KEPALA DINAS PERHUBUNGAN GRESIK

NURUL ) adalah selaku pelaksanadalam pekerjaan pemungutan Retribusi parkir di Tepi jalan umum yangsudah berjalan beberapa tahun dan setidak tidaknya atas dasar perjanjianKerjasama yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Gresikdengan Penggugat sebagaimana ternyata tertuang dalam Surat PerjanjianNo : 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10 tahun 2010 tanggal 6 januari2010 berikut sebagian diperpanjang terhadap pelaksanaannya untuk tahun2011 yang telah dibuat, dituangkan dan ditandatangani

Bahwa Tergugat ( Kepala Dinas Perhubungan ) telah memanggil Penggugatsecara mendadak pada tanggal 11 juli 2011 di kantor Dinas Perhubungan yangpada saat itu penggugat dalam keadaan kurang sehat dan merasa tertekandipaksa untuk menandatangani Surat Perjanjian bernomor : 56, 57, 58, 59, 60,61, 62 dan 63 tahun 2011 tentang Kerjasama Dalam Pemungutan RetribusiTempat Khusus Parkir yang nilai hasil pekerjaan mencapai Rp.1.543.500.000, ( satu milyart limaratus empatpuluh tiga juta limaratus riburupiah )

Penggugat:
Frans Ariatna
Tergugat:
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Penggugat:
Dinas Perhubungan Kabupaten Sidaorjo
Tergugat:
INDONESIA SARANA SERVIS KSO

Ondo Ebenezer H.P
Tergugat:
Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

CQ.MENTERI PERHUBUNGAN RI.CQ. DIRJEND.PERHUBUNGAN LAUT RI.; HI. MOH. THAHIR HI. MOH. THAHA

SAHAT, SH.MH, Kepala Sub Bagian Bantuan HukumSekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut ;2. M. ISRAYADI, SH.MH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;keduanya berkantor di Jalan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;3. ABD. FAISAL AB. PONTOH, SE, Kepala Kantor PelabuhanOgoamas ;berkantor di Jalan Pelabuhan No. 7 Ogoamas KabupatenDonggala, Sulawesi Tenggara ;4.

NURDIANSYAH, SH, Pelaksana Bagian Hukum SekretariatDirektorat Jenderal Perhubungan Laut ;Berkantor di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8 JakartaPusat;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat II / Pembanding ;melawan:Hi. MOH. THAHIR Hi. MOH. THAHA, bertempat tinggal di JalanLenju RT. 01, Kecamatan Sojol, Desa Lenju ;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding ;dan:1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA / PRESIDENREPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA CQ. GUBERNUR SULAWESITENGAH CQ.

Thaha ;Bahwa pada akhir tahun 1994 sebagian tanah tersebut yaitu seluaskurang lebih 65 x 53 M2 = 3.445 M2 telah dikuasai dan dijadikan lokasipelabuhan (operasional pelabuhan Ogoamas) oleh Direktur JenderalPerhubungan RI (Tergugat Il) melalui Kantor Wilayah Perhubungan PropinsiSulawesi Tengah pada waktu itu dengan batasbatas sebagaimana teruraidalam surat gugatan ;Bahwa penguasaan Tergugat Il atas tanah milik Penggugattersebut yangkini pengelolaannya telah diserahkan kepada Tergugat adalah merupakanperbuatan

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIKINDONESIA CQ.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT REPUBLIKINDONESIA tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 48 Tahun 2009 danUndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan

Menerima permohonan banding dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DK

PUTUSANNomor 266 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase dalam tingkat banding telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINS DKI JAKARTA, yang diwakili Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta Dr. Ir.

Setiyo Tuhu, SE, MMTr selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Kontruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Medium dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. R.

Efani Dewi in casu Terbanding sebagal Tersangkadengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Armada BusBusway dan Pengadaan Bus Untuk Peremajaan Angkutan Umum Regulerpada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 100/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. Setiyo Tuhu, S.E.

Drajad Adhyaksa, MT., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 266 B/Padt.SusArbt/20164.

Drajad Adhyaksa, MI selakuPejabat Pembuat Komitmen (PPK) Proyek Pengadaan Bus Busway Paket V(Articulated Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta, yang menandatangani perjanjian/kontrak Pengadaan ArticulatedHalaman 18 dari 23 hal. Put.

Ondo Ebenezer H.P
Terbanding/Tergugat : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

,M.H, Advokatberalamat di Jalan Proklamasi Gang Mesjid Nomor 40RT.003, RW.010 Kelurahan Karawaci, Kecamatan CimonenCimone, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 26 April 2019, selanjutnya disebut sebagai :PEMBANDING semula PENGGUGAT;melawan:DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, Beralamat di KompleksDinas Teknis Jatibaru, Jalan Taman Jatibaru Nomor 1Cideng Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili olehKepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta : SafriLiputo, memberikan

Total kerugian sebesarRp. 501.130.000, (lima ratus satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);TERGUGAT dengan kewenangannya sesuai Peratuan Gubernur nomor 270tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, bertanggung jawab penuh dalam penegakan hukum yang ada didalam pasal 64 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2012 tentang Perparkirandan pasal 62 jo pasal 64 Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2014 tentangTransportasi.

Kota Administrasi Jakarta Timur Unit Derek Bus Sekolah(Zona B) dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengawasan danPengendalian Lalu Lintas dan Angkutan Umum/Barang di Wilayah JakartaTimur berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota AdministrasiJakarta Timur Nomor 2184/1.811.22 tanggal 29 Maret 2019 tentangPelaksanaan Tugas dan Pembagian Zona Wilayah Pada Pengawasan danPengendalian Lalu Lintas Oleh Unit Derek Suku Dinas Perhubungan KotaAdministrasi Jakarta Timur;Bahwa Petugas Seksi Pengendalian

Kota Administrasi Jakarta Timurmenugaskan Petugas Seksi Pengendalian dan Operasional (Dal Ops) SukuDinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Timur Unit Derek Bus Sekolah(Zona B) melakukan operasi penertiban parkir liar/poenderekan di wilayahzona B berdasarkan Surat Kepala Suku Dinas Perhubungan KotaAdministrasi Jakarta Timur Nomor 2184/1.811.22 tanggal 29 Maret 2019tentang Pelaksanaan Tugas dan Pembagian Zona Wilayah PadaPengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Oleh Unit Derek Suku DinasPerhubungan

No. 11/ Pdt/2020/PT.DKI19.20.21.22.menyerahkan kembali Kendaraan Daihatsu Xenia B 1283 FRV kepadaPenggugat dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugattelah selesai;Bahwa selanjutnya Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota AdministrasiJakarta Timur mengeluarkan Surat Nomor 7209/073.554 tanggal 7 Mei 2019Hal Pengeluaran Kendaraan yang ditujukan kepada Koordinator PenderekanSuku Dinas Perhubungan Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan tersebut di atas, terbuktiTergugat

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN, dk VS PT. SWA KARYA JAYA

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN, berkedudukan diJalan AIS. Nasution Kuala Pembuang;2. BUPATI SERUYAN, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor1 Kuala Pembuang, dalam hal ini Keduanya memberi kuasakepada Djasmaniar, S.H.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenSeruyan;b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenSeruyan;Perihal Perintan Melaksanakan Prosedure Pembayaran Klaim PT.

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika KabupatenSeruyan;b. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KabupatenSeruyan;Perihal Perintah Melaksanakan Prosedure Pembayaran Klaim PT.

Darwan Ali) terhadap konsep eksepsi awal, pencabutanbanding dan upaya gugatan balik (rekovensi) atas klaim yang sudahterbayarkan sebesar Rp12.000.000.000,00;Tergugat (Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan InformatikaKabupaten Seruyan) mendapat intervensi dari Bupati Kabupaten Seruyan(Tergugat II/H.M.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DANINFORMATIKA KABUPATEN SERUYAN dan 2. BUPATI SERUYANtersebut;2.

Penggugat:
Christiana Istini
Tergugat:
1.PT.Putera Mulya Sejahtera
2.Kurnia Lesani Adnan
3.Merry Angesti
4.Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARATKEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, alamatHalaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 641/Pdt.G/2021/PN Jkt UtrGedung Karya Jalan Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta 10110,selanjutnya disebut Turut Tergugat III;Pengadilan Negeri tersebut ;Setelah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 641/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, tanggal 26 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 641/Pdt.G/2021/PN Jkt Utr, tanggal26

Penggugat:
1.Lie Lie Mei
2.Lucky Reynaldi
Tergugat:
DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Turut Tergugat:
KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOFRIALDI, Amd EK, 2.RUSLAN SUGIJANTO, dkk; KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA

Bukti T4Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1085/1.811.1 tanggal 10 Maret 2011,perihal Peringatan. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 1619/1.811.1 tanggal 7 April 2011,perihal Peringatan Il. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 2392/1.811.1 tanggal 18 Mei 2011,perihal Peringatan Ill.

(fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta Nomor 5939/1.811.1 tanggal 18 September2013, perihal Peringatan terakhir. (fotokopi sesuai denganaslinya);Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.120/G/2015/PTUNJKT5. Bukti T56. Bukti T67. Bukti T78. Bukti T89. Bukti T.910. Bukti T.1011. Bukti T.11Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 7990/2013 tanggal 8 November 2013 tentangPembekuan lIzin Trayek Bus sedang PT.

(fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKIJakarta No. 665/2013 tanggal 30 Desember 2013 tentangPencabutan Izin Trayek Bus sedang PT. Metromini, karenakelalaian admnistrasi Perizinan Angkutan Umum. (fotokopisesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan TransportasiProvinsi DKI Jakarta No. 159/2015,tanggal 28 Mei 2015tentang Pencabutan Izin Trayek Bus Sedang PT.Metromini.

Metromini Karena KelalaianAdministrasi Perizinan Angkutan Umum (KIU/KP) tanggal 30 Desember 2013 (VideBukti P2 = T6);Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan oleh Tergugat berupaSurat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKIJakarta No. 159/2015 tentang Pencabutan izin Trayek Bus Sedang PT.

Bahwa isi dari objek sengketa pada pokoknya adalah : Pemberitahuan mengenai batas akhir perpanjangan izinAngkutan Umum Bus Sedang yang masuk dalam Daftar suratkeputusan kepala Dinas perhubungan Provinsi DK!

DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUASIN vs GERAKAN ANTI KORUPSI SUMATERA SELATAN (GAKOSS).

PUTUSANNOMOR: 09/G/2014/PTUNPLGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus danmenetapkan tata cara penyelesaian sengketa Informasi Publik di Pengadilan TataUsaha Negara pada tingkat pertama, dengan Acara sederhana, telah menjatuhkanPutusan sebagai berikut dalam sengketa Tata Usaha Negara antaraDINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATENBANYUASIN, diwakili olehNama : SUPRIADI, SE MSTr,Warga Negara : IndonesiaJabatan : Kepala

Dinas Perhubungan Komunikasi Dan InformatikaKabupaten BanyuasinBeralamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin No. 21Sekojo Pangkalan BalaiDalam hal ini memberikan kuasa kepada : H.

yang amarnya sebagai berikut:AMARPUTUSAN=> Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor : 09/G/2014/PTUNPLG= Menyatakan bahwa informasi yang dimohon sebagaimana dimaksud padaparagraf (2.2) adalah informasi yang terbuka dan dapat diakses oleh publik;=> Memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi kepadaPemohon:Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana KegiatanAnggaran (RKA) Tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012,berhubungan dengan Kepala Dinas Perhubungan

Penggugat:
PT BUMI LAMPUNG PERSADA
Tergugat:
1.Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari pada Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
2.Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Kelas III Silampari, Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3.Kepala Biro Layanan Pengadaan

dan Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
Turut Tergugat:
Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Pemohon:
KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
Termohon:
PT. UPAYA KARSA MANDIRI

Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAKami Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ; Membaca Surat Permohonan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriJakarta Selatan pada tanggal : 23 Februari 2021 dibawah Register Nomor144/Pdt.P/2021/PN.Jak.Sel. dalam perkara permohonan atas nama : KEMENTRIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN, yangberkantor di Jalan Jend Gatot Subroto Kav.72, Kel.

Menerima permohonan banding dari Pemohon KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA tersebut;

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASI PROVINSI DKI JAKARTA VS 1. PT IFANI DEWI, DK

PUTUSANNomor 265 B/Pdt.SusArbt/2016DEMI KEADILA BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutus sebagai berikut dalamperkara antara:KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DAN TRANSPORTASIPROVINSI DKI JAKARTA, yang diwakili oleh Kepala DinasPerhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus lbukotaJakarta, Dr. Ir.

., selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) Dinas Perhubungan Provinsi DKI JakartaTahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan Busway Articulated,Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang pada DinasPerhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013;7.

Setiyo Tuhu, S.E., M.M.Tr., selakuKetua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa terbukti secara bersamasamamelakukan tindak pidana korupsi pada Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 di Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta;Bahwa oleh karena Sdr.

., juga selaku KetuaPanitia Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Pengadaan Bus BuswayPaket IV (Single Bus) Tahun Anggaran 2013 Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta, telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsiHalaman 7 dari 24 hal. Put.

., selaku Ketua PanitiaPengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi Dinas Perhubungan ProvinsiDKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dalam Kegiatan Pengadaan BuswayArticulated, Pengadaan Bus Single dan Pengadaan Bus Sedang padaDinas Perhubungan Provinsi DK! Jakarta Tahun Anggaran 2013;c. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 101/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt. Pst. tanggal 6 Maret2015 dengan Terdakwa Sdr. R.

Pembanding/Penggugat I : Lie Lie Mei
Pembanding/Penggugat II : Lucky Reynaldi
Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDRAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

GRAHA TEHNIK
Tergugat:
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Menteri Perhubungan Republik Indonesia, di Jakarta, cq Dirjen Perhubungan Udara di Jakarta, cq Kepala Bandara Betoambari Baubau, - 2. Bupati Kabupaten Buton, DKK

Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 03/Katobengke, luas 524.131 m2, atasnama Depatemen Perhubungan Rl/Tergugat , tanggal 18 September 1996, GSNo : 2144 tahun 1996 tanggal 7 Agustus 1996, adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat terhadap tanah obyek perkara a quo yang luas keseluruhannya sekitar45.770. m2 ;6.

BauMaret 1978 tentang pernyataan penyerahan Lokasi lapangan Terbang PerintisBetoambari secara rela dan mengihlaskan;e Surat penyerahan hak kepemilikan tanah lokasi Lapangan Terbang Perintisdari Pemda =Tk.ll Buton kepada Dirjen Perhubungan Udara No.WP.IV/57/4/8/663/PPIN tanggal 7 Agustus tahun 1978;e Surat Keputusan Pemerintah Dati Il Buton No.82/KDR/78 tanggal 7 Nopember1978 tentang penyerahan hak milik tanah Lokasi Lapangan Terbang perintisBetoambari kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

, hingga saat ini dimiliki dandikuasai oleh Kementerian Perhubungan, tetapi Penggugat malah meminta gantirugi kepada Pemerintah Kota Baubau.Hal ini sangat tidak berdasar dan membuat gugatan cacat formil dan materil;Selain itu, karena Penggugat menginginkan agar Tergugat Ill yang membayarganti rugi, sementara semua hal yang menyangkut eksistensi tanah objeksengketa yang saat ini menjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak adasangkut pautnya dengan Pemerintah Kota Baubau.

menginginkan agar Tergugat Ill yang membayar ganti rugi, sementarasemua hal yang menyangkut eksistensi tanah objek sengketa yang saat inimenjadi milik Kementerian Perhubungan, justru tidak ada sangkut pautnya denganPemerintah Kota Baubau.

Saksi kenalTergugat Il, Tergugat Ill dan turut Tergugat, namun tidak ada hubungankeluarga maupun pekerjaan;Bahwa Saksi pernah bekerja di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Butondan pensiun tahun 2016;Bahwa pada tahun 1996 Saksi bersama tim dari Badan PertanahanKabupaten Buton sebanyak 5 (lima) orang pernah melakukan pengukurantanah bandara untuk pembuatan sertifikat;Bahwa adapun yang mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikattersebut adalah Departemen Perhubungan;Bahwa saat itu Departemen Perhubungan

LALANTA WAYA
Terbanding/Tergugat : Kementerian Perhubungan RI cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut cq Satuan Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang

Direktur Kepelabuhan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
4.4. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
5.5.Menteri Perhubungan Republik Indonesia