Ditemukan 487 data
Urut Berdasarkan
Putus : 20-11-2007 — Upload : 20-10-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3057K/PDT/2001 Tanggal 20 Nopember 2007 — ATI MARYATI ; ROTARYANA AULIA ARCHITASARI ; vs. IR.H. SUDARJAT ; ANNE HENDRAYANI ; Dkk
60 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
harus diturutimenurut undangundang ;Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung tersebut,bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 9 Oktober 1975,No. 951 K/Sip/1973, yang menegaskan bahwa Seharusnya Hakim bandingmengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik faktamaupun penetrapan hukumnya ;Dikatakan bertentangan karena ternyata dengan meyakinkan bahwa putusanPengadilan Tinggi tersebut, tidak meninjau secara menyeluruhpertimbanganpertimbangan Hakim pertama (d.h.i
Register : 10-11-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 353/Pid.Sus/2016/PN YYK Tanggal 29 Desember 2016 —
64 — 9
64 — 9
Majelis Hakim sejak tanggal 10 November 2016 sampai dengan tanggal 9Desember 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, d.h.i. oleh Wakil KetuaPengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 10 Desember 2016 sampaidengan tanggal 7 Februari 2016;Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:353/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. tertanggal Yogyakarta, 10 Nopember 2016tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan
Putus : 14-12-2017 — Upload : 07-12-2018
Putusan PN CIBINONG Nomor 286/Pdt.G/2016/PN.Cbi Tanggal 14 Desember 2017 — * Perdata
EMED BIN ASMALI, Dkk X ONG PIN TIOK
163 — 76
163 — 76
Bahwa d.h.i. PENGGUGAT , VI, IX, X, XIX, telah mengajukansurat kepada TURUT TERGUGAT V tertanggal 05 Januari 2016yang pada essensinya untuk tidak melayani/memenuhipengajuan/permohonan juga menandatangani suratsurat yangberkaitan dengan Objek Sengketa, namun tidak mendapattanggapan.b. Bahwa d.h.i.
Bahwa d.h.i.
Kusumo Abadi Agung dan P.T.Sudamanik yang terletak di Kampung Lebakwangi DesaRengasjajar Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor ;Bahwa, berdasarkan Pasal Tiga SURAT PERNYATAANdimaksud, dinyatakan :Pihak Pertama (d.h.i. PT. KUSUMO ABADI AGUNG)dan Pihak Kedua (d.h.i. PT.
Register : 28-11-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 771/PDT/2018/PT.DKI Tanggal 1 Februari 2019 — PT.ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) >< NEGARA R.I CQ PEMERINTAH R.I CQ DIRJEND BINA UPAYA KESEHATAN CS
104 — 65
104 — 65
klaim Penjaminan Bank Garansi melaluimekanisme Penitipan Dana / Dana Titipan (Dana KomitmenYang Dititipkan) yang di tempatkan dalam rekening EscrowAccount, namun ternyata terbukti TERGUGAT Il tetapmelakukan Pendebetan atas Dana Titipan (Dana KomitmenYang Dititipkan) milik PENGGUGAT tersebut secara tanpahak dengan tanpa seijin atau menggunakan kewenangandari PENGGUGAT selaku Pemilik Dana Titipan (DanaKomitmen Yang Dititipkan) tersebut.Bahwa terkait Pelaksanaan Pencairan Rekening Giro MilikNasabah (d.h.i
Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan kembali Dana Titipan(Dana Komitmen Yang Dititipbkan) sebesar Rp. 17.000.000.000, (Tujuhbelas milyar Rupiah) kepada PENGGUGAT (d.h.i. mengatasnamakansebagai Dana Pembayaran Klaim (BG) a.n PT.
Menyatakan TERGUGAT tidak perlu menyerahkan kembali danatiipan (dana komitmen = yang dititipkan) sebesar Rp.17.000.000.000,00 (tujuh belas milliar rupiah) kepada PENGGUGAT(d.h.i. mengatasnamakan sebagai dana pembayaran klaim (BG) a.n.PT. Betania Prima dan PT.
Putus : 26-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2377 K/Pdt/2015 Tanggal 26 Januari 2016 — HATTA, DKK VS H. BAHARUDDIN HANAN, DKK
48 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
48 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Baharuddin Hannan) dengan Para Penggugat, itu sama sekali tidakpernah diberitahukan sebelumnya kepada Tergugat I, mengingat dalam prosespembebasan lahan sejak awal, Tergugat Il menyatakan sebagai satusatunyapemilik sah atas lahan yang akan dibebaskan oleh Tergugat di maksud (lahansengketa);Bahwa seandainya benar Tergugat merupakan kuasa penerima kuasa dariPara Penggugat (selaku pemilik tanah, sebagaimana yang diklaim), untukmenjual tanah lahan tersebut kepada pihak lain (d.h.i.
Register : 28-04-2015 — Putus : 30-11-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN AIRMADIDI Nomor 61/Pdt.G/2015/PN.Arm Tanggal 30 Nopember 2015 — - Penggugat
SALMON MARENDES
- Tergugat
PT. MINAHASA PERMAI RESORT
- Turut Tergugat
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA UTARA
102 — 111
102 — 111
Bahwa dalam gugatannya angka 3 Penggugat mendalilkan bahwa padatahun 1967 tanah perkebunan / tanah sengketa tersebut oleh AlmarhumSalmon Takumansang diserahkan kepada Yemintje Takumansang (anakdari Salmon Takumansang) akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikantentang dasar perolehan hak atas tanah sengketa, dimana Penggugat tidakdapat membuktikan apakah tanah sengketa tersebut diperoleh langsung darikakeknya (d.h.i Almarhum Salmon Takumansang) atau melalui orangtuanya (d.h.i Yemintje Takumansang
Register : 13-10-2014 — Putus : 24-03-2015 — Upload : 05-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 209/G/2014/PTUN-JKT Tanggal 24 Maret 2015 — 1. G.E. NASIBOE, 2. JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE, DKK;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, 2. MARIE NASIBOE
121 — 91
121 — 91
No.874 Persil 23 d.Il tersebut secara nyata diakui olehPemohon hak d.h.i. Ny. Marie Nasiboe melalui Kuasa Hukumnya, sesuai SuratSomasi dari Kantor Hukum YANTO JAYA, SH & REKAN tanggal 25 Juni 2013dan Surat Somasi ke II tanggal 9 Juli 2013; TANAH GIRIK LETER C.
demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 24ayat (2) huruf a dan b PP No. 24/1997 Jo Pasal 76 ayat (2), ayat (3) huruf adan b Peraturan Kepala BPN RI No. 3/1997 Jo Pasal 4 ayat (1) PeraturanMenteri Negara Agraria/Kepala BPN Rl No. 9/1999; FAKTA LAINNYA, penguasaan fisik secara turun temurun oleh ParaPenggugat sejak tahun 1961 sampai diiajukannya gugatan a quo dengan itikadbaik, secara terbuka, dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakatataupun pihak manapun, telah diakui secara nyata oleh Pemohon d.h.i
Terlebih lagi, Tergugatjuga tidak meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah yangberbatasan (contradictoire delimitate), d.h.i. Ny.
Register : 12-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/PDT/2021/PT PTK Tanggal 2 Februari 2021 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
39 — 17
39 — 17
UUPerkawinan No. 1 Tahun 1974;Oleh karenanya Pemegang Hak Tanggungan d.h.i TurutTergugat, harus dilindungi hakhaknya terhadap pelunasan darikewajiban kredit Penggugat dan Tergugat (terlebih dahulu)terhadap adanya tuntutan pembagian harta bersama yangtimbul kemudian setelah pemberian Hak Tanggungan;Kemudian Pasal 18 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PTK11.12.13.BahwaBahwaBahwatentang Hapusnya Hak Tanggungan adalah karena :a.
Register : 12-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 08-07-2021
Putusan PT PONTIANAK Nomor 8/PDT/2021/PT PTK Tanggal 2 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : LINAWATI
Terbanding/Tergugat : PHANG RODES
Terbanding/Turut Tergugat : Bank Rakyat Indonesia
62 — 35
Terbanding/Tergugat : PHANG RODES
Terbanding/Turut Tergugat : Bank Rakyat Indonesia
62 — 35
UUPerkawinan No. 1 Tahun 1974;Oleh karenanya Pemegang Hak Tanggungan d.h.i TurutTergugat, harus dilindungi hakhaknya terhadap pelunasan darikewajiban kredit Penggugat dan Tergugat (terlebih dahulu)terhadap adanya tuntutan pembagian harta bersama yangtimbul kemudian setelah pemberian Hak Tanggungan;Kemudian Pasal 18 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996 Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 8/PDT/2021/PT PTK11.12.13.BahwaBahwaBahwatentang Hapusnya Hak Tanggungan adalah karena :a.
Putus : 28-04-2015 — Upload : 03-02-2016
Putusan PT SEMARANG Nomor 101/Pdt/2015/PT SMG Tanggal 28 April 2015 — SULHANUDIN, A.Md, dkk melawan 1. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Pusat, Jakarta. C.q.PT.Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Sentra Kredit Konsumen, Yogyakarta, dkk
36 — 23
36 — 23
Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya butir 1 dan butir 7 dengantegas mengakui telah membuat Perjanjian Kredit (d.h.i. Penggugat I) denganTergugat I sebagaimana Tergugat I jelaskan dalam jawaban butir 3;6. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya butir 2 s/d butir 4 dengantegas mengakui telah menyerahkan jaminan a quo untuk menjaminpelunasan hutang Penggugat I kepada Tergugat I sebagaimana telahTergugat I sebutkan dalam jawaban ini butir 4;7.
Putus : 18-05-2011 — Upload : 03-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 438 K/Pdt/2011 Tanggal 18 Mei 2011 —
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
22 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa menurut ketentuan dalam Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.1.dalam putusannya Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyebutkan bahwa pihak ketiga(d.h.i. Semdjaya Wennars) sebagai sumber perolehan hak Penggugat atasbangunan rumah sengketa harus ikut digugat sebagai Tergugat, sebabSemdjaya Wennars mempunyai urgensi untuk membuktikan hakkepemilikannya maupun asalusul bangunan rumah sengketa serta dasarhukumnya menjual kepada Penggugat ;.
Register : 03-05-2010 — Putus : 23-06-2010 — Upload : 27-09-2012
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 15-K/PM.III-14/AD/V/2010 Tanggal 23 Juni 2010 — Kapten Inf Bambang Herwanto
79 — 26
79 — 26
Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNIAD sama dengan wargaNegara lainnya yang tunduk pada perundangundangan yang berlaku diwilayah RI d.h.i pasal 2, 3, 4, 5, 7 dan 8 KUHP. Bahwa benar saat dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehatjasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab.Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatuBarangsiapa telah terpenuhi.
Register : 04-11-2013 — Putus : 11-12-2013 — Upload : 15-01-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 215-K/PM.II-09/AD/XI/2013 Tanggal 11 Desember 2013 — SERTU BENIH HERIYANA
57 — 18
57 — 18
Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barangsesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaannyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang daritempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehinggapenguasaan nyata terhadap brang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lainkepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan paraSaksi
Register : 21-03-2017 — Putus : 16-05-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 19/PDT/2017/PT PLK Tanggal 16 Mei 2017 — YOHANNES TALING Alias BADAK, dkk melawan Dra. ADJIN WIDEN, S.H., dk
71 — 32
71 — 32
TALING d.h.i Tergugat dan sesuaiketerangan keterangan Jubir kondrat djunnas dalam berita acara persidanganbahwa ia diminta menyaksikan oleh Ruswiani dalam jual beli tersebut yangdilakukan dirumah Ruswiani namun dalam hal ini saksi tidak ikut tandatangan ;Menimbang bahwa, selain hal diatas dalam jawaban kuasa Tergugat Ildan Tergugat Ill disebutkan bahwa Perijinan Tambang Pasir NOVIA yang dikeluarkan Pemerintah kota Palangka Raya, Perijinan Tambang Pasirbukan atas nama Tergugat Il melainkan atas nama
Register : 15-12-2015 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 21-04-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 388/PID.B/2015/PN Yyk Tanggal 3 Februari 2016 —
39 — 4
39 — 4
Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta, d.h.i oleh Wakil KetuaPengadilan Negeri Yogyakarta masingmasing sejak tanggal 14Januari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016;Majelis hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut :Telah membaca BAP pendahuluan oleh penyidik Polri pada ResortKota Yogyakarta dan suratsurat lain yang berkaitan dengan perkara ini.Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriYogyakarta;Telah mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah;Telah mendengar keterangan terdakwaterdakwa
Register : 26-06-2012 — Putus : 13-09-2012 — Upload : 26-09-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 140/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 13 September 2012 — I. YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA (WALHI);
II.GERAKAN MASYARAKAT CINTA ALAM (GEMA ALAM);
I.MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA;
II. PT. NEWMONT NUSA TENGGARA;
197 — 112
197 — 112
dalil Para Penggugat/Para Pembanding amat keliru dan tidak berdasarhukum karena Pasal 61 UU Nomor 32 Tahun 2009 hanya terdiri dari tiga ayat,tidak ada Pasal 61 ayat (10), dan Pasal 14 ayat (1) huruf UU Nomor 32 Tahun2004 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah yaitu PP Nomor 38 Tahun2007 yang dalam Lampiran H Sub Bidang 5 diatur secara tegas bahwapengendalian pencemaran lingkungan dan/atau kerusakan pesisir dan lautkhususnya pemberian izin dumping ke laut merupakan kewenangan Pemerintah(d.h.i
Register : 18-07-2016 — Putus : 11-10-2016 — Upload : 07-12-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 442/PDT/2016/PT.DKI Tanggal 11 Oktober 2016 — MARIO SAHALATUA HUTAPEA >< BUDIYANTO RAWATAN CS
94 — 78
94 — 78
Karena yang benar adalahsebagaimana bagian "menerangkan" dari PPJB tersebut, yang padaintinya menerangkan bahwa TERGUGAT (d.h.i. Budiyanto Rawatan /pihak pertama dalam perjanjian) adalah pengembang perumahan(perusahaan / bukan pribadi). Dengan nama perusahaan yang dikenaldengan nama "PT. Property 8 Ausindo" dan perumahan yang menjadiobyek PPJB dikenal dengan nama "Bali Maisonette @ Fatmawati."Tentangnama perusahaan dan nama perumahan yang dibangunHal 9 dari hal 20 Put No.442/PDT/2016/PT.
Register : 14-08-2009 — Putus : 09-12-2009 — Upload : 12-10-2011
Putusan DILMIL III 19 JAYAPURA Nomor 136-K/PM.III-19/AD/VIII/2009 Tanggal 9 Desember 2009 — PRATU ZAMRUD YEDUTON.
38 — 25
38 — 25
Militer wajib adalahmerupakan justisiable peradilan Militer, yangberarti kepada mereka itu) dikenakan/diterapkanketentuan ketentuan Hukum pidana Militer(KUHPMdan HAPMIL) disamping ketentuan ketentuan HukumPidana Umum (KUHP dan KUHAP) termasuk kepadadiri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggotaMiliter/TNI.Bahwa dalam UU No.3 PNPS Th / 1965 Jo UUNo.23 PNPS 1965 (JO UU No.5 Thn 1969 lampiranIl A No Urt 14)ditentukan bahwa hukum PidanaTentara/Militer,Hukum Acara pidanaTentara/Militer (D.h.i formil dan materiil
Register : 14-04-2020 — Putus : 19-05-2020 — Upload : 20-07-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 218/PDT/2020/PT BDG Tanggal 19 Mei 2020 — Pembanding/Penggugat : ALEXANDER DJUANTO
Terbanding/Tergugat : VRIESCA NOVIEYANTHI
81 — 63
Terbanding/Tergugat : VRIESCA NOVIEYANTHI
81 — 63
pertimbangan dan putusan PengadilanTingkat Pertama dalam pokok perkara sudah tepat dan benar maka makapertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama diambil alin oleh Pengadilan Tinggidan putusan harus dinyatakan untuk dikuatkan;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSIMenimbang, bahwa di dalam perkara in casu karena gugatanPembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ada pada pihakyang kalah maka sudah tepat dan benar putusan Pengadilan Tingkat Pertamayang telah menghukum Penggugat Konvensi/ Rekonvensi (d.h.i
Putus : 31-05-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 195 K/TUN/2013 Tanggal 31 Mei 2013 — KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARMASIN VS SAHDAN BIN NASIR
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berkaitan dengan penentuan hak prioritas (first priority) untukdiberikan haknya kepada siapa, merupakan wewenang Negara/ Pemerintah cq.Badan Pertanahan Nasional, yaitu utamanya kepada orang yang secara nyatamenguasai fisik bidang tanah dimaksud, d.h.i. Tergugat II Intervensi,berdasarkan Kepres Nomor 32 Tahun 1979 juncto Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 3 Tahun 1979.