Ditemukan 4013165 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-12-2013 — Upload : 18-12-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 20/PDT/2013/PT. MALUT Tanggal 13 Desember 2013 — Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo, berkedudukan di Jln. Landbouw, Gamsungi, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, DKK VS SARAH GABRIELA MAPANAWANG, DK.
159 — 66
159 — 66
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo, berkedudukan di Jln. Landbouw, Gamsungi, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, DKK VS SARAH GABRIELA MAPANAWANG, DK.
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten HalmaheraUtara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq DirekturRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara diTobelo cq Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KabupatenHalmahera Utara di Tobelo, berkedudukan di Jin. Landbouw,Gamsungi, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,yang selanjutnyadisebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I;2.
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten HalmaheraUtara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo cq DirekturRumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara diTobelo, berkedudukan di Jin. Landbouw, Gamsungi, Tobelo,Kabupaten Halmahera Utara,yang selanjutnya disebut sebagaiPEMBANDING II semula TERGUGAT II; 3.
Pemerintah Republik Indonesia cq Pemerintah Kabupaten HalmaheraUtara cq Bupati Kabupaten Halmahera Utara cq Rumah Sakit UmumDaerah (RSUD) Kabupaten Halmahera Utara diTobelo, berkedudukandi JIn. Landbouw, Gamsungi, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara,yang selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II semula TERGUGATMU;Melawan:1.
PuskesmasDesa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, yangselanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT L:2. / Dr AREND L ...3. Dr. AREND L.
MAPANAWANG, warga Negara Indonesia, Pekerjaandokter, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sebagai KetuaSekolah Tinggi IIlmu Kesehatan (STIKes) Halmahera, berkedudukan diDesa WKO, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten HalmaheraUtara,yang selanjutnya disebut sebagai JTERBANDING Il mulPENGGUGAT Il; PENGADILAN TINGGI tersebut ;Setelah membaca :1.
Register : 08-03-2022 — Putus : 05-04-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 228 K/TUN/2022 Tanggal 5 April 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA VS CHRISTOPER MARCO TAURAN;
70 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA VS CHRISTOPER MARCO TAURAN;
Register : 09-10-2019 — Putus : 18-11-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/KHS/2019 Tanggal 18 Nopember 2019 — ABDUL RAZAQ vs KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE;
66 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
66 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
ABDUL RAZAQ vs KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE;
PUTUSANNomor 1 P.KHS/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa permohonan uji pendapat terhadap Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2019 tentangVideo Amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue H. Erli Hasim, S.H.
8 Oktober 2019, dan di register pada tanggal 9 Oktober 2019,Nomor 1 P.KHS/2019, telah mengajukan permohonan uji pendapat dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Pemohon menyampaikan permohonannya kepada BapakKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pendapat DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, tentang VideoAmoral/Perbuatan Tercela Bupati Simeulue H.
Fotokopi daftar hadir Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeuluetentang Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Hasil laporanPanitia Knusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tentangberedarnya video amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue;8. Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada Bupati Simeulue padatanggal 31 juli 2019;9. Fotokopi Notulen Rahasia Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue, tertanggal 30 juli 2019;10.
Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada pimpinan/anggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, tertanggal 26 juli 2019;11. Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada pimpinan/anggotaDewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, tertanggal 26 juli 2019;12. Fotokopi undangan rapat yang ditujukan kepada Ketua/anggota TimPansus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue, tertanggal 29juli 2019:13.
Simeulue melalui Ketua, bukan melalui permohonan dariAbdul Razaq sebagai anggota DPRD Kabupaten Simeulue;Bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa Surat Keputusan Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Nomor 20 Tahun 2019 tentangVideo Amoral yang diduga melibatkan Bupati Simeulue H.
Putus : 23-08-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 397 K/TUN/2022 Tanggal 23 Agustus 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, DKK
39 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
39 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PANDEGLANG, DKK
Register : 06-01-2022 — Putus : 17-03-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 109 K/TUN/2022 Tanggal 17 Maret 2022 — DAVID DINAMIANTO, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
DAVID DINAMIANTO, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN;
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 16-07-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — PEMERINTAH DESA MEKARSARI, KECAMATAN SAGARANTEN, KABUPATEN SUKABUMI., 2. Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI;;
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
PEMERINTAH DESA MEKARSARI, KECAMATAN SAGARANTEN, KABUPATEN SUKABUMI., 2. Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI;;
Register : 18-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — BUKIT KUBU INDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO;
103 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT KUBU INDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO;
PUTUSANNomor 108 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT BUKIT KUBU INDAH, beralamat di Jalan LetnanJenderal Jamin Ginting Nomor 2, KM. 6869, DesaLaugumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, ProvinsiSumatera Utara, yang diwakili oleh Irwan Sembiring, jabatanDirektur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Langsir Ginting,S.H., dan kawan, kewarganegaraan
Indonesia, Para Advokatpada Kantor Advokat Langsir Ginting & Partner, beralamat diKota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Oktober 2020;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO,tempat kedudukan di Jalan Letnan Jenderal Jamin GintingNomor 17, Kabanjahe, Kabupaten Karo;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sucipto, S.H., M.H., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Karo, dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
, terletak di DesaLaugumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikeluarkanoleh Tergugat dan pemblokiran terhadap Sertipikat Hak Guna BangunanNomor 8/Desa Laugumba tersebut;Memerintahkan Tergugat untuk menarik/mencabut Surat bertanggal 9Januari 2020, Nomor 78/12.06300/1/2020, perihal permohonanpembaharuan Sertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 8/DesaLaugumba tersebut atas nama PT Bukit Kubu Indah dahulu bernama PTBukit Kubu atas sebidang tanah seluas 46.901 m?
, terletak di DesaLaugumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dan memerintahkanlagi Tergugat untuk membuka pemblokiran pemerosesan pembaharuanSertipikat Tanah Hak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Laugumbatersebut;Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan pembaharuan SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 8/Desa Laugumba, Kecamatan Berastagi,Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara tanah seluas 46.901 m, atasnama Penggugat (PT Bukit Kubu Indah);Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
Register : 10-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281 K/TUN/2021 Tanggal 29 Juli 2021 — KAIMUDDIN HARIS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE;
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
73 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
KAIMUDDIN HARIS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KONAWE;
DahlanMoga & Partners, beralamat di Kendari, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 20/PHMDM/SK.2/XI/2019, tanggal7 Oktober 2019;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKONAWE, tempat kedudukan di Jalan InolobunggadueNomor 57, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Lambiyono, S.Sos., jabatanKepala Seksi Penanganan Masalah dan PengendalianPertanahan, dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 354.1/SKU.60074.02/XII/2019, tanggal6 Januari 2020;Termohon
Menyatakan batal Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe,Nomor 300.6/22774.02/VIII/2019 tertanggal 06 Agustus 2019, tentangPermohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milik yang belum dapatditindaklanjuti atas nama Drs. H. Kaimuddin Haris;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Kepala Kantor PertanahanKabupaten Konawe, Nomor 300.6/22774.02/VIII/2019 tertanggal06 Agustus 2019, tentang Permohonan Penerbitan Sertipikat Hak Milikyang belum dapat ditindaklanjuti atas nama Drs. H.
Register : 05-01-2022 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 11-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 96 K/TUN/2022 Tanggal 15 Februari 2022 — ACHMAD MUGENI, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI;
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
ACHMAD MUGENI, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI;
Register : 15-01-2024 — Putus : 04-03-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 19 K/TUN/2024 Tanggal 4 Maret 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS VS Drs. MUDRIK AL MADANY;;
115 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
115 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN NIAS VS Drs. MUDRIK AL MADANY;;
Register : 18-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 27-07-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 K/TUN/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — BUKIT KUBU INDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO;
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
81 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUKIT KUBU INDAH VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARO;
Register : 13-09-2022 — Putus : 20-10-2022 — Upload : 28-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 527 K/TUN/2022 Tanggal 20 Oktober 2022 — RECKY JANEMAN MONTONG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA;;
110 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
RECKY JANEMAN MONTONG, DK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MINAHASA;;
Register : 09-10-2023 — Putus : 27-11-2023 — Upload : 13-02-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 544 K/TUN/2023 Tanggal 27 Nopember 2023 — KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
94 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
94 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI VS SETYO RINI UTAMI, Turut Termohon : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI;;
Register : 05-01-2022 — Putus : 21-02-2022 — Upload : 17-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 105 K/TUN/2022 Tanggal 21 Februari 2022 — GRAHA TEKNIK VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
114 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
114 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
GRAHA TEKNIK VS KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR;
Register : 12-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 K/TUN/2020 Tanggal 20 Mei 2020 — ,M.Si VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG;
283 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
283 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
,M.Si VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG;
.,& Rekan, beralamat di Kota Kupang, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor 18/BT/TUN/2018, tanggal 27 Oktober2018;Pemohon Kasasi;LawanKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENKUPANG, tempat kedudukan di jalan Timor Raya Km. 36Oelamasi Civic Center Pemerintahan Kabupaten Kupang,Provinsi Nusa Tenggara Timur;Dalam hal ini diwakili oleh lin Baria, S.E., jabatan Kepala SubSeksi Penanganan Sengketa Konflik dan Perkara padaKantor Pertanahan Kabupaten Kuapng, dan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 689/Sk53.01
Menyatakan batal atau tidak sah:a.Sertipikat Hak Milik Nomor 922, tertanggal 3 Oktober 2001, DesaOebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusaTenggara Timur, Surat Ukur Nomor 658/Oebelo/2001, tertanggal 3Oktober 2001, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa TanahMerah, dengan luas 2500 M?
Wihelmus Lambertus Padja;Sertipikat Hak Milik Nomor 977, tanggal 23 Juli 2003, Desa Oebelo,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusa TenggaraTimur, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa Tanah Merah SuratUkur Nomor 654/Oebelo/03, tertanggal 2003, dengan luas 4.800 M,yang di terbitkan sertipikat atas nama Doktoranda HenderinaKalelado;Sertipikat Hak Milik Nomor 651, tanggal 27 Juli 2001, Desa Oebelo,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusa TenggaraTimur, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa
Mewajibkan pada Tergugat untuk mencabut:a.Sertipikat Hak Milik Nomor 922, tertanggal 3 Oktober 2001, DesaOebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusaTenggara Timur, Surat Ukur Nomor 658/Oebelo/2001, tertanggal 3Oktober 2001, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa TanahMerah, dengan luas 2500 M?
Wihelmus Lambertus Padja;Sertipikat Hak Milik Nomor 977, tanggal 23 Juli 2003, Desa Oebelo,Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten KupangNusa TenggaraTimur, sekarang terletak di RT 014 RW 07 Desa Tanah Merah SuratUkur Nomor 654/Oebelo/03, tertanggal 2003 , dengan luas 4.800 M?
Register : 15-02-2024 — Putus : 06-05-2024 — Upload : 07-06-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 K/TUN/2024 Tanggal 6 Mei 2024 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK., II. JASMADI;;
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK., II. JASMADI;;
Register : 18-08-2023 — Putus : 02-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 439 K/TUN/2023 Tanggal 2 Oktober 2023 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN., II. ELISAH;;
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
21 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEKALONGAN., II. ELISAH;;
Register : 17-03-2022 — Putus : 12-04-2022 — Upload : 31-05-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 248 K/TUN/2022 Tanggal 12 April 2022 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA VS PT. PERTAMINA;
Putus : 05-12-2012 — Upload : 12-12-2012
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 401/Pid.B/2012/PN.Bwi Tanggal 5 Desember 2012 — AGUS WAHYUDIN
424 — 128
424 — 128
Menyatakan terdakwa AGUS WAHYUDIN tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN PENGUPAHAN TERHADAP BURUHNYA DIBAWAH UMK KABUPATEN BANYUWANGI ;2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 ( satu )) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;3.
Maya MuncarKecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, dilarang membayarupah lebih rendah dan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, yangdilakukan dengan cara : waktu dilakukan pemeriksaan ketenagakerjaan dari pihak DinasSosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi telah didapatkan databahwa jumlah Karyawan PT Maya Muncar Banyuwangi sebanyak 661 (enam ratus enampuluh satu)
ribu rupiah) perbulan, padahal sesuai Lampiran Peraturan GubernurJawa Timur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di JawaTimur Tahun 2010 khusus untuk di Kabupaten Banyuwangi sebesar Rp. 824.000, (delapanratus dua puluh empat ribu rupiah) perbulan, dan setelah dilakukan pemeriksaan lebihmendalam ratarata Karyawan Lepas tersebut sudah bekerja di PT Maya Muncar diatas (satu) tahun dan dan pihak PT Maya Muncar tidak pemah mengajukan penangguhanpengupahan kepada Dinas Sosial Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi,atas temuan tersebut maka oleh Petugas Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Banyuwangi melaporkannya ke Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Banyuwangi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal90 ayat( 1) jo Psi 185 ayat (1) UURI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan joPeraturan Gubernur Jawa Timur No. 69 Tahun 2009 tentang Upah Minimum
Kabupaten /Kota di Jawa Timur Tahun 2010.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan PenuntutUmum mengajukan saksisaksi yang menerangkan dibawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :1.
Upah minimum berdasarkan Wilayah Propensi atau Kabupaten/ Kota ;b. Upah minimum berdasarkan sektor pada Wilayah Provinsi atau Kabupaten/ Kota ;302. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diarahkan kepada pencapaiankebutuhan hidup layak ;3. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan oleh Gubernurdengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/ atauBupati/ Wali Kota ;4.
Register : 01-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123 PK/TUN/2019 Tanggal 3 Oktober 2019 — SUKARMAN VS SANUSI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
72 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
72 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
SUKARMAN VS SANUSI DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;
PUTUSANNomor 123 PK/TUN/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SUKARMAN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Dusun Ill Desa RawaSelatan, Kecamatan Candi Puro, Kabupaten LampungSelatan Propinsi Lampung;Dalam hal ini diwakili oleh Januri Dr. M Nasir, S.Pd., S.H.
,M.H.. berwarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dariKantor Hukum JANURI M NASIR & REKAN beralamat diKalianda Lampung Selatan, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor 01/JMN/2019, tanggal 22 April 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanSANUSI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal Dusun 04 RT/RW 027/004,Kelurahan Sinar Pasmah Kecamatan Candi Puro,Kabupaten Lampung Selatan:Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meriantony, S.H., M.H. dankawankawan, ketiganya berkewarganegaraan
Menyatakan Batal atau Tidak Sah Pencatatan Peralinan (Balik Nama)Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa Beringin Kencana,Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, Tertanggal 19September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991, Tanggal 19September 1991 dengan luas: 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman Bin Musa beralihkepada pemegang hak atas nama Sukarman, tanggal peralihan 28Maret 2016:3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Pencatatan Peralihan (BalikNama) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 299, di Desa BeringinKencana, Kecamatan, Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan,Tertanggal 19 September 1991, dengan surat ukur nomor 2242/1991,Tanggal 19 September 1991 dengan luas: 10.000 M2 (sepuluh ribumeter persegi) yang sebelumnya atas nama pemegang hak Karman BinMusa beralin kepada pemegang hak atas nama Sukarman,tanggalperalinan 28 Maret 2016;4.