Ditemukan 517 data
HALIDA PEDMAWATI
21 — 3
Akta Kelahiran Anak Pemohonyang tertulis anak kedua dari Ayah Abdan sakura dan Ibu Halida Pedmawati seharusnyaanak pertama dari Ayah Abdan sakura dan Ibu Halida Pedmawati ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P4, dan 2 (dua)orang saksi, yaitu saksi TATANG SUPRIADI dan YAYUK RAHAYU ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan TeknisAdministrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
ISHAK
12 — 3
Penetapan No. 358/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 ditegaskan : PengadilanNegeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan ;Menimbang, bahwa sesuai Pasal 52 ayat (1) jo.
FRANSISKA TRI SANTI
29 — 8
dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mangajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Marcellus dan saksiBernadus Agus;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon;Menimbang, bahwa didalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
ANDRIAS HERMANSYAH
20 — 5
menambahkan nama Pemohon sebagaimana terteradalam Kutipan Akta Kelahirannya dimana semula bernama ANDREASHERMANSYAH menjadi ANDRIAS HERMANSYAH, dengan alasan untuk tertibadministrasi ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampaidengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi MAHALIA dan MIFTAHULJANNAH ;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
KHAI SIU
18 — 3
sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Lim Khai Pan danLim Cok;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipilatas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapanPengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
SRI UTARI
64 — 4
Penetapan No. 33/Pdt.P/2018/PN MpwMenimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RItahun 2007, halaman 43 disebutkan Permohonan diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah danditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dan dihubungkandengan bukti surat yaitu P1 dan P5 serta keterangan saksisaksi yang
ELISABET DARWIS
37 — 11
dalildalil permohonannya,dipersidangan Pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1sampai dengan P7, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi VINSENSIUS dan KINYANANWARDIN TELENG;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempatPemohon,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
DEDY TRISNA
18 — 6
mengganti nama anakPemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis Ligiah KeinobiFeyrera menjadi Ligiah Muhammad Noor, dengan alasan sering sakit sakitan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti Surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P4, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Syarbaini danKhairuman ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Balitbang
SRI WAHYUNI Bin SAMIR
26 — 17
puluh satu dan identitas padaPasport Pemohon adalah subyek atau orang yang sama, dan Pemohonbermaksud identitas Pemohon pada paspor itu dikembalikan menggunakanidentitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana yang tertera pada KutipanAkta Kelahiran PemohonMenimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan buktisurat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : saksi Suroso dansaksi Kartaningsih;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang
HELENA MARIANA
13 — 3
dantujuan Pemohon ingin pengurangan nama anak Pemohon tersebut dari StevinJonatan Ardiputra menjadi Stevin Jonatan:;Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 111/Pdt.P/2021/PN PtkMenimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat bertanda P1sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : saksi Lie Khim Tet dan saksiTati Juliati;Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman danTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
NURZAIMAH
19 — 2
ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;Tentang Pertimbangan HukumnyaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan NegeriPariaman berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;Halaman 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN PmnMenimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang
DEWI KUNTARI
18 — 4
tertulis Khusnul Awaliah Qurratuainni yang seharusnya HusnulAwaliyah Qurratuain yang tertera di Akta Kelahiran dikarenakan tidak sesuai arti dan maknayang diingikan Pemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P4 dan 2 ( dua ) orangsaksi yaitu saksi Hj Harmayana dan saksi Winardi;Menimbang, bahwa buku II Mahkmah Agung RI tentang pedoman dan tehnisAdministrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
AWANG HAMZAH
22 — 3
yangsemula tertulis Siti Hawani yang seharusnya Tantri Hawani dengan alasan karena nama yangtertera di Akta Kelahiran tidak sesuai dengan nama yang tertera di, KK dan Ijasah anakPemohon;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 dan 2 ( dua ) orangsaksi yaitu saksi Mohd Ali dan Uray Nuraini;Menimbang, bahwa buku II Mahkmah Agung RI tentang pedoman dan tehnisAdministrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
16 — 6
bahwaia akan merubah/mengganti tanggal lahir anak ketiga Pemohon sesuai dengan Kutipan AktaKelahiran Nomor : 5271LT02082012 tanggal 15 Agustus 2012 tertulis : MUHADJIRFADHEIL, Lakilaki, lahir di Mataram pada tanggal 4 September 2011 menjadi tanggal 2januari 2011 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dan untuk itu8diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram ;Menimbang, bahwa menurut Buku IT MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
19 — 11
:Kk.19.07/2/Pw.01/412/2009 tanggal 30 Juli 2010 ; Menimbang, bahwa menurut Buku IT MARI tentang Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil Tahun 2007 halaman 44, ditegaskanbahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonanapabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undangundang Nomor : 23Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Pencatatan perubahan
Dwi Retnowidrati Yuliana Mokodongan
16 — 3
nama anak Pemohon yang bernama semula tertulis DwiRetnowidrati Yuliana Makodongan diperbaiki menjadi tertulis Dwi RetnowidratiYuliana Mokodongan dengan alasan karena akan menyesuaikan dokumenlainya dan telah digunakan seharihari ;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memeriksa apakahPengadilan Negeri Pontianak berwenang secara absolut untuk memeriksapermohonan ini ;Menimbang, bahwa menurut Buku Il Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang
SUTRISNO NGADIMAN
16 — 6
nama Pemohon pada Kutipan Akta kelahirannya yang semula atas namaSutrisno, Ng menjadi Sutrisno Ngadiman;Hal. 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2019/PN.Ptk.Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, pemohon telahmengajukan buktibukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 dan 2 ( dua ) orangsaksi yaitu saksi Marianus Oraplean dan Yulius Oraplean;Menimbang, bahwa buku II Mahkmah Agung RI tentang pedoman dan tehnisAdministrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang
NG KHA MIAUW
32 — 14
Kusuma Alias Djie Tjan Tjhin;Menimbang, bahwa buku Il Mahkmah Agung RI tentang pedoman dantehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Perdata Umum, Balitbang DiklatKumdil MA tahun 2007 halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh Peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 72ayat (1) UndangUndang No. 24 tahun 2013 tentang AdministrasiKependudukan jo pasal 93 ayat (2)
1.ANDIKA
2.SULPIANA SOLASMI
28 — 8
Pemohon adalah mengenaipermohonan Pengakuan dan Pengesahan anakanak luar kawin;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndang Nomor23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa PencatatanPeristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaanPenduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap,Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum Balitbang
JOHAN
15 — 8
dalildalil permohonannya,dipersidangan pemohon telah mengajukan buktibukti surat yang diberi tandaP1 sampai dengan P5, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Purnawarman danWahyu saputra;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwaPencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon,;Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi danTeknis Peradilan Perdata Umum Balitbang