 % dan pada awal Maret2010

  Herry Rotinsulu danImanuel Pasulatan ,SE, Ak diusungoleh.......60oleh Partai pelopor, PPP,PKS,PBR, PNI Marhenis,Partai Merdeka, PPI, PIS,PNBK,PKP, Partai Buruh,sedangkan Pasangan Piet P.J.

• Ketua Umum DPP PDS,sementara dalam aturan internal organisasi Partai Damai Sejahtera tidakmengenal istilah PLH.

  STh telah terdaftarsebagai calon tetap di Partai Demokrat Daerah Pemilihan Kaltim 6. Sdr. ArtvaFathra Martin. SE. telah terdaftar sebagai calon tetap di Partai Hanura DaerahPemilihan Kaltim 5. Sdri. MM Rini Puspa Nereng Ssos telah terdaftar sebagaicalon tetap di Partai Hanura Daerah Pemilihan Kaltim 3.

  Bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memiliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera ( MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNo.00I/SKDPP PDS/TI/2013 tanggal 09 Februari 2013 Tentang PengangkatanPersonalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menangani danmenyelesaian sengketa di nternal Partai Damai Sejahtera (PDS). (vide BuktiP5) ;9.

  politik sebagaimana dimaksud pada pasal 32 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik ;bahwa di internal Partai Damai Sejahtera memilliki badan yudikatif bernamaMahkamah Partai Damai Sejahtera (MPDS) sesuai Surat Keputusan DPP PDSNomor : 001/SKDPP PDS/II/2013 tanggal 09 Pebruari 2013 tentangPengangkatan Personalia Mahkamah Partai Damai Sejahtera untuk menanganidan menyelesaikan sengketa di internal Partai Damai Sejahtera

  ebahwa pada pasal 32 ayat (1) UndangUndang tersebut disebutkan, PerselisihanPartai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politik ;bahwa Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik (vide pasal 32 ayat 2 ) ;bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat

• Putusan Nomor 250 K/TUN/2017Bahwa secara internal partai, Penggugat tidak pernah melanggaranggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai ataupun ketentuanketentuan yang ada di partai;Bahwa objek sengketa a quo jelas merupakan suatu penetapan tertulisyang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisitindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan olehDPP PDI Perjuangan sesual Surat Keputusan Nomor120/KPTS/DPP/III/2016 tanggal 22 Maret 2016 karena tidak mengindahkaninstruksi DPP PDI Perjuangan terkait Rekomendasi Calon Bupati dan WakilBupati Badung pada Pilkada serentak Tahun 2015, dan mendukung calonBupati dan Wakil Bupati dari partai lain, adalah nyatanyata merupakanpermasalahan internal partai, sudah seharusnya Penggugat menyelesaikanterlebin dahulu di internal partai, bukan malah menggugat KeputusanTergugat

  yang dikeluarkan telah sesuai dengan peraturan perundangundangan;Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndang Nomor 2Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, diatur sebagai berikut:(1) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutanlain

  Perubaan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008tentang Partai Politik, ditegaskan sebagai berikut:Halaman 8 dari 28 halaman.

  Putusan Nomor 250 K/TUN/2017Bahwa menurut Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UndangUndangNomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, diatur sebagai berikut:(3) Perselisinan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART(4) Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Kemudian

• Menyatakan batal Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.

  ,M.Hum;

  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 120990/MPK.A/KP/2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tanggal 2 Desember 2020., atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH.,M.Hum;

  4.

  Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, atas nama Dr. Elek Tison Somi, SH., M.Hum., dengan keberlakuan keputusan terhitung mulai tanggal 2 Desember 2020;

  5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

  6.

• Fakfak Nomor: A/006/DPC-HANURA/FF/I/2019 tanggal 11 Januari 2019;

dikembalikan kepada Saksi ABDUL ZAINUDIN TANGGI IRIRWANAS;

• 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Nomor: SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 1 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus

  Dewan Penasehat Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 2 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Dewan Pakar Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;
• 1 (satu) lembar asli Lampiran 3 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi

  Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

• 1 (satu) lembar asli Lampiran 4 SKEP/033/DPD-HANURA/PB/V/2016 tanggal 17 Maret 2017 Susunan dan Komposisi Revitalisasi Pengurus Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Fakfak masa bhakti 2016-2021;

dikembalikan kepada Terdakwa BAGUNA PALISOA;

5.

Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPRD Kabupaten/Kota;b. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;c. Juru Kampanye;d. Orang seorang; dane. Organisasi Penyelenggara Kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemiluanggota DPRD Kabupaten/Kota;Bahwa menurut pendapat Ahli perbuatan Terdakwa BAGUNA PALISOAselaku Ketua DPC Partai HANURA Kab. Fakfak yang juga Ketua TimKampanye Partai HANURA Kab.

La Abdul Rahim, DPC partai,partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa bantuan dari partai berupa bahan makanan, sedangkan Terdakwamemberikan bahan makanan dan menyewa kursi sebanyak 300 (tiga ratus)buah, dan kesemuanya akan dipertanggungjawabkan;Bahwa sound system yang digunakan adalah milik DPC Partai HANURA;Bahwa peserta kampanye berjumlah antara 100 (seratus) sampai dengan300 (tiga ratus) orang, Sesuai dengan ijin ke Polres;Bahwa yang memasak adalah pihak keluarga Saksi

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dari Partai HANURA, DPCpartal, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPC Partai HANURA;Bahwa Terdakwa adalah Ketua DPC Partai HANURA, sekaligus Ketua TimKampanye Partai HANURA, juga masih aktif sebagai Anggota DPRDKabupaten Fakfak;Bahwa Terdakwa juga adalah calon anggota legislatif (caleg) untuk Pemilutahun 2019, dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3 (tiga);Bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, serta penyampaian visi danmisi partal;Bahwa yang pertama

La Abdul Rahim, selaku salah satu caleg dariPartai HANURA, DPC partai, partai, serta Terdakwa pribadi selaku Ketua DPCPartai HANURA;Menimbang, bahwa pada saat itu, kegiatannya adalah orasi, sertapenyampaian visi dan misi partai;Menimbang, bahwa yang pertama berorasi adalah Saksi Drs. La AbdulRahim.

• menerbitkan Surat KeputusanMahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPPHPU/2014 tanggal 16September 2016, dalam Perkara PHPU Internal Partai Demokrat tahun2014 antara Sdr.

  partai tidaktercapal, kecuali berkenaan dengan kepengurusan,penyelesaian dilakukan melalui Pengadilan Negeri;Bahwa Dewan Kehormatan Partai Demokrat dalam mengadilisengketainternal Mahkamah Partai Demokrat No. 060/DPPHalaman 5 dari 15 halaman.

  Putusan Nomor 395 K/TUN/2017PHPU/2014 telah bertindak melampaui kewenangannya danpengambilan keputusan tidak dilakukan dalam mekanisme yang benar.Bahwa Tergugat yang berstatus Terlapor dalam perkara ini tidakpernah dipanggil untuk dimintai keterangan atau untuk melakukanpembelaan diri sebagaimana tata cara pembelaan diri yang telahdiatur dalam AD/ART Partai Demokrat; Bahwa Partai Demokrat telah mengatur mekanisme pemberhentiananggota Partai Demokrat sesuai dengan ART Partai Demokrat Pasal 8yang mengatur

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2).

  Putusan Nomor 395 K/TUN/2017Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari Pimpinan Partai Setingkatnya.Hal ini senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat DaerahPemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota harus berdasarkanusulan dari Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota untuk DPRDKabupaten/Kota diteruskan oleh Surat Pemberhentiandari DewanPimpinan Pusat Partai yang bersangkutan dalam

• Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Neon Box, Plank Kantor DPD,Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdem tersebut sehingga dapatdipergunakan lagi.e Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa secara bersama merusak Neon Box,Plank Kantor DPD, Tiang Kayu Baleho, Tiang Bendera milik Partai Nasdemtersebut sehingga dapat dipergunakan lagi.

  plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem Kabupaten Bengkalismengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enam juta delapanratus ribu rupiah);Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkansemua keterangan saks1;2 KASRIADI Bin ABU KASIM

  sebagaiyang menhentakhentakkan plank Kantor DPD Partai Nasdem Bengkalisdengan menggunakan tangan hingga tiang plank DPD Partai NasdemBengkalis tersebut patah dan terjatuh ke tanah serta mencoret neon boxdengan menggunakan cat filox kaleng warna merah;e Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa Partai Nasdem KabupatenBengkalis mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 6.800.000, (enamjuta delapan ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanapakah berdasarkan

  Nasdemyang sudah dalam keadaan rusak; (satu) buah tiang kayu baleho yang sudah dalamkeadaan rusak; 2 (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak; 2 (dua)helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak oleh karena terbukti dipersidangan adalah milik dari DPD Partai Nasdem Bengkalis maka sudah sepatutnyaterhadap barangbarang bukti ini dikembalikan kepada DPD Partai Nasdem Bengkalismelalui saksi Syarifuddin, SH Bin M.

  (dua) buah tiang bendera yang sudah dalam keadaan rusak.e 2 (dua) helai bendera Partai Nasdem yang sudah dalam keadaan rusak.

• Tentang : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

• .(4) Partai...(4) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA95Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapatdiusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik lainnya.24.

  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)Pasal 42Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernurdidaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau perseorangan.Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sertapasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikotadidaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik,gabungan Partai Politik, atau perseorangan.(3) Calon...(3)(4)(5)(6) PRESIDENREPUBLIK INDONESIA27 Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur,

  Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politikditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan parasekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau paraketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik ditingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusanmasingmasing Pengurus Partai Politik tingkat Pusattentang Persetujuan atas calon yang diusulkan olehPengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atauPengurus Parpol tingkat kabupaten/kota.26.

  Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)(3)(4)Pasal 47Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenerima imbalan dalam bentuk apapun pada prosespencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati danWakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politikterbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksudpada ayat (1), Partai Politik atau gabungan PartaiPolitik yang bersangkutan dilarang mengajukan calonpada periode berikutnya

  Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)(2)Pasal 53Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarangmenarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calondilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkansebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPUKabupaten / Kota.Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politikmenarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calonmengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Partai Politik atau gabungan Partai Politik yangmencalonkan

• Bahwa sesuai penjelasan Pasal 102 ayat (2) huruf h PP Nomor 16 Tahun2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan RakyatDaerah menegaskan : dalam hal anggota partai politik diberhentikan olehpartai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melaluipengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemberhentiananggota partai politik yang bersangkutan

  Usaha Negara (objeksengketa) bertentangan dengan peraturan perundangundangan, disebabkanterdapat cukup fakta hukum bahwa sampai dengan saat ini berkaitpemberhentian Tergugat dari keanggotaan partai politik belum sah secarahukum disebabkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatanhukum tetap sebagaimana dimaksud UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 ;Fakta hukum dimaksud adalah bahwa pemberhentian : Penggugat darikeanggotaan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), sampai dengan saatini masih terdapat

  Bahwa objek sengketa tidak memiliki dasar hukum yang sah yang menyatakanbahwa sengketa partai politik antara Penggugat dan Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;5.1. Objek sengketa bertentangan dengan Asas Proporsionalitas ;Bahwa Penggugat menyadari sepenuhnya bahwa kewenangan untukmenerbitkan Surat Keputusan Peresmian PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota sepenuhnya adalah hak/kewenangan Tergugat.

  Bojonegoro yang memperolehdukungan suara rakyat terbanyak untuk mengemban mandat sebagai anggota DPRDKabupaten Bojonegoro periode 2009 2014 dari Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) ;7. Bahwa sampai dengan saat ini tidak terdapat fakta hukum bahwa rakyat (sebagaipemegang kedaulatan negara) khususnya dari daerah pemilihan Penggugat, telahmencabut mandat yang mereka (rakyat) memandatkan kepada diri Penggugat padaPEMILU Anggota DPRD Kabupaten tahun 2009 dari Partai Hati Nurani Rakyat(HANURA) ;8.

  Bojonegorotanggal 25 April 2011 Nomor SKEP.028/DPCBJN/HANURA/IV/2011 junctotanggal 9 Februari 2012 Nomor SKEP.005/DPCBJN/HANURA/II/2012 yangmendapat persetujuan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai HANURAmelalui surat 19 April 2011 Nomor A/442/DPPHANURA/IV/2011, olehkarenanya sengketa tersebut termasuk dalam perselisihan partai politiksebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun2008 jo.

• sesuaitingkatnya, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan secaratetap atau permanen ;Ayat (11): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai yang bukandipilih secara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yangtelah diberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaandiri dalam rapat pleno Dewan Pengurus Partai, maka Personalia DewanPengurus Partai yang bersangkutan dianggap telah menerima keputusanpemberhentiannya ;e Ayat (12): Apabila Personalia Dewan Pengurus Partai

  yang dipilihsecara langsung dalam forum permusyawaratan tertinggi Partai yang telahdiberhentikan tidak menggunakan hak untuk melakukan pembelaan diridalam forum permusyawaratan tertinggi Partai luar biasa atau forumpermusyawaratan tertinggi khusus Partai sesuai dengan tingkatannya, makaPersonalia Dewan Pengurus Partai yang bersangkutan dianggap telahmenerima keputusan pemberhentiannya ;6 Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2013 Kantor DPRD Kota Kedirimendapatkan demo dari Partai PDIP serta beberapa

  satu persyaratan bakal calonAnggota DPR, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yangmengharuskan menjadi Anggota Partai Politik Peserta Pemilu dengandibuktikan oleh kartu tanda Anggota Partai Politik Peserta Pemilu tersebut.Partai Politik Peserta Pemilu yang dimaksud UU No. 8 Tahun 2012tersebut adalah tentunya Partai Politik yang masuk verivikasi PemiluPeriode 2014 2019 Sedangkan Partai Kebangkitan Nasional Ulama(PKNU) bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimanadimaksud oleh Undangundang

  Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Gerindra(ke dua Partai Politik tersebut adalah sebagai Partai Politik PesertaPemilu), malahan Pen Caleg an Para Penggugat/Para Pemohon PK justrumelaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf n dan ayat (2) huruf i UUNo. 8 Tahun 2012.Judex Facti kilaf atau tidak melihat bahwasanya Partai KebangkitanNasional Ulama (PKNU) tidak masuk ferivikasi Pemilu 2014 sehinggaPKNU bukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana yangdimaksud dan dikehendaki oleh UU

  Perbedaaan yang sangat krusial adalah PKNUhanya berstatus sebagai Partai Politik periode Tahun 2009 2014 (tidakmasuk cakupan UU No.8 Tahun 2012) namun sebaliknya Partai Politikyang mencalonkan Para Penggugat/Para Pemohon PK sebagai calonlegislatif (PPP dan Partai Gerindra) adalah berstatus Partai Politik PesertaPemilu (sebagai Partai Politik periode Tahun 2014 2019) (berdasarkanverifikasi Pemilu 2014/cakupan UU No.8 Tahun 2012).Dengan demikian tidak dapat dikatakan bahwa Para Penggugat/ PemohonPK

• Sinambela S.IP masih terkait dengan Partai PeduliRakyat Nasional (PPRN) berdasarkan fakta dan kronologis berikut ini ; 1 PENGGUGAT (Brigjend TNI (Purn) Tarida H Sinambela S.IP.) adalah salahseorang pendiri dan pemrakarsa Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) ; PENGGUGAT adalah deklarator Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) di Hotel Shangrila Jakarta ;PENGGUGAT adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PartaiPeduli Rakyat Nasional (PPRN) berdasarkan akta Pendirian Partai PeduliRakyat Nasional (

  ;Bahwa perkara ini sejatinya adalah persoalan internal Partai Peduli RakyatNasional (PPRN), karena Penggugat telah berselisih dengan pengurusPartai Peduli Rakyat Nasional, sehingga seharusnya penggugat menggugatpengurus Partai Peduli Rakyat Nasional yang diketuai oleh H.

  M.HH.19.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April2008 (SK yang pertama (I) PPRN) ; 34Bahwa, apabila suatu partai politik belum sah sebagai badan hukummaka yang memiliki hak dan kewenangan tertinggi adalah para pendiriPartai dan oleh karena itu semua keputusan pada partai tersebut adaditangan para pendiri dan pada bulan November 2007 telah diadakanrapat pendiri Partai PPRN di Parapat, Sumatera Utara yang telahmengambil keputusan yaitu melakukan perubahan AD/ART partai danmengangkat Amelia A.

  dari 90% dihadiri oleh Pendiri Partai =; 40Bahwa, pada rapat pendiri Partai yang dilakukan telah memperolehkeputusan yaitu perubahan AD/ART PPRN dan pergantianpengurus DPPPPRN dan yang terpilih sebagai Ketua Umumadalah Amelia A.

  19 Januari 2012antara DPP Partai Peduli Rakyat Nasional Lawan MenteriHukum Dan HAM RJ dan Ir.

• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010,tentang Pedoman Penyusunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penjelasan Pasal103 ayat (1) yang berbunyi: Yang dimaksud dengan "Pimpinan PartaiPolitik" adalah Pimpinan Partai Polifik di Provinsi untuk DPRD Provinsidan Pimpinan Partai Politik di Kabupaten/Kota, sesuai denganrekomendasi/keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yangbersangkutan;5.

  Politik maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidakberwenang melainkan yang berwenang adalah Mahkamah Partai berdasarkanPasal 32 UU No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008tentang Partai Politik yaitu :Pasal 32:(1).

  Perselisihnan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART;(2). Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik;(3). Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepadaKementerian;(4).

  Penyelesaian perselisinan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (2) harus diselesaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari;(5). Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final danmengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan denganHalaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 379 K/TUN/201 4kepengurusan.Jo.

  IN casu sesungguhnya substansi penentu tersebut sebagai masalah internalPartai Politik yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik hal tersebut menjadikewenangan Mahkamah Partai dan kalau tidak berhasil diselesaikan makaselanjutnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri (Pasal 33 ayat 1).3.

• Pencalonan, huruf h sebagaiyang dimaksud pada angka III.2, maka pada tanggal 11 Januari 2013, yangmerupakan jadwal waktu selesainya tahapan pendaftaran bakal pasangancalon yang diajukan oleh partai Politik atau gabungan partai politik, telahdidaftarkan dan/atau diajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Sinjai oleh Gabungan Partai Politik, masingmasing :No. Nama Partai1. Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)Des Partai Bulan Bintang (PBB)3. Partai Kedaulatan (PK)4.

  Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2. Partai Bulan Bintang (PBB) 2156 1ie Partai Kedaulatan (PK) 4172 14.

  Pengurus DPD Partai HANURA Propinsi SulawesiSelatan waktu itu; Bahwa...39 Bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon yang menjadi perhatian dan fokusutama penilaian adalah adanya suatu Surat Pencalonan dari Partai Politik atauGabungan Partai Politik yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau parapimpinan partai politik yang bergabung, yaitu Ketua dan Sekretaris partai politikatau para Ketua dan para Sekretaris partai politik atau sebutan lain yang bergabung.Sebagaimana ketentuan ini ditegaskan

  dalam Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3)Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2012, tersebut sebagai berikut : Partai politik atau gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal pasangancalon, wajib menyerahkan surat pencalonan (Model BKWKKPU PARTAIPOLITIK) beserta lampirannya yang ditandalangani oleh pimpinan partai politikatau para pimpinan partai politik yang bergabung; Pimpinan partai politik sebagaimana dimakud pada ayat (1) terdirr dari Ketuadan Sekretaris partai politik atau sebutan lain, menyampaikan

  Sinjai sebagai pasangancalon dengan mendasarkan pada SURAT PENCALONAN Gabungan Partai Politik,yaitu Partai GOLKAR yang ditandatangani oleh masingmasing Ketua danSekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai serta Partai HANURA yangditandatangani oleh unsur pimpinan DPC Partai Hanura Kabupaten Sinjai yangmenjabat saat itu, yaitu Sdr. MUH. IDRIS, SE. (selaku Ketua DPC) dan Sdr.IRWAN, S.Pd.

• Bahwaselain sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Penggugat jugasebagai kader atau anggota dari Partai Demokrat dengan nomor anggota083527066078020022001., yang dikeluarkan oleh DPD Partai DemokratJawa Timur yang tunduk pada UndangUndang Nomor 2 tahun 2008,tentang Partai Politik;.

  Putusan Nomor 25 K/Pdt/2013Bahwa Partai Demokrat menurut Tergugat adalah merupakan pimpinan/orang tua/wali bagi seluruh anggotanya, yang harus dipatuhi aturanAnggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART);Bahwa Tergugat adalah Anggota Partai Demokrat serta sebagai kaderPartai Demokrat yang tunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar(AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa begitu pula seharusnya Penggugat apabila merasa sebagaianggota Partai Demokrat dan Kader Partai Demokrat

  , Penggugat harustunduk dan patuh pada aturan Anggaran Dasar (AD) dan AnggaranRumah Tangga (ART) Partai Demokrat;Bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat telahmenentukan ketentuan/aturan sebagai berikut:Ayat 1: Mentaati Anggaran Dasardan Rumah Tangga;Ayat 2: Mentaati keputusankeputusan Partai yang telah diambil dengansah dan serta menjalankan langkahlangkah yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Partai berdasarkan keputusan keputusantersebut;Ayat3: Menunjang kegiatan partai bertanggung

  ,tertanggal 5 Mei 2009, (terlampir) yaitu: Tentang Aturan PenyelesaianSengketa Pemilu Antar Caleg Partai Demokrat dan Penertiban PerilakuPengurus Partai, yang ditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia; Para Calon Legislatif Partai Demokrat seIndonesia;Bahwa surat edaran dimaksud adalah mengatur tata tertib penyelesaianperselisinan/sengketa antar Caleg dilingkungan Partai Demokrat padaPemilu 2009, dalam daerah pemilihan yang sama baik yangmempengaruhiperolehan

  ., tertanggal 5 Mei 2009,(terlampir) yaitu: Tentang Aturan Penyelesaian Sengketa Pemilu AntarCaleg Partai Demokrat dan Penertiban Perilaku Pengurus Partai, yangditujukan kepada: KetuaDPD Partai Demokrat seIndonesia; KetuaDPC Partai Demokrat seIndonesia;Hal. 14 dari 29 Hal.

• ., KewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Ketua Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kabupaten Tolikaraberalamat JL.Kondaga Nomor OQ1, KarubagaKabupatenTolikara; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT2.

  ; Pengajuan calon Anggota DPRD dari peserta Pemilu(partai partai) ; Pelaksanaan Pernild dan penetapan hasil Pemiluyang didalamnya penetapan calon Anggota DPRDterpilih ;5 Pengajuan Anggota DPRD terpilih oleh KPUDmelalui Bupati/Nalikota untuk diresmikan olehGubernur dengan keputusan atas nama Presiden(Pasal 69 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2003 tentangSUSDUKR) ; eee er eee eee Setelah peresmian keanggotaan dilakukan suatu10tahapan lagi yaitu tahapan yang terakhir~ dariPemilu yaitu) dilakukan penetapan

  Ketua danWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tolikara semuanya dari Partai GolonganKarya 9 5 ee eee eee ee ee eee eee eee eee bahwa pada waktu pelantikan Ketua dan Wakil KetuaDewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenTolikara ada yang protes dan menolak karenasemuanya yang dilantik dari Partai Golongan Karya20 bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Tolikara ada 2 (dua) Praksi yaitufraksi Golongan Karya dan fraksiGabungan ; bahwa Partai Golongan Karya memperoleh 21 kursidan

  Partai PKB memperoleh 1 (satu)kursi poop bahwa benar Ketua dan Wakil Ketua DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tolikarasemuanya dari Partai GolonganKarya 35 bahwa benar ke 3 (tiga) unsur pimpinan tersebutdipaksakan karena tidak sesual denganTatib 5 bahwa ada 9 (sembilan) orang anggota Pansusterdiri dari 5 (lima) orang dari Partai GolonganKarya dan 4 (ampat) orang dari PartaiGabungan ; bahwa alasan Anggota Partai Golongan Karya tidakmenggunakan Undang undang No: 27 Tahun 2009,karena jika Undang

  Undang itu digunakan ~ makaseharusnya Ketua dari Partai Golongan Karya dan21Wakil Ketua dari PartaiDemokrat = ; bahwa Tatib di blok tetapi masih lolos keParipurna karena yang duduk didalamnya adalahorang orang dari Partai GolonganKarya ; bahwa tidak ada keberatan pada waktu pelantikankarena keberatan tidakditanggapi poop eee bahwa ada 2 (dua) tatib yang digunakan yaituTatib yang digunakan Partai Golongan Karya danPartaiGabungan ; bahwa tatib dari Partai Golongan Karya mengacupada Undang Undang Nomor

• Sebagai PEMOHON KASASI LAWANDEWAN PIMPINAN WILYAYAH PARTAI ACEH KABUPATEN ACEH TIMUR selaku Ketua Dewan Pimpinan Wilayah c.q ZULFAZLI AIYUB, Dkk sebagai TERMOHON KASASI