IdrisPulungan, Ak.Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAKNo.351/PP.4.2007, tanggal 27 September 2007, tentang UsulanTenaga untuk Tim Adhock SKKNI. Ditujukan kepada PPIKPI,Ditandatangani oleh kepala pusat PUSDIKLAT Perpajakan.Legalisir foto copy Surat undangan PPIKPI Nomor S213.PP.IKPI/X1I/2007, tanggal 11 Desember 2007, perihal Lunch Meeting,ditandatangani oleh Sekretaris Umum PPIKPI Drs.

Idris Pulungan,Ak.Legalisir foto copy Surat KEPALA PUSDIKLAT PAJAK Nomor351/PP.4.2007, tanggal 27 September 2007, tentang UsulanTenaga untuk Tim adhock SKKNI. Ditujukan kepada PPIKPI,Ditandatangani oleh kepala pusat PUSDIKLAT Perpajakan.Legalisir foto copy Surat undangan PPIKPI NomorS213PP.IKPI/XII/2007, tanggal 11 Desember 2007, perihal LunchMeeting, ditandatangani oleh Sekretaris Umum PPIKPI Drs.

Bahwa Tim Adhock dalam kesimpulannya merekomendasikan kepadaTergugat! untuk mengesahkan/mengukuhkan dan melantik PUK SP KEPSPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII;f. Bahwa berdasarkan rekomendasi Tim Adhoc Pengkajian PelaksanaanMusnik PUK SP KEP SPSI PT. Freeport Indonesia, Tergugat menerbitkan surat keputusan pengesahan/pengukuhan dan melantik PUKSP KEP SPSI PT Freeport Indonesia hasil Musnik VIII (TergugatIl).g.

Rekonpensi adalah sah.TENTANG SURAT KEPUTUSAN NOMOR KEP.019/PP FSP KEP/SPSI/X/2017,TENTANG PEMBENTUKAN TIM ADHOCK PENGKAJIAN PELAKSANAANMUSNIK PUK SP KEP SPSI PT FREEPORT INDONESIA TANGGAL 16SEPTEMBER 2017 ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KEWENANGANPENGGUGAT REKONPENSIHalaman 45 dari 105 Pts. Sela No. 531/PDT.G/2017/PN.JKT.PST.33.34.35.36.Bahwa hasil dari musnik PUK SP KEP SPSI PT.

cabang perseroan yang dipimpinnya;Menimbang bahwa mendasari pada yurisprudensi tersebut makaTergugat mengenai hal itu harus ditolak;TENTANG PROFESI GANDA;Menimbang bahwa Tergugat dalam eksepsinya telah mendalilkanbahwa kuasa yang diberikan Penggugat kepada Law Firm Betty & Syawir,dengan Surat Kuasa Khusus No. 03/B&S//2013, tanggal 07 Januari 2013 Telahbertentangan dengan Kode Etik Hakim, karena Law Firm Betty & Syawir adalahmilik Betty Syawir atau Betty Desnita yang saat ini berprofesi sebagai Hakim AdHock

Pada tahun 1995 terlapor Dedy TanataAlias Anjang, Yoga Darma,Darwin, Yan Isharyanto Alias Asiongmelakukan penguasaan tanah tanpa ijin yang berhak atastanah yang telah ditegaskan sebagai TOL dalam SK KepalaBPN No. 358VI1992 dan No. 13VI1997 Desa Tarikan;e Bahwa Dedy Tanata Alias Anjang,Yoga Darma,Darwin, YanIsharyanto Alias Asiong berdasarkan hasil penyelidikan danpenyidikan Tim Adhock telah secara sengaja dan melawanHukum menguasai secara Ilegal (tanpa ijin yang berhak) atastanah yang telah ditegaskan

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000, (lima ribu rupiah) .Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindakpidana Korupsi pada PengadilanNegeri Klas IA Padang pada hari Senin tanggal 23September 2013 oleh kami KAMIJON, SH. sebagai Hakim Ketua, EMRIA FITRIANI,SH.MH. dan PERI DESMARERA, SH. sebagai Hakim Adhock, putusan mana diucapkanpada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dan Hakim Adhock tersebut

,MH dan M.TAKDIR SH masingmasing sebagai hakimhakim ADHOCK, putusanmana diucapkan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 dalam sidang yang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SYAFRIL, SH,sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh ERMAN SYAFRUDIANTO, SH dkk sebagaiPenuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.HakimHakim ADHOCK Hakim Ketua Majelis Tsb.EMRIA FITRIANI SH., MH SAPTA DIHARJA,SH.

Hakim AdHock Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat :Tehadap alasanalasan Pemohon Kasasi IJaksa/Penuntut Umum :Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum yaitudalam penerapan Pasal 18 UndangUndang Tipikor karena sudah adabukti yang menyatakan berapa yang diterima oleh Terdakwa daripemborong, dalam kasus a quo pemborong adalah PT.Balai Pustakasemua pembayaran masuk kepada PT.Balai Pustaka yang merupakanBUMN atau bagian dari Keuangan Negara, jadi Negara tidak dirugikan

TAKDIR,SH dan PERRY DESMARERA, SH masingmasing sebagai Hakim Adhock, putusan89tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 05 Mai 2014 dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh TANWINANS YAM,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SELMADERA, SH sebagaiPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta oleh Terdakwa ;Hakim Ketua Sidang ;ASMAR, SH, MHAnggota. Anggota. IlMHD. TAKDIR, SH PERRY DESMARERA, SHPanitera PenggantiTANWINANSYAM, SH

,MH masingmasinghakim AdHock pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai hakim hakimanggota, putusan mana diucapkann pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017Halaman 66 dan 67 Putusan Nomor 19/PID.SUSTPK/2017/PT.PBRpada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebutdibantu oleh Hj, NUR FATMAWATY, SH Panitera Pengganti PengadilanTidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru,tanoa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun PenasehatHukumnya.HakimHakim Anggota, Ketua

HG, SH masingmasing sebagai Hakim Adhock, putusanmana diucapkan pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 dalam persidangan yang terbukauntuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh M. ARI SULTONI, SHPengadilan TIPIKOR Padang87sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SELMADERA, SH sebagai PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta dihadiri oleh Terdakwa ;Ketua Majelis ;IRWAN MUNIR, SH, MHAnggota. Anggota. IlMHD. TAKDIR, SH ZALEKA. HG, SHPanitera PenggantiM.

Asuransi Takaful Umum sebagaiTermohon, diberi tanda P10;Foto copy sesuai asli Surat No. 12.007/ADHOCK/V/2012, tertanggal 23 Mei2012, perihal biaya Administrasi dalam perkara Arbiter Ad. Hoc antara PT.Mardec Musi Lestari sebagai Pemohon melawan PT. Asuransi Takaful Umumsebagai Termohon, diberi tanda P11;Foto copy dari foto copy Surat No. 083/MSP/V/2012, tertanggal 28 Mei 2012,tertanggal 28 Mei 2012 perihal tanggapan dan pernyataan sikap PT.

Hakim AdHock Tipikor pada Mahkamah Agung, yang berpendapat : Bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwapembebasan Terdakwa oleh Judex Facti bukan pembebasan murniatau. merupakan pelepasaan atau uraian hukum Yudix Yuristerselubung (Verhopte Onslagh Van Alle Rechts Vervolging);e Bahwa alasan Kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamAnggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh, tetapi tidaktercapai permupakatan

(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Negeri Padang pada hari Kamis tanggal 1 November 2012 oleh kami SAPTADIHARDJA, SH.MHum sebagai hakim ketua majelis, EMRIA FITRIANI, SH.MH dan PERIDESMARERA SH masingmasing sebagai hakimhakim ADHOCK, putusan mana diucapkanpada hari Selasa tanggal 13 November 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh RAJUL AFKAR SH,sebagai Panitera

Hakim Adhock masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAHARPENI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada PengadilanNegeri Ranai, dan dihadiri oleh AFRINALDI, S.H. Penuntut Umum dihadapanTerdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.HakimHakim Anggota Hakim KetuaIr. UNTUNG SUNARDI, M.M. MARSELINUS AMBARITA, S.H., M.H.R.

Bank RakyatIndonesia Cab, Bukittinggi NOKEP: 87/KCIII/LYI/02/2017 tanggal 27Februari 2017 tentang Pembentukan TIM Ad hock Pemeriksaan DugaanPenyalahgunaan Kartu ATM EDC Pick Up Service di Kanca BRIBukittinggi;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan TIM Adhock Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Kartu ATM EDC Pick UpService di Kanca BRI Bukittinggi, tanggal 28 Februari 2017;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT.

Bank RakyatIndonesia Cab, Bukittinggi NOKEP: 87/KCIII/LYI/02/2017 tanggal 27Februari 2017 tentang Pembentukan TIM Ad hock PemeriksaanDugaan Penyalahgunaan Kartu ATM EDC Pick Up Service di KancaBRI Bukittinggi;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Laporan Hasil Pemeriksaan TIM Adhock Pemeriksaan Dugaan Penyalahgunaan Kartu ATM EDC Pick UpService di Kanca BRI Bukittinggi, tanggal 28 Februari 2017;Satu rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan PT.

TAKDIR, SH. masingmasing sebagai Hakim Adhock,putusan mana diucapkan pada hari SELASA tanggal 23 APRIL 2013 dalam sidang yangterbuka untuk umum oleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh AMRIZALBURHAN, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh ARIF SUSANTO, SH.MH. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh serta dihadiri olehBOY YENDRA TAMIN, SH, MH. dan DIDI CAHYADI NINGGRAT, SH. selakuPenasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;Ketua Majelis ;Dto,H.

Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan Undangundang RI No. 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undangundang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanSubsidair ;Menimbang, bahwa Hakim Anggota Il telah mengajukan Disenting Opining denganalasan hukum :Pendapat Hakim Anggota Il /Hakim Adhock

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang pada hari Senin,211tanggal 22 September 2014 oleh Kami JAMALUDDIN, SH.MH sebagai Hakim KetuaSidang, IRWAN MUNIR, SH.MH dan EMRIA FITRIANI, SH.MH sebagai Hakim Adhock,putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014 dalampersidangan yang terbuka untuk umum

oleh Kami Majelis Hakim tersebut dan dihadiri olehHakim Anggota dan Hakim AdHock dengan dibantu oleh INDRA SAKTI, SH sebagaiPanitera Pengganti dengan dihadiri oleh HELMY KURNIAWAN BADAR, SH.M.Hum danDEVITRA ROMIZA, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Aroserta Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Sidang,IRWAN MUNIR, SH.MH JAMALUDDIN, SH.MHEMRIA FITRIANI, SH.MH Panitera Pengganti,INDRA SAKTI, SH212

Hakim Adhock masingmasing sebagai Hakim Anggota. Putusantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAHARPENI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada PengadilanHalaman 63 dari 64 Putusan Nomor 15/Pid.SusPrk/2020/PNRanNegeri Ranai, dan dihadiri oleh AFRINALDI, S.H. Penuntut Umum dihadapanTerdakwa dengan didampingi oleh Juru Bahasanya.HakimHakim Anggota Hakim KetuaIr. UNTUNG SUNARDI, M.M.

TAKDIR, SH danZALEKA,HG, SH masingmasing sebagai Hakim Adhock, putusan mana diucapkanpada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 dalam persidangan yang terobuka untuk umumoleh Kami Majelis Hakim dengan dibantu oleh YULIZAR, SH sebagai PaniteraPengganti dengan dihadiri oleh SELMADERA, SH sebagai Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Payakumbuh tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa dandihadiri terdakwa ;Ketua Majelis ;IRWAN MUNIR, SH, MHAnggota. Anggoia. IlMHD.

., M.H sebagai Hakim Ad Hock,putusan mana pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 telah diucapkan di mukaPutusan No. 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.PDG Hal 150 dari 151 Halamansidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadirioleh Hakim Anggota dan Hakim AdHock, dibantu oleh Indra Sakti, SH selakuPanitera Pengganti , dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBukittinggi dengan hadirnya Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,MAHYUDIN, S.H., M.H

BADRUN ZAINI S.H., M.HHakim AdHock,EMRIA FITRIANI, S.H., M.HPanitera Pengganti,INDRA SAKTI, SHPutusan No. 10/PID.SUS/TPK/2015/PN.PDG Hal 151 dari 151 Halaman