dengan alasan penggunaanbantuan aparat Kepolisian dalam Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011dalam hal melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia tidaklah wajibberdasarkan Penjelasan Pasal 30 UU Fidusia; Peraturan Kapolri No.8 Tahun 2011, sifatnya merupakan anjuran bukan kewajiban dimanaPeraturan tersebut hanya mengatur mekanisme pelaksanaanHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 16/PDT/2020/PT GTO.UNTUK DINASpendampingan eksekusi Jaminan Fidusia menggunakan aparat Kepolisian ,sehingga proses eksekusi pengambil alihan

Blt.suatu benda tanpa perbuatan hukum yang disetujui atau tanpa sepengetahuan orangyang memiliki hak atas sesuatu benda tersebut;Menimbang, bahwa, pengambil alihan hak milik atas suatu benda atau menguasaisuatu benda tanpa persetujuan pemegang hak atas benda tersebut merupakanpelanggaran atas hak dari pemegang hak atas benda tersebut dengan kata lainperbuatan itu merupakan perbuatan yang melanggar hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dalam facta persidangan terdakwapada hari dan tanggal

swakelola oleh DinasPendidikan, siapa yang tahu adanya pembicaraan sebelum diadakan sosialisasi antaraTarminta dengan Suardi;Waktu sosialisasi tidak ada dibahas mengenai pengambil alihan meubelair olehDinas Pendidikan Kab.

KepulauanMentawai ;Bahwa yang menyampaikan SUWARDI PPTK kegiatan DAK 2009 ;Bahwa SUWARDI menyampaikan tentang pengambil alihan pengadaan meubelairsetelah selesai sosialisasi ;Bahwa pada waktu sosialisasi tidak disampaikan mengenai pengambil alihanmeubelair tersebut oleh Dinas ;Bahwa karena BAP Penyidik nomor 13 tersebut sudah dibuat sedemikian rupa kamitandatangani.

Yang membuatSPJ tersebut adalah SUWARDI;Bahwa kapasitas SUWARDI ketika mengatakan tentang pengambil alihan pengadaanmeubelair oleh yang bersangkutan adalah selaku PPTK kegiatan DAK;Bahwa Suwardi tidak pernah mengatakan bahwa pengambil alihan meubelair atasperintah terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai;Proses pemeriksaan dilaksanakan di SD 01 Sikakap, dikumpulkan 27 kepala sekolahdan disuruh membaca BAP yang disodorkan oleh Jaksa, ada yang kelirudiperbaiki,selanjutnya

KepulauanMentawai ;Bahwa yang menyampaikan SUWARDI PPTK kegiatan DAK 2009 ;Bahwa SUWARDI menyampaikan tentang pengambil alihan pengadaan meubelairsetelah selesai sosialisasi ;Putusan Tipikor No :07/Pid.B/TPK2013/PN.PDG. Halaman 103 dari 218Bahwa pada waktu sosialisasi tidak disampaikan mengenai pengambil alihanmeubelair tersebut oleh Dinas ;Bahwa karena BAP Penyidik nomor 13 tersebut sudah dibuat sedemikian rupa kamitandatangani.

Itu tidak benar, yang benar bahwa perkataan tersebut tidak pernahdiucapkan oleh terdakwa;Bahwa Tidak ada terdakwa mengatakan diambil alih oleh Dinas Pendidikan Kab.Kepulauan Mentawai;Bahwa Suwardi tidak pernah mengatakan bahwa pengambil alihan meubelair atasperintah terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai,Proses pemeriksaan dilaksanakan di SD 01 Sikakap, dikumpulkan 27 kepala sekolahdan disuruh membaca BAP yang disodorkan oleh Jaksa, ada yang keliru diperbaiki,selanjutnya

LiaOctavia yang telah menyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enampuluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan denganfakta yang sebenarnya kerana saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberikuasa kepada Terdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyodan saki Ny.

Lia Octavia yang telahmenyetujui pengambil alihan saham sebanyak 66 (enam puluh enam) lembarsaham milik DR. H. Triyono adalah bertentangan dengan fakta yangsebenarnya kerana saksi DR. H. Triyono tidak pernah memberi kuasa kepadaTerdakwa maupun kepada saksi Muhammad Thamrin Banyo dan saki Ny.

Anugerah TirtaKencana di Plaza Amsterdam Blok D 18 Sentul City, Kabupaten Bogor,dengan agenda Rapat meminta persetujuan untuk pengambil alihan sejumlah66 (enam puluh enam) lembar saham milik DR. H. Triyono dan memintapersetujuan rapat untuk merubah susunan Anggota Direksi dan DewanKomisaris. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

Tidak perlu). ada pihak lain digugat (seperti dalampertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar), karena TimLikwidasi itu. dibentuk ~~ oleh Komite Organisasi(beranggotakan Menteri Keuangan, LPP, Bank Indonesiadan Lembaga Penjamin Simpanan) untuk melakukanpemberesan dan pengambil alihan semua masalah Bank3.

Dan selanjutnya Saksi Kuti Djaya memintakuitansi sebesar Rp. 9.750.000, (Sembilan juta tujuh ratus lima puluhribu rupiah) terkait pengoper alihan mobil tersebut kepada saksi ShiSiung dan ditanda tangani oleh saksi Irawati beserta copy kontrakperjanjian pembiayaannya.Bahwa kemudian Saksi Kuti Djaya pada hari minggu jam 22.00 Wibtanggal 02 Juli 2017 didatangi oleh Terdakwa ketempat tinggal SaksiKuti Djaya di Kampung Kabandungan Kecamatan Taman Sari KabupatenBogor dengan membawa 2 (dua) orang pria dan

salah menerapkan hukum dan tertib hukum dalamtertib beracara atau lalai menenuhi syaratsyarat yang diwajibkan olehparaturan perundang undangan.Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam PutusanPengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 20/PID.SUS/2017/PT.PBR tertanggal27 April 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri TembilahanNomor 240/PID.SUS/2016/PN.TBH tanggal 18 Januari 2017, sedangkanPengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk melakukan pengambil alihan

Tbh tanggal 18 Januari 2017 tanpamemberikan dasar dan alasan pengambil alihan putusan padahal ada yangpatut untuk dipertimbangkan atas dalil yang disampaikan Pemohon Kasasidalam memori bandingnya yang seyogyanya dapat dipergunakan mengambilalih putusan, maka hal yang demikian adalah tidak cukup dan sepatutnyadibatalkan..

Nomor 1430 K/Pdt/201310.sangatlah bertentangan dengan prinsipprinsip pengambil alihan saham,terutama UndangUndang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 danPeraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998. Oleh karena Tergugat Iljelas dan nyata telah memanipulasi dokumendokumen tentang transaksipengalihan saham dengan itikad tidak baik, termasuk kwitansi pembayaranyang di buat atas nama PT.

Nomor 1430 K/Pdt/201311.Oleh karena selain bertentangan dengan aturan pengambil alihan sahamsebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas, juga bertentangan dengan PeraturanPemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburandan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Nomor 1430 K/Pdt/201312.13.Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998, tentang Penggabungan, Peleburandan Pengambil alihan Perseroan Terbatas.Yang tentunya penyimpanganprosedur tersebut didukung oleh Tergugat yang seharusnya bertindaksebagai filter dalam menerapkan aturan dan prosedur pengambil alihansuatu perseroan terlebihlebih terkait dengan jual beli saham keseluruhanyang telah dikeluarkan atas nama PT. Rinjani Kartanegara termasuk 1(satu) saham kepada Tergugat Ill.

Pdt/ 2013/PT.MKS;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Penggugat dapat dibenarkan,karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah dalammenerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut; Bahwa terbukti penguasaan objek sengketa oleh Tergugat baru dilakukanlebih kurang 1 (Satu) tahun yang lalu; Bahwa semua saksi baik dari pihak Penggugat maupun saksi Tergugatsendiri menerangkan bahwa proses pengambil alihan

CTB,bertanggungjawab sepenuhnya atas akibat pengambil alihan dan penutupanoperasional PT. CTB walaupun tindakan tersebut adalah menyalahi prosedurdan peraturan perundangundangan yang berlaku. Tetapi berdasarkan fakta yangterjadi di lapangan, Direktur Utama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah adalahpemegang manajemen PT. CTB yang pelaksanaannya dengan menunjuk PJO PPTawangmangu sebagai PJO PT.

Pelaksanaan investasi dalam rangka kerjasama agar tetapmemperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan mampumemberikan lapangan kerja bagi masyarakat selatamya.e Pihak ke III dalam hal ini CV Zou Entertainment Coy sebagaipemegang manajemen dalam melaksanakan pengelolaan CampingTawangmangu Baru agar tetap memperhatikan aspirasi dankepentingan daerah khususnya Daerah Tingkat II Karanganyar danKecamatan Tawangmangu dalam rangka pengembangan daerahwisata Tawangmangu.Demikian pula dengan atas pengambil alihan

idzinkanoleh undangundang, akan dibagi sebagai berikut :a Untuk Pembangunan Daerah /Modes, 15 (limabelas) persen.b Untuk Cadangan, 15 (limabelas) persenc Untuk Direksi, 5 (lima) persen.d Untuk Komisaris, 5 (lima) persene Untuk Kesejahteraan Karyawan /gratifikasi, 10 (sepuluh)persen.f Untuk dividen, 50 (imapuluh) persen Dalam hubungan tersebutdiatas terjadi komplikasi permasalahan dikarenakan tindakandan langkah iniss manajemen oleh Direktur Utama PerusdaCitra Mandiri Jawa Tengah dengan pengambil alihan

Pelaksanaan investasi dalam rangka kerjasama agar tetapmemperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan mampumemberikan lapangan kerja bagi masyarakat sekitamya.e Pihak ke II dalam hal ini CV Zou Entertainment Coy sebagaipemegang manajemen dalam melaksanakan pengelolaan CampingTawangmangu Bam agar tetap memperhatikan aspirasi dankepentingan daerah khususnya Daerah Tingkat II Karanganyar danKecamatan Tawangmangu dalam rangka pengembangan daerahwisata Tawangmangu.Demikian pula dengan atas pengambil alihan

CTB, bertanggungjawabsepenuhnya atas akibat pengambil alihan dan penutupan operasional PT.CTB walaupun tindakan tersebut adalah menyalahi prosedur dan peraturanperundangundangan yang berlaku. Tetapi berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, Direktur Utama Perusda Citra Mandiri Jawa Tengah selakutergugat dalam rekonvensi adalah pemegang manajemen PT.

Menghukum kepada Para Tergugat untuk memperlancar proses hukum/administrasi terhadap penyerahan, pengambil alihan, pemindahtangan,terhadap anggunan /jaminan sebidang tanah beserta segala sesuatuyang ada diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No: 960, SU No:00186/Belumbang/2009, Luas: 300M2, atas nama: Nyoman PutraAdnyana, terletak di Desa Belumbang, Kec.

Bahwa karena suami Pemohon yang bernama Eko Hery Sustrijanto binSangidi telah meninggal dunia, maka untuk pengambil alihan hak milik atastabungan tersebut di atas dapat diwakilkan melalui Para ahli waris yang syahyang telah ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan undangundang ;. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukanpermohonan Penetapan Ahli Waris atas Almarhum Eko Hery Sustrijanto binSangidi untuk mengurus hakhak atas harta tersebut di atas ;.

Bahwa dasar pengenaan bunga dari tagihan yangtidak jelas, adalah pengenaan bunga yang luarbiasa dari pengambil alihan piutang olehperusahaan yang baru saja didirikan danperusahaan yang diketahui tidak beroperasisebagai perusahaan keuangan sebagaimanamestinya. Dikuatirkan perusahaan tersebutsengaja dibuat hanya untuk mengelabui KreditorKonkuren atau dapat juga disebut kemungkinansebagai paper company ;V. Apakah Perusahaan Major Vantage Ltd. DanVersalite Investments Ltd.

Bahwa, Judex Faxti telah salah dalam menerapkan hukum dalam tertibberacara atau lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan;Bahwa, Para Pemohon kasasi tidak sependapat dengan pertimbanganhukum putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara a quo yangtelah mengambil alin untuk dijadikan pertimbangan sendiri, sedangkanPengadilan Tinggi Jawa Timur ssama sekali tidak memberikan dasar danalasan untuk pengambil alihan pertimbangan tersebut, sebagaimanapertimbangan pada

Nomor 3604 K/Pdt/2016dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadappenyangkalan (tegenbewijs) dari pihak TergugatTergugat asli;Oleh karena itu Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 701/PDT/2015/PT Sby., tanggal 31 Maret 2016 yang sekedar mengambil alihpertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 56/Pdt.G/2015/PN Bwi., tanggal 11 Juni 2015 tanpa memberikan dasar dan alasanpengambil alihan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi tersebut adalahtidak cukup dan sepatutnyalah

HERMAN MONIAGA;Bahwa rencana pengambil alihan seluruh saham PT. Sima BintangNiaga telah mendapatkan persetujuan dari direksi PT. MaskapaiPelayaran The Indonesia Fortune Liyod, ternyata ada perubahansituasi untuk tetap fokus dibidang pelayaran, sehingga dialihkankepada Ir. HERMAN MONIAGA;Bahwa pembayaran uang muka sebesar Rp.250.000.000, (dua ratuslima puluh juta rupiah) yang telah saksi bayarkan tetap dihitungsebagai bagian pembayaran saham PT.

management PT.Sima Bintang Niaga setelah adanyaakta tersebut karena sebagai dasardalam pengambil alihan;e Bahwa pada awalnya kesepakatanpengalihan saham PT.

Sima Bintang Niaga;e Bahwa tidak benar dalam perjanjiantanggal 25 Maret 2009 sudah terangdan jelas tanggung jawab hutang yangmenjadi kewajiban pemegang sahamlama untuk menyelesaikannya, yaituyang terjadi sebelum tanggalpengambil alihan operasional PT.

Sima Bintang Niaga namun karena pada saat itu jualbeli saham belum dapat dilangsungkan maka disepakaticaracara dan syarat jual beli sebagaimana tersebutdalam Akta No.80 tanggal 25 Maret 2009;Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara BUMILAUT GROUP dengan saksi BAMBANG FERDIANuntuk pengambil alihan (pembelian) PT.

Sima Bintang Niaga yang disampaikan secara lisanpada pertemuan tanggal 25 Maret 2009;e Bahwa pengalihan saham dan pergantian pengurus telahdisyahkan oleh Menteri Hukum dan HAM republikIndonesia;e Bahwa pada saat proses pengambil alihan manajemenPT.

Apalagi dalam gugatan a quo yang jelasjelas menggunakandalil gugatan yang dipakai Penggugat hanyalah General Fee ProtectionAgreemnet tertanggal 12 Oktober 2012 dimana hanya memperjanjikankerjasama untuk mencari konsesi pertambangan batu bara namun dalam positayang diajukan Penggugat justru mengatakan penekanan pada akibat adanyapengambil alihan saham sehingga dalam petitum yang dimohonkannya memintasaham dan lahan tambang maka oleh karena itu gugatan a quo merupakangugatan yang kabur dan tidak sejalan

sesuai General Fee Protection Agreement tertanggal 12Oktober 2012 hanyalah suatu peijanjian yang sederhana dan belum sempurnakarena masih perlu ditindak lanjuti dengan membuat lagi perjanjian selanjutnyasehingga jelas dan tegas objek perjanjiannya dan prestasi yang akan dicapai.Perjanjian sesuai General Fee Protection Agreement tertanggal 12 Oktober 2012hanya mengatakan untuk membantu mendapatkan konsesi pertambanganbatubara dan untuk itu diberikan imbalan fee/komisi sebesar 1% dari nilaipengambil alihan

konsesi pertambangan batubara tersebut Perjanjian yangsederhana demikian dan tidak jelas kriterlia objek tentang "membantumendapatkan konsesi pertambangan batubara dan untuk itu diberikan imbalanfee/komisi sebesar 1% dari nilai pengambil alihan konsesi pertambanganbatubara" maka menimbulkan multi penafsiran karena memang belum jelaskonsesi pertambangan yang bagaimana ; didaerah mana ; nilai dan luasnyaberapa dan apa nama perusahaannya serta bagaimana kwalitas dan keadaankonsesi pertambangan tersebut

;DALAM POKOK PERKARA;-Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;-Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan Amaq SAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jual beli dengan Loq Said pada tahun 1950;-Menyatakan hukum para Penggugat adalah anak-anak dari Almarhum Amaq SAHRUM Alias MAHRIP yang berhak atas tanah objek sengketa a quo serta sebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;-Menyatakan hukum pengambil alihan

Menyatakan hukum pengambil alihan dan penguasaan serta memiliki secarapercumacuma dan tanpa hak serta melawan hak orang lain, tanpa pernahadanya konpensasi/ganti rugi ataupun dengan cara jual beli, ataupun dengancara lain atas tanah objek sengketa milik para Penggugat yang nota bene tanahpeninggalan Amaq SAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat)oleh para Tergugat sejak tahun 1973 sampai saat ini adalah merupakanPerbuatan Melawan Hukum;6.

Majelis Hakim akan melanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara ;Dalam Pokok PerkaraMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang padapokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa merupaka tanah peninggalan AmaqSAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jual belidengan Log Said pada tahun 1950, para Penggugat adalah sebagai pemilik dan orangyang berhak atas tanah objek sengketa a quo dari peninggalan orang tuanya tersebutserta atas tindakan pengambil alihan

Tergugat II ;DALAM POKOK PERKARA;1.2.Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah tanah peninggalan AmaqSAHRUM Alias MAHRIP (orang tua dari para Penggugat) yang di peroleh dari jualbeli dengan Log Said pada tahun 1950;Menyatakan hukum para Penggugat adalah anakanak dari Almarhum AmaqSAHRUM Alias MAHRIP yang berhak atas tanah objek sengketa a quo sertasebagai pemilik yang sah atas peninggalan orang tuanya tersebut;Menyatakan hukum pengambil alihan

Balangan+ 15 borongandengan batasbatas : Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Alihan Sebelah utara berbatasan dengan jalanHal.3 dari 9 hal. Pent.No.0657/Pdt.G/2014/PA.Amt Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Aluh Sebelah timurberbatasan dengan tanah milik SahibanBahwa tanah danau tersebut diatas telah di gadaikan oleh Tergugatsebesar Rp 2.000.000, sekitar bulan Juli 2014.i.

No. 2480 K/Pdt/2009 Bahwa pengambil alihan pertimbangan putusan Pengadilan NegeriSurabaya adalah dapat dan lazim dilakukan dan mengenai pengambilalihan pertimbangan Pengadilan Negeri oleh Pengadilan Tinggitidaklah menyalahi ketentuan Hukum Acara ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pulaternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangandengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi yangdiajukan oleh Pemohon Kasasi/Terlawan I/Terlawan Penyita

Bahwa dalam rangka untuk mengurus pemindah alihan Gaji di PT.Taspen Cabang Watampone dan secara administrasi dibutunkan PenetapanAhli waris dari Pengadilan Agama maka dengan ini Pemohon mohon agarditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Sri Wahyuni binti Ardi.7. Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaBapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq.