Ani M Hasan M.Pd
Terbanding/Tergugat : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI

; Pada bulan April2013 tersebut, Penggugat sama sekali tidak/belum tahu adanyapenerbitan sertifikat Hak Pakai Nomor 2/Kleak atas namaMenteri Pendidikan dan Kebudayaan;4.7.8.

No. 1947 (Tanah Negara Asal Konversi Hak Barat) yangdengan itikad baik dikuasai Penggugat sejak tahun 1986 atau selama2/ (dua puluh tujuh) tahun hingga saat ini, dimana selama 26 tahun(1986 s/d 30 November 2012) tidak ada pihak manapun yangHalaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 90 K/TUN/20156.3.6.4.keberatan, termasuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, makajelaslan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan TIDAK PERNAHmenguasai lokasi Objek Gugatan a quo, setidaktidaknya atas lokasiyang dimaksud

Kebudayaan;Bahwa fakta tentang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tidak pernahmenguasai lokasi Objek Gugatan setidaktidaknya terhadap lokasi yangdimaksud Posita Angka 2 di atas, jika dikaitkan dengan fakta bahwasama sekali tidak ada bukti yang sah tentang lokasi Objek Gugatanadalah milik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka jelaslahTergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan a quo telah melanggarketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (2) angka 2 huruf aPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala

Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (Untuk selanjutnyadalam Gugatan ini disebut Perka BPN No. 9/1999), yaitu sebelumPemohon (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) mengajukanpermohonan hak atas Objek Gugatan a quo, maka Menteri Pendidikandan Kebudayaan selaku pemohon harus menguasai tanah yangdimohon dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai ketentuanperaturan perundangundangan;Pasal 4 ayat (1) Perka

Kleak Tahun 2013,tanggal 04 April 2013, Surat Ukur Nomor : O0006/Kleak/2010 tanggal 17Maret 2010, Luas 56.200 m2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq.Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Buku Tanah"Sertipikat Hak Pakai Nomor: 2/Kel. Kleak Tahun 2013, tanggal 04 April2013, Surat Ukur Nomor : 00006/Kleak/2010 tanggal 17 Maret 2010, Luas56.200 m2, atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. KementerianPendidikan dan Kebudayaan;4.

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;2.MENTERI PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA;PUSPITA SARI SUHENDRA;

MENTERI PENDIDKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman, Jakarta, yang dalam halini diwakili oleh kuasanya : 1. DR.A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM ; 2. Wolter B. W. Siringoringo, S.H;3. Drs.Sam YhonM.M ; 4. Drs. Suhartono Arham, M.Si ;5. Sumarni, S.H; 6. Iriyanto Nainggolan, S.H;7. Dadang Gandhi, S.H., M.H. ; 8. Muhammad Rafil, S.H., M.M:9. Lusiana Matondang, S.H; 10. Ahmad Mudzaffar, S.H;11.

Rina Wirachmawati, S.H; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, bekerja padaKantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor : 487/MPK/HK/2022, tertanggal 27Desember 2011. Selanjutnya disebut sebagai pihak TERGUGATll INTERVENSI / PEMBANDING Il; MELAWANHal. 2 dari 12 hal.

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Indramayu
2.Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Kabupaten Indramayu Cq. Kasi Sarana Dan Prasarana Bidang Pariwisata

,Ir;1.MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,2.REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, SenayanJakarta 10002. Dengan ini memberi Kuasa kepada AniNurdiani Azizah, SH.,MSi, Syamsul Hadi, SH.,MH, PolarisSiregar, SH.

Ani M Hasan M.Pd
Tergugat:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Senayan , Jakarta Pusat10270, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :Dian Wahyuni, S.H.,M.Ed.Simul, S.H.Muhammad Ravii, S.H.,M.M.Heru Adi Nugroho, S.H.Qurrati Ayun, S.H.Rocky Yohannes, S.H.Paulus Katan Tapun, S.H.Tasriyal, S.H.Dyah Ismi Afifah, S.H.Halaman 1 dari 81 halaman, Putusan Nomor: 17/G/2020/PTUNJKTpo On oaks BN PF10. Niken Sari Wardiastuti, S.H.11. Talintin Kusumaningrum, S.H.12.

Eduart Wolok, ST.MT, telah menimbulkan kerugian nyata bagiPenggugat sehingga itu Penggugat yakin telah memenuhi syarat untukmengajukan gugatan.Bahwa itu sebabnya Penggugat, dengan alasanalasan yuridis sebagaimanaakan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan Tergugat itudan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat.Bahwa telah terjadi perubahaan nama Tergugat dari Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,tetap

Kewenangan pelaksanaan programkelas jauh yang ada diperguruan tinggi satusatunya hanya ada di UniversitasTerbuka, sedangkan Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah salah satu perguruantinggi berbentuk badan hukum yang melaksanakan proses pendidikan tinggireguler tanpa ada kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi kelasjauh.Bahwa Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi PNS di Lingkungan KementerianPendidikan dan Kebudayaan secara khusus telah diatur dalam Peraturan MenteriPendidikan Nasional

Eduart Wolok,ST.MT NIP:197605232006041002 untuk ditetapbkan dan dilantik sebagaiRektor UNG Periode 20192023 ; (fotokopi Sesuai denganaslinya) ;Bukti T.ll.I 17 : Surat Inspektorat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RIBukti T.ll. 18:Bukti T.ll. 19:Bukti T.ll. 20:Bukti T.ll. 21:Bukti T.ll. 22:Bukti T.ll.1 23:Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu.

DIRJEND PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN >< SUHARNO CS

PUTUSANNOMOR :224/PDT/2016/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutus perkaraperdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara gugatan antara :Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,Non Formal dan InformalKementrian Pendidikan dan Kebudayaan, berkedudukan di KompleksKemendikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan,Jakarta 10270,berdasarkanSurat Kuasa Khusus PLT Direktur Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini,Nonformal dan Informal No.140/B/HK/2014 tanggal 25 Juli 2014, telah memberikanSurat Kuasa Khusus kepada :1.Ani Nurdiani Azizah,SH M.Si,Kepala Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal KementrianPendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbua);.

Bahwa terhitung sejak 26 Maret 1975, Rumah Negara dihuni oleh TERGUGAT IVyang adalah pegawai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Izinpenghunian Rumah Negara diterbitkan PENGGUGAT, melalui Surat KeteranganSekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah,Pemuda dan Olah RagaNomor KET20/B1/F/1985 tanggal 12 September 1985 ( Bukti P 2 ). Pada saatpenerbitan surat tersebut,nomenklatur resmi Penggugat adalah Direktorat JenderalPendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga.3.

Penggugat:
Yayasan Tri Dharma Wiraswasta
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia

Penggugat:
Muhammad Hafidzan Nazmi
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Pemohon:
Sudino Bin Harjodikromo
Termohon:
Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Eks BPCB Prov Jawa Tengah

-DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH vs -ABDUL SALAM ADAM, - ARIFIN, -SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. MenyatakanbatalSuratKeputusanKepalaDinasPendidikandanKebudayaanProvinsiKalimantanUtaraNomor862/4587/Disdikbud/KU/V/2023 Tanggal 16 Mei 2023TentangHukumanDisiplinPenundaanKenaikan GajiBerkala selama1tahun;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Provinsi

Penggugat:
ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE, DKK.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTAPAREPARE, berkantor di Jalan Pettana Rajeng KotaParepare, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1. Drs.ARIFUDDIN IDRIS, dan kawankawan, berkantor di JalanPettana Rajeng Nomor 1 Parepare, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 8 Desember 2014;2. KEPALA SEKOLAH SMU 4 KOTA PAREPARE, berkanitor diJI. Lasiming Kota Parepare;3. KEPALA SEKOLAH SD 11 KOTA PAREPARE, berkantor diJI.

SMU 4 Kota Parepare dan SD 11 Kota Parepare selakusubyek hukum yang berbentuk Badan Hukum;Dengan demikian, seharusnya Para Penggugat menempatkan PemerintahDaerah Kota Parepare, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Parepare,SMU 4 Kota Parepare, dan SD 11 Kota Parepare sebagai pihak dalamperkara a quo.

Nomor 3777 K/Pdt/2016EKSEPSI TURUT TERGUGAT I:1.Gugatan Para Penggugat yang menempatkan Walikota Parepare sebagaiTergugat, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pareparesebagai Turut Tergugat I, Kepala Sekolah SMU 4 Kota Parepare sebagaiTurut Tergugat Il, dan Kepala Sekolah SD 11 Kota Parepare sebagai TurutTergugat III, jelas merupakan suatu kekaburan gugatan;Baik Tergugat maupun Para Turut Tergugat, tidak menguasai obyeksengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

,M.Pd
Tergugat:
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

PENGGUGAT;MELAWANKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUSIBANYUASIN: Berkedudukan di Jalan KolonelWahid Udin Ling. VII Kelurahan Serasan JayaSekayu, Kabupaten Musi Banyuasin;Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 121/SKK.35/MPD/VIII/2018 Tanggal 6 Agustus 2018,memberikan kuasa kepada:1. MUAILIMIN, S.H.;2. ERIK ESTRADA, S.H.3. KURNIAWAN HIDAYAT, S.H.4. SUMARDI, S.H.;5. LIA DESTA ANGGRAINI, S.H.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

Objek Gugatan DIKELUARKAN OLEH BADANDAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN, bahwa benarObyek Gugatan dikeluarkan Dinas Pendidikan DanKebudayaan Provinsi Banten dan ditandatangani olehPejabat Pemerintahan dalam hal ini oleh PLT KepalaDinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten;3.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 23ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan APBDdisusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan UrusanPemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dankemampuan Pendapatan Daerah;Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bantenmerupakan salah satu.

SKPD penyelenggara urusanpemerintahan wajib pelayanan dasar Pendidikan dan urusanpemerintahan wajidb non pelayanan dasar Kebudayaan yangHalaman 47 dari 88.

Pencairan anggaran pada ObyekGugatan periode Bulan April 2020 yang diduga dilakukan olehTergugat adalah TIDAK SYAH karena Tergugat sudah menjabat PitKepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Banten sudahmelebihi jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung 27 Maret 2020,bahwa menurut Tergugat dalam Pencairan Anggaran sudah sesuaiHalaman 59 dari 88.

Putusan Nomor 20/G/2020/PTUN.SRG Bahwa Pelaksana Tugas dalam hal ini Pelaksana Tugas Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten berwenang untukmenandatangangi dokumen pelaksana anggaran; Bahwa ada syarat dan prosedur sebelum ditetapkan yaitu kriteria jabatan.Oleh sebab itu dalam perjalanan masa jabatan, bisa saja ditetapkanpejabat baik smentara maupun tetap.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta

Foto copy surat Tergugat ( Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov. DKIJakarta) Nomor 2917/0782, tertanggal 30 Desember 2008, yang ditujukankepada Gubernur Prov. DKI Jakarta tentang Penyelesaian AnggaranBelanja Pemeliharaan/Perawatan Gdung Nyi Ageng Serang tahun 2008,foto copy dari foto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan asli tidakada), diberi tanda bukti P 4; 5. Foto copy surat Tergugat Dinas Periwisata dan Kebudayaan Prov.

Foto copy Surat Tergugat (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov. DKI.Jakarta) Nomor : 378.3/076.35 tertanggal 15 Juli 2010 yang ditujukanKepada Badan Pengelola Keuangan Daerah Prov. DKI Jakarta tentangPenyelesaian Biaya Jasa Perawatan Terpadu Gedung Nyi Ageng Serang2008, foto copy dari foto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan asilitidak ada), diberi tanda bukti P 8;9, Foto copy Surat Tergugat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Prov.

Bambang Subekti, MM Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mantanPNS Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi DK1 Jakarta Bahwa pada tahun 2008 saksi menjabat sebagai Kepala Bagian TataUsaha Dinas Kebudayaan dan Permuseuman Provinsi Provinsi DK Jakarta;Bahwa saksi tau pada saat proses perjanjian antara Penggugat danTergugat ; Bahwa pekerjaan yang dikerjakan Penggugat adalah pemeliharaan gedung, lift, listrik, flapon, lantai ;Bahwa pekerjaan tersebut sudah berjalan bertahuntahun,

DKI Jakarta Nomor 1600/2007tanggal 13 Nopember 2007 tentang Persetujuan Penggunaan SementaraGedung Nyi Ageng Serang Kepala Dinas Kebudayaan dan PermuseumanProv DK1 Jakarta, sesuai aslinya, diberi tanda bukti T 1 ; 2.

Foto copy Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Permuseuman ProvinsiDKI Jakarta Nomor 2392/07635 tanggal 5 Nopember 2008 tentangPenyelesaian anggaran biaya Gedung Nyi Ageng Serang, foto copy darifoto copy (asli tidak diperlihatkan dipersidangan /asli tidak ada), diberi tandabukti T ;10.

Tesa Mulsoko Perkasa
Tergugat:
1.Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
2.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo
3.Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Purworejo

Dalam hal ini KeputusanKepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo160/49 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang PenetapanHIm. 3 dari 63 hlm.

Kabupaten Purworejodengan Surat No. 022/86/2018 yang ditanda tangani oleh KepalaDinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten PurworejoHIm. 11 dari 63 hlm.

Fakta yang terjadi sampai dengan hari ini, Penggugattidak pernah menerima Pemberitahuan Keputusan Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam PT Tesa Mulsoko Perkasa, baik Asli, Salinan, ataupun copynya sampai dengan saat ini; Bahwa akibat dari dikeluarkannya Keputusan Kepala DinasPariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo 160/49 Tahun2019 tanggal 18 Februari 2019, tentang Penetapan Sanksi DaftarHitam

Tesa Mulsoko Perkasa Setelah SK Penetapandaftar hitam, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebenarnya masihmempertimbangkan memberikan kesempatan atas niat baik dalampencairan Jaminan Pelaksanaan Surat somasi dari PT.

TesaMulsoko Perkasa Nomor 022/2599/2018,Tanggal 31Desember 2018 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Fotokopi Surat Kepala Dinas Pariwisata DanKebudayaan pada Inspektur Inspektorat Kab.Purworejo Nomor : 371.2/127/2019 Tanggal28 Januari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asili) ;Fotokopi LHP dari Inspektorat pada PenggunaAnggaran Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kab.Purworejo Nomor:700/01/LHPKs/2019 tanggal 12Februari 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;Fotokopi Surat dari PPK pada Kepala DinasPariwisata Dan Kebudayaan

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI VS I. PUSPITA SARI SUHENDRA., II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK;

,Jakarta;SYAMSUL HADI, S.H., M.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan Jakarta;Drs.

SUXHARTONO ARHAM, M.Si., Kepala Lembaga PenjaminanMutu Pendidikan Kalimantan Barat, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,,berkantor di Jalan Abdul Muis Perumnas Ill, Tanjung Hulu,Pontianak:MULYANTO, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum I, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianPendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian BantuanHukum Il, Biro Hukum

dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di JalanJenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;LUSIANA MATONDANG, S.H., Staf pada Bagian BantuanHukum, Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di JalanJenderal Sudirman, Senayan, Jakarta;ENI HARLIANI, S.H., Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal KementerianHalaman 1 dari 31 halaman.

Putusan Nomor 96 PK/TUN/2015Pendidikan dan Kebudayaan, berkantor di Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta;8.

Putusan Nomor 96 PK/TUN/2015berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor024a/0/1991, dengan nomenklatur Balai Penataran Guru Pontianakyang berkedudukan di Kotamadya Pontianak.

Pembanding/Tergugat : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara
Terbanding/Penggugat : ANDI RIZAL AMIRSYAH MOHAMMAD

Penggugat:
1.Budiman
2.Buhori
Tergugat:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan