Bahwa preseden buruk atas pertimbangan dan putusan perkara a quodalam skala Nasional akan berdampak buruk bagi iklim investasi diIndonesia akibat adanya ketidakpastian hukum, ketidakadilan sertabanyaknya putusan yang tidak didasarkan pada pertimbanganpertimbanganbaik, cermat dan lengkap;.

Judex Facti tidakmempertimbangkan akibat negatif dari pertimbangan dan putusan atasperkara a quo yang nyatanyata bertentangan dengan rasa keadilan,kepastian hukum dan merusak, mengganggu iklim investasi akibat presedenyang ditimbulkan.Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa keberatankeberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Maret 2016dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam

Hardiansyah, SHKesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, PekerjaanAdvokat dan Advokat Magang* pada Tim Advokasi Hak AtasKeadilan Iklim, di Jalan Cikutra baru X No 5 Kota Bandung,berdasarkan suratkuasa khusus tertanggal 25 November 2016Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT /TERBANDING; Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :181/B/LH/2017/PT.TUN.JKT., tanggal 10 Juli 2017 tentang PenunjukkanSusunan Majelis untuk memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkatbanding

usaha mikro, kecil, dan menengahdalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja,pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, danpengentasan rakyat dari kemiskinan;Bahwa untuk melindungi pengusaha mikro dan kecil, Pemerintahsudah seharusnya memperdayakan Para Pemohon sebagai pelakuekonomi mikro dan kecil dengan prinsipprinsip sebagaimana maksuddalam Pasal 4 UndangUndang Nomor 20/2008 sebagaimana telahdisebutkan di atas;Bahwa menurut hukum, Pemerintah dan Pemerintanh Daerahberkewajiban menumbuhkan Iklim

Adapun perundangundanganyang harus ditetapkan adalah sebagaimana maksud dalam Pasal 7UndangUndang Nomor 20/2008 seperti berikut:Pasal 7(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usahadengan menetapkan peraturan perundangundangan dan kebijakanyang meliputi aspek:a. Pendanaan;b. Sarana dan prasarana;c. Informasi usaha;Halaman 24 dari 55 Halaman. Putusan Nomor 27 P/HUM/2017d. Kemitraan;e. Perizinan usaha;f. Kesempatan berusaha;g. Promosi dagang; danh. Dukungan kelembagaan;11.

Dengan adanya taksi berbasis aplikasi, Pemerintah perlumemikirkan kembali cara agar industri taksi tetap dapat berkembangdengan semangat berkompetisi sehat dan setara (/evel playing field);Kehadiran Pemerintah sangat penting untuk menjaga iklim usahasehingga dapat dihindari munculnya monopoli baru dengan adanyaperusahaan yang bersaing dengan kekuatan modal yang dominan;Misalnya taksi berbasis aplikasi secara umum adalah menumbuhkanminat wiraswasta bagi pengusaha pemula dalam kelas mikro dankecil

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, danpengendalian secara terpadu; Ketentuan Pasal 41 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 42PERMENHUB Nomor PM 32/2016 semuanya bertentangan dengan Pasal 7ayat (1) huruf b, d, e, dan f serta Pasal 9 huruf a dan b, Pasal 11, Pasal 12dan Pasal 25 UndangUndang 20/2008, karena tidak menumbuhkan danmengembangkan iklim usaha dalam rangka membangun kemitraan,kesempatan berusaha perekonomian nasional berdasarkan demokrasiekonomi yang berkeadilan dan telah menyalahi

Adapun bunyi Pasal 7 ayat (1) huruf b, d, e dan f UndangUndang20/2008 adalah sebagai berikut:(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usahadengan menetapkan peraturan perundangundangan dankebijakan yang meliputi aspek:b. Sarana dan prasarana;d. Kemitraan;e. Perizinan usaha;f. Kesempatan berusaha;Dimana ketentuan Pasal 9 huruf a dan b berbunyi sebagai berikut:Aspek sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal7ayat (1) huruf b ditujukan untuk:a.

Bahwa berdasarkan Analisa Iklim Dasarian KecamatanSejangkung Kabupaten Sambas dari Kepala Badan Meteorologi,Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimitologi Siantan Pontianaktanggal 7 September 2018 yang menerangkan curah hujan selamabulan Juli 2018 kondisi curah hujan didaerah Kecamatan Jawaiberada di kondisi normal sebesar 57 milimeter akibat daripembakaran tumpukan sampah tersebut menyebabkan api menjalarmilik orang lain seluas kurang lebih dua hektar dikarenakan anginbertiup kencang.

Bahwa berdasarkan Analisa Iklim Dasarian KecamatanSejangkung Kabupaten Sambas dari Kepala Badan Meteorologi,Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimitologi Siantan Pontianaktanggal 7 September 2018 yang menerangkan curah hujan selamabulan Juli 2018 kondisi curah hujan didaerah Kecamatan Jawaiberada di kondisi normal sebesar 57 milimeter akibat dariHalaman 7 dari 35 Putusan Nomor 50/Pid.B/LH/2019/PN Sbspembakaran tumpukan sampah tersebut menyebabkan api menjalarmilik orang lain seluas kurang lebih

Bahwa berdasarkan Analisa Iklim DasarianKecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas dari Kepala BadanMeteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Stasiun Klimitologi SiantanPontianak tanggal 7 September 2018 yang menerangkan curah hujanselama bulan Juli 2018 kondosi curah hujan didaerahn Kecamatan Jawaiberada di kondisi normal sebesar 57 milimeter akibat dari pembakarantumpukan sampah tersebut menyebabkan api menjalar milik orang lainseluas kurang lebih dua hektar dikarenakan angin bertiup kKencang.

membuktikan bahwa permohonan pendaftaran merek yangdiajukan berdasarkan "itikad tidak baik" dapat dinyatakan batal oleh MahkamahAgung RI.Bahwa PENGGUGAT juga mohon perhatian Majelis Hakim dalam perkara aquoperihal Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 426PK/Pdt/1994 tanggal 3Nopember 1994 dalam perkara antara Giordano Limited ("GIORDANO")melawan Woe Budi Hermanto yang mengandung beberapa prinsip perlindunganterhadap merek, sebagai berikut:1 Seseorang berkewajiban untuk menegakkanprinsip dan iklim

Kondisi dan iklim yang sehatdalam perdagangan hanya dapat tercapaimanakala semua bangsa menghormati pemilikatau pemegang hak baik pada dasar prinsip daniklim perdagangan dan persaingan bebas.Kondisi dan iklim yang sehat dalamperdagangan hanya dapat tercapai manakalasemua bangsa menghormati pemilik ataupemegang hak baik pada pasar domestikmaupun pada pasar internasional terlepasdarimana asal barang itu.

Tugas Pokok (Main Objective) memimpin dan mengarahkan seluruhaktifitas operasional divisi melalui penciptaan iklim kerja yang kondusifdan kesisteman serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agartercapai kinerja yang optimal sebagaimana ditetapkan;2. Tugas Khusus (Specific Accountabilities ) antara lain :a.

Mengkonsolidasi dan mengelola seluruh sumber daya danpotensi yang dimiliki oleh divisi, baik sumber daya manusia,teknologi dan pengetahuan, melalui penciptaan iklim kerja yangkondusif dan mendukung fungsi managemen demi tercapainyasasaran kerja;c. Memimpin dan mengarahkan proses penciptaan nilai dan etikakerja serta perumusan dan penyempurnaan sistem dan prosedurkerja;d.

Tugas Pokok (Main Objective) memimpin dan mengarahkan seluruhaktifitas operasional divisi melalui penciptaan iklim kerja yang kondusifdan kesisteman serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agartercapai kinerja yang optimal sebagaimana ditetapkan;2. Tugas Khusus (Specific Accountabilities) antara lain :a.

Mengkonsolidasi dan mengelola seluruh sumber daya dan potensi yangdimiliki oleh divisi, baik sumber daya manusia, teknologi dan pengetahuan,melalui penciptaan iklim kerja yang kondusif dan mendukung fungsimanagemen demi tercapainya sasaran kerja;c. Memimpin dan mengarahkan proses penciptaan nilai dan etika kerja sertaperumusan dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;d.

Firdaus , ternyata adalah nomor rekeningterdakwa yang kepada saksi korban mengaku bernama Saril Rami.Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti madu diKementrian Perindustrian Rl Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan MutuIndustri di Balai Riset dan StandarisasiIndustri Padang Nomor : 0655/BPKIMI/BRSIP/LAB/2013 tanggal 24 Mei2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Director Umar Habson dengan hasilpemeriksaan : No Parameter Uji Satuan Baku mutu HasilSNI 0135452004 Analisa1.

INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 5 TAHUN 1999TENTANGLARANGAN PRAKTEK MONOPOLIDANPERSAINGAN USAHA TIDAK SEHATDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA&PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkankepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkanPancasila dan UndangUndang Dasar 1945;bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendakiadanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negarauntuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan atau jasa, dalam iklim

dimaksud dalam peraturanperundangundangan yang berlaku, di tempat kedudukan hukum usahapelaku usaha.BABIASAS DAN TUJUANPasal 2Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskandemokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentinganpelaku usaha dan kepentingan umum.Pasal 3Tujuan pembentukan undangundang ini adalah untuk:a.d.menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasionalsebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;mewujudkan iklim

mengandung 6 (enam) bagian pengaturanyang terdiri dari :perjanjian yang dilarang;kegiatan yang dilarang;posisi dominan;Komisi Pengawas Persaingan Usaha;penegakan hukum;NWF WNketentuan lainlain.Undangundang ini disusun berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar1945, serta berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikankeseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dengantujuan untuk: menjaga kepentingan umum dan melindungi konsumen;UNDANGUNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999menumbuhkan iklim

oex)SaberPRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 30 TAHUN 2000TENTANGRAHASIA DAGANGDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang :a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangannasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasimasyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagangsebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;b. bahwa Indonesia telah meratifikasi

; Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan penebangan KayuJati tersebut ; Bahwa Akibat kejadian tersebut ditinjau dari segi konservasi tidak ternilaiharganya adalah tidak dapat diperhitungkan dengan nilai nominal atauekonomis, kerugian hilangnya satu spesies dapat mengganggukomponen ekosistem yang sangat banyak diantaranya rantai makanan,bencana alam, iklim mikro dan manusia ; Secara materiil Kerugian kurang lebin Rp. 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah) ; Bahwa pada saat penangkapan

;Bahwa Terdakwa tidak punya jjin untuk melakukan penebangan KayuJati tersebut ;Bahwa Akibat kejadian tersebut ditinjau dari segi konservasi tidak ternilaiharganya adalah tidak dapat diperhitungkan dengan nilai nominal atauekonomis, kerugian hilangnya satu spesies dapat mengganggukomponen ekosistem yang sangat banyak diantaranya rantai makanan,bencana alam, iklim mikro dan manusia ;Secara materiil Kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah) ;Bahwa pada saat penangkapan terhadap

Sit.Bahwa Terdakwa tidak punya ijin untuk melakukan penebangan KayuJati tersebut ;Bahwa Akibat kejadian tersebut ditinjau dari segi konservasi tidak ternilaiharganya adalah tidak dapat diperhitungkan dengan nilai nominal atauekonomis, kerugian hilangnya satu spesies dapat mengganggukomponen ekosistem yang sangat banyak diantaranya rantai makanan,bencana alam, iklim mikro dan manusia ;Secara materiil Kerugian kurang lebih Rp. 3.500.000, (tiga juta limaratus ribu rupiah) ;Bahwa pada saat penangkapan

., dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokatpada Tim Advokasi Hak atas Keadilan Iklim, beralamat diKota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28April 2018:Para Pemohon Kasasi;LawanBUPATI KABUPATEN INDRAMAYU, tempat kedudukandi Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 1/E, Lemahabang,Kabupaten Indramayu;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Tedy Rakhmat Riyadhi,S.H., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda KabupatenIndramayu selaku Ketua Tim Bantuan Hukum danHalaman 1 dari 8 halaman.

Kondisi dan iklim yang sehatdalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsamenghormati pemilik atau pemegang hak baik pada dasar prinsip dan iklimperdagangan dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim yang sehat dalamperdagangan hanya dapat tercapai manakala semua bangsa menghormatipemilik atau pemegang hak, baik pada pasar domestik maupun pada pasarinternasional terlepas darimana asal barang itu.

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalamhutan alam adalah izin usaha yang diberikan untuk membangun kawasandalam hutan alam pada hutan produksi yang memiliki ekosistem pentingsehingga dapat dipertahankan fungsi dan keterwakilannya melaluikegiatan pemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekositem hutantermasuk penanaman dan, penggayaan, penjarangan, penangkaransatwa, pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati(flora dan fauna) sana unsur non hayati (tanah, iklim

Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah:1) Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhandan Satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa;2) mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe:ekosistem, dan keunikan alam;Sedangkan kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memilikisifat knas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarmaupun bawahannya sebagai pengaturan tata air, pencegah banjir danerosi serta memelihara kesuburan tanah (Pasal angka 3 KeputusanPresiden

ekosistem karena izinusaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem adalah izinusaha yang diberikan untuk membangun kawasan dalam hutan alampada hutan produksi yang memiliki ekosistem pening, sehingga dapatdipertahankan fungsi dan keterwakilannya melalui kegiatanpemeliharaan, perlindungan dan pemulihan ekosistem lilitan termasukpenanaman, pengayaan, penjarangan, penangkaran satwa,peiepasiiaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati (floradan fauna) serta unsur non hayati (tanah, iklim

, serta Pemanfaatan Hutan, diaturbahwa:Izin Usana Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi ekosistemdalam hutan alam adalah izin usaha yang diberikan untukmembangun kawasan dalam hutan alam pada hutan produksiyang memiliki ekosistem penting sehinggga dapat dipertahankanfungsi dan keterwakilannya memalui kegiatan pemeliharaan,perlindungan dan pemulihan ekosistem hutan termasukpenanaman, penggayaan, penjarangan, penangkaran satwa,pelepasliaran flora dan fauna untuk mengembalikan unsur hayati(tanah, iklim

Lingkungan Hidup danKehutanan dengan nomor: SK.4703/MenlhkPKTL/2015, tentang penetapansebagian kawasan hutan taman nasional bukit selatan seluas 248.861, 48(dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu komaempat puluh delapan perseratus) hektar di Kabupaten Lampung Barat,Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Propinsi LampungAkibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh yang sangat besarkepada bumi karena hutan menjadi sumber oksigen penyeimbang alam danpenyeimbang iklim

Lingkungan Hidup danKehutanan dengan nomor: SK.4703/MenlhkPKTL/2015, tentang penetapansebagian kawasan hutan taman nasional bukit selatan seluas 248.861, 48(dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh satu komaempat pulun delapan perseratus) hektar di Kabupaten Lampung Barat,Kabupaten Pesisir Barat dan Kabupaten Tanggamus Propinsi LampungAkibat perbuatan terdakwa mengakibatkan pengaruh yang sangat besarkepada bumi karena hutan menjadi sumber oksigen penyeimbang alam danpenyeimbang iklim

ketenagakerjaan,investasi dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluasluasnya dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubunganindustrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.Pasal 3Bentuk dan SifatAPINDO berbentuk perkumpulan yang beranggotakanpengusaha dan atau perusahaan yang berdomisili di Indonesia,bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggungjawab, yangmenangani kegiatan dunia usaha dalam arti yang luas, investasidan secara khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalamrangka mewuyjudkan iklim

tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menegaskan Permohonansebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihakyang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya PeraturanPerundangundangan di bawah UndangUndang, maka PEMOHONsebagai organissi pengusaha yang secara khusus menangani bidanghubungan industrial, dan ketenagakerjaan, dalam rangka mewujudkanpelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis danberkeadilan guna mewujudkan iklim

Di samping itu, materi muatan yang diatur dalamPerda Nomor 22 Tahun 2012 justru bertentangan dengan maksuddibuatnya Perda aquo itu sendiri, hal ini dapat jelas terlihat darikonsiderannya (bagian Menimbang) huruf d, dimana salah satu tujuandibuatnya Perda Nomor 22 Tahun 2012 adalah sebagai upaya perluasankesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja dan pembinaanhubungan industrial, namun dengan berlakunya Perda aquo justrumembuat iklim investasi menjadi tidak kondusif dan memicuHalaman 5 dari

keseluruhan yang mana dalam prakteknya akan selalu terdapat pe:(variance) antara standar formulasi dan realisasi penggunaan raw material maupun hasil produksi y:waktu kewaktu akan selalu dievaluasi oleh manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa mendat:bahwa penggunaan standar formulasi untuk menguji hasil produksi dan penggunaan bahan bakusangat tidak tepat karena secara faktual terdapat variance atau selisih yang sangat mungkin terjadproses produksi yang bisa disebabkan oleh banyak faktor seperti iklim

YURDA ADHI SENGGARA yang sedang dalammasa krisis, dipengaruhi oleh iklim bisnis dewasa ini yang pada akhirnyaPT.

YURDA ADHI SENGGARA yang sedang dalam masa krisis,dipengaruhi oleh iklim bisnis dewasa ini yang pada akhirnya PT. YURDAADHI SENGGARA tidak melakukan aktifitas / operasional kerja, dan tidakbenar Tergugat atas nama pribadi melakukan itikad tidak baik terhadapPenggugat atas nama PT.

Yurda Adhi Senggara yang sedangdalam masa kerisis dipengaruhi oleh iklim bisnis dewasa ini yangmengakibatkan Pembanding/Tergugat tidak melakukan aktifitas/operasionalkerja, hal tersebut sangat alasan yang tidak masuk akal mengingatperbuatan Pembanding/Tergugat dimulai dari bulan Desember tahun 2008sampai dengan 13 Nopember 2009 dan sekarang sudah 8 tahun lebihlamanya, niat baik Pembanding/Tergugat tidak ada sama sekali;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya Judex factie sudah tepatdan benarantara gugatan

Yurda Adhi Sanggarayang sedang dalam masa krisis dipengaruhi oleh iklim bisnis dewasa iniyang mengakibatkan Pembanding/Tergugat tidak melakukan aktifitas/operasional kerja;Halaman33dari39Putusan Nomor 49/PDT/2018/PT SMRBahwa untuk membuktikan gugatan Terbanding/Penggugat telahmengajukan bukti surat bertanda P s/d P18 (daftar urutan angka 1 s/dangka 119) yang telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan danbermaterai secukupnya serta dinaazegelen sehingga berdasarkan Pasal2 UU No.13 tahun 1985 tentang

Bagian Umum dan Perlengkapan Setda KabupatenSeluma.e Bahwa H.M Hadi Wasis selaku rekanan melaksanakan pengadaanbahan dinas seragam Keki dan sepasang pakaian olahraga, ikatpinggang dan lambang KORPRI tidak mempunyai acuan/pedomankarena di dalam Harga Perkiraan Sendiri maupun dalam kontrakkerja tidak ditetapkan spesifikasi yang diinginkan sehingga bahanpakaian yang diadakan mempunyai mutu yang tidak bagus, tidakmemenuhi persyaratan yang disarankan oleh Balai Besar TekstilBadan Pengkajian Kebijakan Iklim

207 Minimum 219,1 Memenuhig/M22 KonstruksiWale, HI /inci 37 37 2 helai 44 Tidak memenuhiCourse, 62 62 2 helao 52 Tidak memenuhiHI/InmciNomor ) #) =) #) benangAnyaman Tricot berbulu Tricot berbuli Mutlak Tricot berbulu Memenuhi3 Tahan Pecah 15,9 14,0 Minimum 18,3 Memenuhi4 Komposisi Poliester 100% Poliester 100% Mutlak Poliester 100% Memenuhi5 Gol zat warna Dispersi Dispersi Mutlak Dispersi Memenuhi 10Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar TekstilBadan Pengkajian Kebijakan Iklim

kain, 218,2 207 Minimum 219,1 Memenuhig/M2KonstruksiWale, HI /inci 37 37 2 helai 44 Tidak memenuhiCourse, 62 62 2 helao 52 Tidak memenuhiHl/InmciNomor *) *) *) *) benangAnyaman Tricot berbulu Tricot berbuli Mutlak Tricot berbulu MemenuhiTahan Pecah 15,9 14,0 Minimum 18,3 MemenuhiKomposisi Poliester 100% Poliester 100% Mutlak Poliester 100% MemenuhiGol zat warna Dispersi Dispersi Mutlak Dispersi Memenuhi Bahwa dari hasil uji bahan kain warna khaky oleh Balai Besar TekstilBadan Pengkajian Kebijakan Iklim

Widodi Bin Tejoni, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempatkediaman di Blok Iklim, RT.0O2 RW. 001 Desa Sliyeg Kecamatan KabupatenIndramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi kenal Pemohon karena Paman Termohon dan juga kenalTermohon; Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis,namun sejak bulan November 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisihan dan pertengkaran

pupuk Oplosan Saksi DANIELAMERO menghubungi terdakwa untuk mengambil sisa dari pembayaran pupukyang belum lunas, setelah terdakwa datang kemudian terdakwa diamankan olehAnggota Polsek Mempawah Hulu yang ada hubungannya dengan tindak pidanaPerlindungan Konsumen, guna penyelidikan lebih lanjut kemudian terdakwa besertabarang bukti dibawa kepolsek Mempawah Hulu untuk diproses sesuai denganHukum yang berlaku.Berdasarkan Surat dari Kementrian Perindustrian Rebublik Indonesia BadanPengkajian Kebijakan Iklim