Ditemukan 91422 data
74 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
ROHANIAHLawanKEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANWILDJKN JAWA BARAT, KANTOR PELAYANAN KEKAYAANNEGARA DAN LELANG BEKASI,
108 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA (DJKN), VS DJAMIL HUSIN SAGGAH DKK
145 — 30
FONNY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
PEMBANDING/ PENGGUGAT ;MelawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURABAYA , berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 , KotaSurabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU08/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 23 November 2020 memberikankuasa kepada :Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.1. AWALLUDIN IKHWANN, SE.,M.Ec.Dev. ;2. ANDIAR SURYANTO.S.H. ;3. HAT YUNIKUSTININGSIH. S.E.;4. RITA KARTIKA WARDANI.S.H. ;5.
REONALDO ANDRE MENAYANG;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Surabaya alamat Jalan Indrapura Nomor 5, Kota Surabaya, ,email koknIlsurabaya@kemenkeu.go.id. ; Selanjutnya disebut sebagai.............
98 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V KANTOR WILAYAH DKI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN, dkk.
., LL.M. dan kawankawan, ParaAdvokat berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower Lantai 26 dan 28, Kawasan Niaga Terpadu Sudirman, JalanJenderal Sudirman Kav. 5253, Jakarta 12190, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;Lawan:KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANGJAKARTA V, KANTOR WILAYAH ODKI JAKARTA,DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKEMENTERIAN KEUANGAN, berkedudukan di Jalan PrapatanNomor 10 Jakarta Pusat;Tuan ADANG BUNYAMIN
Bahwa Para Penggugat seharusnya juga memasukkan PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Direktorat PengelolaanKekayaan Negara dan Sistem Informasi selaku penyerah piutangNegara atas nama PT Sahid Detolin Textil kepada PUPN Cabang DKIJakarta cq Tergugat ;.
Bahwa Para Penggugat juga seharusnya memasukkan PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Bogor;.
Dengan tidak dimasukkannya Pemerintah Republik Indonesiacq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq DirekoratPengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem informasi dan PemerintahRepublik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cqDirektorat Jenderal Kekayaan Negara cq Kantor Wilayah DirektoratJenderal Kekayaan Negara Jawa Barat cq Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Bogor serta Sdr. Mujiran, S.E.
112 — 24
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAMelaluiDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA LAIN
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK INDONESIAMelaluiDIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. DIREKTORATKEKAYAAN NEGARA LAINLAIN~ d/a.
BPPNCenter Surabaya , pihak Pemilik Jaminan / Penggugattelah berkali kali mengajukan permintaan danpermohonan untuk menyelesaikan sisa kewajiabn sebesarRp. 105.000.000, (Seratus lima juta rupiah) namuntidak mendapat tanggapan sampai BPPN dibubarkan olehPemerintah;Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam PP No.17 Tahun 1990maka setelah BPPN dibubarkan maka seluruh kekayaannyamenjadi kekayaan Negara CQ.
DiantaranyaAsas Keseimbangan adalah "Asas yang menghendaki keduabelah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasidan jika diperlukan dapat menuntut pelunasanprestasi melalui kekayaan debitur, namun memikulpula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itudengan itikad baik";Asas Kepatutan adalah: "Asas kepatutan tertuang dalampasal 1339 KUHPer.
Dengan berakhir dan bubarnya BPPN makasegala kekayaan BPPN' menjadi kekayaan Negara yangdikelola Menteri Keuangan. Bahwa dengan demikian,penguasaan dan perencanaan pelaksanaan lelang terhadapobjek sengketa perkara a quo yang akan dilakukanKementrian Keuangan RI cq.
Bahwa kemudian terbit Peraturan Pemerintah No.17tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) maka BPPN adalah badan yang menguasai, mengeloladan melakukan tindakan kepemilikan atas kekayaan atauyang menjadi hak PT Bank Putera Multikarsa, kemudianterbit Keputusan Presiden No.15 tahun 2004 tentangPengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan berakhirdan bubarnya BPPN maka segala kekayaan BPPN menjadikekayaan Negara yang dikelola Menteri Keuangan ;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok
26 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH IX KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKALONGAN, DKK.
DEPARTEMEN KEUANGAN ' REPUBLIK' INDONESIADIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTORWILAYAH IX KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG PEKALONGAN, berkedudukan di Jalan GajahMada No.25 Kota Pekalongan,2. PT. TRIAGUNG LUMINTU, berkedudukan di Ciputra Mal ShopOffice No. 14 Jalan Anggrek Simpang Lima Semarang,3. PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk KANTORWILAYAH 05, berkedudukan di Jalan Letjen MT.
Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalammengajukan gugatannya adalah adanya pelaksanaan lelang eksekusi haktanggungan dan hak fiducia atas tanah dan bangunan milik Penggugat(obyek sengketa), yang dilakukan oleh kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Pekalongan (Tergugat I) atas permintaan PT. Bank NegaraIndonesia (Persero) Tbk. (Tergugat Ill) melalui PT. Tri Agung Lumintu(Tergugat Il), yang menuntut Penggugat adalah suatu perbuatan melawanhukum;b.
22 — 18
-IVANA-BANK NEGARA INDONESIA-KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
98 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
WIYARNI, DKK VS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG (KPKNL), berkedudukan di Jambi, yang diwakilioleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dalamkedudukannya mewakili Pemerintanh Republik Indonesia,dalam hal ini memberi kuasa kepada Anita Wihardeni(Kepala KPKNL Jambi) dan kawankawan, beralamat diGedung Djuanda Kementerian Keuangan, Lantai 3, JalanDr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 9 Januari 2018;2.
19 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
AFRIADI lawan KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG, DKK
151 — 59
JOHAN vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN
Rungkut Barata XII/82 Telp. (031)99004231 Surabaya, email : teddyharionoadvokat@gmail.com,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2020;;Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ~ dahuluMELAWANKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGMADIUN, berkedudukan di JI. Serayu Timur Nomor 141 Madiun;Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu: 1.
MUHAMMADFAISAL, jabatan Kepala Seksi Hukum dan informasi pada KantorHal 1 dari 15 Hal Putusan Nomor 171/B/2021/PTTUN SBYPelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun; 2. ERNAKURNIAWATI, jabatan Pelaksana pada Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun;3. FITRIA AYUNINGTYAS,jabatan Pelaksana pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun; 4.
TOMI HERMANTO, jabatan Pelaksana padaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun;Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai NegenSipil pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangMadiun, beralamat di Jalan Serayu Timur Nomor 141 Madiun, email hi.kpknimadiun@gmail.com, berdasarkan Surat KuasaKhusus Nomor:SKK01/WKN.10/KNL.06/2021, tanggal 27 JanuariSelanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT ;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut telah membaca:1.Penetapan
Menyatakan batalatau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan olehTergugat berupa Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Madiun No. S1132/WKN.10/KNL.06/2020 tanggal 23 November2020 perihal keberatan Atas Lelang pada tanggal 10 November 2020. 3.Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Keputusan Tata Usaha Negarayang diterbitkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Kantor PelayananKekayaan Negara dan Lelang Madiun No.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
Lokataru
146 — 110
Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Tergugat:
Lokataru
161 — 49
GEDE WIDIADNYAmelawan KEPALA PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)
19 — 0
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Semarang
17 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Talip >< Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kendari, dk
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan LelangKendari, beralamat di Jalan Made Sabara No. 06,Kota Kendari;2. Rosmiati, bertempat tinggal di Jalan Malik RayaRT.007/RW.003, Kelurahan Korumba, KecamatanMandonga Kota Kendari;Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat dan Il/Terbanding dan II ;DanPT.
247 — 177 — Berkekuatan Hukum Tetap
JAUHARI VS Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, dk.
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yangberkedudukan di jalan Pendidikan Nomor 24 Mataram NTB,yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada HendraZulkarnain.,SH., dan kawan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 28 Maret 2019;2. PT.
37 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
CITRA VS KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, DKK
PUTUSANNomor 368 K/Pdt/2017DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikutdalam perkara:CITRA, bertempat tinggal di Jalan Bau Massepe , Nomor 179 ,Kelurahan Kampung Baru, Kota Parepare;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;LawanKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARADAN LELANG, yang ber kedudukan di jalan JendralSudirman No. 93 Kota Parepare;PEMIMPIN PUSAT PT.
Bank Mega TBKdengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangHalaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 368 K/Pdt/201710.11.12.(KPKLN) Parepare. Yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 93 KotaParepare;Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut jelas berakibat timbulnyakerugian Penggugat berupa hak sewa tanah dan bangunan milikPenggugat sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus rupiah) setiapbulannya.
719 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
DIREKTORAT JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,, DK
PUTUSANNomor 651 K/Pdt.SusHKI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata knusus Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta)pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkaraantara:KASIM TARIGAN, bertempat tinggal di Jalan Cempaka PutihTengah XXIl A Nomor 23A, RT/RW 011/004, KelurahanCempaka Putin Timur, Kecamatan Cempaka Putih, JakartaPusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andreas, S.H.
Rasuna Said Kavling 89,Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasakepada Agung Damarsasongko, S.H., M.H., dan kawankawan, Para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas diDirektorat Hak Cipta Dan Desain Industri, DirektoratJenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 27 Oktober 2020;FEYBE FINCE GONI, bertempat tinggal di JalanPuspowarmo Raya Nomor 42, Semarang Barat, JawaTengah;Para Termohon Kasasi;Halaman 1 dari 8 hal.
91 — 34
YUNIANTO Melawan KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG SURAKARTA
., keduanyaberkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,beralamat di Jalan Juanda No 8082, Surakarta;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 DesemberKEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANhalaman 1 dari 14 Putusan Nomor 47/G/2011/PTUN.SMGLELANG SURAKARTA, berkedudukan di Jalan KiMangunsarkoro No.141 Surakarta,Propinsi JawaDalam perkara ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Suratkeputusan no yang terdiri dari ; NamaMoh ArifRochman S.H.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KantorPelayanan Kekayaan Negara clan Lelang Surakarta Nomor: S.304/VVKM.09/KML.02/201 1, tanggal 5 Desember 2011, TentangPenetapan Hari clan tanggal Lelang Terhadap Harta Pailit, 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kantor Pelayanan Negara clan Lelang (KPKNL) Nomor S.304/WKM.09/KML.02/2011, tanggal 5 Desember 2011, Tentang PenetapanHari clan tanggal Lelang Terhadap Harta Pailit;4.
57 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
DEPKEU.QQ.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MANADO; SINTIKE TUMEWU, SH.
DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH XVII CQ. KEPALAKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGNEGARA MANADO;Keduanya berkedudukan di Jalan 17 Agustus No. 9 Manado, dalamhal ini diwakili oleh Moh. Agus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan 17Agustus No. 9 Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal18 Maret 2008;3.
Pejabat Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan LelangManado, 2. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Departemen KeuanganRepublik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Wilayah XVII Cq.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Negara Manado, dan3.
PEJABAT LELANG KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANHal. 21 dari 23 hal. Put. No. 1490 K/Pdt/2010LELANG MANADO, 2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ.DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORATJENDERAL KEKAYAAN NEGARA WILAYAH XVII CQ.
KEPALA KANTORPELAYANAN KEKAYAAN NEGARA LELANG NEGARA MANADO DAN 3.IRWAN tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 103/Pdt/2009/PT.Mdo. tanggal 14 Oktober 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriNo. 63/Pdt.G/2008/PN.Mdo. tanggal 23 Juni 2008;MENGADILI SENDIRI:DALAM KONVENSI:Menolak gugatan Penggugat;DALAM REKONVENSI:1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2.
140 — 47
FONNY vs KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
PEMBANDING/ PENGGUGAT ;MelawanKANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANGSURABAYA , berkedudukan di Jalan Indrapura Nomor 5 , KotaSurabaya ;Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU08/WKN.10/KNL.01/2020 tanggal 23 November 2020 memberikankuasa kepada :Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 130/B/2021/PT.TUN.SBY.1. AWALLUDIN IKHWANN, SE.,M.Ec.Dev. ;2. ANDIAR SURYANTO.S.H. ;3. HAT YUNIKUSTININGSIH. S.E.;4. RITA KARTIKA WARDANI.S.H. ;5.
REONALDO ANDRE MENAYANG;Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS) pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Surabaya alamat Jalan Indrapura Nomor 5, Kota Surabaya, ,email koknIlsurabaya@kemenkeu.go.id. ; Selanjutnya disebut sebagai.............