Bagi partai politik yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ;3.

Sisa suaraAli Jayadi, SH23 Partai Golkar 17.187 2 1.341 Drs. Suparno Budi S.M.SiSetijono,SH Kategori sisa suara31 Partai Demokrat 12.262 1 4.339 1 H.

G.Riyanto Sisa suara23 Partai Golkar 10.168 1 2.254 Ir. Prita Savitri Kategoti sisa suara1 Suharno, SH Kategori sisa suara28 Partai Demokrat 6.202 1 Suhartono,S.Ag Kategori sisa suara34 PKNU 4.634 1 H.

Memutus pembubaran partai politik ; d.

Bagi partai politk yang tidak memperoleh kursi pada penghitungan tahap pertama, suarasah yang diperoleh partai politik tersebut dikategorikan sebagai sisa suara ; adMenetapkan perolehan kursi partai politik peserta Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota,dengan cara membagikan sisa kursi kepada partai politik peserta Pemilu Anggota Kabupaten/52Kota satu demi satu berturutturut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisasuara terbanyak yang dimiliki oleh partai politik ; Bahwa berdasarkan uraian

HUSEIN ABDUL AZIZ MT, Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan DKI JakartaIl ;h MARCUS SILANNO, S.IP., Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur I;i AHMAD RIFAI SUFTIYADI, Anggota DPR RI Terpilih Tahun 20092014dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Banten II ;j MARULI BUTARBUTAR, S.E., Anggota DPR RI Terpilih Tahun20092014 dari Partai Demokrat mewakili Daerah Pemilihan Riau I ;k WIENDRADININGSIH

Sulawesi Tengah ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) ; NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANKURSIIl UlI1 Partai Hanura 77.230 15 Partai Gerindra 49.9388 PKS 113.760 19 PAN 55.35213.

Nomor 144 K/TUN/2011 14 Il UlIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.841 18 PKS 302.977) 1 19 PAN 80.39113 JPKB 25.77323 Partai Golkar 131.563 124 PPP 69.53928 PDIP 162.902 131 Partai Demokrat 478.826 2 23 2 1 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6)Ini berarti ketidakadilan dan tidak proporsional karena Partai Demokratdengan jumlah perolehan suara hampir tiga kali lipat lebih dibandingkandengan Partai Gerindra atau Golkar tetapi hanya mendapat kursi 2 (kursi)sedangkan Gerindra dan Golkar masingmasing

1 (satu) kursi ;e Pembagian Kursi Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;(Menurut UndangUndang Nomor 10 Tahun 2008) : NO PARTAI SUARA PEMBAGIAN JUMLAHPOLITIK SAH KURSI (TAHAP) PEROLEHANII Ill KURSIIPartai Hanura 39.81815 Partai Gerindra 92.8418 PKS 302.977 1 29 PAN 80.39113. + PKB 25.77323 Partai Golkar 131.56324 PPP 69.53928 PDIP 162.902131 Partai Demokrat 478.826 2 33 6 (BPP 230.772 suara, jumlah kursi 6) ;Ini berarti keadilan bagi partai yang mendapatkan suara yang besar karenajelas maksud dan tujuan

Tahun 20092014 dari Partai Demokratmewakili Daerah Pemilihan Jawa Barat VI ;21Drs.

Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat,6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur,8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur,11.

Hal inidikarenakan Penggugat telah bertindak sebagaimana mestinya sebagaiAnggota Partai, yang tertuang dalam Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008tentang Partai Politik.Pasal 15 UU No. 2 tahun 2008(1) Kedaulatan Partai Politik berada di tangan anggota yang dilaksanakanmenurut AD dan ART.(2) Anggota Partai Politik mempunyai hak dalam menentukan kebijakanserta hak memilih, dan dipilih.(3) Anggota Partai Politik wajib mematuhi dan melaksanakan AD danART serta berpartisipasi dalam kegiatan Partai Politik.Bahwa

UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;2. UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan UndangUndang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;3. Anggaran Dasar Partai Tahun 2010;Hal 14 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.aD).23.24.25.26.4. Anggaran Rumah Tangga Partai Tahun 2010;5.

kepengurusan Partai Politik;g. mekanisme rekrutmen keanggotaan Partai Politik dan jabatanpolitik;h. sistem kaderisasi;i. mekanisme pemberhentian anggota Partai Politik;j. peraturan dan keputusan Partai Politik;k. pendidikan politik;. keuangan Partai Politik; danm. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik.Hal 17 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.an:30.Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2011(1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari PartaiPolitik apabila

2 Tahun 2008 tentang Partai Politikjo.

Periode 2014 2019 memahami dan mengetahui mekanisme penyelesaian permasalahan internal partai politik sesuai dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai politik serta AD/ART Partai Politik bersangkutan, yakni permasalahan internal partai politik adalah diselesaikan melalui mekanisme internal partai yang bersangkutan (Mahkamah Partai Politik bersangkutan), tidak melalui jalur lembaga peradilan sebagaimana yang dilakukan oleh Penggugat

Natuna;8. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;9. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;10. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;11. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Calon Tetap (DCT) yang telah dilegalisir KPU Kab.

Natuna;12. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pencalonan No : 25 / K / DPD PKS / 1434, PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) telah dilegalisir KPU Kab. Natuna;13. 1 (satu) lembar foto copy Surat Model BA dan Model B daftar Bacaleg;14. 5 (lima) lembar foto copy Surat Laporan Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-Up Report) an. ZAINADI;Dikembalikan kepada KPUD Kab. Natuna.15. 1 (satu) lembar surat Status Pegawai Nomor : 034 / 401 / RNI / 2013 dari PT. Pln.

Natunabagi partai peserta pemilu untuk pemilu tahun 2014 bertempat di KPUD Kab.Natuna.Bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melalui Ketua DPD Partai yaknisaksi Hendra Kusnadi pada tanggal 11 April 2013 melakukan pendaftaran calonAnggota DPRD Kab. Natuna dari Partai Keadilan Sejahtera ke KPUD Kab. Natunadengan menyerahkan Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Natuna dan blankomodel BB, BB1, BB3, BB8, BB9, BB10 dan BB11 sebagai syarat pendaftaranyang harus di isi oleh bakal calon anggota DPRD Kab.

Natunamenyatakan pada status pekerjaan terdakwa adalah pensiunan PNS (PLN);Bahwa benar partai tidak ada melakukan Verifikasi dan pengecekan terhadap datadata dari terdakwa ZAINADI karena Partai tidak mempunyai Kewenangan untukmemverifikasi data bakal calon yang mendaftar ke partai dan partai mempercayakansepenuhnya kepada terdakwa ZAINADI atas kebenaran datadata yang telah diisioleh terdakwa ZAINADI yang mana setiap data di tanda tangani dia atas Materaiyang memiliki kekuatan hukum dan pada saat

Natuna yang mana ketuanyaadalah AFFUANDRIS, S.Kom;Bahwa benar partai ada membuat Daftar Bakal Calon sesuai dengan Blanko B danBA dari KPU yang mana Blanko B berisikan jumlah Calon per dapil yang21didaftarkan partai dan BA berisikan nama daftar Calon beserta foto calon di lengkapidengan berkas lampiran calon ( BB sampai BB11 ).e Bahwa benar pendaftaran bakal calon Legislatif dari DPD Partai Keadilan Sejahterapada tangga 09 April 2013 dan yang melakukan pendaftaran tersebut adalah saksisendiri selaku

Keadilan Sejahtera Kabupaten Natuna, Terdakwa berdasarkanketerangan dari Ketua Partai Keadilan Sejahtera Saksi Hendra Kusnadi yangmenerangkan bahwa sejak tahun lalu yakni tahun 2012 Terdakwa telah menghubungisaksi Hendra Kusnadi untuk menjadi anggota Partai Keadilan Sejahtera dan ini akhirnyaterwujud dengan dikeluarkannya Kartu Anggota Partai Keadilan Sejahtera atas namaTerdakwa;Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mendaftar sebagai anggota Partai saksiHendra Kusnadi menerangkan bahwa terdakwa memberikan

Natuna dari Partai Keadilan Sejahtera Kab. Natuna nomor urut 2yang didaftarkan oleh Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera ke KPUD Kab. Natuna.Menimbang, bahwa pada saat dilakukan verifikasi terhadap dokumenpendaftaran atas nama terdakwa Zainadi oleh Komisioner KPUD Kab.

., MSi,DKK;1.Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,2.Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi

., MSi (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal di Jalan Arjuna No.13 RT.004RW.006 Kelurahan Duren Sawit, KecamatanDuren Sawit, Jakarta3. Hj.

EPTATI KAMARUDDIN, MSi (dalam kapasitasnya sebagaiHalaman 1 dari 77 halaman Putusan No.120/G/2011/PTUNJKTPAGEWakil Bendahara Partai Bintang ReformasiPeriode Tahun 20062011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Tinggal di Jalan Pete VI No.16RT.008 RW.012 Kelurahan Gandaria Utara,Kebayoran Baru, Jakarta4. VENCE K.

MAMUAYA, S.E (dalam kapasitasnya sebagai WakilSekretaris Jenderal Partai BintangReformasi Periode Tahun 2006 2011),Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, Tempat i tinggal di JalanPotlot IJIIl/19 RT.001 RW.003 KelurahanDuren Ill, Kecamatan Pancoran, JakartaSelatan ; 5.

LG SYAMSUL MUJAHIDIN, S.E (dalam kapasitasnya sebagaiKetua Partai Bintang Reformasi PeriodeTahun 2006 2011), KewarganegaraanIndonesia, Pekerjaan Swasta, Tempattinggal di Jalan Pejangkik No. 58Pajang, Mataram TimurMarea) gen cn eo eo re ee see weeKesemuanya dalam hal ini memberi kuasakhusus kepada : Adi Mansar, S.H., M.Hum,Denny Ardiansyah Lubis, S.H., M.H, GunturPAGERambe, S.H, Jhon Elly, S.H dan RusnantaS.

tahun 2011PAGE 2016 berdasarkan hasil Muktamar sesuai dengan amanahAnggaran Dasar Partai Bintang Reformasi, dengan demikianPara Penggugat secara hukum memiliki kualitas untukbertindak sebagai Pihak mengajukan Gugatan dalam perkaraAQUO;

Bahwa dalam pencalonan sebagai Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura,Para Penggugat diusung oleh 11 (sebelas)Partai Politik yakni ; Partai Indonesia Sejahtera, Jumlah Suara1408 atau 2,58% ; Partai Kedaulatan, Jumlah Suara 1093 atau2,01% : Partai Matahari Bangsa, Jumlah Suara 802atau 1,47% ; Partai Pekerja Dan Pengusaha Indonesia,Jumlah Suara 547 atau 1.00% ; Partai Republika Nusantara, Jumlah Suara753 atau 1,38% ; Partai Perjuangan Indonesia Baru, JumlahSuara 880 atau 1,61% ; Partai

Kasih Demokrasi Indonesia, JumlahSuara 656 atau 1,20% : Partai Pemuda Indonesia, Jumlah Suara 549atau 1,01% ; Partai Merdeka, Jumlah Suara 201 atau0,37% ; Partai Barisan Nasional, Jumlah Suara 558atau 1,02% ; Partai Demokrasi Pembaruan, Jumlah Suara774 atau 1,42% :Total Perolehan suara 11 (sebelas) Parpol adalah 8,221suara atau 15,08% sehingga memenuhi jumlah dukungan15% sesuai ketentuan didalam Pasal 4 ayat (1) huruf(6) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 Tentang TataCara Pencalonan Pemilihan Umum

Partai Politik atau Gabungan PartaiPolitik yang sudah mengajukan Bakal Pasangan Calon dansudah menandatangani kesepakatan pengajuan Bakal PasanganCalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada BakalPasangan Calon yang bersangkutan dengan ketentuan apabilapartai politik atau gabungan partai politik tetap menarikdukungan terhadap Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan,Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebutdianggap tetap mendukung Bakal Pasangan Calon yang telahdiajukan7.

Bukti P5Surat Pencalonan Model BKWK.KPU. tanggal 15September 2011, yang didukung danditandatangani oleh 11 (sebelas) Partai Politikantara lain : Partai Indonesia Sejahtera,Partai Kedaulatan, Partai Mataharai Bangsa,PPPI, Partai Republika Nusantara, KDI, PartaiPemuda Indonesia, Partai Merdeka, PPIB, PartaiBarisan Nasional, dan Partai DemokrasiPembaruan. (Fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;. Bukti P6Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama AntarPartai Politik Peserta Pemilukada Dalam19 dari 44 Hal.

Bukti P2926Surat Keputusan DPP Partai Pemuda IndonesiaNomor SK32 23/DPPPPI/A/1X/2011 TentangKomposisi dan Susunan Personalia Dewan PimpinanCabang Partai Pemuda Indonesia KabupatenJayapura Provinsi Papua Masa Bhakti 2011 2016Tanggal 1 Agustus 2011. (Fotocopy sesuai denganfotocopy) ;30.

DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (DPP-PPP) dalam hal ini diwakili KETUA UMUM SURYADHARMA ALI, DAN SEKRETARIS JENDERAL H. M. ROMAHURMUZIY, DKK

Ali Jabbar Napitupulu;Bahwa selama menjadi anggota dan pengurus partai Penggugat dengandedikasi yang tinggi telah berbakti kepada Partai dan selalu berperan aktifpada setiap kegiatan yang dilaksanakan Partai Persatuan Pembangunankhususnya untuk wilayah Langkat;Bahwa Penggugat juga berperan aktif untuk membesarkan partai dikalangan masyarakat maupun konstituen partai, dengan banyakmensosialisasikan kebijakan kebijakan partai maupun kegiatan kegiatanpartai untuk kepentingan masyarakat knususnya masyarakat

Abdul Ganidari Jabatannya Sebagai Wakil Ketua Majelis Pakar Dewan PimpinanCabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Langkat dan dariKeanggotaan Partai Persatuan Pembangunan.

32 UU Nomor 2Tahun 2011 yang berbunyi sebagai berikut:Ayat (1):Perselisihan partai politik diselesaikan oleh internal partai politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART, danAyat (2):Penyelesaian perselisihan internal partai politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah partai politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh partai politik;Bahwa di dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ditegaskanmengenai kewenangan Mahkamah Partai DPP, yaitu antara lain :1.

Telah terjadi perpecahan internal pada partai dan dualisme kepemimpinanpartai ;b. Tergugat tidak dapat melakukan konsolidasi dan fungsionalisasi kepemimpinanditingkat pusat dalam hubungannya secara struktural dengan pengurus partai didaerah ;c. Terjadinya kekosongan kepemimpinan Partai baik ditingkat pusat maupun didaerah ;d.

1): "Perselisihan partai politik diselesaikan di internal partai politiksebagaimana yang diatur di AD/ART.Bahwa Kerugian Materiil yang diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagaiberikut :1.

: 01/KEP/MUNASLUBPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P9 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia Nomor : 02/KEP/MUNASLUBPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P10 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P11 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P12 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV

/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P13 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P14 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P15 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi tanda P16 ;Fotocopy Ketetapan Munaslub Partai Pemuda Indonesia NomorPPI/IV/2011 tanggal 30 April 2011, yang diberi

di Cipayung, Bogor, Jawa Barat ; Bahwa setahu saksi Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Pemuda Indonesiatelah memenuhi Forum menurut AD dan ART Partai Pemuda Indonesia dan telahmemilih Ketua Umum terpilih hasil munaslub saudara Drs.

Pengurus Dewan PimpinanProvinsi Kalimantan Selatan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPPPKP INDONESIA) Kalimantan Selatan Masa Bakti 2011 2016 (T.2).

Pasal 34 ayat (4)Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinankeputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/ataukabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU.Pasal 34 ayat (6)Dalam hal pengesahan kepengurusan PartaiPolitik tingkatkabupaten / kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politiktingkat pusat, KPU Provinsi/KIP Aceh meminta kepengurusanPartai Politik tingkat kabupaten/kota kepada Pimpinan PartaiPolitik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran PasanganCalon

Dalam hal terdapat Partai Politik memiliki lebih dari 1(satu) kepengurusan, KPU Provinsi/KIPAceh atauKPU/KIP Kabupaten/Kota hanya menerima 1 (satu)Pasangan Calon yang didaftarkan oleh Pimpinan PartaiPolitik atau gabungan Partai Politik yang dinyatakansah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.(3) Dalam hal Pimpinan Partai Politik atau Gabungan(4)Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat Kabupaten/Kota yang dinyatakan sah sebagaimana dimaksuddalam Pasal 35 memberikan dukungan kepada lebihdari (satu

Dalam hal terdapat perubahan keputusan tentangkepengurusan Partai Politik tingkat pusat,dan/atautingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kotasetelah pendaftaran, Partai Politik wajib menyerahkankeputusan Pimpinan Partai Politik tentangkepengurusan yang baru sesuai dengan peraturanperundang undangan.(5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian administrasi terhadapdokumen perubahan kepengurusan sebagaimanadimaksud pada ayat (4).(6) Perubahan kepengurusan Partai Politik

Politik dipusatdan di daerah sewaktuwaktu bisa berubah, hanya UndangUndang Partai Politikmensyaratkan bahwa pergantian ditingkat pusat yang perlu didaftarkan keMenkumham, sementara di daerah tidak ada kewajiban tentang itu; Saksi ahli menerangkan bahwa mekanisme Partai Politik berbedabeda;Bahwa terhadap perbedaan pendapat antara Pengurus Partai Politik Kabupaten/Kotadalam hal pengajuan pasangan calon Kepala Daerah, kemudian secara mendadakdilakukan pergantian oleh Pengurus Pusat dan itu kadangkadang

terjadi, maka kepengurusan DewanPengurus Partai dipegang oleh kepengurusan setingkat lebihtinggi, atau membentuk caretaker sebagai pengurus sementara;Bahwa berdasarkan Peraturan Partai Kebangkitan Bangsa No.0534/DPPO2/IIWA.I/I/2002 tertanggal 28 Januari 2003, tentang tata kerja DewanPengurus PKB :A.

EDDYCHARDJO, SH, MM, sudah berpindah partai dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) ke Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Sdr. EDDYCHARDJO, SH, MM, juga telah menjadi calon tetap Anggota DPRP dalampemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 2 dari partai (PMB) (Bukti T1 a) ;Dengan berdasarkan hal tersebut di atas DPP PKB telah mengeluarkansurat pemecatan, PAW dan Recall untuk saudara EDDY CHARDJO,SH,MM.

EDDYCHARDJO, SH, MM, sudah berpindah partai dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) ke Partai Matahari Bangsa (PMB) dan Sdr. EDDYCHARDJO, SH, MM, juga telah menjadi calon tetap Anggota DPRP dalampemilu Tahun 2009 dengan nomor urut 2 dari partai (PMB) ;Dengan telah berpindahnya Partai dari salah satu Penggugat (Sdr.

Pusat Partai Kebangkitan Bangsa.

Memelihara kemurnian perjuangan partai sesuai dengan AD/ART,putusan forum permusyawaratan partai dan peraturan partai.b.

dari Partai HANURA.;3.

(1) Undang Undang Nomor : 2 Tahun2011 tentang Partai Politik Perselisihan Partai Politik diselesaikandengan cara musyawarah mufakat4.

Ayat (1)Dilakukan Oleh Suatu Mahkamah Partai Politik Atau SebutanLain Yang dibentuk Oleh Partai Politik .

Politik, Penyelesaian Perselisihan Internal Partai PolitikSebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Dilakukan Oleh SuatuMahkamah Partai Politik Atau Sebutan Lain Yang DibentukOleh Partai Politik .;14.LF,16.17.18.19.20.73Bahwa Penggugat sebelumnya tidak pernah mempersoalkan ataumelaporkan kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai HANURAatau Tergugat perihal perselisihan anggota partai politik, dimanaPartai HANURA memiliki Tim P2 PAW untuk menyelesaikanperselisihan internal partai politik, sehingga Penggugat

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART)Partai HANURA.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu :

1. 1 (satu) lembar surat kelakuan baik dari Polres Banyuwangi Nomor : SKCK/010399/VII/YAN.2.3/2018/SATINTELKAM tanggal 13 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 5024 HK.KET/2018/ PN.Byw tanggal 16 Juli 2018 atas nama Mohamad Ansori;
3. 1 (satu) lembar kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Mohamad Ansori;

4. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda tangan anggota partai demokrat atas nama Yoga Wahu Triangga.
5. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Julisetyo Puji Rahayu;
6. 1 (satu) lembar fotocopy kartu tanda anggota partai demokrat atas nama Heddy Artanto;
7. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tertanggal 6 Agustus 2018; dan
8. 1 (satu) lembar fotocopy KTA atas nama Serka Apm M. Ansori NRP 96527.

Demokrat Kab.Banyuwangi, dengan tugas sebagai penghubungantara DPC Partai Demokrat Kab.

TandaAnggota partai serta dilengkapi dengan surat tugasdari Sekretariat Partai Demokrat Kab.

Hedi dari DPC partai Demokratdengan tujuan untuk melengkapi syarat calonanggota DPRD kabupaten Banyuwangi, selanjutnyaditanda tangani oleh Terdakwa. Dan semua surattersebut Terdakwa masukan sebagai kelengkapanadminitrasi pencalonannya di DPC Partai Demokrat ;Bahwa Saksi mengetahui?

Terdakwa menelponke kantor DPC Partai Demokrat yang diangkat olehSdr.

Banyuwangi melalui Partai Demokrat.2.

Bupati Seferinus Fenanlambir,S.sos dan Johanis Seralarat terdiri atas : No Nama Partai Politik Jumlah Suara1 2 31 Partai Amanat Nasional 448 suara2 Partai Karya Perjuagan 780 suara Halaman 17 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN 6)7) 3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia721 suara(PPPI)4 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 386 suara5 Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) 334 suara6 Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia578 suara(PKPI)7 Partai Pemuda Indonesia (PPI) 518

suara8 Partai Damai Sejahtera (PDS) 383 suara9 Partai Pelopor 397 suara10 Paratai Republik Nusantara 821 suara11 Partai Persatuan Pembangunan 487 suara12 Partai Kebangkitan bangsa (PKB) 521 suara13 Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) 1.071 suara14 Partai Buruh 836 suaraTotal Suara secara keseluruhan 8.281 suara Dengan demikian jika bilangan pembanginya adalah 8.281/49.375x100% = 16.78%. (49.375 adalah jumlah total suara sah secarakeseluruhan di Kab.

Ayat (3) : Partai politik atau gabungan partai politik yang sudahmengajukan bakal pasangan Calon dan sudahmenandatangani kesepakatan pengajuan bakal pasangancalon, tidak dibenarkan menarik dukungan kepada bakalpasangan calon yang bersangkutan, dengan ketentuanapabila partai politik dan gabungan partai politik tetapHalaman 21 dari 75 halaman Putusan Perkara No.16/G/2011/PTUN.ABN9)menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yangbersangkutan, partai politik atau gabungan partai politiktersebut dianggap

politik yang bersangkutan dilarangmengubah atau memindahkan dukungan serta dilarangmengubah komposisi kepengurusan partai politiknya setelahdinyatakan memenuhi syarat administrasi ;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Para Penggugat yangpada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat merupakan BakalPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh gabunganpartai politik yaitu : Partai Amanat Nasional, Partai Pengusaha dan PekerjaIndonesia, Partai Penegak Demokrasi, Partai Pelopor, Partai

PemudaIndonesia, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan dan PersatuanIndonesia, Partai Republikan, Partai Damai Sejahtera, Partai KaryaPerjuangan, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, Partai DemokrasiPembaharuan, Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Buruh untukmenggantikan pasangan calon atas nama Seferinus Fenanlampir, SE danJohanis Seralarat, karena telah menyatakan mengundurkan diri dan adanyasurat pernyataan Penarikan dan Pencabutan berkas dukungan kandidatCalon Bupati atas nama Seferinus

2013, perihal Susunan Alat Kelengkapan DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta adalah suatu kebijakandan keputusan yang diambil oleh PartaiDemokrat melalui suatu mekanisme dan sistem yang berlaku di PartaiDemokrat, yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan PimpinanCabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta ;6 Bahwa dengan tidak mendudukkan pula Dewan Pimpinan Pusat PartaiDemokrat c.q Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat dan DewanPimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Yogyakarta untuk turut

oleh Para Penggugat telah keliru dalam mengkualifikasi danmengkonstatasi suatu peraturan yang berlaku dalam Partai Demokrat(termasuk dalam AD/ART Partai Demokrat);Bahwa senyatanya kesemua Para Penggugat yang pada tanggal 9 Januari2013 telah menyerahkan surat pengunduran diri dari keanggotaan Partai19Demokrat kepada Dewan Pimpinan Cabang Partai DemokratYogyakarta sehingga jelas Para Penggugat bukan lagi menjadi anggotaPartai Demokrat.

Bahwa pengunduran diri Para Penggugat darikeanggotaan Partai Demokrat maka secara otomatis Para Penggugat tidakmempunyai hak dan kewajiban lagi kepada Partai Demokrat, sehinggatidak ada alasan bagi Para Penggugat yang menuntut haknya kepadaPartai Demokrat maupun kepada Tergugat I.

Bahwaanggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta terdiri atasanggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melaluipemilihan umum (Pasal 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Yogyakarta Nomor Tahun 2010) sehingga dengan keluarnya ParaPenggugat dari Keanggotaan Partai Demokrat maka jelas Para Penggugattidak bisa mewakili Partai / Fraksi Partai Demokrat untuk duduk padaAlat Perlengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta.Bahwa tidak ditempatkannya Para Penggugat

Jutru Para Penggugat yangmengundurkan diri dari keanggotaan Partai Demokrat dan tidakmenyatakan mundur dari keanggotaan Fraksi Partai Demokrat padaDewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Yogyakarta telah menunjukkan itikad buruk dariPara Penggugat dan telah merugikan Fraksi Partai Demokrat maupunDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta. Bahwa Keputusanyang diambil oleh Tergugat II juga didasarkan pada sistem, mekanisme,dan ketentuan yang berlaku sehingga tindakan dari Tergugat II adalahbenar.

3 Desember 2014yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 3Desember 2014 dalam Register Nomor 127/PDT.G/2014/PN.Pdg telah mengajukangugatan sebagai berikut:DUDUK PERKARA GUGATAN:1 Bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah salah satu PartaiPolitik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat (1) Undangundang No.2Tahun 2008 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU No.2 Tahun2011 Tentang Partai Politik;2 Bahwa Penggugat aktif sebagai anggota

DPC PDIP Kota Padang dengan KTA13.17.02.002.280456.9626, dan tidak pernah menjadi anggota partai lain, sertaPenggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar larangan ataumelakukan tindakan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga Partai (pasal 7 ART);Bahwa Penggugat sebagai anggota PDIP DPC Kota Padang telah terpilih sebagaiAnggota DPRD Kota Padang periode 2014 2019 hasil pemilihan umumLegeslatif tanggal 9 April 2014 dan sesuai dengan Surat Keputusan KPUD KotaPadang

, sehingga pemberhentian Penggugat oleh para Tergugat A danpara Tergugat B telah menyalahi Anggaran Dasar dan Peraturan Partai yangberlaku, sehingga pemberhentian tersebut menjadi cacat hukum;Bahwa atas perbuatan dari para Tergugat A dan para Tergugat B yang tidakmengacu dan berpedoman kepada Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta Peraturan Partai yang berlaku, mengakibatkan perbuatan ataspemberhentian Penggugat sebagai anggota PDIP dapat dikualifisir sebagaiperbuatan melawan hukum yang telah

Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebut menyangkutpermasalahan internal dalam tubuh partai yang terkait;2. Bahwa dalam hal demikian itu, akan lebih bijak apabila sengketa tersebutdiselesaikan terlebih dahulu dalam forum internal partai, sebelum mengajukannyake lembaga/badan peradilan;3.

ketentuan pasal 19 , dan pasal 20 Anggaran Dasar (AD) dan pasal8, 9 dan pasal 10 Anggaran Rumah Tangga (ART) tentang Sanksi anggota partai,sehingga pemberhentian Penggugat oleh para Tergugat A dan para Tergugat B telahmenyalahi Anggaran Dasar dan Peraturan Partai yang berlaku;Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat adalah murni masalah internalpartai, sesuai ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

Menetapkan barang bukti berupa :- 2 (dua) buah kaos dengan ciri-ciri warna putih kombinasi biru dengan gambar bagian depan SBY dan bertuliskan Beri Bukti bukan Janji SBY Ketua Umum partai Demokrat dan bagian belakang berlambang partai Demokrat dengan bertuliskan Program Pro Rakyat Raskin, Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyat;- 1 (satu) lembar photo copy kartu PNS elektronik atas nama AGUS HERMAWAN ;- 1 (satu) Lembar Photo Copy KTP atas

nama AGUS HERMAWAN;- 1 (satu) lembar surat dari partai Demokrat Nomor : 33-07.021/DPC.PD/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;- 5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor : 33.07.07/DPC-PD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama juru kampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;- 4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr.

Demokrat ;Dalam kampanye terbuka Partai Demokrat tersebut Terdakwa AGUSHERMAWAN telah ikut aktif membagibagikan kaos partai demokrat yangsedang kampanye dengan ciri ciri warna putih kombinasi biru dengan gambarsebagian depan SBY dan bertuliskan Beri bukti bukan janji SBY ketua umumpartai Demokrat dan bagian belakang berlambangkan partai Demokrat denganbertuliskan Program Prorakyat Raskin, Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR,BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyat dimana kaos tersebut dibagikanoleh Terdakwa

Eko Purnomo, SE.MM salahsatu caleg dari Partai Demokrat untuk Dapil VI wilayah Sapuran dan Kepil,Terdakwa juga telah membeli minuman air mineral sebanyak 10 dos yangkemudian dibagikan ke massa simpatisan Partai Demokrat yang ikut kampanye,Terdakwa juga sempat mengikuti Sdr. Eko Purnomo, SE.MM salah satu calegdari Partai Demokrat untuk menemui simpatisan Partai Demokrat, dan terakhirTerdakwa ikut satu mobil bersama Sdr.

Menetapkan barang bukti berupa :e 2 (dua) buah kaos dengan gambar bagian depan SBY dan bertuliskan BeriBukti bukan Janji SBY ketua umum partai Demokrat dan bagian belakangberlambang partai Demokrat dengan bertuliskan program pro rakyat Raskin,Bos, BLSM, BSM, PNPM, KUR, BPJS, terus tingkatkan kesejahteraan rakyatdikembalikan kepada Panwas Kab.

Demokrat Nomor : 3307.021/DPC.PD/III/2014tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;e 5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor :33.07.07/DPCPD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama jurukampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;e 4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr.

PNS elektronik atas nama AGUSHERMAWAN ;1 (satu) Lembar Photo Copy KTP atas nama AGUS HERMAWAN;1 (satu) lembar surat dari partai Demokrat Nomor : 3307.021/DPC.PD/II/2014tanggal 13 Maret 2014 perihal pemberitahuan kampanye terbuka ;5 (lima) lembar salinan photo copy surat pengantar dari partai Demokrat Nomor :33.07.07/DPCPD/II/2013 tanggal 10 Februari 2014 perihal daftar nama jurukampanye / Pelaksana kampanye pemilihan umum tahun 2014;4 (empat) lembar cetakan photo dengan gambar sdr.

Bangkalan, karena telah ditetapkan14sebagai caleg dari partai Gerinda pada Pemilu tahun 2014 , dari DapilJatim 11, berdasarkan penetapan dari KPU Provinsi Jatim, tanggal 22Agustus 2013.Disamping itu, dengan menjadi anggota Partai Gerinda, Penggugattelah diberhentikan dari keanggotaannya di PKB, pada tanggal 19September 2013.Berpijak dari fakta tersebut, Penggugat bukan dan tidak memiliki haksebagai anggota partai, di mana dulu Penggugat terdaftar sebagaianggota, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB

Menjadi anggota Partai Politik lain ; ataud. Melanggar AD dan ART .(2).Tata cara pemberhentian keanggotaan Partai Politiksebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam AD danART.15(3).

Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalahanggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian darikeanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian darikeanggotaan lembaga perwakilan rakyat sesuai denganperaturan perundang undangan .Menurut ketentuan di atas, Partai Politik diberi kKewenangan untukmemberhentikan anggotanya.

bahwa berdasarkan uraian di atas, mekanisme penyelesaianperselisihan Partai Politik sebelum kemudian diajukan penyelesaiannya padaPeradilan Umum, berdasarkan pasal 32 ayat 1 dan 2 UU No.2 tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik , harusditempuh/melalui tahapan penyelesaian oleh internal Partai Politik yang dilakukanoleh mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Menimbang bahwa dari proses jawab jinawab dapat diketahui

Menyatakan bahwa para pihak belum menempuh prosedur penyelesaianperselisihan Partai Politik oleh internal Partai Politik yang dilakukan oleh suatuMahkamah Partai Politik sehingga Pengadilan Negeri Bangkalan belumberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No.16/Pdt.G/2013/PN.BKI;3.

maupun Partai Demokrat CabangSimalungun tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut, sehinggaPenggugat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Partai Demokrat diJakarta, guna untuk menyelesaikan permasalahan tersebut terkait dengankode etik Partai Demokrat;11.Bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Mahkamah Partai Demokrattelah menjatuhkan putusan tanggal 16 September 2014 Nomor050/DPPPHPU/2014 dengan amar: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya; Biaya perkara Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah

Dalam gugatan alamat Tergugat IV tertulis :Jetro Saragih, S.E., Pekerjaan Swasta, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai Demokratuntuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Simalungun Dapil 1dengan nomor urut 4, Alamat Nagori Dolok Kecamatan Silau Kahean Kab.Simalungun. selanjutnya disebut sebagai, Tergugat IV;Diperbaiki menjadi:Jetro Saragih, SE., Pekerjaan Swsata, Status dalam Partai Demokratsebagai Anggota Status dalam Pileg 2014 sebagai Caleg Partai

kursi partai politik jugamengatur tentang kewenangan peradilan umum untuk memeriksaperselisihan hasil pemilinan umum terkait dengan perbuatan yang bersifatpidana, kewenagan Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengankeputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kewenangan Dewankehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), terkait dengan penyimpanganadministrasi penyelenggara Pemilu, dan Mahkamah Partai Politik terkaitdengan perselisihan internal partai;Bahwa selain dari perselisihan partai politik sebagaimana

dimaksud dalampenjelasan Pasal 32 Undang Undang Partai Politik, Mahkamah partai jugaberhak dan berwenang menyelesaikan perselisinan hasil pemilinan umuminternal Partai Demokrat terkait adanya pelanggaran terhadap hak anggotapartai politik berupa pelanggaran hak politik anggota partai politik untukHalaman 12 dari 18 hal.Put.

mengenai persyaratan pengajuan gugatanperselisihan partai politik;Bahwa, sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Pasal 32 ayat (1)Halaman 15 dari 18 hal.Put.

Program sosialisasi partai dan pemantapan citra serta kepercayaanmasyarakat kepada PKPB;6. Strategi dan Program Pemenangan Pemilu;7.

Bangsa (PKPB) dan tidak jalannya organisasi Partai dan telahsangat membahayakan masa depan partai karya peduli bangsa (PKPB);Bahwa kerugiankerugian yang diderita oleh Partai Karya Peduli Bangsa(PKPB) selama maa kepemimpinan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill jelasdan nyata berupa tidak lolosnya Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dalamparlimentary treshold dan telah terhambatnya pembinaan kader dan jaringanPartai, hal mana sudah sering disampaikan oleh Para Penggugat, namun tidakpernah didengarkan

PERSONALIA DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI KARYA PEDULI BANGSA MASA BAKTI 2006 2010dan menata ulang organisasi Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), tentunya demikemajuan Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB);Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut para Penggugat mohon agarPengadilan Partai Politik pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikanputusan sebagai berikut :DALAM PROVISI:Hal. 7 dari 19 hal.

Perselisinan yang berkenaan dengan kepengurusan;Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;Pemecatan tanpa alasan yang jelas;Penyalahgunaan kewenangan;Pertanggungjawaban keuangan;aw & ESKeberatan terhadap keputusan Partai Politik;Bahwa jika dicermati posita gugatan dari para Penggugat jelas dan tegasmenyangkut dan berhubungan dengan Penyalahgunaan wewenang' danPertanggungjawaban keuangan serta keberatan terhadap keputusan Partai Politik,khususnya PARTAI KARYA PEDULI BANGSA (PKPB), sehingga walaupunmerupakan

perselisihan internal didalam tubuh Partai Karya Peduli BangsaHal. 15 dari 19 hal.

atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1) Perselisinan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;(2) Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah PartaiPolitik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;Halaman 18 dari 54 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Smr(3) Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimanadimaksud

melalui Internal partai politikdan atau Mahkamah Partai Politik;3.

Bahwa selain diatur pada AD/RT Partai Hanura, perihal Mahkamahpartai sebagai tempat penyelesaian konflik internal partai jugaditegaskan pada pasal (32) UndangUndang Republik IndonsiaNomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor2 tahun 2008 tentang partai Politik (UU Partai Politik) sebagai berikut :(1)(2)(3)(4)(5)Perselisihan Partai Politik diselsaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur didalam AD dan ART;Penyelesian perselisihnan Internal Partai Politik sebagaimanaadimaksud

Bahwa dengan demikian, terbukti dan tidak terbantahkan gugatanyang diajukan oleh PENGGUGAT pada perkara a quo tergolongpremature, karena berdasarkan AD/RT Partai HANURA, Pasal (32)UU Partai Politik dan SEMA No. 4 Tahun 2016, PENGGUGATseharusnya melaporkan konflik/perselisinan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai HANURA namun demikianterbukti demi hukum dan tidak terbantahkan PENGGUGAT tidakpernah melaporkan konflik/perselisihan internal Partai HANURAkepada Dewan Kehormatan Partai

internal Partai Politik sebagaimana dimaksudayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik.