Ditemukan 839 data
Urut Berdasarkan
Putus : 13-05-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 495/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 13 Mei 2020 — BUT SAKA ENERGI SANGA-SANGA LIMITED (D/H BUT
BP EAST KALIMANTAN LTD) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
403 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
403 — 159 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskandiri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex geralis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa : Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian
Putus : 11-07-2019 — Upload : 18-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2034/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 11 Juli 2019 — BUT NATUNA 1 B.V vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
117 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
117 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangdasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilbrium dimana Production SharingContract (PSC) secara
Putus : 19-09-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2025/B/PK/Pjk/2018 Tanggal 19 September 2018 — BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
329 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
329 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yangdasarnya secara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law, namundi sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalamhubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract(PSC), dan berlaku secara equilibrium dimana Production SharingContract (PSC) secara
Putus : 22-10-2012 — Upload : 04-03-2014
Putusan PN KABANJAHE Nomor 312/PID.B/2012/PN. KBJ Tanggal 22 Oktober 2012 — -JONSON BOY SEMBIRING ALS. BAPAK SELVI
64 — 10
64 — 10
Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekersan adalah suatuperbuatan yang tidak mengenal belas kasihan, bentuknya bisa berupa kekersanfisik maupun psikis ;Menimbang, bahwa kekerasan fisik adalah tindakan/perbuatan yangtidak mengenal belas kasihan terhadap salah satu/beberapa anggota tubuh/badan;Menimbang, bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berartikekerasan fisik tersebut dilakukan dalam lingkup domestic rumah tangga, bisaterhadap
Putus : 02-07-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2500/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT NOVUS UK (Kakap) Limited
171 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
171 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2500/B/PK/Pjk/2020dilakukan oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kemballisudah tepat dan benar mengingat bahwa: Pertama, Production SharingContract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang berlakutax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yangberlaku international tax law.
Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 889/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — BUT SALAMANDER ENERGY (GLAGAH KAMBUNA)
LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
63 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsi P3Ba
Putus : 03-01-2011 — Upload : 11-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1078 K/PID.SUS/2010 Tanggal 3 Januari 2011 — TEDDY MARDIYANTO
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
19 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
November 2008;Sertifikat Pengawakan No. 1791/ATHUB/11/2008 tanggal 29November 2008;Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Dari KapalNo. 1791/ATHUB/1 1/2008 tanggal 29 November 2008;Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran TonaseKotor 35 s/d 300 (100 M s/d 850 M8) No. 1791/ATHUB/1 1/2008tanggal 29 November 2008;Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 1791/ATHUB/1 1/2008tanggal 29 November 2008;Buku Catatan Minyak Bagian/Operasi Ruang Permesinan KapalBorcos 110;Domestic
11/2008 tanggal 29 November 2008;Sertifikat Pengawakan No. 1791/ATHUB/11/2008 tanggal 29November 2008;Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran oleh Minyak Dari KapalNo. 1791/ATHUB/1 1/2008 tanggal 29 November 2008;Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal Berukuran TonaseKotor 35 s/d 300 (100 M$ s/d 850 M8) tanggal 29 November 2008;Sertifikat Garis Muat Internasional (1966) No. 1791/ATHUB/1 1/2008tanggal 29 November 2008;Buku Catatan Minyak Bagian/Operasi Ruang Permesinan KapalBorcos 110;Domestic
Putus : 22-04-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 133 K/Pdt.Sus-HKI/2014 Tanggal 22 April 2014 — CONDRO WIDJOJO VS YAMAZAKI BAKING Co. Ltd.,
226 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
226 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan tegas Article 6menentukan: (1) The conditions for the filling and registration of trademarks shallhe determined in each country of the Union by its domestic legislation. UndangUndang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai domestic legislation, dilindungikeberadaannya untuk mengatur halhal yang lebih khusus tentang merek melaluipengaturan Hak Prioritas. Termasuk pengaturan terhadap merekamereka yangmengaku memiliki merek terkenal dengan segala syarat dan ketentuannya;.
merek Yamazaki;Selaras dengan citasicitasi tersebut di atas maka keberatankeberatan PemohonKasasi tidak mengadaada yang memang pada hakikatnya Termohon Kasasi tidakdapat membuktikan dirinya sebagai pencipta, pemilik, dan pengguna pertama MerekYamazaki melalui Hak Prioritas;Bahwa lebih jauh Iagi, Konvensi Paris dengan terang menentukan bahwa penerapanhasil Paris Konvensi ini harus disesuaikan dengan konstitusi di negaranegaraanggota:Article 25 ayat (1) tentang Implementation of the Convention on the Domestic
Putus : 24-09-2013 — Upload : 18-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 315 B/PK/PJK/2013 Tanggal 24 September 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. EKAMAS FORTUNA
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, tarif pemotonganPPh atas pembayaran bunga dari Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) kepada Dupoer Finance, B.V. tersebuttunduk sepenuhnya kepada ketentuan domestic Indonesia yaituUndangUndang Pajak Penghasilan dengan tarif sebagaimana yangditetapbkan dalam Pasal 26 UndangUndang Pajak Penghasilan, yaitu20%;Bahwa sebagai bahan acuan, angka 2 huruf h Surat DirekturJenderal Pajak Nomor S517/PJ.343/2005 tanggal 24 Juni 2005tentang Permohonan Penjelasan dan Konfirmasi Atas
Putusan Nomor 315/B/PK/Pjk/2013Dalam Article 28 P3B antara Pemerintah Indonesia dan PemerintahBelanda (senada juga dengan Article 25 dari P3B Indonesia Inggrisdan Article 26 dari P3B Indonesia Luxemburg) antara lain diatursebagai berikut:Article 28 (Exchange of Information)The competent authority of the two States shall exchange suchinformation as is necessary for carrying out the provisions of thisAgreement or of the domestic laws of the two States concerningtaxes covered by the Agreement in so
Any information received by one of the twoStates shall be treated as secret in the same manner as informationobtained under the domestic laws of that State and shall be disclosedonly to persons or authorities (including courts and administrativebodies) involved in the assessment or collection of, the enforcementin respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxescovered by the Agreement. Such persons or authorities shall use theinformation only for such purposes.
Putus : 14-02-2012 — Upload : 11-07-2012
Putusan PN SIDOARJO Nomor 50/Pid.B/2012/Pn.Sda Tanggal 14 Februari 2012 — FAQIH
14 — 2
14 — 2
bukti berupa 1 (Satu) Hp blackberry type onix dua baik Saksi maupun Terdakwa membenarkannya ;nnnnn Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi yangberhubungan satu dengan yang lainnya didukung adanya barang bukti dansesuai dengan keterangan terdakwa sendiri, maka didapat faktafakta sebagaiberikut : e Bahwa benar saksi Rizky Budiman Hariyanto, S.E. pada tanggal 30Nopember 2011 sekitar pukul 05.00 Wib telah kehilangan Hpblackberry type onix dua di tempat pemeriksaan barang/xraykeberangkatan domestic
Register : 13-07-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3357 B/PK/PJK/2020 Tanggal 14 Oktober 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT AMPOLEX (CEPU) PTE. LTD;
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Independent denganLaporan BPKP yang dapat melahirkan Rekonsiliasi Laporan KeuanganFiskal yang sehat (vide Pasal 28 UU KUP), sedangkan SKK Migasmengenai jumlah biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan (nonrecoverable), maka koreksi atas biaya operasi yang dapat dikembalikanadalah sebesar jumlah yang disepakati oleh Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjaun Kembali, BPKP dan SKK Migas baru dapat dilakukanterhadap FQR tahun berjalan (tahun pada saat koreksi tersebut disepakati,sedangkan terhadap nilai Domestic
Register : 09-11-2021 — Putus : 03-01-2022 — Upload : 11-01-2022
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 307/Pid.Sus/2021/PN Sbw Tanggal 3 Januari 2022 — Penuntut Umum:
BAIQ IRA MAYASARI, SH.
Terdakwa:
1.YUDI PRAYUDA PUTRA
2.DENI JUNI HARSYAH
109 — 53
BAIQ IRA MAYASARI, SH.
Terdakwa:
1.YUDI PRAYUDA PUTRA
2.DENI JUNI HARSYAH
109 — 53
berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan di depan persidangan ;Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yangsaksi berikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sertauntuk keterangan tersebut saksi membenarkannya ;Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungandengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait membawa danmemiliki karang hias tanpa ijin atau tanpa sertifikat Kesehatan ikan danproduk perikanan domestic
berikut:Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikanketerangan di depan persidangan ;Bahwa saksi pernah di periksa dihadapan Penyidik, dan keterangan yangsaksi berikan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, sertauntuk keterangan tersebut saksi membenarkannya ;Bahwa saksi mengerti diperiksa dimuka persidangan yaitu sehubungandengan saksi telah mengamankan Para Terdakwa terkait membawa danmemiliki karang hias tanpa jjin atau tanpa sertifikat Kesehatan ikan danproduk perikanan domestic
Putus : 20-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 20 Maret 2019 — BUT SALAMANDER ENERGY (NORTH SUMATRA)
LIMITED VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
82 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
82 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua,terlepas dari Production Sharing Contract merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang dasarnya secara umum berlaku fax domestic law,sedangkan P3B merupakan perjanjian G to G yang berlaku internationaltax law, namun di sisi lain sepanjang perjanjian yang telah mengatur PEdalam hubungannya Branch Profit Tax atau additional tax akan berlakusebaliknya, dalam arti P3B akan meredusir Production Sharing Contract,dan berlaku secara ekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandisakan mengadopsi P3B
Putus : 04-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2424/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 4 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs BUT LASMO SANGA SANGA LIMITED
162 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 2424/B/PK/Pjk/2020berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakan perjanjian G to Gyang berlaku international tax law.
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 716/B/PK/Pjk/2019 Tanggal 14 Maret 2019 — BUT WIRIARGAR OVERSEAS LIMITED (d.h. BUT
Talisman Wiriargar Overseas Limited) VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
55 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua, terlepas dari Production SharingContract merupakan perjanjian yang bersifat G to B yang dasarnyasecara umum berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law, namun di sisi lainsepanjang perjanjian yang telah mengatur PE dalam hubungannyaBranch Profit Tax atau additional tax akan berlaku sebaliknya, dalam artiP3B akan meredusir Production Sharing Contract, dan berlaku secaraekuilibrium di mana PSC secara mutatis mutandis akan mengadopsiP3B
Register : 25-10-2013 — Putus : 31-10-2013 — Upload : 27-10-2014
Putusan PA WATAN SOPPENG Nomor 176/ Pdt.P/2013/PA. Wsp Tanggal 31 Oktober 2013 — Rusman bin H. Soli
19 — 3
19 — 3
aftannya sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibuantangga. mengatur rumahtangga, merawat dan mendidik anakanaknya,a
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 586 B/PK/PJK/2021 Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT KUFPEC INDONESIA (NATUNA) BV
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 586/B/PK/Pjk/2021Desember 2015 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang PemohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa : Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian G to G yang berlaku international tax law.
Putus : 09-03-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 426/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 Maret 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FREEPORT INDONESIA
405 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
405 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lex specialis derograt legi generalis dan Lex Superiorderogat Legi Inferior dimana para pihak terikat apa yang telahdiperjanjikan dan disepakati serta dilandasi dengan iktikad baik (goodfaith); Kedua, bahwa Kontrak Karya pada dasarnya merupakan perjanjiankeperdataan yang terjadi pada praktek hukum keperdataan internasionaldan mengitrudusir kaidahkaidah pada lapangan hukum bidang publikyang memiliki karakter dan bersifat G to B yang bersifat nail down danberlaku secara penuh kaidahkaidah pada tax domestic
Putus : 02-06-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2126/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 2 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT MOBIL EXPLORATION INDONESIA, INC
374 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
374 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding sekarangPemohon Peninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa:Pertama, Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yangbersifat G to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3Bmerupakan perjanjian G to G yang berlaku international tax law.
Register : 28-01-2021 — Putus : 15-03-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 B/PK/PJK/2021 Tanggal 15 Maret 2021 — BUT BP EAST KALIMANTAN LTD SEKARANG BUT SAKA ENERGI SANGA-SANGA LIMITED vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
56 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskandiri dalam doktrin hukum Lex specialis derogat lex geralis dan LexSuperior derogat Legi Inferiori, maka perbedaan pengenaan tarif Pasal26 ayat (4) UndangUndang Pajak Penghasilan Masa Pajak Januari s.d.Desember 2010 yang dilakukan oleh Terbanding sekarang TermohonPeninjauan Kembali sudah tepat dan benar mengingat bahwa : Pertama,Production Sharing Contract (PSC) merupakan perjanjian yang bersifatG to B yang berlaku tax domestic law, sedangkan P3B merupakanperjanjian